DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan No. 67 Tahun 2016

Nomor: 67
Tahun: 2016
Ditetapkan: 13 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok Pergub ini adalah mengatur mengenai kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Unit pelaksana teknis dinas, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, kepegawaian, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan; GUBERNURSUMATE.RASELATAN, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang SUSUNANORGANISASI,URAlANTUGASDANFUNGSI DINASPEMBERDAYAANPEREMPUANDANPERLlNDUNGANANAK PROVINSISUMATERASELATAN TENTANG NOMOR 67 TAHUN2016 PERATURANGUBERNURSUMATERASELATAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN Sumatera Selatan.

5.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PerIindungan Anak adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan.
2.Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3.Gubemur adaIah Gubernur Sumatera Selatan.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi ProvinsiPemerintahadaIah DaIam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan :
1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

PERATURANGUBERNURTENTANGSUSUNANORGANISASI, URAlAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEMBERDAYMN PEREMPUANDANPERLINDUNGANANAK. MEMUTUSKAN:

3.Peraturan Pernerintah Nornor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nornor 114, Tambahan Lernbaran Negara RepubIik Indonesia Nomor 5887);
4.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Periindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1325);
5.Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14); Menetapkan

(1)Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari :
1. a.Kepala Dinas.
2. b.Sekretariat, membawahi :
  1. 1.Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
  2. 2.Subbagian Keuangan; dan
  3. 3.Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. c.Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, membawahi :
  1. 1.Seksi Pemberdayaan Ekonomi;
  2. 2.Seksi Pemberdayaan Sosial, Politik dan Hukum; dan
  3. 3.Seksi Pembinaan Kualitas Keluarga.
4. d.BidangTumbuh Kembang Anak, mernbawahi :
  1. 1.Seksi Pengasuhan, Pendidikan dan Budaya;
  2. 2.Seksi Hak Sipil, Inforrnasi dan Partisipasi; dan
  3. 3.Seksi Kesehatan dan Kesejahteraan.
5. e.Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, membawahi:
  1. 1.Seksi Pengumpulan, Pengolahan dan Pengelolaan Data Gender;
  2. 2.Seksi Pengumpulan, Pengolahan dan Pengelolaan Data Anak; dan
  3. 3.Seksi Infonnasi Data Gender dan Anak.
(1)Dinas Pernberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pernerintah Provinsi di bidang Pemberdayaan Perernpuan dan Perlindungan Anak;
(2)Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. BABII KEDUDUKAN Pasal 2 Untuk me1aksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 4, Kepala Dinas mempunyai fungsi :
1. a.penyusunan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak guna mendukung kemajuan perempuan dan perlindungan anak;
2. b.pembinaan di bidang pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang mencakup pemberdayaan, kesetaraan dan keadilan, serta Hak Asasi Manusia;
3. c.pengkoordinasian program perempuan dan perlindungan anak dengan unit kerja lain; PasalS Kepala Dinas mempunyai tugas rnernbantu Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang pemberdayaan perernpuan dan perlindungan anak. BABrv URAlANTUGASDANFUNGSI
4. g.Unit Pelaksana Teknis Dinas.
5. h.KelompokJabatan Fungsional.
(2)Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

1.Seksi Perlindungan Hak Perempuan;
2.Seksi Perlindungan Khusus Anak; dan
3.Seksi Pembinaan Lembaga Layanan Perempuan dan Anak. Anak,danPerempuanf. Bidang Perlindungan membawahi: Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; kerja pelaksanaan kinerja Dinas Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi :

a.penyusunan rencana dan program kebijakan untuk meningkatkan Pasa17 merumuskan rencana kebijakan, merencanakan operasional, mengkoordinasikan pembagian tugas, memberi petunjuk membimbing bawahan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kesekretariatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. danmelaksanakantugasmempunyaiSekretariat
d.perumusan dan penyiapan kebijakan pelaksanaan pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang mencakup pemberdayaan, kesejahteraan dan keadilan, hak asasi manusia, pemberdayaan dan kelembagaan yang mendukung kemajuan perempuan dan perlindungan anak;
e.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pendidikan, kesehatan, kebudayaan, kesejahteraan sosial, ekonomi dan keluarga sejahtera;
f.perumusan kebijakan operasional di bidang pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan, perlindungan anak dan tumbuh kembang anak;
g.pengkajian dan pengusulan kebijakan Pemerintah Provinsi di bidang pengarusutarnaan gender, perlindungan perernpuan, perlindungan anak dan tumbuh kernbang anak;
h.pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/ daerah;
1. 1.pelaksanaan pengawasan, pengendaJian dan evaluasi terhadap pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan, perlindungan anak dan turnbuh kembang anak;dan J. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. .,
b.pengkoordinasian rencana kegiatan kesekretariatan untuk memfasilitasi kelancaran tugas dan penyusunan program kerja;
c.pelaksanaan dan mengawasi kegiatan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian, perencanaan, keuangan, hukum dan humas untuk meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
d.pelaksanaan Perumusan Peraturan Perundang-undangan sesuai ketentuan yang berlaku;
e.pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, verifikasi dan validasi pengumpulan data umum maupun teknis, memantau serta mengevaluasi penyusunan dokumen perencanaan strategis dan laporan laporan (Renstra, Penetapan Kinerja, Indikator Kinerja Utama, Renja, RKA, DPA, LAKIN,LKPJ, LPPD, serta Laporan Tahunan);
f.perencanaan serta melaksanakan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi internal agar perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi program/kegiatan;
g.pembagian tugas kepada Kepala Subbagian untuk mengatur pelaksanaan kegiatan kesekretariatan agar kegiatan berjalan sistematis, efektifdan efisien;
h.pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan Lembaga/lnstansi/Organisasi/Perguruan Tinggi yang terkait dalam rangka Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
1. 1.pelaksanaan dan perumusan Rencana Strategis dan mengkoreksi laporan akuntabilitas keuangan SKPD; J. pelaksanaan dan mengawasi kegiatan pengeJolaan urusan umum dan kepegawaian, perencanaan, keuangan, hukum dan humas untuk meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
k.pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan di Sekretariat; I. penghimpunan dan menyusun laporan sekretariat dan bidang-bidang sebagai bahan laporan Kepala Dinas;
m.pengelolaan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/ daerah; dan
n.pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. rencana kerja dan RKA agar pelaksanaan kegiatan berjalan sistematis, efektifdan efisien;
d.memeriksa hasil kerja bawahan dengan mengoreksi dan meneliti hasil pekerjaan agar hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan;
e.memfasilitasi dan mengkoordinasikan kerja sama dengan Lembaga/Badan/Dinas/Biro/Perguruan Tinggi /Lembaga Swadaya Masyarakat yang terkait dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan khususnya terkait dengan perencanaan dan pelaporan;
f.menyiapkan laporan kinerja;
g.menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA)/Rencana KerjaAnggaran Perubahan (RKAP);
h.menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/ Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)Dinas; kegiatan subbagian berdasarkanc. merencanakan

(1)Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas :
1. a.merencanakan kegiatarr/prograrn dalam Rencana Strategis (RENSTRA),Penetapan Kinerja (PK),Rencana Kinerja Tahunan (RKT),Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar manajemen perencanaan dapat berjalan efektifdan efisien;
2. b.merencanakan anggaran kegiatan/ program yang dituangkan dalam dokumen DPA dan RKA berdasarkan rencana kerja dan plafon anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak agar tersedianya pendanaan kegiatan untuk tahun yang akan datang;

BAB III

SUSUNANORGANISASI Pasal 3

Pasal 8

masyarakat;

d.mempersiapkan perencanaan dan pembinaan pegawai; hubunganbidangdiurusan

(3)Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :
1. a.melaksanakan penerimaan, pendistribusian surat- menyurat dan penggandaan naskah dan kearsipan;
2. b.menyelenggarakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
3. c.melaksanakan
(2)Subbagian Keuangan, mempunyai tugas :
1. a.melaksanakan rencana penyusunan Keuangan;
2. b.melaksanakan urusan administrasi keuangan dan perjalanan dinas;
3. c.meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang disampaikan bendahara pengeluaran yang diketahui/ disetujui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
4. d.meneliti kelengkapan Surat Perrnintaan Pembayaran (SPP) Uang Persediaan (UP)/Oanti Uang Persediaan (OUP)/ Tambahan Uang Persediaan (TUP)/ Langsung (LS) dan LS gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS)serta penghasilan lainnya;
5. e.melakukan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
6. f.menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM);
7. g.melakukan akuntansi dan menyiapkan laporan keuangan Dinas; dan
8. h.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. perencanaan kerja dan rencana strategis, serta rencana tahunan; J. mengkoordinasikan implementasi Sistem Pengelolaan Keuangan dan Barang;
9. k.mengkoordinir penyusunan program kerja Dinas; dan
  1. 1.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. bahanmenyiapkandandata1. menghimpun Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi :
10. a.penyusunan bahan yang diperlukan dalam perumusan kebijakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan pembinaan kualitas keluarga; PasallO Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan mernpunyai tugas merencanakan, meng- koordinasikan pembagian tugas, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, program dan kegiatan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan pembinaan kualitas keluarga.
11. e.mengelola adrninistrasi kepegawaian;
12. f.melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas Bidang;
13. g.mengelola kearsipan dan perpustakaan;
14. h.melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;
  1. 1.melakukan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan, perawatan peraJatan kantor, pengamanan, usulan penghapusan barang milik daerah serta menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang- barang inventaris; J. melakukan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/ daerah; k, menyusun dan menyiapkan laporan barang/ aset semesteran dan tahunan; L melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU)dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
15. m.mengajukan rencana kebutuhan barang; dan
16. n.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. ·, perempuan di bidang ekonomi; pemberdayaandangenderpengarusutamaan
(1)Seksi Pemberdayaan Ekonomi, mempunyai tugas :
1. a.menyiapkan bahan rumusan kebijakan

Pasal 11

pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan; di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan pembinaan kualitas keluarga;

g.pernantauan dan mengevaluasi pelaksanaan program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perernpuan eli bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan pernbinaan kualitas ke1uarga;
h.penyusunan laporan ketercapaian sasaran program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan pembinaan kualitas keluarga; dan
1. 1.pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pirnpman. lembagapenguatanfasilitasif. pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan pernbinaan kualitas keluarga: kegiatane. pelaksanaan sosialisasi dan distribusi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonorni, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
c.pelaksanaan program fasilitasi pertemuan 4 (empat) Tim Penggerak dan seluruh anggota Pokja PUG untuk membahas implementasi dan evaluasi kebijakan PUG pada program dan kegiatan pembangunan;
d.penyusunan program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan pembinaan kualitas keluarga; pelaksanaanprogramkajianb. pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
b.melaksanakan kajian kegiatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
c.melaksanakan fasilitasi kegiatan pertemuan 4 (empat) Tim Penggerak dan seluruh anggota Pokja PUG untuk membahas impiementasi dan evaluasi kebijakan PUG pada program dan kegiatan pembangunan terkait bidang pemberdayaan sosial, politik dan hukum; kebijakanrumusanbahana. menyiapkan

(2)Seksi Pemberdayaan Sosial, Politik dan Hukum, mempunyai tugas : perempuan di bidang ekonomi;
1. c.melaksanakan kegiatan fasilitasi pertemuan 4 (empat) Tim Penggerak dan seluruh anggota Pokja PUG untuk membahas implementasi dan evaluasi kebijakan PUG pada program dan kegiatan pembangunan terkait bidang ekonorni;
2. d.menyusun kegiatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
3. e.melaksanakan kegiatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
4. f.melaksanakan kegiatan penguatan lembaga pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
5. g.memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonorni;
6. h.membuat laporan ketercapaian sasaran kegiatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi; dan
  1. 1.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. kegiatan program dan pemberdayaan
7. b.melaksanakan kajian pengarusutamaan gender , , dan pembinaan kuaJitas lembagapenguatanmelaksanakan kegiatan pengarusutamaan gender keluarga; f.
(3)Seksi Pembinaan Kualitas Keluarga,mempunyai tugas :
1. a.menyiapkan bahan rumusan kegiatan pengarusutamaan gender dan pembinaan kualitas keluarga;
2. b.melaksanakan kajian program pengarusutamaan gender dan pembinaan kualitas keluarga;
3. c.melaksanakan fasilitasi kegiatan perternuan 4 (empat) Tim Penggerak dan seluruh anggota Pokja PUG untuk membahas implementasi dan evaluasi kebijakan PUG pada program dan kegiatan pembangunan terkait bidang pembinaan kualitas keluarga;
4. d.menyusun kegiatan pengarusutamaan gender dan pembinaan kualitas keluarga;
5. e.melaksanakan kegiatan pengarusutamaan gender dan pembinaan kualitas keluarga; pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
6. g.memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik,dan hukurn ;
7. h.membuat laporan ketercapaian sasaran kegiatan pengarusutarnaan gender dan pernberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum; dan
  1. 1.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. lembagapenguatankegiatanf. melaksanakan
8. d.menyusun kegiatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
9. e.melaksanakan kegiatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum; Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Tumbuh Kembang Anak mernpunyai fungsi :
10. a.perencanaan operasional program pada bidang Turnbuh Kembang Anak untuk pernenuhan hak-hak anak;
11. b.perencanaan operasional program kabupaten/kota Layak Anak sebagai pemenuhan hak-hak anak yang terencana dan terarah serta berkualitas agar dapat tumbuh dan berkernbang secara optimal serta terlindung dan kekerasan dan diskriminasi;
12. c.perencanaan operasional program pelaksanaan kebijakan partisipasi anak dalam pembangunan sebagai pedoman penyelenggaraan pemenuhan hak partisipasi anak untuk melindungi dan mendengar aspirasi anak;
13. d.mengkoordinasikan pembagian tugas untuk pelaksanaan kegiatan bidang Turnbuh Kembang Anak;
14. e.pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan berdasarkan Tugas dan Fungsi kepada Seksi untuk pcmenuhan hak anak;

Pasal 13

Bidang Tumbuh Kembang Anak mempunyai tugas merencanakan operasional, mengkoordinasikan pernbagian tugas, memberi petunjuk, membimbing bawahan, mengevaluasi dan melaporkan hasil kegiatan Bidang Turnbuh Kembang Anak,

Pasal 12

oleh pimpinan. pengarusutamaan keluarga; dan I. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan kegiatan kualitas ketercapaian sasaran gender dan pembinaan

g.memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengarusutamaan gender dan pembinaan kualitas keluarga;
h.membuat laporan

(1)Seksi Pengasuhan, Pendidikan dan Budaya, mempunyai tugas :
1. a.merencanakan kegiatan penyusun.an pemenuhan hak anak daJam pengasuhan, pendidikan dan kegiatan budaya;
2. b.merencanakan pelaksanaan kegiatan pernenuhan hak anak dalam pengasuhan, pendidikan dan kegiatan budaya;
3. c.membimbing bawahan dalam penyusunan kegiatan pemenuhan hak anak dalam pengasuhan, pendidikan dan kegiatan budaya;
4. d.membagi tugas kepada bawahan untuk penyusunan dan pelaksanaan kegiatan pemenuhan hak anak daJam pengasuhan, pendidikan dan kegiatan budaya;
5. e.memeriksa hasil pelaksanaan kegiatan penguatan Jembaga pemenuhan hak anak dalam pengasuhan, pendidikan dan kegiatan budaya;
6. f.mengevaJuasi hasil pelaksanaan kegiatan pemenuhan hak anak daJam pengasuhan, pendidikan dan kegiatan budaya;

Pasal 14

f.pemberian petunjuk pada bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk mengoptimalkan kinerja pemenuhan hak anak;
g.pelaksanaan pembinaan, fasilitasi sesuai dengan kegiatan pada Bidang Tumbuh Kembang Anak untuk pemenuhan hak anak;
h.pemberian bimbingan daJam penyiapan bahan sesuai dengan kegiatan pada Seksi untuk pemenuhan hak anak;
1. 1.pelaksanaan evaluasi kegiatan di bidang Tumbuh Kembang Anak untuk menyusun rencana pelaksanaan kegiatan tahun berjaJan; J. pelaporan hasil kegiatan Bidang Tumbuh Kembang Anak yang telah dilaksanakan; dan
k.pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimprnan.

(3)Seksi Kesehatan dan Kesejahteraan, mempunyai tugas :
1. a.merencanakan penyusunan kegiatan pemenuhan hak anak untuk memperoleh layanan kesehatan dengan standar yang tinggi dan hak anak untuk mendapatkan kesejahteraan;
2. b.merencanakan pelaksanaan kegiatan pemenuhan hak anak untuk memperoleh layanan kesehatan dengan standar yang tinggi dan hak anak untuk mendapatkan kesejahteraan;
(2)Seksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi, mempunyai tugas:
1. a.merencanakan kegiatan penyusunan pemenuhan hak sipil anak, hak untuk mernperoleh informasi, dan hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan;
2. b.membimbing bawahan dalam penyusunan kegiatan penguatan lembaga hak sipil anak, hak untuk rnernperoleh informasi dan hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan;
3. c.membagi tugas kepada bawahan untuk penyusunan dan pelaksanaan kegiatan pemenuhan hak sipil anak, hak untuk memperoleh informasi dan berpartisipasi dalam pembangunan;
4. d.memeriksa hasil pelaksanaan kegiatan penguatan lembaga pernenuhan hak sipil anak, hak untuk memperoleh inforrnasi, dan hak untuk berpartisipasi dala.mpembangunan:
5. e.mengevaluasi dan membuat laporan ketercapaian sasaran kegiatan pernenuhan hak sipil anak, hak untuk memperoleh informasi, dan hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan; dan
6. f.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
7. g.membuat laporan ketercapaian sasaran kegiatan pemenuhan hak anak dalam pengasuhan, penclidikan dan kegiatan budaya; dan
8. h.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan, Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak mempunyai tugas merencanakan, menyiapkan bahan kebijakan, menyusun program dan mengkoordinasikan penyusunan rencana dan peJaksanaan kegiatan pengumpulan, pengoiahan, dan pengelolaan data gender dan anak, serta penyajian informasidata gender dan anak.

Pasal 15

c.membimbing bawahan dalam penyusunan kegiatan. pemenuhan hak anak untuk memperoleh layanan kesehatan dengan standar yang tinggi dan hak anak untuk mendapatkan kesejahteraan;
d.membimbing bawahan dalam melaksanakan kegiatan pemenuhan hak anak untuk mernperoleh layanan kesehatan dengan standar yang tinggi dan hak anak untuk mendapatkan kesejahteraan;
e.membagi tugas kepada bawahan dalam penyusunan dan pelaksanaan kegiatan untuk memperoleh layanan kesehatan dengan standar yang tinggi dan kesejahteraan anak;
f.memeriksa hasil/ mengoreksi / mengon trol peiaksanaan kegiatan penguatan lembaga pemenuhan hak anak untuk memperoleh layanan kesehatan dengan standar yang tinggi dan hak anak untuk mendapatkan kesejahteraan;
g.mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan pemenuhan hak anak untuk memperoleh layanan kesehatan dengan standar yang tinggi dan hak anak untuk mendapatkan kesejahteraan;
h.membuat laporan ketercapaian sasaran kegiatan pemenuhan hak anak untuk memperoleh layanan kesehatan dengan standar yang tinggi dan hak anak untuk mendapatkan kesejahteraan; dan
1. 1.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(1)Seksi Pengumpulan, Pengolahan dan Pengelolaan Data Gender, mempunyai tugas :
1. a.menyiapkan bahan penyusunan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan pengelolaan data gender;
2. b.melaksanakan kajian kegiatan pengumpulan, pengolahan dan pengelolaan data gender;
3. c.menyusun rencana kegiatan pengumpulan, pengolahan dan pengelolaan data gender;
4. d.melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan pengelolaan data gender;

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak mempunyai fungsi :

a.penyiapan bahan rumusan kebijakan pendataan dan penyajian informasi tentang gender dan anak;
b.pelaksanaan kajian kebijakan pendataan dan penyajian informasi tentang gender dan anak;
c.penyusunan program pendataan dan penyajian informasi ten tang gender dan anak;
d.pengkoordinasian pelaksanakan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan pengelolaan data gender dan anak;
e.pengkoordinasian updating dan validasi data gender dan anak;
f.pengkoordinasian pengelolaan sistem informasi gender dan anak;
g.penyusunan prom perempuan dan anak;
h.pemantauan dan rnengevaluasi pelaksanaan program data dan informasi gender dan anak;
1. 1.penyusunan laporan hasil kegiatan bidang data dan informasi gender dan anak; dan J. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 16

(3)Seksi lnformasi Data Gender dan Anak, mempunyai tugas:
1. a.menyiapkan bahan penyusunan kegiatan pengelolaan data dan pelayanan informasi dan data elektronik tentang gender, anak, perempuan dan anak korban kekerasan;
2. b.melaksanakan kajian kegiatan pengelolaan data dan peJayanan informasi dan data elektronik tentang gender, anak, perernpuan dan anak korban kekerasan;
3. d.melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan pengelolaan data anak;
4. e.membina kelembagaan pengumpulan, pengolahan dan pengelolaandata anak;
5. f.mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan pengelolaan data anak; dan
6. g.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. pengumpulan,b. melaksanakan kajian kegiatan pengolahan dan pengelolaan data anak;
7. e.menyusun reneana kegiatan pengumpulan, pengolahan dan pengelolaan data anak;
(2)Seksi Pengumpulan, Pengolahan dan Pengelolaan Data Anak, mempunyai tugas : a, menyiapkan bahan penyusunan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan pengelolaan data anak;
1. e.membina kelembagaan pengumpulan, pengolahan dan pengelolaan data gender;
2. f.memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan pengelolaan data gender;
3. g.menyusun laporan ketercapaian sasaran kegiatan dalam bentuk profil gender; dan
4. h.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan, " Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak rnempunyai fungsi :
5. a.perencanaan operasional perlindungan hak perempuan untuk meningkatkan pencegahan dan pelayanan terhadap perempuan dari tindak kekerasan, perdagangan orang, kondisi khusus dan hak perempuan dalam ketenaga- kerjaan;

Pasal 19

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas merencanakan operasional, menyelia, mengkoordinasikan pembagian tugas, memberi petunjuk, membimbing bawahan, mengoreksi dan meiaporkan penyelenggaraan kegiatan perlindungan perempuan dan menyiapkan bahan kebijakan, menyusun program dan mengoordinasikan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan perlindungan hak perempuan, perlindungan anak dan pembinaan lembaga layanan perempuan dan anak.

c.menyusun rencana kegiatan pengelolaan data dan pelayanan infonnasi dan data elektronik tentang gender, anak, perempuan dan anak korban kekerasan;
d.melaksanakan kegiatan pengeloJaan data dan pelayanan infonnasi dan data elektronik tentang gender, anak, perempuan dan anak korban kekerasan:
e.membina kelembagaan pengelolaan data dan pelayanan informasi dan data elektronik tentang gender, anak, perempuan dan anak korban kekerasan;
f.mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan pengelolaan data dan pelayanan informasi dan data elektronik ten tang gender, anak, perernpuan dan anak korban kekerasan, dan
g.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
b.perencanaan operasional perlindungan khusus terhadap anak untuk meningkatkan pencegahan dan pelayanan terhadap anak;
c.perencanaan operasional penguatan dan pembinaan terhadap lembaga layanan perempuan dan anak untuk meningkatkan pelayanan;
d.pengkoordinasian dan mensinkronisasikan pelaksanaan perlindungan perernpuan dengan kabupaten/kota dan elemen terkait;
e.pengkoordinasian dan mensinkronisasikan pelaksanaan perlindungan khusus anak dengan kabupaten/ kota dan elemen terkait;
f.pengkoordinasian lembaga layanan perempuan dan anak untuk mensinkronisasikan sistem perlindungan terhadap perempuan dan anak;
g.perencanaan operasional kegiatan sosialisasi dan publikasi perlindungan perernpuan dan anak dengan pencegahan, pernbinaan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
h.pengkoordinasian dan mengarahkan pendampingan kasus kekerasan di lembaga layanan perempuan dan anak;
i.pemberian petunjuk, mengkoordinasikan dan mengarahkan pendampingan kasus perdagangan di Gugus Tugas Pencegahan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang; J. pembagian tugas dalam melaksanakan kegiatan dan mempersiapkan data sesuai tugas masing-rnasing;
k.pembimbingan bawahan dalam melakukan tugas dan kegiatan di bidang perlindungan perempuan dan anak; I. pemeriksaan dan mengkoreksi tugas yang telah diberikan pada sub bidang;
m.pengevaluasian kegiatan perlindungan perempuan dan anak serta lembaga layanan perempuan dan anak;
n.pelaksanaan laporan dan mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi kinerja; dan
o.pelaksanaan tugas kedinasan Jainnya yang diberikan oIeh pimpinan. perdagangan orang;
c.membagi tugas dalarn melakukan advokasi, aosialisasi, komunikasi, inforrnasi, edukasi dan sinkronisasi kegiatan bidang perlindungan hak perernpuan;
d.memberi petunjuk dalam pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan;
e.membagi tugas dalarn pelaksanaan Pencegahan, Pelayanan penanganan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan;
f.menyusun program dan kegiatan yang terkait dalarn pelaksanaan kebijakan perlindungan hak perempuan;
g.merencanakan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perernpuan korban kekerasan:
h.mengkoordinasikan dalam pendarnpingan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dalarn rumah tangga, di bidang ketenangan dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang; I. membagi tugas terkait kegiatan Penanganan, pencegahan kekerasan terhadap perempuan daJarn rumah tangga, di bidang ketenangan dalarn situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang; J. mernberikan bimbingan dan mengoreksi laporan dalarn mengklarifikasi data korban kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, di bidang ketenangan dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang; serta dari tindak pidanadan kondisi khusus

(1)Seksi Perlindungan Hak Perempuan, mempunyai tugas :
1. a.merencanakan dan menyusun kegiatan pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dalarn rumah tangga, di bidang ketenangan dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
2. b.merencanakan dan menyusun kegiatan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, di bidang ketenangan daJam situasi darurat Pasal 20 pencegahan kekerasan terhadap anak; J. memberikan bimbingan dan mengoreksi laporan dalam mengklarifikasidata korban kekerasan terhadap anak; Penanganan,
(2)Seksi Perlindungan Khusus Anak, mempunyai tugas :
1. a.merencanakan dan menyusun kegiatan pencegahan perlindungan khusus anak;
2. b.merencanakan dan menyusun kegiatan penanganan tindak kekerasan terhadap terhadap anak;
3. c.membagi tugas dalarn melakukan advokasi, sosialisasi, komunikasi, informasi, edukasi dan sinkronisasi kegiatan bidang periindungan khusus anak;
4. d.memberi petunjuk dalam pendampingan kasus kekerasan terhadap anak;
5. e.membagi tugas dalam pelaksanaan Pencegahan, dan penanganan pemberdayaan anak korban kekerasan;
6. f.mengkoordinasikan dan menyusun program kegiatan yang terkait dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan khusus anak;
7. g.merencanakan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan anak korban kekerasan;
8. h.mengkoordinasikan dalam pendampingan kasus tindak kekerasan terhadap anak;
  1. 1.membagi tugas dan kegiatan
9. k.mengevaluasi pelaksaan operasional kegiatan pelayanan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga di bidang ketenangan dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang; I. memeriksa dan mengoreksi tugas yang telah diberikan kepada staf dan membimbing penyelenggara.an kegiatan yang telah dilakukan;
10. m.meJaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi kinerja; dan
11. n.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
(3)Seksi Pernbinaan LernbagaLayanan Perempuan dan Anak, rnernpunyai tugas :
1. a.rnerencanakan dan rnenyusun kegiatan pernbinaan lernbaga layanan perernpuan dan anak serta partisipasi rnasyarakat;
2. b.rnerencanakan kegiatan peningkatan kualitas surnber daya rnanusia pengelola lernbaga layanan perernpuan dan anak serta partisipasi rnasyarakat;
3. c.rnernberi petunjuk penguatan jejaring Jernbagalayanan perernpuan dan anak;
4. d.rnelakukan pernbinaan terhadap lernbaga Jayanan perernpuan anak serta partisipasi rnasyarakat;
5. e.rnernberikan petunjuk, rnenyusun, rneninjau kernbali, mengkoordinasikan dan rnengharrnonisasikan berbagai kebijakan pernbinaan lernbaga layanan perernpuan dan anak serta partisipasi rnasyarakat;
6. f.rnernbagi tugas dalam rnelakukan sosialisasi dan advokasi pernbentukan lernbaga layanan perernpuan dan anak serta partisipasi rnasyarakat;
7. g.rnernbirnbingdalarn rnenyusun program, anggaran dan kegiatan pernbinaan lernbaga Jayanan rnasyarakat serta partisipasi rnasyarakat;
8. h.rnernberikan birnbingan dan rnengoreksi laporan dalam rnengklarifikasi data korban kekerasan terhadap perernpuan dan anak di lernbaga layanan perernpuan dan anak serta partisipasi rnasyarakat;
9. k.rnerneriksa dan rnengoreksi tugas yang telah diberikan kepada star dan rnernbirnbing penyelenggaraan kegiatan yang telah dilakukan;
  1. 1.rnengevaluasi pelaksaan operasional kegiatan pelayanan dan penanganan kekerasan terhadap anak; rn. rnernbuat laporan hasil kegiatan sebagai bahan evaluasi kinerja; dan
10. n.rnelaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
(1)Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan Iungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
(2)KelompokJabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. BABVI KELOMPOKJABATANFUNGSIONAL Pasal 23
(1)UPTD dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional darr/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kabupaterr/ kota.
(2)UPTDdipimpin oleh KepaJa UPTDyang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada KepaJaDinas.

Pasal 22

(1)Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dibentuk UPTDyang pembentukannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pembentukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur. BABV UNITPELAKSANATEKNISDINAS Pasal 21

1.mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan operasional Jembaga pelayanan perempuan dan anak serta partisipasi masyarakat; dan J. melaksanakan tugas kedinasan Jainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(1)Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
(2)Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
(3)Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Kepala Dinas merupakan Jabatan Eselon 11.aatau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang merupakan .Jabatan Eselon IIl.a atau Jabatan Administrator, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.
(1)Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Dinas dan pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan intern maupun antara perangkat daerah serta instansi lainnya.
(2)Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
(3)Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam Jingkungan Dinas Pemberdayaan Perernpuan dan Perlindungan Anak bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.
(4)Pimpinan satuan unit organisasi dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya. ,_ -....... H, JOKO IMAM\ ENTOSA Diundangkan di Palembang pada tanggal 13 Desember 2016 Pit. SEKRETARISDAERAHPROVlNSI SELATAN, Ditetapkan di Palembang pada tanggal 1;5, Desember 2016 GUBERNURSUMATERASELATAN, penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan. memerintahkan mi dengan orang mengetahuinya, Peraturan Gubernur Agar setiap pengundangan Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…