DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan No. 66 Tahun 2016

Nomor: 66
Tahun: 2016
Ditetapkan: 12 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok Pergub ini adalah mengatur mengenai kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Unit pelaksana teknis dinas, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, kepegawaian, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan; GUBERNURSUMATERASELATAN, DENGANRAHMATTUHAN YANGMAHA ESA SUSUNANORGANISASl,URAIANTUGAS DAN FUNGSI DINAS PERUMAHANDAN KAWASANPERMUKIMAN PROVINSISUMATERASELATAN TENTANG NOMOR 66 TAHUN 2016 PERATURANGUBERNURSUMATERASELATAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN Mengingat Menimbang .' Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2.Gubernur adaJah Gubernur Sumatera Selatan.
3.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
4.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adaJah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan. BAS I KETENTUANUMUM Pasall Menetapkan : PERATURANGUBERNUR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERUMAHAN DAN KAWASANPERMUKlMANPROVINSISUMATERASELATAN. MEMUTUSKAN:
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6.Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14); Pengembangan Kawasan Perrnukirnan;
2.Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
3.Seksi Pengembangan Kawasan Permukiroan Perdesaan. PengendaliandanPerencanaan1. Seksi

(1)Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terdiri dari :
1. a.Kepala Dinas.
2. b.Sekretariat, mernbawahi :
  1. 1.Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
  2. 2.Subbagian Keuangan; dan
  3. 3.Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. c.Bidang Sarana dan Prasarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman, membawahi :
  1. 1.Seksi Perencanaan dan Pengendalian Air Minum dan Penyehatan Lingkungan;
  2. 2.Seksi Pengembangan Sarana Pengelolaan Air Minum; dan
  3. 3.Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman.
4. d.Bidang Pengembangan Kawasan Perrnukiman, membawahi: BABIII SUSUNANORGANISASI Pasal 3
(1)Dinas Perurnahan dan Kawasan Perrnukiman merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
(2)Dinas Perumahan dan Kawasan Perrnukiman dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubemur melalui Sekretaris Daerah. BAEII KEDUDUKAN Pasal 2 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Dinas mempunyai fungsi :
1. a.penetapan perumusan perencanaan, kebijakan teknis pembangunan perumahan, tata bangunan, penataan kawasan, pembinaan jasa konstruksi dan perizinan sesuai dengan kebijakanyang ditetapkan oleh gubemur;
2. b.pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;

Pasal 5

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. BABIY URAIANTUGASDANFUNGSI

e.Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan, mernbawahi :
1. 1.Seksi Perencanaan dan Pengendalian Penataan Bangunan dan Lingkungan;
2. 2.Seksi Penataan Bangunan; dan
3. 3.Seksi Penataan Lingkungan Kawasan.
f.Bidang Perumahan, membawahi :
1. 1.Seksi Penyiapan Data Perumahan;
2. 2.Seksi Penyuluhan Perumahan; dan
3. 3.Seksi Penyediaan Perumahan.
g.Unit Pelaksana Teknis Dinas.
h.KelompokJabatan Fungsional.

(2)Bagan Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi :
1. a.perencanaan urusan umum, perlengkapan kantor, keuangan dan kepegawaian; Pasa! 7 Sekretariat rnempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalarn melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi eli bidang perumahan dan kawasan permukiman serta melaksanakan urusan umum, perlengkapan, hukum, organisasi, tatalaksana, hubungan masyarakat, kepegawaian, pendidikan dan keuangan serta melaksanakan koordinasi dan penetapan penyusunan rencana serta prioritas jangka pendek, menengah dan jangka panjang.
2. c.pengkoordinasian pembinaan dan bimbingan teknis terhadap dinas lingkup Perumahan dan Kawasan Permukiman kabupaten/kota;
3. d.penyelenggaraan penyediaan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan rawan air;
4. e.penyelenggaraan penyediaan dukungarr/bantuan untuk kerja sarna antar kabupaten/kota di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
5. f.pengembangan usaha jasa konstruksi dalarn penyusunan rencana program;
6. g.penyelenggaraan bimbingan teknis kegiatan bina jasa konstruksi;
7. h.penyelenggaraan kegiatan tanggap darurat di bidang bina jasa konstruksi;
8. i.pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/ daerah; J. pembinaan administrasi, kepegawaian dan unit pelaksanaan teknis; dan
9. k.pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
(1)Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas :
1. a.menyiapkan rencana kebutuhan belanja pegawai dan non pegawai;
2. b.memeriksa reneana kebutuhan belanja pegawai dan non pegawai;

Pasal 8

b.pengevaluasian urusan umum, perlengkapan kantor, keuangan dan kepegawaian;
c.pelaksanaan pengawasan ke dalam/Intern,
d.pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi penyusunan reneana dan program serta penyusunan anggaran pembangunan;
e.pelaksanaan koordinasi dan penyusunan keterpaduan program dalam pemanfaatan berbagai sumber dana baik pusat, provinsi, kabupateri/kota maupun bantuan luar negeri;
f.pelaksanaan koordinasi penyusunan pedoman standarisasi teknis perencanaan umum untuk penataan kawasan, perumahan, tata bangunan, air minum dan sarana lingkungan serta bina jasa konstruksi;
g.pelaksanaan pembinaan dan koordinasi program pembangunan lingkungan permukiman dan kawasan;
h.pelaksanaan survei, pendataan, evaluasi dan pelaporan;
1. 1.penandatanganan administrasi bidang kepegawaian, keuangan dan pembangunan sesuai dengan pelimpahan dari KepalaDinas; J. pelaksanaan dan pengkoordinasian urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, hukum, organisasi dan tatalaksana serta hubungan masyarakat;
k.pengelolaan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/ daerah; I. pelaksanaan urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; dan ID. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpman.

(3)Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :
1. a.melakukan urusan surat menyurat dan tata kearsipan;
2. b.rnengerjakan urusan rumah tangga Dinas;
3. c.memproses dan mengurus administrasi perjalanan dinas dan tugas-tugas keprotokolan;
(2)Subbagian Keuangan, mempunyai tugas :
1. a.menyusun dan menyiapkan surat perintah membayar dan SUI"atpertanggungjawaban;
2. b.mengerjakan pengolahan administrasi keuangan;
3. c.menyusun Japoran dan pertanggungjawaban keuangan bulanan, triwulan dan tahunan;
4. d.memproses gaji dan pembayaran keuangan lainnya;
5. e.memberikan bimbingan teknis tentang administrasi keuangan dalam lingkup tugasnya; dan
6. f.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. pernbangunan;
7. f.menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA)Dinas;
8. g.menyusun Rencana Kerja Pendapatan Anggaran (RKPA);
9. h.menyusun dan menyiapkan perencanaan, melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap program/kegiatan Dinas;
10. i.menghimpun bahan-bahan dan me1aksanakan koordinasi dengan bidang-bidang di lingkungan Dinas dalam rangka penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ),Gubemur; dan J. me1aksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. anggarandanprogramrencanae. menyusun
11. c.melakukan pembinaan dan koordinasi program pembangunan lingkungan permukirnan dan kawasan;
12. d.melakukan dan rnelaporkan setiap programj'kegiatan Dinas; Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 9, Bidang Sarana dan Prasarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman mempunyai fungsi :
13. a.pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pembinaan serta pelaksanaan di bidang sarana dan prasarana air minum penyehatan lingkungan; Pasa! 10 Bidang Sarana dan Prasarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana sinkronisasi dan koordinasi program, pelaksanaan, pembinaan, penyuluhan, pengelolaan, pengawasan, pengendalian, pembangunan penyehatan lingkungan dan pembangunan air minum.
14. d.menyusun, menyiapkan dan mengiventarisasi data kepegawaian;
15. e.menyiapkan bahan usuJ kenaikan pangkat, pensiun, mutasi jabatan, mutasi non jabatan dan pembinaan kepegawaian;
16. f.mernprosesrotasi pegawaieliJingkunganDinas;
17. g.menyiapkan rencana pengembangan, penelidikanpegawai dan mengurus kesejahteraan pegawai;
18. h.mengeIjakan pemeliharaarr/perbaikan gedung dan inventaris kantor;
  1. 1.melakukan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/ daerah;
19. j.melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU)dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
20. k.menyiapkan administrasi penyerahan hasil kegiatan proyekselesai; dan
  1. 1.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
(1)Seksi Perencanaan dan Pengendalian Air Minum dan Penyehatan Lingkungan,mempunyai tugas :
1. a.mengerjakan dan memeriksa penyusunan rencana dan program air minum dan penyehatan lingkungan;
2. b.melakukan pengawasan dan pengendalian program teknis pengembangan sarana/ prasarana penyehatan lingkungan;
3. c.melakukan pemanfaatan sarana dan prasarana air minum dan penyehatan lingkungan;
4. d.melakukan monitoring tentang mutu pengelolaan air minum dan penyehatan lingkungan permukiman;
5. e.melakukan pengendalian, pengawasan dan monitoring pelaksanaan kegiatan pengelolaan limbah, sarana dan prasarana limbah serta di ternpat pembuangan terakhir;

Pasal 11

Jingkungan permukiman serta pembangunan air minum;

e.pelaksanaan penyuluhan, pembinaan, pembangunan dan pengelolaan penyehatan lingkungan permukiman serta pembangunan air minum;
f.pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembangunan pengelolaan sarana dan prasarana penyehatan lingkungan permukiman dan pembangunan air mmum; dan
g.pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. penyehatan pengendalianpengawasan, dan prasaranapembangunan sarana d.
b.perencanaan teknis dan program pembangunan sarana dan prasarana penyehatan lingkungan permukiman dan penyusunan rencana serta program pembangunan air minum;
c.pengevaluasian teknis pembangunan, pengelolaan sarana dan prasarana penyehatan lingkungan permukiman serta pembangunan air minum; pelaksanaan dan persarnpahan;
c.mengerjakan tugas pengelolaan limbah, persampahan dan drainase Iingkungan;
d.rnelakukan dan rnenyediakan prasarana dan saran a air limbah rnasyarakat;
e.melakukan sosialisasi dan pernberdayaan masyarakat di bidang penyehatan lingkungan;
f.membuat laporan secara berkala berkaitan dengan bidang tugasnya; dan
g.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. danlimbahpengelolaan permukiman;
b.mengerjakan tugas penyehatan lingkungan bahan pembinaan danpenyiapan terhadappenyuluhan

(3)Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman, rnempunyai tugas :
1. a.melakukan
(2)Seksi Pengembangan Sarana Pengelolaan Air Minum, mempunyai tugas :
1. a.melakukan penyiapan bahan pembinaan dan penyuluhan terhadap pengelolaan air minum;
2. b.menyusun dan memeriksa program pengelolaan air minum secara terpadu antara Pemerintah Provinsidan Pemerintah Kabupaten/Kota, sehingga produk yang dihasilkan dapat berhasil secara optimal;
3. c.mengerjakan program pengelolaan air minum secara terpadu antara Pernerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, sehingga produk yang dihasilkan dapat berhasil secara optimal;
4. d.melakukan evaluasi pembinaan pemanfaatan serene] prasa.rana air minurn; dan
5. e.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. pengelolaan limbah dan persampahan; dan
6. g.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. all" minum,evaluasi pengelolaanf. meJakukan
(1)Seksi Perencanaan dan Pengendalian Pengembangan Kawasan Permukiman, mempunyai tugas :
1. a.melakukan survei investigasi pendataan dan bantuan teknis pengembangan kawasan permukiman;
2. b.melakukan perumusan perencanaan dan pengendalian, pengembangan kawasan pemukiman provinsi dan kabupaterr/ kota ; Pasa! 14 permukiman;
3. c.pelaksanaan peningkatan jumlah kabupaten/kota yang menerapkan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) dalam pengembangan kawasan permukiman sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)dan kawasan agar terwujudnya pembangunan permukiman; dan
4. d.pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. kemampuan pemerintah pengembangan kawasan Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi :
5. a.perencanaan, peningkatan cakupan pengembangan kawasan permukiman;
6. b.pelaksanaan pembinaan kabupaten/kota dalam

Pasal 13

Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pernbangunan, pengawasan dan peningkatan infrastruktur kawasan permukiman agar tercapai sasaran yang telah ditetapkan.

b.melakukan penataan dan pengembangan kawasan/ permukiman perdesaan dan pengembangan kawasan permukiman potensial dan berkelanjutan; kawasanpengembangan

(3)Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan, mempunyai tugas :
1. a.melakukan tugas kawasan permukiman perkotaan; dan
2. h.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. pengembanganteknisbimbingang. memberikan penyelenggaraan kawasan permukirnan perkotaan; informasidandata permukiman perkotaan;
3. c.menyusun dan menyiapkan dasar hukum terkait pengembangan kawasan permukiman perkotaan;
4. d.melakukan kegiatan dari pemerintah pusat yang berkaitan dengan permukiman wilayah perkotaan;
5. e.melakukan penanganan kawasan kurnuh perkotaan, bersama pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha dan masyarakat;
6. f.melakukan penge)olaan huni dan kawasanpengembangan yang layakpermukiman perkotaan berkelanjutan;
7. b.melakukan penataan dan pengembangan kawasan
(2)Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan, mempunyai tugas:
1. a.melakukan tugas perencanaan serta pengendalian pengembangan kawasan permukiman;
2. d.melakukan pengendalian, monitoring dan evaluasi bidang pengembangan kawasan permukiman; dan
3. e.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. sistempelaksanaankoordinasic. melakukan Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan mempunyai fungsi :
4. a.melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan pelaksanaan di bidang penataan pengendalian bangunan dan lingkungan;
5. b.melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengawasan pemanfaatan bangunan dan lingkungan; dan
6. c.pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 16

Bidang Penataan Bangunan dan Lingkunganmempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penataan, pengendalian bangunan dan lingkungan, pengawasan pemanfaatan bangunan dan lingkungan.

Pasal 15

penyelenggaraan kawasan permukiman perdesaan;

g.memberikan bimbingan teknis pengembangan kawasan permukiman perdesaan; dan
h.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. informasidandatapengelolaanf. melakukan
c.menyusun dan menyiapkan dasar hukum terkait pengembangan kawasan permukiman perdesaan;
d.melakukan kegiatan dari pemerintah pusat yang berkaitan dengan permukiman wiJayah perdesaan tertinggal dan terpencil;
e.melakukan penanganan kawasan kumuh perdesaan dengan kemitraan kabupaterr/kota, dunia usaha dan masyarakat;

(3)Seksi Penataan Lingkungan Kawasan, mempunyai tugas :
1. a.melakukan koordinasi dengan instansi terkait sesuai ketentuan yang berlaku dalarn rangka sinkronisasi penataan lingkungan kawasan provinsi dan kabupaten/ kota;
2. b.melakukan pengembangan saran a dan prasarana dalam rangka penataan lingkungan kawasan;
3. c.melakukan pembinaan, pengaturan teknis dan pelaksanaan pembangunan lingkungan kawasan; dan
4. d.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
(2)Seksi Penataan Bangunan, mempunyai tugas :
1. a.melakukan penghimpunan data dalarn rangka menyusun petunjuk dan bantuan teknis;
2. b.menyusun perencanaan program tahunan dan lima tahunan bidang penataan bangunan;
3. c.melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penataan bangunan di provinsi dan kabupaten/kota;
4. d.mengelola pedoman penataan lingkungan dan bangunan;dan
5. e.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
(1)Seksi Perencanaan dan Pengendalian Penataan Bangunan dan Lingkungan, mempunyai tugas :
1. a.menyusun perencanaan program tahunan dan lima tahunan bidang penataan bangunan dan lingkungan;
2. b.menyusun perencanaan teknis bidang penataan bangunan dan lingkungan;
3. c.menyusun pedoman penataan bangunan dan linglrungan;
4. d.melakukan pengawasan dan pengendalian bidang penataan bangunan dan lingkungan; dan
5. e.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 17

Untuk melaksanakan rugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Perumahan mempunyai fungsi :

a.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penataan dan pengendalian pembangunan perurnahan, meJiputi penetapan kebijakan strategis, program perumahan di bidang pembiayaan perumahan, penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM)provinsi, pembinaan perumahan formal, pengembangan kawasan perumahan, pembinaan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertanahan untuk perumahan;
b.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pernbinaan dan pelaksanaan di bidang pengembangan perumahan swadaya, meliputi perumusan kebijakan, koordinasi pe- laksanaan, fasilitasi, pengawasan, sosialisasi, pengkajian bidang pembangunan baru, pemugaran, perbaikan, perluasan, perbaikan dan pemanfaatan perumahan swadaya;
c.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang peningkatan kualitas lingkungan perumahan, meliputi perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan, fasilitasi, pengawasan, sosialisasi, pengkajian bidang peningkatan kualitas lingkungan perumahan; dan
d.pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan, Pasal 19 swadaya,perurnahan, pengembangan perumahan peningkatan kualitas lingkungan perumahan. Bidang Perumahan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan peJaksanaan di bidang penataan dan pengendalian pembangunan

Pasal 18

e.pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyeJenggaraan penyediaan perumahan;
f.melakukan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan penyediaan perumahan; pembinaanc. melakukan kebijakan di bidang penyelenggaraan penyediaan perumahan;
d.menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan penyediaan perumahan:

(3)Seksi Penyediaan Perumahan, mempunyai tugas :
1. a.merumuskan kebijakan di bidang penyelenggaraan penyediaan perumahan;
2. b.melakukan kebijakan di bidang fasilitasi penyediaan rumah urnurn, rumah khusus, dan rumah swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
(2)Seksi Penyuluhan Perumahan, mempunyai tugas :
1. a.menyiapkan baharr/rnateri penyuluhan dan pelaksanaan bidang pembangunan perumahan;
2. b.melakukan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat bidang perumahan; dan
3. c.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
(1)Seksi Penyiapan Data Perumahan, mempunyai tugas :
1. a.melakukan survei investigasi, pendataan dan bantuan teknis pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana perumahan;
2. b.menyiapkan peraturan, pedoman petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis dan standar pembangunan perumahan;
3. c.menyiapkan bantuan teknis perencanaan dan pelaksanaan fisik pembangunan perumahan; dan
4. d.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 20

(1)Kelompok .Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksariakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
(2)Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja,
(1)UPTO dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional danjatau kcgiatan tcknis penunjang tertentu yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kabupaten/kota.
(2)UPTDdipimpin oleh Kepala UPTDyang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepa!a Dinas. Pasa! 22
(1)Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat dibentuk UPTO yang pembentukannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pembentukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja UPTO ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur. BABV UNITPELAKSANATEKNISOINAS Pasa! 21
1. g.melakukan penyediaan sarana dan prasarana pendukung perumahan; dan
2. h.meJaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
(1)Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubemur.
(2)Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
(3)Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentua.n peraturan perundang-undangan.
(4)Kepala Dinas merupakan Jabatan Eselon ILa atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang merupakan Jabatan Eselon Ill.a atau Jabatan Administrator, KepaJa Subbagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas. BABVlII KEPEGAWAIAN Pasa125
(1)Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Dinas dan pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menerapkan prinsip, integrasi dan sinkronisasi baik dalarn lingkungan intern maupun antara perangkat daerah serta instansi lainnya.
(2)Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
(3)Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Dinas Perurnahan dan Kawasan Permukiman bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.
(4)Pimpinan satuan unit organisasi daJam melaksanakan tugas meJakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya. BABVII TATAKERJA

BAB VI

KELOMPOKJABATANFUNGSIONAL Pasal 23

Pasal 24

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATANTAHUN 2016 NOMOR (;0 Diundangkan di Palembang pada tanggal 13 Desember 2016 Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN, Ditetapkan di Palembang pada tanggal 1; Desember 2016 GUBERNUR SUMATERASELATAN, penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Surnatera Selatan. memerintahkan ini dengan orang mengetahuinya, Peraturan Gubernur Agar setiap pengundangan Peraturan Gubernur 1111 mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 27

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umurn Cipta Karya (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, KETENTUAN PENUTUP Pasal 26 ,' GUBERNUR SUMATERA SELATAN, dto H. ALEX NOERDIN Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN, dto H. JOKO IMAM SENTOSA >< :z o t<J ~ -2 I T I - t: (b tll ~~ 00 "" tilZen ~~~ Oen !!l ~Ot'l ~"' g~ ~:-: ~!O o~ s,:0~ i~ ~"' ~~~ ~~~ l-I- ,,~ ~~ I:<:Z J I-- ;;;s,: "';<I~ til~O ~~ §~ l!:~ 0,.2: ;<I ~ l- e- I-- ~I e~~ ~ ... !aX ~ :zcZ iSs,:~ 0<- 0;;;0 -e- ~~ ~~1Z ~~I ~ -'- Z I I I ~f« ~f« ~ ~OCD til t'l'" ,.l:i il:i ~~@ :z ~~~ C> ill - ~~~ til~ ~U III ;<I 00 li~ i·6 ~~ f- ~~ ~~C> ~~ i Z~~ 1 ~~ ~ <nil! ;>': ~~ t>l f I ,. I 0 I til !Z -e 17; to> ~~ '" ,. ~~ ~ ~ ~ O~ "'~~ 2 CO" ~.~~ I: ~~'" !:;~ :;0 Z ~f« O~ 0 Oen ~~> S ~ til ~~~~ §!1i ~~ ,.Z :z ~f!l ~~ I- ~ !!? ~ I §!"O~!a ~ en to> 2: $.~ ~ ~ ~2:0 e1ig; ~ ~~ s t>l ,. ~ > ?2 'Z :z en 0 t:i~ l'l en r ~ t>l C I cll> ~ to T ~~ ..oj t<J 00 » » ~ ,.- :z 2:~ C! -e -e :!i c ~ tll t'l I~ ! I ~~ tll 0(1) L 0;000 ~ ~§ ...,:-: 1i'" ~~ to> en ;g@ '" - >'" '" I ;<I ... - ~~ I ~ ~o c ~ ..J Z ~~ ~ ~i

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…