DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan No. 7 Tahun 2016

Nomor: 7
Tahun: 2016
Ditetapkan: 21 April 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang pola tata kelola RS Ernaldi Bahar Prov. Sumsel dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ketentuan umum, kedudukan, tujuan, tugas pokok dan fungsi, identitas dan klasifikasi, visi, misi, nilai-nilai, organisasi, jenis pelayanan, fungsi penyehatan lingkungan dan fungsi pendukung, pengelolaan SDM, pemutusan hubungan kerja, akuntabilitas kinerja, pengadaan barang dan/atau jasa, pengelolaan barang, surplus dan defisit anggaran, penyelesaian kerugian, penatausahaan, kebijakan keuangan, akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pola tata kelola merupakan peraturan internal bagi /,.l Rumah Sakit Ernaldi Bahar dalam penyelenggaraan tugas- tugasnya terutama untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik bagi masyarakat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan peraturan Gubernur tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Ernaldi Bahar;

1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 1814);
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ten tang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ten tang Perbendaharaan Negara (1embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nornor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); PERATURANGUBERNURSUMATERASELATAN NOMOR 71 TAHUN2016 TENTANG POLAT.,\TAKELOLARUMAHSAKITERNALDIBAHAR PROVINSISUMATERASELATAN DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA GUBERNURSUMATERASELATAN; GUBERNUR SUMATERA SELATAN Mengingat Menimbang • I f /~ vi,
5.Undang-Undang Nomor36 Tahuri 2009 ten tang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5063);
6.Undang-Vndang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara RepubJik Indonesia Nomor5072);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Vndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepubJik Indonesia 'I'ahun 2015 Nomor 58, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RepubJikIndonesia Nomor3637);
9.Peraturan Pernerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Vmum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengeioiaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor4578); 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloiaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakbir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentan g Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Ncgara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor310);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Badan Pelayanan Umum Daerah; 13.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/Menkes/PER/ IV /2011 tentang Penyelenggaraan KomiteMcdikdi Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indoonesia Nomor259) ;
3.Gubemur adalah Gubemur Sumatera Selatan.
4.Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya.
5.Rumah Sakit Ernaldi Bahar yang selanjutnya disebut RS Erba adalah Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan yang rnenerapkan Pedoman Pengclolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan. Menetapkan: PERATURANGUBERNUR TENTANG POLA TATA KELOLA RUMAH SAKIT ERNALDI BAHAR PROVINSI SUMATERA SELATAN. MEMUTUSKAN: Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lernbaga Teknis Daerah Provinsi Surnatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 3 Seri DJ, sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraruran Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lernbaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Nornor6); tentang Badan Nomor 9 Tahun 2008 Tata Kerja Inspektorat, Daerah dan
16.Peraturan Organisasi
14.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013 tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1053);
15.Keputusan Menteri Kesehatan Nornor 772/Menkes/SK/ VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumab Sakit (Hospital by Laws); dan hak seseorang pegawai negeri sipil yang dalam pelaksanaan tugasnya dan atau keterampilan tertentu serta tanggung jawab, wewenang dalam satuan organisasi didasarkan pada keahlian bersifat rnandiri.
6.Tata Kelola Rumah Sakit Erba adalah peraturan internal yang memuat antara lain st~tur organisa~1 pr.9g_ct~!:~rja, Eengelompokan fungsi yang logis, dan pengelolaan sumber da~!11anusia.
7.Badan Layanan Umum Daerah RS Erba yang selanjutnya disebut BLUD RS Erba adalah RS Erba yang memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual') tanpa mengutamakan mencari keuntugan, dan dalam melakukan \ kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
8.Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, be1anja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
9.Pola Pengelolaan Keuangan BLVD, yang selanjutnya disingkat PPK- BLUD adaJah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan urnum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dan ketentuan pengeioiaan keuangan daerah pada umumnya.
10.Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD,yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen percncanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran BLVD.
11.Praktek Bisnis yang Sehat adalah penyelcnggaraan fungsi organlsasi bcrdasarkan .kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pernberian layanan yang bermutu dan berkesinambur.gan.
12.Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah perangkat BLVD yang bertugas melakukan pcngawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pimpinan BLUD untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (social responsibility) dalam mcnyelenggarakan bisnis sehat.
13.Dewan Pengawas BLUD, yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organisasi yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUDRS Erba.
14.Jabatan Struktural adalah jabatan yang secara nyata dan tegas diatur dalam organisasi yang terdiri atas Direktur, WakiJ Direktur, Kepala Bagian, KepaJaBidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi.
15.Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang rnenunjukkan tugas,
22.Tunjangan Lainnya adalah tunjangan yang diberikan sclain gaji pokok dan insentif.
23.Jaminan adalah berupa Jaminan Kesehatan, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Kecelakaan Kerja di luar jam Kerja.
24.Standar dan Prosedur adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur ten tang hubungan antara RS Erba dengan pegawai di bidang ketenagakerjaan.
25.Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara pegawai dengan RS Erba yang memuat syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan kerja, hak dan kewajiban para pihak yang terlibat.
26.Kerja Oneall adalah pekerjaan yang dilakukan di luar jam kerja yang bersifat sewaktu-waktuf darurat.
27.Kerja Lernbur adalah pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai di luar jam kerja tetapi jenis pekerjaan bisa berbeda dari pekerjaan pokok, yang dilakukan sore dan malam.
28.Promosi adalah kesempatan kepada semua pegawai tetap untuk mengisi lowongan jabatanftugas dengan tanggung jawab lebih tinggi dari jabatan semuJa.
29.Mutasi adalah pemindahan pegawai dapat bersifat promosi, rotasi dan demosi yang dilakukan dalam rangka pernbinaan dan pengembangan pegawai seeara individu maupun keseluruhan dengan memperhatikan dedikasi, prestasi kerja, pendidikan, kecakapan, dan kondite pegawai. '-') 16.Direktur adalah Pemimpip PPK-BLUDsekaligus pemegang kuasa manajemen tertinggi yang 'El::rada:-arbawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur, yang karena jabatannya mempunyai tugas mengelola serta memimpin RS Erba baik ke dalam maupun keluar.
17.Profesi Kesehatan adalah mereka yang dalam tugasnya telah mendapat pendidikan formal kesehatan dan melaksanakan fungsi peJayanan kesehatan terhadap masyarakat.
18.PegawaiPNSadalah pegawai yang mempunyai hubungan kerja dengan RS Erba dan diangkat melalui keputusan pejabat yang berwcnang dan dipekerjakan di RS Erba,
19.Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dalam bentuk uang dari Rs Erba kepada pegawai untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan meLiputigaji pokok, insentif dan tunjangan lainnya.
20.Gaji Pokok adalah imbalan berupa uang yang besarnya sesuai tabel gaji pokok yang telah ditentukan.
21.Insentif adalah imbalan yang diberikan oleh RS Erba yang pemberiannya berdasarkan variabel tetap dan variabel tidak tetap antara lain hari masuk, datang terlambat, pulang cepat, alpa, pendidikan, pangkat golongan, kompetensi jabatan, fungsi, tunjangan khusus. >
30.Rotasi adalah pemindahan pegawai dari satu-satuan kerja ke satuan kerja lain di lingkungan RS Erba demi kelancaran operasional.
31.Demosi adalah tindakan penurunan jabatan terhadap pegawai tetap karena melanggar ketentuan yang berlaku.
32.Pegawai Tetap adalah PNS yang diangkat oleh Guber.rur berdasarkan kompetensi dan kebutuhan yang mempunyai hak dan kewajiban yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang tidak terikat oleh waktu tertentu,
33.Pegawai Non PNS atau Pegawai BLlJD adalah pegawai yang diangkat oleh Direktur RS Erba untuk jangka waktu tertentu berdasarkan kompetensi dan kebutuhan yang diatur dalam peraturan kepegawaian RS Erba.
34.Pegawai Honorer adalah pegawai yang diangkat dan diketahui Badan Kepegawaian Daerah Provinsi yang pengupahannya dibebankan pada APBD Provinsi dan berdasarkan perjanjian kerja.
35.Pegawai Kontrak BLVD adalah pegawai yang diangkat dan diketahui Badan Kepegawaian Daerah Provinsi yang pengupahannya dibeban- kan pada Anggaran BLVD RS Erba dan masa kerjanya berdasarkan perjanjian kerja.
36.Masa Kerja adalah lamanya pegawai tersebut bekerja di RS Erba terhitung sejak pertama awal masuk.
37.Sistem lnformasi Manajemn Rumah Sakit yang selanjutnya disingkat SIM-RS adalah sistern informasi manajernen rumah sakit pada RS Erba,
38.Instalasi Gawat Darurat yang selanjutnya disingkat IGD adalah instalasi gawat darurat pada RS Erba.
39.Satuan Pemeriksa Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah pegawai fungsional yang dibentuk menjadi tim yang membantu direktur agar dapat secara efektif mengamankan investasi dan aset rumah sakit serta bertanggungjawab langsung kepada direktur.
40.Komite adalah wadah non struktural yang bertugas membantu direktur dalam merumuskan kebijakan kesehatan atau penyelesaian masalah yang berkaitan dengan tenaga fungsional rumah sakit.
41.star Medis Fungsional yang selanjutnya disingkat SMF adalah star medis fungsional pada RS Erba .
42.star Keperawatan Fungsional yang selanjutnya disingkat SPF adalah Star keperawatan fungsional pada RS Erba.

(1)Pola 'rata Kelola ini dimaksudkan untuk rumusan kewenangan, tanggung jawab, tugas, kewajiban, hak pegawai dan Dewan Pengawas dalam rangka menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan yang baik sebagai acuan/riorma/panduan dalam interaksi antar organ-organ RS Erba maupun dengan stakeholders lainnya.
(1)Ruang lingkup poJa tata kelola rneliputi :
1. a.organisasi dan tata laksana;
2. b.prosedur kerja;
3. c.akuntabilitas, dan transparansi; dan
4. d.pengelolaan sumber daya manusia.
(2)Pola Tata Kelola RS Erba berlaku bagi sernua pegawai baik PNS, Non PNS,dan Dewan Pengawas RS Erba.
1. a.transparansi merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus Inforrnasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan;
2. b.akuntabilitas merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada BLUDagar pengelolaannya dapat dipertanggung- jawabkan;
3. c.responsibilitas merupakan kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi terhadap prinsip bisnis yang sehat serta perundang-undangan;
4. d.independensi merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan dan prinsip bisnis yang sehat;
(2)Tujuan penerapan Tata Kelolapada RS Erba adalah:
1. a.memaksimalkan kinerja pelayanan dengan cara meningkatkan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, ke- mandirian dan kewajaran agar RS Erba memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun intemasional;
2. b.mendorong pengelolaan RS Erba secara profesional, transparan dan efisien, serta mernberdayakan fungsi dan kemandirian;
3. c.mendorong agar pengelola RS Erba dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial terhadap stakeholders,
4. d.meningkatkan kontribusi RS Erba dalam memberikan pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan bidang kesehatan, Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, RS Erba mempunyai fungsi:
5. a.penyelenggaraan pelayanan medik;
6. b.penyeJenggaraan pelayanan penunjang medik dan non medis;

Pasal 7

Tujuan PPK-BLUDRS Erba adalah rneningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah danj atau pemerintah daerah dalarn mernajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa..

(1)RS Erba adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai unsur pendukung tugas Gubernur eli bidang pelayanan kesehatan yang' menerapkan PPK-BLUD..
(2)RS Erba dipimpin oleh seorang Direktur yang secara taktis ~ ,( operasional berada eli bawah dan bertanggung jawab kepada ' , . Gubemur melalui Sekretaris Daerah, BAB 11 KEDUDUKAN,TUJUAN,TUGASPOKOKDANFUNGSI
1. e.kesetaraan atau kewajaran merupakan perlakuan adil dan setara guna memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan. Nilai yang menjiwai pelayanan eli RS Erba adalah nilai-nilai bersama yang akan elijunjung tinggi sesuai dengan kesepakatan bersama yaitu :
2. a.memberikan pelayanan secara professional;
3. b.inovatif; Misi RS Erba adalah:
4. a.meningkatkan mutu pelayanan kesehatan jiwa.
5. b.meningkatkan Iasilitas pendidikan dan pelatihan kesehatan jiwa.

Pasal 12

BABIV VISI,MISl, NILAI-NILAI _- milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Badan Layanan Umum Daerah RS Erba adalah Rumah Sakit Jiwa Kelas A (

(1)Nama Rumah Sakit adalah RS Erba yang sel~jutnya disebut BLUD RS Erba.
(2)RS Erba beralamat di Jalan Tembus Terminal Km.12 Nomor 02 RT.20 RW.04 Kelurahan Alang-Alang Lebar Kecamatan Alang- Alang Lebar Palembang. BABIII IDENTITASDANKLASIFlKASI
1. c.penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan;
2. d.penyelanggaraan pelayanan rujukan;
3. e.penyelenggaraan penelidikan dan pelatihan;
4. r.penyelenggaraan penelitian dan pengembangan; dan
5. g.penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan. 1
(1)Dewan Pengawas memegang fungsi pembinaan dan fungsi pengawasan terhadap penerapan pengeloJaan keuangan BLUD RS Erba sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur.
(2)Tugas Pokok Dewan Pengawas adalah:
1. a.memberikan pcndapat dan saran kepada Gubemur mengenai RBA yang cliusulkan Direktur;
2. b.mengikuti perkernbangan kegiatan RS Erba, memberikan pendapat dan saran kepada gubernur mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan RS Erba;
3. c.rnelaporkan kepada Gubernur tentang kinerja RS Erba;
4. d.memberikan nasehat kepada Direktur RS Erba daJam me- Jaksanakan pengeloJaan;
5. e.melakukan evaluasi dan penilaian kinerja, baik keuangan maupun non keuangan, serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk clitindaklanjuti;
6. f.memonitor tindaklanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja;
7. g.mengawal Visi dan Misi RS Erba;
8. h.memberikan pendapat dan saran mengenai RS Erba;
  1. 1.mengawasi program-program RS Erba; J. berperan sebagai penengah apabila terjadi konflik antara staf dengan staf lainnya (atas permintaan eksekutif) atau konflik antara staf dengan pemcrintah; dan
9. k.memantau clirinya sencliri secara periodik, menganalisa baik struktur maupun kinerjanya.
(3)Dewan Pengawas berkewajiban:
1. a.memberikan pendapat dan saran kepada Gubemur mengenai REA yang cliusu1kanoleh pejabat pcngelola;

Pasal 14

Fungsi, Tugas Pokok, Kewajiban, Tanggung Jawab dan Wewenang , BABV ORGANlSASI

c.berperilaku jujur;
d.menjunjung tinggi keclisiplinan;
e.selalu bersikap ramah;
f.menunjukkan rasa empati;
g.bersikap bijaksana;
h.menggalang kebersarnaan;
1. 1.mengembangkan kemitraan seluas-luasnya. Paragraf2 Komposisidan Kriteria

Pasal 15

(1)Komposisi Dewan Pengawas terdiri dari Ketua, Sekretaris da~ 6 (enam) \. orang anggota. I ~ dari ketentuan;
1. c.nasehat/pengarahan yang diberikan kepada pejabat pengelola dalam rangka menjalankan pengelolaan RS Erba dengan memperhatikan manajemen risiko dan SPl;
2. d.terselenggaranya pelaksanaan Pola Tata KeJola dalam setiap kegiatan RS Erba pada se1uruh tingkatan atau jenjang organisasi.
(5)Untuk dapat melaksanakan tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Dewan Pengawas diberikan kewenangan untuk:
1. a.melihat buku-buku, surat-surat, dokurnen-dokumen Iainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan memeriksa kekayaan RS Erba;
2. b.meminta penjelasan pejabat pengelola dan atau pejabat lain mengenai segala macam persoalan RS Erba;
3. c.meminta pejabat pengelola dan atau pejabat lainnya dengan sepengetahuan pejabat pengelola untuk menghadiri Rapat Dewan Pengawas;
4. d.memberikan persetujuan atau bantuan kepada pejabat pengelola dalam melakukan perbuatan hukum;
5. e.mengajukan anggaran untuk keperluan tugas-tugas Dewan Pengawas; dan
6. f.mendatangkan ahli, konsultan atau lembaga independen lainnya manakala diperlukan. serta mernberikan pengelola dalam
7. a.pengawasan secara urnum dan/ atau khusus pengarahan dan pendapat kepada pejabat menjalankan operasional RS Erba;
8. b.hasil pengawasan terhadap RS Erba berupa rekomendasi yang di- berikan untuk mcmperbaiki keadaan-keadaan yang menyimpang
9. b.mengikuti perkembangan kegiatan BLVD dan mernberikan pendapat serta saran kepada Guberrrur mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BLUD;
10. c.melaporkan kepada gubernur tentang kineria BLVD;
11. d.memberikan nasebat kepada pejabat pengelola dalam meJaksana- kan pengelolaan BLUD;
12. e.melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan rnaupun non keuangan, serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk ditindakJanjuti oleb pejabat pengelola BLUD; dan
13. f.memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja,
(4)Dewan Pengawas bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Da~ah atas tanggung jawabnya terhadap :
(1)Rapat Dewan Pengawas terdiri dari:
1. a.rapat berkala;
2. b.rapat khusus; dan
3. c.rapat tahunan.
(2)Rapat Dewan Pengawas hanya dapat dilaksanakan apabila yang hadir mencapai quorum, yaitu 3 (tiga)orang anggota.
(3)Dalam hal quorum tidak tercapai, maka rapat diundur setengah jam dari jadwal yang ditentukan dalam undangan.
(4)Dalam hal quorum tetap tidak tercapai maka rapat diundur pada hari, jam, tempat dan agenda yang sarna pada rninggu berikutnya tanpa surat undangan dengan tidak lagi mernpersoalkan jumlah anggota yang hadir,

Pasal 16

(2)Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari unsur-unsur:
1. a.pejabat SKPDyang berkaitan dengan kegiatan BLVD;
2. b.pejabat PPKDatau pejabat lain yang ditunjuk oleh Gubemur;
3. c.tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
(3)Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.
(4)Kriteria yang dapat diusulkan menjadi anggota Dewan Pengawas adalah :
1. a.memiliki dedikasi dan memahami masaJah-masaJah yang berkaitan dengan kegiatan RS Erba scrta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
2. b.mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit, tidak pernah menjadi anggota direksi atau komisaris, dan Zatau dewan pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit dan/ atau orang yang tidak pernah melakukan tindak pidaria yang merugikan daerah;
3. c.mempunyai kompetensi dalam bidang ·manajcmen keuangan, sumber daya manusia dan mempunyai komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik; dan
4. d.memiliki kesehatan yang baik untuk melaksanakan tugasnya.

Pasal 21

(1)Rapat Dewan Pengawas dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas.
(2)Dalam hal Ketua Dewan Pengawas berhalangan hadir maka rapat diadakan apabila telah mencapai qorum dengan mcmilih salah seorang anggota untuk memimpin rapat.
(1)Rapat tahunan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c diselenggarakan sekali dalarn setahun untuk mendengar dan membahas laporan Direktur sebagai penanggungjawab teknis operasional tentang kondisi RS Erba (termasuk laporan keuangan) serta untuk menyusun laporan tahunan Dewan Pengawas kepada Gubernur.
(2)Undangan rapat tahunan dewan harus disampaikan kepada seluruh anggota paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rapat diadakan.
(3)Setiap rapat khusus dan rapat tahunan Dewan Pengawas wajib dihadiri oleh segenap anggota direksi serta pihak-pihak lain yang ditentukan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 20

(1)Rapat khusus sebagairnana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b diadakan atas permintaan oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota atau karena adanya keadaan tertentu yang sangat urgen untuk segera diselesaikan.
(2)Undangan rapat khusus harus disampaikan kepada seluruh anggota 24 (dua puluh empat) jam sebelum tanggal dilaksanakan dengan mencantumkan alasan dan tujuannya sccara spcsifik.
(3)Rapat khusus atas perrnintaan anggota harus diselenggarakan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat permintaan.

Pasal 19

(1)Rapat berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayal (1) huruf a dilaksanakan paling sedikit 10 (sepuluh) kali dalam setahun.
(2)Undangan rapat berkala harus disarnpaikan kepada seluruh anggota Dewan Pengawas paling lambat 2 (dual· hari sebelum tanggal dilaksanakan.
(3)Setiap undangan rapat harus dilampiri risalah singkat dari hasil rapat yang diadakan sebelumnya, kecuali untuk rapat yang diadakan pertama kali.

Pasal 18

(5)Untuk kepentingan pengambilan keputusan yang akurat dapat dihadirkan pihak-pihak yang terkait, termasuk mendatangkan ahli bilamana diperlukan, Baperjakat Provinsi.
(3)Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah WakilDirektur Umum dan Keuangan.
(4)Pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah Wakil Direktur M~k dan Keperawata_:; Kepala Bagian Keuangan, Kepala Bagian Umum dan SDM, Kepala Bagian Pengembangan, Kepala Bidang Pelayanan Medik, Kepala Bidang Keperawatan, dan Kepala Bidang Penunjang Medik. ParagraI2 Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat PengeJo~~ Pasal 24
(1)Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan pejabat pengelola BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), dilakukan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat yang dijaring melaJui proses fit and proper test, setelah memenuhi syarat-syar~!. kepegawaian yang ditctapkan oleh Gubernur atau - - KomponenPejabat Pengelola Pasal 23
(1)Pejabat Pengelola RS Erba terdiri atas :
1. a.pemimpin; b.pejabatkeuangan;dan
2. c.pejabat teknis,
(2)Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Direktur.
(3)Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugas pokok dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan (3) kepada Gubernur secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan. Paragraf S Pemberhentian Pasal 22
(1)AnggotaDewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum waktunya oleh Gubernur.
(2)Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebelum waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila:
1. a.tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
2. b.tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan;
3. c.terlibat dalam tindakan yang merugikan RS Erba; atau
4. d.dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan tindak pidana danr atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksana- kan pengawasan atas RS Erba,
(1)Sesuai dengan kedudukannya, Direktur memegang fungsi :
1. a.representatif;
2. b.manajemen; dan
3. c.kepemimpinan.
(2)Fungsi Representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah fungsi Direktur untuk rnewakilibaik di dalam maupun di luar RS Erba, dalam hal:
1. a.berkomunikasi dengan pihak luar yang mencakup menerima informasi dari pihak luar untuk kepentingan dan memberikan informasi tentang RS Erba kepada pihak Iuar;
2. b.mengadakan, mengcmbangkan dan mempertahankan hubungan- hubungan dengan pihak luar dalam rangka mencapai tujuan RS Il:rba;
(2)Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh pejaba pengelola BLUD berupa pengetahuan, keterarnpilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
(3)Kebutuhan praktek bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kepentingan BLVD untuk meningkatan kinerja keuangan dan non keuangan berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yangbaik~ (t~ and Proper Test5bagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan ,"-oleh tim yang..ai.eentukoleh Gubernur. _
(5)Pejabat pengelola dapat berasal dari PNS danjatau non PNS yang profesional sesuai dengan kebutuhan.
(6)Pejabat pengelola yang berasal dari non PNS sebagaimana dirnaksud pada ayat (5), dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak. \
(7)Prosedur pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola yang berasal dari PNSdisesuaikan dcngan ketentuan peraturan perundang- undangan,
(8)Prosedur pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengeloJa yang berasal dan non PNS,diatur lebih lanjut dengan keputusan Gubemur.
(9)Masa jabatan Pejabat Pengelola selama-lamanya 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatannya dan setelah masa jabatan berakhir dapat diangkat kembali untuk masa jabatan kedua kalinya apabila mempunyai prestasi yang baik yang dibuktikan dengan RS Erba sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(10)Pejabat pengeJolaBLVDdiangkat dan diberhentikan oleh Gubernur. I I
1. c.melakukan perbuatan-perbuatan hukum darr/ atau RS Erba dengan pihak ketiga;
2. d.proses peradilan baik untuk kepentingan RS Erba maupun atas gugatan dan tuntutan pihak lain terhadap RS Erba;
3. e.rnengikuti kegiatan-kegiatan seremonial dan/atau tugas-tugas simbolik yang berkaitan dengan pihak luar; dan
4. f.cerminan nilai-nilai dan citra RS Erba, baik terhadap pihak internal RS Erba maupun terhadap pihak luar;
(3)Fungsi Manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah fungsi Direktur untuk mengelola harta kekayaan dan kegiatan RS Erba dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dalam hal :
1. a.pengambilan keputusan dan pemecahan rnasalah dalam pe1aksanaan fungsi-fungsi manajemen RS Erba (planning, organizing, staffing, directing dan controling);
2. b.memberikan pembinaan kepada pegawai dalam melakukan pembelajaran guna meningkatkan kinerja (mentor);
3. c.mengembangkan ide-ide, program-program. baru serta melakukan pengembangan organisasi sesuai dengan perkernbangan lingkungan kerja RS Erba;
4. d.penanggungjawab umum operasional dan keuangan BLUD; ,
5. e.pengelola keuangan berfungsi sebagai pejabat pengguna anggaran/ barang daerah; dan
6. f.dalam hal Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, berasal dari non PNS, maka Wakil Direktur Umum dan Keuangan wajib berasal dari PNS yang berfungsi sebagai pejabat pengguna anggaran barang daerah.
(4)Fungsi Kepemirnpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf'.c, adalah fungsi Direktur untuk mengembangkan arah strategis selain mengembang-kan, mengeloJa dan memanfaatkan sumber daya RS Erba untuk mencapai arah strategis yang telah ditetapkan dengan: •
1. a.memberikan ketauladanan terhadap pihak internal dalam "pengembangan sikap, perilaku dan budaya kerja (roZe modeQ";
2. b.mengembangkan dan rnenetapkan Visi dan Misi RS Erba serta meng-komunikasikannya kepada seluruh jenjang organisasi dan pegawai (inspirator);
3. c.mendorong pengembangan visi pribadi dan motivasi pegawai yang sesuai dengan Visi dan MisiRS Erba (motivator).
(5)Direktur mempunyai tugas pokok dan kewajiban sebagai berikut :
1. a.membantu Gubernur di dalam pelaksanaan tugasnya di bidang pelayanan kesehatan, baik dalam perumusan kebijakan umum maupun kebijakan teknis;
2. b.memimpin, mengkoordinaslkan, mengawasi dan mengendalikan semua kegiatan RS Erba; 1
3. c.menyusun renstra bisnis BLVD;
4. d.menyiapkan RBA yang memuat program kerja dalam rangka pelaksanaan tugas pelayanan RS Erba;
5. e.mengadakan hubungan kerjasama dengan semua instansi, baik pemerintahan maupun swasta untuk keperitingan pelaksanaan tugasnya;
6. f.membina dan memotivasi seluruh pegawai di lingkungan RS Erba dalam upaya meningkatkan efcktifitas dan produktifitas kerja;
7. g.menyelenggarakan pembinaan teknis di bidang pelayanan RS Erba serta memberikan pelayanan kepada masyarakat;
8. h.mengkaji dan menyiapkan bahan penetapan kebijakan Gubemur di bidang pelayanan RS Erba; I. mernberi saran dan pertimbangan kepada Gubernur di bidang pelayanan kesehatan jiwa; J. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD sebagai pelaksanaan tugas pelayanan RS Erba secara teknis operasional dan teknis administratif kepada Gubemur melalui Sekretaris Daerah; dan
9. k.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.
(6)Direktur memegang tanggungjawab dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah atas:
1. a.tcrcapainya Tata Kclola yang baik meliputi partisipasi, penegakan hukum, transparasi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan ke depan, akuntabilitas, pengawasan, efisien dan efcktifitas serta profesionalitas;
2. b.tercapainya pelaksanaan rencana strategi bisnis scsuai dengan waktu yang ditentukan;
3. c.kebenaran program kerja, pengendalian, pengawasan dan pelaksanaan serta laporan kegjatannya;
4. d.kelancaran, efektivitas dan efisiensi seluruh kegiatan RS Erba yang diukur dengan tercapainya indikator kinerja secara menyeluruh;
5. e.terwujudnya pengelolaan sumber daya manusia sesuai dengan kompetensi secara menyeluruh;
6. f.terwujudnya keamanan aset dan kerahasiaan dokumen di lingkungan RS Erba sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. g.terwujudnya evaluasi dan proses kontrol tepat waktu dan menyeluruh;
8. h.terwujudnya tindakan perbaikan terhadap permasalahan layanan dan manajemen secara menycluruh;
  1. 1.tercapainya target kepuasan peJanggan;dan J. tercapainya target keuangan.
(7)Direktur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya mempunyai kewenangan sebagai berikut:
1. a.rnengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabal teknis kepada Gubernur sesuai ketentuan ketentuan peraturan perundang -undangan;
2. b.rnenetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUDselain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangan-undangan; .
3. c.menetapkan kebijakan dan program jangka panjang, menengan, maupun pendek sesuai dengan kebijakan dan program kcsehatan baik tingkat nasional maupun provinsi;
4. d.menetapkan peraturan pelaksanaan sebagai dasar pelaksanaan tugas seluruh pegawai RS Erba;
5. e.mengatur pemanfaatan seluruh sumber daya yang tersedia di RS Erba;
6. f.menerapkan sistem manajemen dan informasi rumah sakit sesuai dengan situasi dan kondisi agar dapat rnencapai visi, misi dan tujuan RS Erba;
7. g.membentuk dan menetapkan satuan-satuan tugas scsuai dcngan kebutuhan;
8. h.rncngambil keputusan dan tindakan atas hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan RS Erba untuk keperluan di dalam maupun di luar; dan I. melakukan pengawasan, penilaian dan pengendalian di scluruh jajaran organisasi RS Erba,
(8)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Direktur dibantu oleh:
1. a.Wakil Direktur Umurn dan Keuangan;
2. b.Wakil Direktur Medik dan.Kepcrawatan ;
3. c.KelompokJabatan Fungsional;
4. d.Komite-komite; dan
5. e.Satuan Pengawas Internal (SPI);
(1)Wakil Direktur Umum dan Keuangan me~egang fungsi sebagai berikut:
1. a.penanggung jawab keuangan BLUD.
2. b.pejabat pengguna anggaranj barang daerah, apabila Direkturnya berasal dari non PNS, dengan keharusan bahwa Wakil Direktur Umum dan Keuangan berasal dari PNS.
(2)Wakil Direktur Umum dan Keuangan mempunyai tugas pokok dan kewajiban sebagai berikut:
1. a.rnengkoordinasikan dan mengcndalikan pengelolaan sumber daya manusia;
2. b.mengkoordinasikan dan mengendalikan pengelolaan kesekretariat- an dan aspek hukum rumah sakit;
3. c.mengkoordinasikan dan rnengendalikan pelaksanaan PPK-BLUD pada 'RS Erba;
4. d.mengkoordinasikan dan rnengendalikan Penyusunan REA BLUD Rumah RS Erba;
5. e.menyiapkan DPA-BLUD;
6. f.melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;
7. g.menyelenggarakan pengelolaan kas;
8. h.melakukan pengelolaan utang-piutang;
  1. 1.menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi;
9. j.rnengkoordinasikan dan mengendalikan pengelolaan sarana dan aset RS Erba;
10. k.rnenyelenggarakan sistim informasi manajernen keuangan;
  1. 1.menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan;
11. m.rnengkoordinasikan dan mengendalikan implementasi Sistem SlM- RS;
12. n.rnengkoordinasikan sistern remunerasi yang berkeadilan;
13. o.rnenyusun perencanaan kegiatan teknis di bidang Diklat dan litbang; dan
14. p.mengkoordinasikan kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan sesuai REA.
(3)Wakil Direktur Umum dan Keuangan memegang tanggung jawab dan bertanggungjawab kepada Direktur, atas:
1. a.kebcnaran pelaksanaan kebijakan SlM-RS, keuangan, akuntansi, rumah tangga, kesekretariatan, Instalasi Oiklat dan Litbang serta Pemulsaraan Jenazah;
2. b.kebenaran rencena kerja bidang keuangan RS Erba;
3. c.ketepatan dan kebenaran prosedur kerja bidang keuangan RS Erba;
4. d.kelancaran efektifitas dan efisiensi pelayanan keuangan;
5. e.ketepatan laporan kegiatan keuangan;
6. f.kebenaran dan ketepatan rencana kerja bagian personaliajSOM;
7. g.ketepatan dan kebenaran rencana kerja SDMMedis dan NonMedis;
8. h.ketepatan dan kebenaran rencana kerja pemasaran;
  1. 1.ketepatan dan kebenaran rencana kerja bagian pengerobangan mutu; J. ketepatan dan kebenaran rencana kerja organisasi dan tata laksana;
9. k.ketepatan dan kebenaran rencana kerja diklat dan litbang; I. ketepatan fungsi Instalasi Pemulsaraan JenaZah; dan
10. m.Keobyektifan dan kebenaran nilai OP3 atau P2KP Bagian Umum dan SOM, Keuangan, Pengembangan serta Oiklat dan Litbang. 1 ! :II Bagian I<elima Fungsi Pend ukung

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…