DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan No. 73 Tahun 2016

Nomor: 73
Tahun: 2016
Ditetapkan: 13 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok Pergub ini adalah mengatur mengenai kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Unit pelaksana teknis badan, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, kepegawaian, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur ten tang Susunan Organiaasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan; GUBERNURSUMATERASELATAN, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA SUSUNANORGANISASI,URAIANTUGASDANFUNGSI BADANPENELITIANDANPENGEMBANGANDAERAH PROVINSISUMATERASELATAN TENTANG NOMOR73 TAHUN2016 PERATURANGUBERNURSUMATERASELATAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN Mengingat Menimbang Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera SeJatan.
2.Gubernur adaJah Gubernur Sumatera Selatan.
3.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
4.Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5.Kepala Badan adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6.Sekretariat adalah Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
7.Penelitian adaJah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dany atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan provinsi. BAB J KETENTUANUMUM Pasall PERATURANGUB.ERNURTENTANGSUSUNANORGANISASI, URAIANTUGAS DAN FUNGSI BADAN PENELITIANDAN PENGEMBANGANDAERAHPROVINSISUMATERASELATAN. MEMUTUSKAN:
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara RepubJik Indonesia Nomor 5887);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian DaJam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
6.Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14); Menetapkan
8.Pengkajian adalah penelitian terapan yang bertujuan memecahkan permasalahan yang sedang berkembang yang dilakukan ~tuk mencapai tujuan jangka menengah dan jangka panjang lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan provinsi,
9.Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan provinsi.
10.Perekayasaan adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang darr/atau konteks teknikal, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika yang terkait dengan penyolonggaraan pemerintahan dalam ncgcri dan pemerintahan provinsi.
11.Penerapan adaJah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, darr/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi, serta difusi teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan provinsi.
12.Pengoperasian adalah uji operasional atas suatu produk kebijakan, model, atau sistem perekayasaan yang telah melalui proses penerapan, melalui kegiatan pendampingan dan supervisi guna modifikasi dan penyempurnaan yang terkait dengan penyeJenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan provinsi
13.Evaluasi Kebijakan adalah suatu proses penilaian yang sistematis melalui pengumpulan, analisis dan interpretasi informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan/program dengan menggunakan kriteria/ model tertentu untuk memperoleh rekomendasi dan penyempurnaan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan provinsi. , " (I) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah provinsi.

(2)8adan Penelitian dan Pengembangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN Pasal 2

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi :

a.perurnusan perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan dan evaluasi kinerja, serta pelaksanaan kerja sama penelitian dan pengembangan;
b.pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan per- bendaharaan dan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
c.pengelolaan ketatausahaan, pelaksanaan kerumah- tanggaan, keamanan dalam, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah serta urusan perpustakaan dan dokumentasi;
d.pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara;
e.pengelolaan penatausahaan, pemanfaatan dan penga- manan barang milik negaraj daerah; dan
f.pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpman. Pasa17 Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, menyusun program, melaksanakan pernbinaan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, pemeliharaan kantor dan pengelolaan keuangan.
h.pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negaraj daerah; dan
1. 1.pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional;
h.melakukan pengelolaan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara; dan
1. 1.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. administrasiurusanpengelolaang. melakukan

(3)Subbagian Umum dan Kepegawaianmempunyai tugas :
1. a.melakukan urusan surat menyurat;
2. b.melakukan pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi;
3. c.melakukan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
4. d.melakukan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negaraj daerah;
5. e.melaksanakan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
6. f.melakukan penyelenggaraan urusan perpustakaan, informasi dan dokumentasi; oleh pimpinan. pelaporanc. melakukan pengelolaan dan penyiapan keuangan dan tanggapan pemeriksaan; dan
7. d.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
(2)Subbagian Keuangan mempunyai tugas :
1. a.melakukan pengelolaan dan penyiapan bahan verifikasidan penatausahaan;
2. b.melakukan pengelolaan dan penyiapan bahan perbendaharaan, pembukuan keuangan dan urusan akuntansi;
3. b.melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran;
4. c.melakukan penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kerjasama;
5. d.melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kerjasama; dan
6. e.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan mempunyai fungsi:
7. a.pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang pernerintahan dan pengkajian peraturan;
8. b.pelaksanaan penyiapan bahan pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;
9. c.pelaksanaan penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;
10. d.pelaksanaan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;
11. e.pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan pemerintah daerah di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;
12. f.pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
13. g.fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
14. h.pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan
  1. 1.pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 10

Bidang Pemerintahandan PengkajianPeraturan mempunyaitugas melaksanakan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekaya- saan, penerapan, pengoperasian,inovasidan evaluasikebijakandi bidangPemerintahandan PengkajianPeraturan.

d.melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inova.si dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, meliputi aspek-aspek penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, keuangan dan aset daerah, reformasi birokrasi, ketertiban dan ketentraman umum dan perlindungan masyarakat; penelitian,kegiatanpeJaksanaansinkronisas! masyarakat;
c.melakukan penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi, dan dan aset daerah, reformasi birokrasi, dan ketentraman umum dan perlindungan keuangan ketertiban umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, keuangan dan aset daerah, reformasi birokrasi, ketertiban dan ketentraman umum dan perlindungan masyarakat;
b.melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengernbangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan pernerintahan, meliputi aepek-aspek penyeJenggaraan otonomi daerah, pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, anggaran penelitian, pengkajian, perekayasaan, penerapan, inovasi dan evaJuasi kebijakan pernerintahan, meliputi aspek-aspek otonomi daerah, pemerintahan program, dan pengernbangan, pengoperasian, penyelenggaraan penyelenggaraan

(1)Subbidang Penyelenggaraan Pemerintahan mempunyai tugas:
1. a.rnelakukan penyiapan bahan perurnusan kebijakan,

Pasal 11

Pernerintahan Desa, meliputi aspek-aspek penataan kelembagaan desa, ketatalaksanaan desa, aparatur desa, keuangan dan aset desa, dan badan usaha milik desa;

b.melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengernbangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan Pernerintahan Desa, meliputi aspek-aspek penataan kclembagaan desa, ketatalaksanaan desa, aparatur desa, keuangan dan aset desa, dan badan usaha milik desa;
c.melakukan penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengernbangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan Pemerintahan Desa, meliputi aspek-aspek penataan kelembagaan desa, ketatalaksanaan desa, aparatur desa, keuangan dan aset desa, dan badan usaha milik desa;
d.melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan Pemerintahan Desa, meliputi aspek-aspek penataan kelembagaan desa, ketatalaksanaan desa, aparatur desa, keuangan dan aset desa, dan badan usaha milik desa;
e.melakukan pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan
f.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. pengkajian, penerapan, kebijakan anggaran penelitian, perekayasaan, inovasi dan evaluasi program, dan pengembangan, pengoperasian,

(2)Subbidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas :
1. a.melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,
2. e.melakukan pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan
3. f.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud daJam Pasal 12, BidangSosiaJdan Kependudukanmempunyai fungsi :
4. a.penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang sosial dan kependudukan;
5. b.penyiapan bahan pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengernbangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang sosial dan kependudukan;

Pasal 13

perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakandi bidangBidangSosialdan Kependudukan. dan Kependudukan mempunyai tugas penelitian, pengkajian, pengembangan, Bidang Sosial melaksanakan

Pasal 12

(3)Subbidang Data dan Pengkajian Peraturan mempunyai tugas:
1. a.melakukan pengelolaan data kelitbangan dan peraturan;
2. b.melakukan penyiapan bahan pengurusan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru danl atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan;
3. c.melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian peraturan;
4. d.melakukan penyiapan bahan fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan data dan pengkajian peraturan;
5. e.melakukan penyiapan bahan fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang:
6. f.melakukan pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan
7. g.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
(1)Subbidang Sosial dan Budaya mempunyai tugas :
1. a.merencanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, program, dan anggaran penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang sosial budaya, meliputi aspek-aspek sosial, pemberdayaan perernpuan dan perlindungan anak, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, dan pariwisata;
2. b.merencanakan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang sosial budaya, meliputi aspek- aspek sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, dan pariwisata;
3. c.merencanakan penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang sosial budaya, meliputi aspek-aspek sosial, pemberdayaan. perempuan dan perlindungan anak, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, dan pariwisata;

Pasal 14

c.penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang sosial dan kependudukan;
d.penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang sosial dan kependudukan;
e.penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan pemerintah daerah di bidang sosial dan kependudukan;
f.pelaksanaan adrninistraai dan tata usaha; dan
g.pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. kependudukan danberencana, administrasi pencatatan sipil; pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaJuasi kebijakan di bidang kependudukan, meliputi aspek-aspek kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga fasilitasi, koordinasi, dan kegiatan penelitian,pelaksanaansinkronisasi

(2)Subbidang Kependudukan mempunyai tugas :
1. a.melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, program, dan anggaran penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, peng- operasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang kependudukan, meJiputi aspek-aspek kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
2. b.melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaJuasi kebijakan di bidang kependudukan, meliputi aspek- aspek kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
3. c.melakukan penyiapan bahan
4. d.rnerencanakan penyiapan bahan pemantauan, evaJuasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang sosial budaya, meliputi aspek-aspek sosial, pemberdayaan perernpuan dan perlindungan anak, pendidikan, kebudayaan, kepernudaan dan olahraga, dan pariwisata;
5. e.melakukan pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan
6. f.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. rnasyarakat, transmigrasi, dan tenaga kerja;
7. e.melakukan pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan
8. f.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. partisipasimasyarakat,pemberdayaanaspek masyarakat, transmigrasi, dan tenaga kerja;
9. d.melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengernbangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat, meliputi aspek- partisipasimasyarakat,pemberdayaanaspek
(3)Subbidang Pemberdayaan Masyarakat rnempunyai tugas :
1. a.melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, program, dan anggaran penelitian, pengkajian, pengernbangan, perekayasaan, penerapan, peng- operasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang Pernberdayaan Masyarakat, meJiputi aspek-aspek pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat, transmigrasi, dan tenaga kerja;
2. b.melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, pcrekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat, meliputi aspek-aspek pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat, transmigrasi, dan tenaga kerja;
3. c.melakukan penyiapan bahan fasiJitasi, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat, me1iputi aspek-
4. d.melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengernbangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang kependudukan, meliputi aspek-aspek kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
5. e.melakukan pelaksanaan adrninistrasi dan tata usaha; dan
6. f.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pirnpinan, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan pemerintah daerah di bidang ekonomi dan pembangunan;
7. f.melaksanakan administrasi dan tata usaha; dan
8. g.melaksanakan tugas kedinasan Jainnya yang diberikan oJeh pimpinan. pengkajian,penelitian,pelaksanaansinkronisasi Pasal 16 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud daJam Pasal 15, BidangEkonomidan Pembangunan mempunyai fungsi :
9. a.melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian, pengkajian, pengernbangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan;
10. b.melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang ekonorni dan pembangunan;
11. c.melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan;
12. d.melaksanakan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan peJaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang ekonorni dan pembangunan;
13. e.melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaJuasi kebijakan di bidangekonomidan pembangunan.
(1)Subbidang Ekonomi mempunyai tugas :
1. a.melakukan penyiapan bahan perurnusan kebijakan, program, dan anggaran penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, peng- operasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang ekonorni, meliputi aspek-aspek penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan dan badan usaha milik daerah;
2. b.melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang ekonomi, meliputi aspek-aspek penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMO);
3. c.melakukan penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengernbangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang ekonomi, meliputi aspek-aspek penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan dan badan usaha milik daerah;
4. d.melakukan penyiapan bahan pernantauan, evaluasi dan peJaporan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang ekonomi, meliputi aspek-aspek penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan dan badan usaha milik daerah;
5. e.melakukan pelaksanaan adrninistrasi dan tata usaha; dan
6. f.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 17

(2)Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas :
1. a.melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, program, dan anggaran penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, peng- operasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup meliputi aspek-aspek pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, kehutanan, dan perkebunan;
2. b.melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, pcrekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup meliputi aspek-aspek pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, kehutanan, dan perkebunan;
3. c.melakukan penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penelitian, peng- kajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup meliputi aspek-aspek pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, kehutanan, dan perkebunan;
4. d.melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang sumber daya alam dan Jingkungan hidup meliputi aspek-aspek pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, iingkungan hidup, kehutanan, dan perkebunan;
5. e.melakukan pelaksanaan adrninistrasi dan tata usaha; dan
6. f.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
7. r.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oJeh pimpinan. permukiman, penataan serta komunikasi dan perumahan dan kawasan ruang, dan pertanahan, informatika; dan
8. e.rnelakukan peJaksanaan administrasi dan tata usaha; dan ruang, dan pertanahan, informatika;
9. d.melakukan penyiapan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengernbangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang pengembangan wilayah, fisik dan prasarana, meliputi aspek-aspek pekerjaan umum, perhubungan, permukiman, penataan serta komunikasi dan pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperaslan, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang pengembangan wilayab, fisik dan prasarana, meliputi aspek-aspek pekerjaan umum, perhubungan, perumahan dan kawasan penelitian,kegiatanpelaksanaansinkronisasi informatika;
10. b.melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang pengembangan wilayah, fisik dan prasarana, meliputi aspek-aspek pekerjaan urnum, perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, dan pertanahan, serta komunikasi dan inforrnatika:
11. c.melakukan penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi, dan permukirnan, penataan serta komunikasi dan perumahan dan kawasan ruang, dan pertanahan,
(3)Subbidang Pengembangan Wilayah, Fisik, dan Prasarana mempunyai rugas :
1. a.melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, program, dan anggaran penelitian, pengkajian, pengernbangan, perekayasaan penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang pengembangan wilayah, fisik dan prasarana, meliputi aspek-aspek pekerjaan umurn, perhubungan, Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud daJam Pasal 18, Bidanglnovasidan Teknologimempunyai fungsi :
2. a.penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
3. b.penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;
4. c.penyiapan bahan pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang inovasi dan teknologi;
5. d.penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi eli bidang inovasi dan teknologi;
6. e.penyiapan bahan, strategi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
7. f.penyiapan bahan pernantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peneJitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
8. g.penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan pernerintah daerah, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;

Pasal 19

Bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan, serta Iasilitasi dan penerapan eli bidang inovasidan teknologi,

(2)Subbidang Difusi lnovasi dan Penerapan Teknologi mempunyai tugas :
1. a.melakukan penyiapan bahan perurnusan kebijakan, program, dan anggaran kegiatan UJI eoba dan penerapan rancang bangunj'model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi;
(1)Subbidang Pengembangan Teknologi dan Inovasi mempunyai tugas :
1. a.rnelakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, program, dan anggaran penelitian, pengernbangan, dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi;
2. b.melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi;
3. e.melakukan penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi;
4. d.rnelakukan penyiapan bahan pernantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi;
5. e.melakukan pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan
6. f.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 20

h.penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan diserninasi hasil-hasil kelitbangan;
i.pelaksanaan adrninistrasi dan tata usaha; dan J. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpman.

(3)Subbidang Diseminasi Kelitbangan mempunyai tugas :
1. a.melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersifat inovatif,
2. b.melakukan penyiapan bahan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;
3. c.melakukan penyiapan bahan pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;
4. d.melakukan penyiapan bahan fasilitasi hak kekayaan inteJektual;
5. e.melakukan pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan
6. f.melaksanakan tugas kedinasan Jainnya yang diberikan oleh pimpinan.
7. b.melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan uji coba dan penerapan rancang bangurr/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi;
8. c.melakukan penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan uji coba dan penerapan rancang bangunj'model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi;
9. d.melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan uji coba dan penerapan rancang bangunj'model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi;
10. e.melakukan pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan
11. f.melaksanakan tugas kedinasan Jainnya yang diberikan oleh pimpinan.
(1)Dalam melaksanakan tugas dan fungsi KepaJa Badan dan pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam Iingkungan internal maupun an tara perangkat daerah serta instansi lainnya.
(1)Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
(2)KeJompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumJah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(1)UPTB dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kabupaten/ kota.
(2)UPTB dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

BAB VI

KELOMPOKJABATAN FUNGSIONAL Pasal 23

Pasal 22

(1)Pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dapat dibentuk UPTB yang pembentukannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
(2)Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPTB ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur. BABV UNIT PELAKSANATEKNIS BADAN

Pasal 21

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan [Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 2 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, BABIX KETENTUANPENUTUP Pasal 26

(1)Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
(2)Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Badan.
(3)Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Kepala Sadan adalah Jabatan Eselon IT,a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratarna, Sekretaris dan KepaJa Bidang adalah Jabatan Eselon Ill.a atau Jabatan Administrator, Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang merupakan Jabatan Eselon IV,a atau Jabatan Pengawas. BABVIl1 KEPEGAWAIAN Pasal 25
(2)Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggungjawab memirnpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
(3)Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang,
(4)Pimpinan satuan unit organisasi dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya. BERlTA DAERAH-PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 7·3,) .. Diundangkan di Palembang pada tanggal t f Desember 2016 PIt. SEKRETARlS DAERAH PROVINSI SUMA SELATAN, GUBERNUR SUMATERA SELATAN, Ditetapkan di Palembang pada tanggal 13- Desember 2016 penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan. denganiniGubernurPeraturanpengundangan memerintahkanAgar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…