DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan No. 70 Tahun 2016

Nomor: 70
Tahun: 2016
Ditetapkan: 13 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok Pergub ini adalah mengatur mengenai kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi pada Dinas Kelautan dan Perikanan, Unit pelaksana teknis dinas, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, kepegawaian, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan; GUBERNURSUMATERASELATAN, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang SUSUNANORGANISASI,URAIANTUGASDANFUNGSI DINASKELAUTANDANPERIKANANPROVINSISUMATERASELATAN TENTANG PERATURANGUBERNURSUMATERASELATAN NOMOR 711J TAHUN2016 GUBERNUR SUMATERA SELATAN Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2.Gubemur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan,
4.Dinas Kelautan Dan Perikanan adalah Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan.
6.Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.

BAB III

SUSUNANORGANISASI Pasa13 kewenangan Pemerintah Provinsi eli bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi umurn, kerumahtanggaan, perlengkapan, barang milik negara/ daerah, peraturan, organisasi dan tatalaksana, kehurnasan, kepegawaian, peningkatan kualitas aparatur, standar pelayanan, keuangan, perencanaan, data dan pelaporan.

d.pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/ daerah;
e.pembinaan administrasi Dinas Kelautan dan Perikanan; dan
f.pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. -,

(1)Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas :
1. a.melakukan perencanaan umum, program, kegiatan dan anggaran pembangunan;
2. b.mempersiapkan bahan-bahan untuk perumusan dan penyusunan program serta kegiatan pembangunan perikanan;
3. c.menghimpun, menampung dan mensinkronisasikan usulan kegiatan dari daerah maupun dari pusat serta instansi terkait guna menciptakan program dan kegiatan yang bersinergis;
4. d.melaksan.akan monitoring dan evaluasi umum program/kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan;
5. e.melakukan pengumpuJan, analisis, pelaya.nan data dan informasi pembangunan perikanan;
6. f.mengerjakan pembuatan laporan Dinas Kelautan dan Perikanan;
7. g.membantu pelaksanaan revisi kegiatan, jika terdapat hal yang kurang sesuai antara apa yang telah direncanakan dengan isu dan perubahan eksternal lainnya yang terus berkembang;
8. h.melakukan supervisi terhadap semua kegiatan yang dilaksanakan di unit-unit kerja pada Dinas Kelautan dan Perikanan;
  1. 1.melakukan penghimpunan data dan informasi tentang segala sesuatu yang dapat mendukung kelangsungan pernbangunan Kelautan dan Perikanan; J. mengerjakan pembuatan dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis (Renstra), laporan buJanan, laporan triwulanan, laporan semesteran dan laporan tahunan, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), serta dokumen perencanaanypelaporan lainnya;

Pasal 8

(3)Subbagian Umum dan Kepegawaian,mempunyai tugas :
1. a.melakukan urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, hukum, organisasi dan tatalaksana:
2. b.melakukan urusan administrasi kepegawaian, pendidikan, peningkatan pelayanan dan kualitas sumber daya manusia;
(2)Subbagian Keuangan, mempunyai tugas :
1. a.melakukan penyiapan bahan, menyusun rencana anggaran rutin dan pembangunan, pembukuan serta perbendaharaan;
2. b.melakukan penatausahaan keuangan;
3. c.menyusun laporan kemajuan keuangan secara berkala;
4. d.memeriksa secara rinci keabsahan dokumen pendukung Surat Permintaan Pembayaran (SP?) sesuai dengan ketcntuan peraturan perundang-undangan;
5. e.memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam Oaftar Isian Proyek dana dekonsentrasl dan tugas pembantuan;
6. f.merneriksa kebenaran dan keabsahan atas hak tagih;
7. g.rnenandatangani Surat Permintaan pernbayaran (SPM) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
8. h.melaporkan, menyusun hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Keuangan sebagai pertanggung- jawaban kinerja;
  1. 1.membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugasnya; dan J. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
9. k.melakukan revisi kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan;
  1. 1.melaporkan, menyusun hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian;
10. m.membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugasnya; dan
11. n.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Perikanan Tangkap mernpunyai fungsi :
12. a.pelaksanaan penyiapan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil, dan PUDj

Pasal 10

Bidang Perikanan Tangkap mernpunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporandalam pelaksanaan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai 12 mil dan PUD, penetapan lokasi pernbangunan pengeloJaan pelabuhan perikanan provinsi, pemberian pertimbangan teknis dalam proses penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dan pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 5Gross Tonnage (GT)sampai dengan 30 GT.

c.melakukan pengelolaan surat menyurat dan kearsipan;
d.me1akukan keamanan dan kebersihan kantor;
e.mengerjakan tugas-tugas humas dan keprotokolan serta mempersiapkan penyelenggaraan rapat/ pertemuan dinas;
f.menyiapkan prasarana dan perlengkapan kantor;
g.melakukan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/ daerah;
h.melaksanakan perawatan, perbaikan aset dan inventaris kantor;
1. 1.melakukan pengelolaan sarana dan prasarana kantor; J. meiaporkan, menyusun hasil pelaksanaan tugas Subbagian sebagai pertanggungjawaban kinerja;
k.melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU)dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU); L membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugasnya; dan
m.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. "

(1)Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap, mempunyai tugas :
1. a.melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis sarana dan prasarana perikanan tangkap;
2. b.menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan sarana dan prasarana perikanan; Pasa! 11
3. b.pelaksanaan penyiapan pemberian pertimbangan teknis penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP),Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPl),dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI),Surat Izin Pengadaaan Kapal Penangkap Ikan dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikanjlkan Hidup hasil pembudidayaan dengan ukuran diatas 5 GT sampai dengan 30 GT, Surat Izin Pemasangan Rumpon, izin lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi;
4. c.pelaksanaan penyiapan penerbitan buku kapal perikanan dengan ukuran di atas 5 GTsampai dengan 30 GT;
5. d.pelaksanaan penyiapan penerbitan Surat Laik Operasi untuk kapal perikanan 5 GTsampai dengan 30 GT;
6. e.pelaksanaan pendaftaran kapal perikanan untuk kapal diatas 5 GT sampai dengan 30 GT;
7. f.penyiapan perumusan kebijakan di bidang perikanan tangkap;
8. g.penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan tangkap;
9. h.penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang perikanan tangkap; L penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perikanan tangkap; J. penyiapan bimbingan teknis di bidang perikanan tangkap;
10. k.penyusunan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi bidang perikanan tangkap sebagai pertanggungjawaban kinerja; dan L pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpman. "
(2)Seksi Pengendalian Penangkapan Ikan, mernpunyai tugas :
1. a.melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis pengendalian penangkapan ikan;
2. b.menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengendalian penangkapan ikan;
3. c.mengevaluasi pengendalian penangkapan ikan;
4. d.melaksanakan pelayanan pemberian pertimbangan teknis perizinan di bidang perikanan tangkap;
5. e.melaksanakan pelayanan penerbitan buku kapal perikanan 10 GT sampai dengan 30 GT;
6. f.melaksanakan pendaftaran kapal perikanan diatas 10 GT sampai dengan 30 GT
7. g.melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis perizinan usaha penangkapan ikan;
8. h.rnelaksanakan pencatatan dan eek fisik kapal perikanan; I. menyusun laporan akhir sebagai pertanggungjawaban kinerja; pertanggungjawaban kinerja; J. membagi tugas kepada bawahan sesuai uraian tugasnya; dan
  1. 1.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. bahansebagaiI. menyusun laporan akhir
9. c.mengevaluasi sarana dan prasarana perikanan tangkap;
10. d.melaksanakan pembinaan teknis kapal perikanan dan alat tangkap;
11. e.rnelaksanakan pernbinaan dan bimbingan teknis pengawakan kapal perikanan:
12. f.melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis pelabuhan perikanan dan tempat pendaratan ikan;
13. g.melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis kelembagaan nelayan;
14. h.melaksanakan bimbingan teknis standar laik laut, Jaik tangkap dan Jaik simpan; Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasiIitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaJuasi serta pelaporan daJam pelaksanaan penyiapan pemberian pertimbangan teknis penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan lintas kabupatenj kota dalam satu provinsi.

Pasal 12

penangkapan ikan;

g.melaksanakan identifikasi sumber daya ikan laut dan PUD;
h.melaksanakan penyajian data statistik perikanan tangkap; L menyusun laporan akhir sebagai pertanggungjawaban kinerja; J. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugasnya; dan
k.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. logbookdatapengumpulan

(3)Seksi Pengelolaan Penangkapan lkan, mempunyai tugas :
1. a.melakukan pengumpulan data, identifikasi, anal isis pengelolaan penangkapan ikan;
2. b.menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan penangkapan ikan;
3. c.mengevaluasi pengelolaan penangkapan ikan;
4. d.melaksanakan pendataan dan pengelolaan wilayah penangkapan ikan di laut dan PUD;
5. e.mengurnpulkan, mengkompilasi data nilai tukar nelayan;
6. f.melaksanakan J. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugasnya; dan
7. k.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan, perikanan dalam mengajukan perijinan budidaya !intas kabupaten Zkotadalam provinsi;
8. m.peiaksanaan sosialisasi dan pembinaan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBlB); rekornendasi calon kemitraan usahaI. pelaksanaan bidang standardisasi inforrnasi, dan sertifikasi perbenihan;
9. e.penyiapan perencanaan lahan budidaya air tawar, payau dan iaut didalam satu kawasan produksi untuk desiminasi teknologi;
10. f.pelaksanaan pengendalian Hama Penyakit lkan (HPl),Obat lkan Kimiadan Biologi(OlKB)dan monitoringlingkungan;
11. g.peiaksanaaan evaiuasi di bidang hama dan penyakit ikan, obat ikan, monitoring residu dan perlindungan lingkungan budidaya;
12. h.pelaksanaan standardisasi dan iaboratorium kesehatan ikan dan iingkungan termasuk uji kualitas air dan proksimat;
  1. 1.penyiapan bimbingan teknis di bidang perikanan budidaya; J. penghitungan sasaran target, sasaran produksi budidaya air tawar, budidaya air payau dan budidaya air laut;
13. k.pembinaan proses produksi dan pengembangan usaha kelompokpembudidaya ikan; teknis did. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Perikanan Budidaya, mempunyai fungsi :
14. a.peJaksanaan penyiapan pemberian pertimbangan teknis penerbitan SlUP di bidang pembudidayaan ikan lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi;
15. b.pelaksanaan penyiapan pengeJoJaan kawasan budidaya dalam rangka proses produksi untuk menyediakan ikan konsumsi baik ekspor maupun domestik;
16. c.penyusunan rencana kerja tahunan pembangunan dan pengembangan perikanan budidaya;

Pasal 13

(1)Seksi Produksi, Pengembangan Usaha dan Desiminasi TeknologiBudidaya, mempunyai tugas :
1. a.melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, evaluasi produksi, pengembangan usaha dan desiminasi teknologi;
2. b.menyiapkan rencana produksi tahunan berdasarkan spesifikasi lahan budidaya dan sasaran produksi secara periodik;
3. c.menganalisis peningkatan produktivitas:
4. d.menyiapkan bahan sosialisasi Cara Budidaya lkan yang Baik;
5. e.menginventarisir dan merekomendasi calon kemitraan dalam mengajukan perijinan budidaya lintas kabupaten /kota dalam provinsi;
6. f.menyusun laporan capaian sasaran produksi, menghitung Rumah Tangga Perikanan (RTP)budidaya dan menghitung nilai tukar pembudidaya ikan;
7. g.menyiapkan bahan desiminasi teknologi dan bahan pembinaan agar teknologi dapat diterapkan pembudidaya;
8. h.menginventa.risasi sumber-sumber permodalan untuk mendukung kegiatan intensifikasi dan extensifikasi budidaya;
  1. 1.menginventarisasi, merencanakan, melaksanakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan; J. menyusun laporan akhir sebagai pertanggungjawaban kinerja;

Pasal 14

n.penyusunan laporan data produksi, luas lahan dan pelaku produksi, serta menvalidasi data sebagai bahan terbitnya statistik budidaya;
o.penyusunan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi bidang perikanan budidaya sebagai pertanggungjawaban kinerja; dan
p.pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. -,

(3)Seksi Perbenihan dan Pengendalian Lingkungan Budidaya, mempunyai tugas :
1. a.melakukan pengumpulan data, identifikasi, anal isis, evaluasi pelaksanaan perbenihan dan pengendalian lingkungan budidaya;
(2)Seksi Sarana dan Prasarana Kawasan Budidaya, mempunyai tugas :
1. a.melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, anal isis, evaluasi pelaksanaan sarana dan prasarana kawasan budidaya;
2. b.menginventarisir dan merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana perikanan budidaya untuk mendukung kegiatan produksi;
3. c.menyiapkan bahan pemetaan lahan dan air us aha perikanan di kawasan produksi berdasarkan spesifikasi media budidaya yang ramah lingkungan;
4. d.menganalisis bahan baku pakan dan penggunaanya;
5. e.menginvcntarisir kebutuhan pakan murah dan alami;
6. f.menyiapkan vaksinasi dan obat-obatan untuk pelaku produksi;
7. g.menganalisis unsur proksirnat/kandungan pakan pabrik yang beredar;
8. h.menyiapkan bahan dalam menetapkan pembangunan kawasan budidaya; J. menginventarisasi, merencanakan, melaksanakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan; J. menyusun laporan akhir sebagai pertanggungjawaban kinerja;
9. k.membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugasnya; dan I. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
10. k.rnembagi tugas kepada bawahan sesuai uraian tugasnya; dan
  1. 1.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pirnpinan. Bidang Pengembangan Usaha, Pemasaran dan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan mempu.nyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan dalam pengembangan usaha, pernasaran, dan mutu hasil kelautan dan perikanan, pemberian pertimbangan teknis penerbitan SIUP di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan lintas kabupatenj'kota dalam satu provinsi.

Pasal 15

b.menyiapkan bahan rencana Standar Operasional Prosedur (SOP) dan persyaratan perbenihan berdasarkan skala tingkatan teknologi;
c.menganalisis, monitoring dan pengawasan beredarnya benih sebar di sentra produksi, agar memenuhi standar jaminan mutu yang ditetapkan;
d.menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang standardisasi informasi, dan sertifikasi perbenihan,
e.melaksanakan vaksinasi benih;
f.menginventarisir sistem jaringan penyediaan calon induk hasil pemulian;
g.menginventarisir penggunaan obat ikan, bahan kimia, biologi dan kontaminan di sentra kawasan produksi;
h.melakukan pengendalian Hama Penyakit Ikan (HPJ) dan kualitas air dikawasan budidaya;
i.menyiapkan bahan pengambilan sampel bahan baku ekspor untuk diujikan ke laboratoriurn rujukan dan hasilnya di informasikan;
j.menyiapkan bahan standardisasi dan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan termasuk uji kualitas air dan proksimat:
k.merencanakan, monitoring, evaluasi perbenihan payau dan laut;
1. 1.menyusu.n laporan akhir sebagai pertanggungjawaban kinerja;
m.membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugasnya; dan
n.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(1)Seksi Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan, mempunyai tugas :
1. a.melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis pemasaran hasil kelautan dan perikanan;

Pasal 17

provinsr;

b.penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan usaha, pemasaran, mutu hasil kelautan dan perikanan;
c.penyusunan rencana operasional bidang pengembangan usaha, pemasaran, mutu hasil perikanan dan kelautan;
d.penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan usaha, pemasaran, mutu hasil perikanan dan kelautan;
e.penyiapan bimbingan teknis di bidang pengembangan usaha, pemasaran, mutu hasil perikanan dan kelautan;
f.perencanaan operasional pelaksanaan evaluasi pengembangan usaha, pernasaran, dan mutu hasil kelautan dan perikanan;
g.penyiapan penyusunan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi bidang pengembangan usaha, pemasaran, mutu hasil perikanan dan kelautan sebagai pertanggungjawaban kinerja; dan
h.pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh punpman. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Pengembangan Usaha, Pernasaran dan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, mempunyai fungsi :
a.pelaksanaan penyiapan pemberian pertirnbangan teknis pelayanan usaha perikanan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan lintas kabupaten/kota dalam satu

Pasal 16

(2)Seksi Mutu, Diversifikasi Produk Hasil Kelautan dan Perikanan, rnernpunyai tugas :
1. a.melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, inventarisaai, analisis, pemetaan dan operasional peningkatan mutu dan kemasan produk hasil kelautan dan perikanan;
2. b.melaksanakan evaluasi tentang mutu dan diversifikasi produk hasil kelautan dan perikanan;
3. c.menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan mutu dan diversifikasi produk hasil kelautan dan perikanan;
4. d.menyiapkan dan melaksanakan pengembangan diversifikasi produk dan kemasan hasil kelautan dan perikanan;
5. e.menyiapkan dan melaksanakan pembinaan mutu dan birnbingan teknis produk kelautan dan perikanan yang berdaya saing dan terstandardisasi;
6. b.melaksanakan monitoring, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan urusan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;
7. c.menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dalam pernasaran hasil kelautan dan perikanan;
8. d.menyiapkan bahan pembinaan dan bimbingan teknis pemasaran hasil kelautan dan perikanan;
9. e.menyiapkan data distribusi, informasi pasar dan jaringan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;
10. f.menyiapkan pelaksanaan fasilitasi promosi dan kerjasama pemasaran hasil kelautan dan perikanan serta menghitung Angka Konsumsi lkan (AKJ);
11. g.menyusun laporan akhir sebagai pertanggungjawaban kinerja;
12. h.membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugasnya; dan
13. i.melaksanakan tugas kedinasan Iainnya yang diberikan oleh pimpinan. pengembangan usaha hasil kelautan dan perikanan;
14. d.menyiapkan bahan, memfasilitasi kernitraan dan melaksanakan pelayanan usaha mikro, kecil, menengah dan besar hasil kelautan dan perikanan;
15. e.menyiapkan bahan pengembangan kelembagaan usaha hasil perikanan dan kelautan;
16. f.menyiapkan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan usaha hasil perikanan dan kelautan;
17. g.menyiapkan, melaksanakanpendataanstatistik;
18. h.menyusun laporan akhir sebagai pertanggungjawaban kinerja; I. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugasnya; dan J. melaksanakan tugas keclinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. analisis, evaluasi pelaksanaan hasil kelautan dan perikanan;
19. c.menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dalam data, identifikasi, pengembangan usaha penerbitan surat izin usaha perikanan pengolahan dan pemaearan hasil perikanan lintas kabupatenj'kota dalam satu provinsi:
20. b.melaksanakan pengumpulan teknisperlimbangan
(3)Seksi Pengembangan Usaha Hasil Perikanan dan Kelautan, mernpunyai tugas :
1. a.melaksanakan penyiapan
2. f.menyiapkan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
3. g.menyusun Japoran akhir sebagai pertanggungjawaban kinerja;
4. h.membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugasnya; dan I. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, Bidang Pengelolaan Ruang Laut, Perairan Umum Daratan, Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, rnempunyai fungsi:
5. a.penyiapan pencadangan, penataan batas, pengelolaan kawasan konservasi;
6. b.penyiapan penerbitan dokumen rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi;
7. c.penyiapan penetapan Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pu!au-pu!au Ked! (RSWP3K),Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RPWP3K),dan Rencana Aksi Pengelolaan WiJayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RAPWP3K);
8. d.penyiapan bahan, pemberian pertimbangan teknis terkait perizinan lokasi dan pelaksanaan reklamasi, lokasi perairan pesisir, biofarmakologi laut, bioteknologi laut, wisata bahari, pemanfaatan air laut selain energi, lokas.i pemasangan pipa dan kabe! bawah laut, lokasi dan pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT), pengelolaan produksi garam;
9. e.penyiapan pemberdayaan rnasyarakat pesisir, PUD dan pulau-pulau kecil;

Pasal 19

Bidang Pengelolaan Ruang Laut, Perairan Umum Daratan, Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan bidang pengelolaan ruang laut, PUD, pengawasan sumber daya perikanan dan kelautan.

m.penyiapan kegiatan bagi Pengawas, Penyidik Pegawai NegeriSipil (PPNS)Kelautan dan Perikanan;
n.penyiapan kegiatan program penguatan kelernbagaan dan sumber daya rnanusia masyarakat pesisir, PUD dan pulau-pulau kecil;
o.penyiapan kegiatan program sosialisasi zonasi, pengelolaan, pemanfaatan pesisir, PUD dan pola ruang laut;
p.penyiapan operasionaJ program penyusunan pengawasan kawasan lindung sumber plasma nutfah di perairan yang memiliki ikan endemik;
q.penyiapan kegiatan program konservasi, rehabilitasi sumber daya pesisir, laut dan PUD;
r.penyiapan kegiatan rehabilitasi, pengayaan stok/ restocking dan pernulihan sumber daya kelautan dan perikanan; penumbuhan, pernbinaan Masyarakat Pengawas
k.penyiapan kegiatan program dan monitoring Kelompok (POKMASWAS)kabupaterr/kota:
1. 1.penyiapan opera.sional program koordinasi dan penindakan pasca penangkapan kapal yang melanggar
f.penyiapan pengawasan perencanaan dan pemanfaatan WP3K;
g.penyiapan penanganan tindak pidana bidang kelautan dan perikanan;
h.penyiapan pengawasan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
1. 1.penyiapan operasional program pengendalian usaha kelautan dan perikanan dalam rangka kelestarian sumber daya alam yang berkesinambungan;
j.penyiapan operasional program operasi bersama pengawasan dan penegakan hukum secara terpadu di perairan laut dan PUD; analisis, evaluasi pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
b.melaksanakan kegiatan operasional pengawasan perikanan terpadu;
c.melaksanakan kegiatan pengawasan pemanfaatan sumber daya ikan di PUD dan perairan laut/Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP);
d.melaksanakan kegiatan pembinaan kepada Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)perikanan;
e.melaksanakan koordinasi dalam pengawasan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, perencanaan dan pemanfaatan PUD dan WP3K;
f.melaksanakan penanganan tindak pidana bidang perikanan dan kelautan;
g.meningkatkan kompetensi terhadap tenaga kerja fungsional pengawas perikanan; identifikaei,data,

(1)Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, mempunyai tugas :
1. a.melaksanakan pengumpulan Pasal 20
2. s.penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan ruang laut, PUD, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
3. t.penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan ruang laut, PUD, pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;
4. u.penyiapan penyusunan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi bidang pengelolaan ruang laut, PUD, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sebagai pertanggungjawaban kinerja; dan
5. v.pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pirnpinan. pertimbangan teknis izin pemanfaatan PUD, wisata bahari, pemanfaatan air laut selain energi, lokasi pemasangan pipa dan kabe! bawah laut, lokasi dan izin pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT);
6. f.melaksanakan pemberdayaan masyarakat PUD, pesisir dan pulau-pulau kecil; pemberianbahan,
(2)Seksi Pengelolaan Wilayah Pesisir, Laut, Perairan Umum Daratan dan Pulau-Pulau Kecil,mempunyai tugas :
1. a.melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, . analisis, evaluasi pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir, laut, PUDdan pulau-pulau kecil;
2. b.menyiapkan bahan penetapan Rencana Strategis Wilayah PUD (RSWPUD),Rencana Zonasi WilayahPUD (RZWPUD), Rencana Pengelolaan Wilayah PUD (RPWPUD),dan Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah PUD(RAPWPUD);
3. c.menyiapkan bahan penetapan Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP3K), Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K),Rencana Pengelolaan WiJayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RPWP3K), dan Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RAPWP3K),serta irnplementasi regulasinya;
4. d.menyiapkan kegiatan kemitraan dengan stakeholder mengenai Mitra Bahari;
5. e.melaksanakan penyiapan
6. h.melaksanakan koordinasi kegiatan Pengawas, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)sumber daya kelautan dan perikanan;
  1. 1.menyusun laporan akhir sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai pertanggungjawaban kinerja; J. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugasnya; dan
7. k.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. KeJautandan Perikanan, mempunyai tugas :
8. a.meJaksanakan pengumpuJan data, identifikasi, analisis, evaluasi pelaksanaan pendayagunaan dan konservasi sumber daya kelautan dan perikanan;
9. b.melalcsanakan penyiapan bahan pencadangan kawasan konservasi;
10. c.melaksanakan rekomendasi penerbitan dokumen rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi;
11. d.melaksanakan penataan batas kawasan konservasi;
12. e.melaksanakan pengeJoJaankawasan konservasi;
13. f.meJaksanakan kegiatan pengendalian usaha keJautan dan perikanan dalam rangka kelestarian sumber daya a1amyang berkesinambungan;
14. g.meJaksanakan kegiatan rehabilitasi, pengayaan stokj restocking dan pemuJihan sumber daya kelautan dan perikanan;
15. h.melaksanakan kegiatan pembinaan dan bimbingan pada rnasyarakat tentang sumber daya keJautan dan perikanan;
  1. 1.melaksanakan kegiatan fasilitasi, monitoring dan evaluasi pendayagunaan dan konservasi sumber daya perikanan; Pendayagunaan dan Konservasi Sumber Daya(3) Seksi
16. g.melaksanakan inventarisasi dan identifikasi sumber daya kelautan dan perikanan serta perairan umum daratan;
17. h.melakukan pelayanan pemberian pertimbangan teknis perizinan pengelolaan pesisir dan pola ruang laut;
  1. 1.menyusun laporan akhir sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai pertanggungjawaban kinerja; J. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugasnya; dan
18. k.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
(1)Kelompok Jabatan Fungsional mernpunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan sesuai dengan keahlian yang dimiliki. BABVI KELOMPOKJABATANFUNGSIONAL Pasa123
(1)UPTO dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasionaJ danj atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kabupaterr/ kota.
(2)UPTO dipimpin oleh KepaJa UPTOyang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada KepaJaOinas. PasaJ 22
(1)Pada Dinas Kelautan dan Perikanan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Oinas (UPTO)yang pembentukannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPTO ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur. BABV UNITPELAKSANATEKNISOINAS Pasal 21 J. menyiapkan pelaksanaan pelayanan izin lokasi reklamasi, pelaksanaan reklamasi, lokasi PUO dan perairan pesisir/laut;
1. k.melaksanakan penyusunan laporan datal statistik sumber daya kelautan dan perikanan; I. menyusun laporan akhir sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai pertanggungjawaban kinerja;
2. m.membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugasnya; dan
3. n.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan,
(1)Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubemur.
(2)Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubemur atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
(3)Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Kepala Dinas merupakan Jabatan Eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang merupakan Jabatan Eselon Ill.a atau Jabatan Administrator, KepaJa Subbagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas. BASVIII KEPEGAWAIAN

Pasal 25

(1)Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Dinas dan pimpinan satuan unit organisasi dalam Iingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam Iingkungan intern maupun antara perangkat daerah. serta inetansi lainnya.
(2)Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
(3)Setiap pimpinan satuan unit orgariisasi dalam lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanann bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.
(4)Pimpinan satuan unit organisasi dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.
(2)KelompokJabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)JumJah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. BERITADAERAHPROVINSISUMATERASELATANTAHUN2016 NOMOR 7,0; Diundangkan di Palernbang pada tanggal 13;, Desember 2016 PIt. SEKRETARISDAERAHPROVINSI SELATAN, H. ALEXNOERDIN Ditetapkan di Palernbang pada tanggal 11 Desember 2016 GUBERNURSUMATERASELATAN, -PfI/~ ~----- penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan. memerintahkan ini dengan orang mengetahuinya, Peraturan Gubernur Agar setiap pengundangan Peraturan Gubernur rru mulai berlaku pada tanggal diundangkan. PasaI27 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 9 Serie D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. BABLX KETENTUAN PENUTUP Pasa126 GUBERNUR SUMATERA SELATAN, dto H. ALEX NOERDIN Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN, dto H. JOKO IMAM SENTOSA o c:: to ~ r_[:::;-;=:J1c=-r,z T r--~ c:: ::0 ::r: ~ z o § -z I 1-1- - 1-1- I I Ir

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…