DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan No. 72 Tahun 2016

Nomor: 72
Tahun: 2016
Ditetapkan: 13 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok Pergub ini adalah mengatur mengenai kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi pada Dinas Perhubungan, Unit pelaksana teknis dinas, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, kepegawaian, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur ten tang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan; GUBERNURSUMATERASELATAN, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA SUSUNANORGANISASI,URAlANTUGASDAN FUNGSI DINASPERHUBUNGANPROVINSISUMATERASELATAN TENTANG NOMOR72 TAHUN2016 PERATURANGUBERNURSUMATERASELATAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN Mengingat Menimbang ·, Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2.Gubernur adalah Gubernur Sumatera SeJatan.
3.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera SeJatan.

BAB II

KEDUDUKAN Pasa12

Pasal 5

Kepala Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang perhubungan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Provinsi. BABIV URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

e.Bidang Pelayaran, membawahi:
1. 1.Seksi Kepelabuhanan;
2. 2.Seksi Badan Usaha dan Jasa Pelayaran; dan
3. 3.Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.
f.Bidang Perkeretaapian dan Pengembangan, mem- bawahi :
1. 1.Seksi Sarana dan Prasarana Perkeretaapian;
2. 2.Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Perkeretaapian; dan
3. 3.Seksi Lingkungan Perhubungan.
g.Unit Pelaksana Teknis Dinas.
h.KelompokJabatan Fungsional

(2)Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur , , anggaran, evaluasi, pengolahan data dan pelaporan; program,rencana,penyusunana. pengkoordinasian Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi :

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, menyusun program, melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, pemeliharaan kantor dan pengelolaan keuangan.

b.perumusan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran dan penerbangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Provinsi;
c.pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran dan penerbangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Provinsi;
d.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Provinsi;
e.pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana di bidang perhubungan;
f.pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, informasi dan teknologi perhubungan, hukum dan hubungan masyarakat, tata usaha serta rumah tangga;
g.pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah,
h.pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
i.pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. " " perhubungan dengan instansi lain;
d.menyiapkan usulan penetapan Kepala Satuan Kerja Pembangunan dan piropinan pelaksana kegiatan di bidang perhubungan;
e.mengevaluasi dan mengkoordinasikan usulan program pembangunan perhubungan yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten /Kota dan Unit Pelaksana Teknis Vertikal maupun Badan Usaha Milik Negara di lingkungan perhubungan di daerah sebelum ditampung dalam program Pemerintah Provinsi dan atau diusulkan ke Pemerintah Pusat; tahunanprogramusulanc. mengkoordinasikan

(1)Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas :
1. a.membuat rencana, program dan evaluasi serta pengembangan kegiatan pemerintahan dan pembangunan bidang perhubungan;
2. b.menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan program kerja tahunan pernerintahan dan pembangunan bidang perhubungan;

Pasal 8

pengarnanan barang milik negaraj daerah;

g.pelaksanaan, pengkoordinasian dan pengembangan informasi dan teknologiperhubungan; dan
h.pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. danpemanfaatan
b.pernberian dulrungan administrasi yang meliputi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, ketatausahaan, keuangan, kerurnahtanggaan, perlengkapan, kerjasama, hubungan rnasyarakat, kearsipan dan dokumentasi;
c.penyediaan dan pemeliharaan peralatan, perlengkapan, prasarana dan fasilitas kantor;
d.penataan organisasi dan tatalaksana;
e.pengkoordinasian dan penyusunan peraturan dan perundang-undangan;
f.pengelolaan penatausahaan,

(2)Subbagian Keuangan, mempunyai tugas :
1. a.melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan dan administrasi keuangan;
2. b.menyiapkan bahan dan penyusunan anggaran; penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan berupa Japoran bulanan, laporan triwulan, laporan tahunan, laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan danlaporanlainnya;dan
3. o.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan, laporanbaiklaporanprogramn. menyusun
4. f.menyusun dan mengkoordinasikan rencana pembangunan bidang perhubungan jangka menengah dan panjang;
5. g.membuat rencana pengembangan jaringan dan pelayanan jasa perhubungan;
6. h.membuat dokumen bidang perhubungan berupa kinerja sarana dan prasarana perhubungan, tatanan transportasi wilayah, Renstra dan dokumen lainnya;
7. i.menyusun dan merencanakan pengembangan informasi teknologi bidang perhubungan; J. menyiapkan usulan teknis pembangunan dan pengembangan yang berkaitan dengan sarana dan prasarana transportasi;
8. k.mengkoordinasikan dan menyelesaikan temuan dan tindak lanjut laporan hasil temuan pemeriksaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan perhubungan, baik oJehauditor pemerintah maupun masyarakat; I. melakukan pemaritauan dan evaJuasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan bidang perhubungan;
9. m.melakukan analisa dan evaluasi kinerja operasional bidang perhubungan; "
(3)Subbagian Umum dan Kepegawaian,mempunyai tugas :
1. a.melaksanakan pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, kearsipan, kehumasan, administrasi kepegawaian, kelembagaan dan ketatalaksanaan serta pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
2. b.melaksanakan proses penerirnaan, pengelolaan, distribusi, penggandaan, pengiriman dan pengarsipan surat-surat masuk maupun keluar;
3. c.mengurus rumah tangga Dinas yang meliputi kearnanan, kebersihan, penyediaan dan peme1iharaan peralatan, perlengkapan, prasarana dan fasilitas kantor;
4. d.melaksanakan sirkulasi perlengkapan yang meliputi perencanaan, pengadaan, penyimpanan, distribusi, pemeliharaan dan penghapusan barang;
5. e.menginventarisasi barang milik negara/daerah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;
6. c.me1aksanakan tata usaha keuangan meliputi pembukuan, penyusunan, pertanggungjawaban dan pengarnanan dokumen keuangan;
7. d.menyiapkan bahan dan penyusunan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan dan penyelesaian proses tuntutan ganti rugi/funtutan bendahara;
8. e.melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran;
9. f.melaksanakan pembendaharaan keuangan Anggaran Be1anjaRutin dan Pembangunan;
10. g.melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi dan pembukuan keuangan Anggaran Pendapatan / Penerimaan;
11. h.melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Subbagian Keuangan;
  1. 1.melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan J. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. " '. peraturanrancangan serta pendokumentasian perundang-undangan;dan
12. q.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. pemberhentian pegawai;
  1. 1.melaksanakan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikarr/pelatihan kepemimpinan teknis dan fungsional;
13. m.melaksanakan penyiapan rencana pegawai yang akan mengikuti ujian dinas dan izin/ tugas beJajar;
14. n.melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
15. o.melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;
16. p.melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kelem- bagaan, ketatalaksanaan di lingkungan Dinas dan bahan mutasi dan
17. f.melaksanakan kegiatan kehumasan, bantuan hukum dan keprotokolan;
18. g.melaksanakan pendokumentasian kegiatan Dinas dan hubungan masyarakat;
19. h.melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pegawai, formasi dan penunjukan dalam jabatan di lingkungan Dinas;
  1. 1.melaksanakan penyiapan dan pengusulan pegawai yang akan pensiun, peninjauan masa kerja serta pemberian penghargaan; J. melaksanakan penyiapan bahan kenaikan pangkat, Sasaran Kerja Pegawai, Daftar Urut Kepangkatan, sumpah/janji pegawai, gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
20. k.melaksanakan penyiapan .,
(1)Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan, rnempunyai tugas :
1. a.menyiapkan bahan perurnusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan manajemen lalu lintas jalan dan penyediaan perlengkapan jalan di jalan provinsi;
2. b.rnelaksanakan Sistern Pengendalian Persimpangan Terkoordinasi/ Area Traffic Control System (ATCS); Pasalll Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Lalu Lintas Jalan rnernpunyai fungsi:
3. a.penyiapan bahan perurnusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas;
4. b.penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas jalan di jalan provinsi, laik fungsi jalan keselarnatan sarana dan praearana, fasilitasi rnanajernen dan penanganan keselarnatan di jalan provinsi, fasilitasi promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, keselamatan pengusahaan angkutan urnum dan fasilitasi kelaikan kendaraan dan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas pada jalan provinsi;
5. c.penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang pelaksanaan pengendalian operasional lalu lintas jalan dan penegakan hukum oleh PPNSdi bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
6. d.pembangunan Prasarana Lalu Lintas Jalan dan penyediaan perlengkapan jalan di jalan provinsi; dan
7. e.pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pirnpinan. PasaliO di bidang Pengendalian Operasional LLAJ;
8. b.mengawasi dan mengendalikan perizinan, kelebihan rnuatan dan tertib pemanfaatan jalan serta melaksanakan pemeriksaan, pengawasan dan penertiban kendaraan bermotor di jalan provinsi dan nasional;
(2)Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas Jalan, meropunyai tugas :
1. a.roelaksanakan sebagian tugas kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi sektor perhubungan
2. c.mengumpulkan dan pengolahan data lalu Lintas Harian Rata-rata (LHR) di jalan provinsi;
3. d.melakukan analisa dan evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan lalu lintas di jalan provinsi;
4. e.mengidentifikasi, analisis dan penetapan penanganan kemacetan lalu lintas pada jalan provinsi;
5. f.menyusun dan menetapkan kelas jalan pada jaringan jalan provinsi;
6. g.membuat usulan penentuan lokasi rest area di jalan provinsi;
7. h.memberikan bimbingan pelaksanaan Wahana Tata Nugraha di tingkat provinsi dan nasional;
  1. 1.menyiapkan pengumpulan dan pengolahan data prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; J. menentukan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengarnanan pernakai jalan, alat pengarah lalu Iintas dan pembagi lajur serta fasilitas pendukung di jalan provinsi;
8. k.membangun prasarana lalu lintasjalan; dan
  1. 1.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. •
  2. 1.memberikan perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan provinsi;
9. m.melaksanakan penyidikan peJanggaran peraturan dan perundangan di bidang LLAJ, pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan, pelanggaran ketentuan pengujian berkala dan perizinan angkutan umum;
10. n.membantu pengaturan lalu !intas di ruas jalan provinsi dan jalan nasional;
11. o.melaksanakan, menyiapkan dan menyelenggarakan kegiatan angkutarr/rangkaian VVlP;dan
12. p.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. kendaraan menggunakan mobil unit penolong (derek);
13. g.melaksanakan penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia darr/atau yang menjadi isu provinsi;
14. h.melakukan analisa dan evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan pengendalian operasional angkutan jalan;
  1. 1.meiakukan pengawasan dan pengendalian operasional terhadap pengguna jalan selain untuk kepentingan lalu !intas di jalan nasional dan jalan provinsi; J. melakukan pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangan;
15. k.mengoperasikan alat penimbangan bermotor di jalan (portable); dengankecelakaanpertolonganf. melaksanakan
16. c.menyelenggarakan pengelolaan parkir khusus di lokasi aset Pemerintah Provinsi, ruas jalan provinsi dan nasional;
17. d.menetapkan besaran tarif parkir dan menentukan personil juru parkir di lokasi aset Pemerintah Provinsi, ruas jalan provinsi dan nasional;
18. e.melakukan pengawasan dan penertiban parkir khusus di lokasi aset Pemerintah Provinsi, ruas jalan provinsi dan nasional; Bidang Angkutan Jalan mernpunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi sektor perhubungan bidang angkutan jalan , sarana dan prasarana terminal, pemadu moda dan teknologi perhubungan.

Pasal 12

(3)Seksi Keselamatan Lalu Lintas Jalan, mempunyai tugas :
1. a.memberikan pedoman pengumpulan, pengelolaan dan analisa kecelakaan lalu !intas di kabupatenj kota;
2. b.memberikan bimbingan pedoman penyelenggaraan pendidikan dan latihan kese!amatan;
3. c.mernberikan pedoman kecepatan kendaraan bermotor dalam berlalu lintas di ruas jalan provinsi/kabupaten/ kota;
4. d.mengaudit dan inspeksi keselamatan lalu lintas angkutan jalan diruas jalan provinsi;
5. e.mengumpulkan, pengolahan data dan analisis kecelakaan lalu lintas di wilayah provinsi;
6. f.menyelenggarakan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan Ialu lintas di jalan provinsi dan jalan nasional;
7. g.memberikan bimbingan pelaksanaan pelajar pelopor di tingkat provinsi dan nasional;
8. h.meneliti dan menganalisa daerah rawan keceiakaan, rawan kernacetan, rawan longsor dan rawan banjir di jalan propinsi dan nasional;
9. i.melakukan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan lalu lintas yang berwawasan lingkungan; J. memberikan bimbingan penanganan dampak lingkungan terhadap penyelenggaraan lalu !intas angkutan jalan;
10. k.melaksanakan dan memberikan persetujuan analisis dampak lalu lintas di jalan provinsi dan pelaksanaan rekomendasi hasil analisis dampak lalu lintas di jalan nasional; dan I. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
(1)Seksi Angkutan Jalan, mempunyai tugas :
1. a.menyiapkan pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana dan program angkutan jalan di jalan provinsi dan jalan nasional;
2. b.memberikan rekomendasi izin dispensasi. kelas jalan dan izin insidentil angkutan umum;
3. c.melaksanakan pembinaan terhadap awak kendaraan angkutan umum;

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Angkutan Jalan mempunyai fungsi :

a.pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana program sektor perhubungan di bidang sarana dan prasarana terminal, angkutan jalan dan pemadu moda, pengelolaan data dan informasi transportasi, pengeJolaan sistem informasi manajemen dan komunikasi transportasi serta pengembangantranspoTtasi;
b.penyiapan perumusan kebijakan sektor perhubungan di bidang saran a dan prasarana terminal, angkutan jalan, pemadu moda, pengelolaan data dan informasi transportasi, pengelolaan sistem informasi manajemen dan komunikasi transportasi serta pengembangan trans- portasi;
c.pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas di bidang earana dan prasarana terminal, angkutan jalan, pemadu rnoda, pengelolaan data dan informasi transportasi, pengelolaan sistem informasi rnanajernen dan komunikasi transportasi serta pengembangan transportasi;
d.pembangunan sarana dan prasarana terminal; dan
b.pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 13

daJam satu provinsi;

p.memberikan izin operasi angkutan taksi yang melayani khusus untuk pelayanan ke dan dari tempat tertentu yang memerlukan tingkat pelayanan tinggi/wilayah operasinya melebihi wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi; perkotaan yang satu wilayah
n.memberikan izin trayek angkutan wilayah pelayanannya melebihi kabupaten/kota dalam satu provinsi;
o.menetapkan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya melebihi kebutuhan kabupaten /kota
d.memberikan izin trayek angkutan pedesaan yang melintas batas provinsi dan izin angkutan khusus;
e.rnelakukan analisa dan evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan angkutan jalan;
f.memberikan izin operasi angkutan sewa berdasarkan kuota yang ditetapkan pemerintah;
g.memberikan rekomendasi untuk penerbitan STNK berdasarkan persyaratan teknis kendaraan bermotor dan peruntukannya;
h.menyusun penetapan jaringan jalan untuk AKDPdan angkutan peti kemas, membuat usulan penetapan MST kurang dari yang telah ditetapkan dalarn kelas jalan serta membuat usulan dan penetapan jaringan Iintas; I. membuat rekomendasi untuk penerbitan izin trayek AKAP, izin angkutan barang berbahaya dan surat keterangan jalan; J. menyusun jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk angkutan yang wilayah pelayanannya melebihi wllayah kabupaten/kota dalam satu provinsi;
k.menyusun dan menetapkan kelas jalan pada jaringan jalan provinsi;
1. 1.memberikan izin trayek angkutan antar kota dalam provinsi;
m.menyusun dan rnenetapkan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan provinsi;

(2)Seksi Pemadu Moda dan Teknologi Perhubungan, mempunyai tugas :
1. a.melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan eli bidang penyediaan angkutan pemadu moda;
2. b.menyusun Sistem lnformasi Manajemen (SIM) transportasi perhubungan dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi perhubungan;
3. c.merencanakan jaringan trayek, perizinan dan tarif angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah kabupaten/kota dan pedesaan yang melampaui 1 (satu) daerah kabupaten dalam 1 (satu) daerah provinsi;
4. d.memfasilitasi angkutan perintis dalam provinsi, fasilitasi perizinan angkutan perkotaan dan pedesaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah provinsi;
5. e.mengelola data dan informasi transportasi, pengelolaan sistem informasi manajemen dan komunikasi transportasi serta pengembangan transportrasi;
6. f.mengusulkan dan evaluasi program Fasilitasi Bandar Udara dan susunan keanggotaan Komite Fasilitasi Bandar Udara (KOMFAL)eli wilayahnya yang tidak terdapat kantor Otoritas Bandar Udara;
7. q.memberikan izin operasi angkutan sewa dan Surat lzin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi;
8. r.Memberikan rekomendasi izin operasi angkutan pariwisata;
9. s.menetapkan rencana umum jaringan trayek antar kota dalam daerah provinsi dan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah kabupatenj'kota:
10. t.menetapkan reneana umum jaringan trayek pedesaan yang melampaui 1 (satu) daerah kabupaten dalam 1 (satu) daerah provinsi; dan
11. u.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang eliberikan oleh pimpinan. rancang bangun, penetapan titik lokasi serta persetujuan pengoperasian terminal penumpang tipe B;
12. h.menyeJenggarakan pembangunan terminal penumpang tipe B provinsi;
  1. 1.menentukan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jaJan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas penduJrung di jalan provinsi: pengesahang. memberikan rekomendasi dan izin
(3)Seksi Terminal, mempunyai tugas :
1. a.menyiapkan perumusan kebijakan di bidang sarana dan prasarana terminal tipe B;
2. b.menyusun standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang sarana dan prasarana terminal tipe B;
3. c.menyiapkan perumusan dan pemberian bimbingan teknis di bidang sarana dan prasarana terminal tipe B;
4. d.melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana terminal tipe B;
5. e.mengumpulkan dan pengolahan data, penyusunan rencana, program dan evaluasi pembangunan sektor perhubungan di bidang angkutan jalan di jalan provinsi;
6. f.melaksanakan perhitungan lalu lintas harian rata-rata dan melakukan perhitungan lalu lintas penumpang angkutan umum dan barang;
7. g.mengendalikan dan operasional heliport dalam wilayah Provinsi;
8. h.menyelenggarakan Administrasi data heliport/helipad di wilayah Provinsi;
9. i.memantau penyelenggaraan angkutan udara haji di wilayah provinsi; J. memberikan pertimbangan teknis dalam rangka pembangunan heliport; dan
10. k.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. .' Untuk rnelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Pelayaran mempunyai fungsi :
11. a.penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kepelabuhanan, badan usaha dan jasa pelayaran, angkutan pelayaran rakyat dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
12. b.penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kepelabuhanan, badan usaha dan jasa pelayaran, angkutan pelayaran rakyat dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan; Pasa] 16 Bidang Pelayaran mempunyai tugas Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pelayaran.
13. m.membuat usulan penentuan lokasi rest area di jalan provinsi;
14. n.menyediakan angkutan umum untuk jasa angkutan orang darr/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; dan
15. o.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. J. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bi.dang penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan dan penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi kabupaterr/ kota;
16. k.menyusun dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan provinsi;
  1. 1.melakukan analisa dan evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan di jalan kelas II;
17. e.menyiapkan bahan pemberian izin usaha Badan Usaha Pelabuhan (BUP)di pelabuhan pengumpan regional;
18. f.menyiapkan bahan pernberian perizinan pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS)di dalam DLKr/DLKppelabuhan pengumpan regional;
19. g.menghimpun dan mengelola data kapal-kapal pedalaman berukuran isi kotor GT 7 s.d GT 300 serta data saran a prasarana Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan dan Laut;
20. h.melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana; pengumpan regional serta alur pelayaran pekerjaan perairan bahan pemberian perizinan dan reklamasi di wilayah
21. d.menyiapkan pengerukan pelabuhan !intas daerah kabupaten/ kota dalam provinsi; perizinan pelabuhan
22. b.menyiapkan bahan pemberian pengernbangan pelabuhan untuk pengumpan regional;
23. c.menyiapkan bahan pemberian perizinan pembangunan pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek
(1)Seksi Kepelabuhanan, mempunyai tugas :
1. a.melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan, penerbitan izin pernbangunan, pengoperasian dan pengoperasian 24 jam untuk pelabuhan pengumpan regional;

Pasal 17

c.pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana bidang pelayaran;
d.penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang kepelabuhanan, badan usaha dan jasa pelayaran, angkutan pelayaran rakyat dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan; dan
e.pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(2)Seksi Badan Usaha dan Jasa Pelayaran, mempunyai tugas:
1. a.melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan usaha angkutan laut bagi usaha yang berdomisili dalam wilayah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar daerah kabupaten /kota dalam wilayah daerah provinsi;
2. b.menyiapkan bahan pemberian perizinan usaha jasa terkait bongkar-muat, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri dan depo peti kemas pelabuhan antar daerah kabupaten Zkota dalam wilayah provinsi;
3. c.mendaftarkan pembukaan kantor cabang perusahaan angkutan laut nasional yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan antar kabupaten/kota d.alamprovinsi;
  1. 1.menetapkan titik lokasi pembangunan dan pemeliharaan fasilitas keselamatan lalu lintas [rambu- rambu ASDP pada Iintas kabupaten/kota dalam provinsi); J. memberikan rekomendasi ketinggian pembangunan jembatan dan pembangunan lainnya selain untuk kepentingan pelayanan di alur pelayaran Kelas II;
4. k.menyiapkan pemberian rekomendasi penetapan lokasi Terminal Khusus (Tersus);
  1. 1.memetakan alur sungai lintas Kabupaterr/Kota dalam provinsi dan pada Alur Pelayaran Kelas II untuk kebutuhan transportasi;
5. m.menyiapkan pemberian rekomendasi pembangunan prasarana yang melintasi dan berada di Alur Pelayaran KelasII; dan
6. n.melaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. provmsi;
7. e.melaporkan dan pendataan penempatan kapal dalam trayek tetap dan teratur (liner) dan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (tramper) bagi perusahaan pelayaran rakyat yang berdomisili dan beroperasi pada lintas kabupaten Zkota dalam wilayah provinsi setempat pelabuhan antar provinsi dan internasional;
(3)Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan, mempunyai tugas :
1. a.melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan usaha angkutan pelayaran rakyat bagi orang-perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan antar daerah kabupaten /kota dalam wilayah provinsi, pelabuhan antar daerah provinsi dan pelabuhan internasional;
2. b.menyiapkan penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal penyeberangan antar daerah kabupaten/kota dan daerah provinsi yang terletak pada jaringan jalan provinsi dan/ atau jaringan jalur penyeberangan provinsi;
3. c.menyiapkan penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan antar daerah kabupatenj kota dalam daerah provinsi;
4. d.menyiapkan penetapan pedoman tarif angkutan sungai dan danau kelas ekonomi antar kabupatenj'kota dalam
5. d.melaporkan dan pendataan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (tramper) bagi perusahaan angkutan laut yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar kabupaterr/ kota dalam satu provinsi;
6. e.memberikan persetujuan kegiatan Ship to Ship (STS) antar kabupaten/kota serta wilayah provinsi; dan
7. f.melaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Pelayaran mempunyai fungsi :
8. a.pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana program sektor perhubungan di bidang perkeretaapian dan pengembangan transportasi;
9. b.penyiapan perumusan kebijakan sektor perhubungan di bidang perkeretaapian dan pengembangan transportasi;

Pasal 19

Bidang Perkeretaapian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang perkeretaapian dan pengembangan transportasi.

Pasal 18

J. melaksanakan penerbitan Surat Ukur, Sertifikat dan Trayek bagi kapaJ pedalaman yang berukuran isi kotor GT7 s.d GT300; dan

k.melaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
f.menyiapkan pemberian persetujuan pengoperasian kapal untuk lintas penyeberangan antar kabupateri/ kota dalam provinsi pada jaringan jalan provinsi;
g.mendaftarkan pernbukaan kantor cabang perusahaan pelayaran rakyat yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, lintas peJabuhan antar provinsi serta lintas pelabuhan internasional (lintas batas);
h.menerbitkan pas perairan daratan serta pencatatan kapal daJam buku register pas perairan daratan;
1. 1.menerbitkan dokumen pengawakan kapal sungai dan danau; " desentralisasi dan dekonsentrasi sektor perhubungan di bidang sarana dan prasarana perkeretaapian;
b.menyiapkan perumusan kebijaken, pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana dan program sektor perhubungan di bidang sarana dan prasarana perkeretaapia.n;
c.melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana perkeretaapian;
d.mengkoordinasikan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas di bidang sarana dan prasarana perkeretaapian;
e.melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas daerah kabupaten/ kota;
f.menerbitkan izin operasi sarana dan prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
g.menerbitkan izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya melebihi 1 (satu) daerah kabupaten/kota daJam 1 (satu) daerah provinsi; kewenangantugassebagiana. melaksanakan

(1)Seksi Sarana dan Prasarana Perkeretaapian, mempunyai tugas:

Pasal 20

c.pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana perkeretaapian dan pengembangan transportasi;
d.pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perkeretaapian; dan
e.pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Perkeretaapian;
b.rnelaksanakan penyiapan, perumu.san dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
c.menyiapkan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, bimbingan teknis dan supervisi di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
d.menetapkan jaringan pelayanan kereta api antar kota dan perkotaan dalam perkeretaapian provinsi;
e.menetapkan kelas stasiun untuk stasiun padajaringan jalur kereta provinsi; desentralisasi dan dekonsentrasi sektor kewenangan perhubungan tugassebagian

(2)Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Perkeretaapian, mempunyai tugas :
1. a.melaksanakan
2. h.mengkoordinasikan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas dan menyiapkan pelaporan pelaksanaan perkeretaapian di provinsi;
  1. 1.mengusahakan prasarana kereta api umum yang tidak dilaksanakan oleh badan usaha prasarana kereta api; J. melaksanakan pengkoordinasian, pengawasan, pembinaan dan pengelolaan kereta api milik pemerintah provinsi;
3. k.menagihkan dan penyetoran uang retribusi pemakaian kekayaan daerah;
  1. 1.menyiapkan perumusan kebijakan, standar, norma, pedornan, kriteria dan prosedur, bimbingan teknis dan supervisi di bidang sarana dan prasarana perkeretaapian; dan
4. m.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
5. f.merencanakan, penetapan, pemantauan dan evaluasi Grafik Perjaianan Kereta Api (GAPEKA)Provinsi;
6. g.menetapkan persetujuan angkutan orang dengan menggunakan gerbong kereta api dalam kondisi tertentu yang pengoperasian di dalam wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi;
7. h.menerbitkan izin operasi kegiatan angkutan orang danj'atau barang dengan kereta api umum untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya melebihi satu kabupaten/kota dalam satu provinsi;
8. i.menetapkan tarif penumpang kereta api dalam hal pelayanan angkutan yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan pelayanan angkutan yang diseeliakan untuk pengembangan wilayah, untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya melebihi satu kabupatenj'kota dalarn satu provinsi; J. menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penataan dan pengembangan jaringan, lalu !intas dan angkutan kereta api serta kerja sama dan pengembangan usaha di bidang perkeretaapian Provinsi;
9. k.menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria eli bidang penataan dan pengembangan jaringan, lalu lintas dan angkutan kereta api serta kerjasama dan pengembangan usaha di bidang perkeretaapian Provinsi; I. menyiapkan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penataan dan pengembangan jaringan, lalu lintas dan angkutan kereta api serta kerjasarna dan pengembangan usaha di bidang perkeretaapian Provinsi; dan
10. m.melaksanaan tugas kedinasan lainnya yang eliberikan oleh pimpinan. pencegahan penanganan keselamatan di pintu perlintasan kereta api;
11. f.melakukan pelaksanaan dan pengendalian operasional stasiun kereta api Inderalaya;
12. g.memberikan bimbingan teknis, supervisi pedoman penyelenggaraan pendidikan dan latihan keselamatan perkeretaapian;
13. h.melakukan pengawasan dan pembinaan keselamatan pengangkutan barang berbahaya dan beracun;
  1. 1.melaksanakan kegiatan rekayasa, penanganan keselamatan perkeretaapian serta evaluasi perkembangan peningkatan teknologi keselamatan perkeretaapian provinsi; J. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang audit keselamatan perkeretaapian dan pemantauan tindak lanjut akibat kecelakaan; danpenyelengaraanperumusan,e. menyiapkan
(3)Seksi Lingkungan Perhubungan, mempunyai tugas :
1. a.melaksanakan sebagian tugas kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi sektor perhubungan di bidang keselamatan perkeretaapian;
2. b.melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan provinsi;
3. c.menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang keselamatan perkeretaapian;
4. d.melaksanakan penelitian terhadap setiap kecelakaan kereta api bersama unsur-unsur terkait serta menangani permasalahan lalu lintas angkutan jalan dan kereta api; Kepentingan (DLKp)pelabuhan pengumpan regional;
5. s.menyiapkan rekomendasi penetapan rencana induk pelabuhan, DLKr/DLKp pelabuhan pengumpul dan utarna;
6. t.menyiapkan pemberian persetujuan pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri di dalam DLKr/DLKp pelabuhan pengumpan regional;
7. u.melaksanakan penyelenggaraan dan pengelolaan stasiun kereta api milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan; dan Daerah Lingkungan penetapan rencana induk Kerja (DLKr) Daerah
8. r.menyiapkan Lingkungan
9. k.memberikan bimbingan teknis dan supervisi audit keselamatan perkeretaaapian dan pemantauan tindak lanjut akibat kecelakaaan;
  1. 1.menyiapkan program, evaluasi, pelaporan dan dokumentasi pelaksanaan audit keselamatan perkeretaapian dan pemantauan tindak lanjut akibat kecelakaan;
10. m.melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang keselamatan perkeretaapian;
11. n.rnernberikan bimbingan teknis dan supervisi inspeksi keselamatan dan penilaian keselamatan, pelaksanaan inspeksi dan penilaian keselamatan, identilikasi daerah rawan kecelakaan dan bencana alam;
12. o.melaksanakan identifikasi penyebab keoelakaan dengan berdasarkan data faktuaJ dan kecelakaan, tindakan korektif tmtuk mencegah terjadinya kecelakaan yang sama;
13. p.menyusun Sistem Informasi Manajemen (SIM) Perkeretaapian Provinsi;
14. q.rnenyiapkan penetapan rencana induk perkeretaapian provinsi;
(1)Kelompok Jabatan Fungsional mernpunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Perhubungan sesuai dengan keahlian yang dimiliki. BABVI KEWMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 23

(1)UPTD dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional danj atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kabupaten/kota.
(2)UPTDdipimpin oleh Kepala UPTDyang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…