PERATURANGUBERNURTENTANGSUSUNANORGANISASI, URAlAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEMBERDAYMN PEREMPUANDANPERLINDUNGANANAK. MEMUTUSKAN:
3.Peraturan Pernerintah Nornor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nornor 114, Tambahan Lernbaran Negara RepubIik Indonesia Nomor 5887);
4.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Periindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1325);
5.Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);
Menetapkan
(1)Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari :
a.Kepala Dinas.
b.Sekretariat, membawahi :
1.Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
2.Subbagian Keuangan; dan
3.Subbagian Umum dan Kepegawaian.
c.Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, membawahi :
1.Seksi Pemberdayaan Ekonomi;
2.Seksi Pemberdayaan Sosial, Politik dan Hukum;
dan
3.Seksi Pembinaan Kualitas Keluarga.
d.BidangTumbuh Kembang Anak, mernbawahi :
1.Seksi Pengasuhan, Pendidikan dan Budaya;
2.Seksi Hak Sipil, Inforrnasi dan Partisipasi; dan
3.Seksi Kesehatan dan Kesejahteraan.
e.Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, membawahi:
1.Seksi Pengumpulan, Pengolahan dan Pengelolaan Data Gender;
2.Seksi Pengumpulan, Pengolahan dan Pengelolaan Data Anak; dan
3.Seksi Infonnasi Data Gender dan Anak.
BAB III SUSUNANORGANISASI Pasal 3
(1)Dinas Pernberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pernerintah Provinsi di bidang Pemberdayaan Perernpuan dan Perlindungan Anak;
(2)Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
BABII KEDUDUKAN Pasal 2 Untuk me1aksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 4, Kepala Dinas mempunyai fungsi :
a.penyusunan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak guna mendukung kemajuan perempuan dan perlindungan anak;
b.pembinaan di bidang pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang mencakup pemberdayaan, kesetaraan dan keadilan, serta Hak Asasi Manusia;
c.pengkoordinasian program perempuan dan perlindungan anak dengan unit kerja lain;
PasalS Kepala Dinas mempunyai tugas rnernbantu Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang pemberdayaan perernpuan dan perlindungan anak. BABrv URAlANTUGASDANFUNGSI Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 4
g.Unit Pelaksana Teknis Dinas.
h.KelompokJabatan Fungsional.
(2)Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
1.Seksi Perlindungan Hak Perempuan;
2.Seksi Perlindungan Khusus Anak; dan
3.Seksi Pembinaan Lembaga Layanan Perempuan dan Anak.
Anak,danPerempuanf. Bidang Perlindungan membawahi: Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; kerja pelaksanaan kinerja Dinas Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi :
a.penyusunan rencana dan program kebijakan untuk meningkatkan Pasa17 merumuskan rencana kebijakan, merencanakan operasional, mengkoordinasikan pembagian tugas, memberi petunjuk membimbing bawahan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kesekretariatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
danmelaksanakantugasmempunyaiSekretariat Bagian Kedua Sekretariat Pasal 6
d.perumusan dan penyiapan kebijakan pelaksanaan pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang mencakup pemberdayaan, kesejahteraan dan keadilan, hak asasi manusia, pemberdayaan dan kelembagaan yang mendukung kemajuan perempuan dan perlindungan anak;
e.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pendidikan, kesehatan, kebudayaan, kesejahteraan sosial, ekonomi dan keluarga sejahtera;
f.perumusan kebijakan operasional di bidang pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan, perlindungan anak dan tumbuh kembang anak;
g.pengkajian dan pengusulan kebijakan Pemerintah Provinsi di bidang pengarusutarnaan gender, perlindungan perernpuan, perlindungan anak dan tumbuh kernbang anak;
h.pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/ daerah;
1.pelaksanaan pengawasan, pengendaJian dan evaluasi terhadap pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan, perlindungan anak dan turnbuh kembang anak;dan J. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
.,
b.pengkoordinasian rencana kegiatan kesekretariatan untuk memfasilitasi kelancaran tugas dan penyusunan program kerja;
c.pelaksanaan dan mengawasi kegiatan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian, perencanaan, keuangan, hukum dan humas untuk meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
d.pelaksanaan Perumusan Peraturan Perundang-undangan sesuai ketentuan yang berlaku;
e.pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, verifikasi dan validasi pengumpulan data umum maupun teknis, memantau serta mengevaluasi penyusunan dokumen perencanaan strategis dan laporan laporan (Renstra, Penetapan Kinerja, Indikator Kinerja Utama, Renja, RKA, DPA, LAKIN,LKPJ, LPPD, serta Laporan Tahunan);
f.perencanaan serta melaksanakan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi internal agar perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi program/kegiatan;
g.pembagian tugas kepada Kepala Subbagian untuk mengatur pelaksanaan kegiatan kesekretariatan agar kegiatan berjalan sistematis, efektifdan efisien;
h.pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan Lembaga/lnstansi/Organisasi/Perguruan Tinggi yang terkait dalam rangka Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
1.pelaksanaan dan perumusan Rencana Strategis dan mengkoreksi laporan akuntabilitas keuangan SKPD;
J. pelaksanaan dan mengawasi kegiatan pengeJolaan urusan umum dan kepegawaian, perencanaan, keuangan, hukum dan humas untuk meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
k.pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan di Sekretariat;
I. penghimpunan dan menyusun laporan sekretariat dan bidang-bidang sebagai bahan laporan Kepala Dinas;
m.pengelolaan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/ daerah; dan
n.pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
rencana kerja dan RKA agar pelaksanaan kegiatan berjalan sistematis, efektifdan efisien;
d.memeriksa hasil kerja bawahan dengan mengoreksi dan meneliti hasil pekerjaan agar hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan;
e.memfasilitasi dan mengkoordinasikan kerja sama dengan Lembaga/Badan/Dinas/Biro/Perguruan Tinggi /Lembaga Swadaya Masyarakat yang terkait dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan khususnya terkait dengan perencanaan dan pelaporan;
f.menyiapkan laporan kinerja;
g.menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA)/Rencana KerjaAnggaran Perubahan (RKAP);
h.menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/ Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)Dinas;
kegiatan subbagian berdasarkanc. merencanakan
(1)Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas :
a.merencanakan kegiatarr/prograrn dalam Rencana Strategis (RENSTRA),Penetapan Kinerja (PK),Rencana Kinerja Tahunan (RKT),Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar manajemen perencanaan dapat berjalan efektifdan efisien;
b.merencanakan anggaran kegiatan/ program yang dituangkan dalam dokumen DPA dan RKA berdasarkan rencana kerja dan plafon anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak agar tersedianya pendanaan kegiatan untuk tahun yang akan datang;