DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan No. 74 Tahun 2016

Nomor: 74
Tahun: 2016
Ditetapkan: 14 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok Pergub ini adalah mengatur mengenai kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi pada Badan Pendapatan Daerah, Unit pelaksana teknis badan, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, kepegawaian, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera SeJatan; GUBERNURSUMATERASELATAN, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang SUSUNANORGANISASI,URAIANTUGASDANFUNGSI BADANPENDAPATANDAERAHPROVINSISUMATERASELATAN TENTANG NOMOR 114- TAHUN2016 PERATURANGUBERNURSUMATERASELATP.N GUBERNUR SUMATERA SELATAN , , <

(1)Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pernerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang Keuangan Sub Pendapatan Daerah.
(2)Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur rnelalui Sekretaris Daerah. BABII KEDUDUKAN Pasal 2 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
4.Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5.Kepala Badan adalah KepaJa Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6.Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. BABI KETENTUANUMUM Pasall PERATURANGUBERNURTENTANGSUSUNANORGANISASI, URAIANTUGASDANFUNGSI BADANPENDAPATANDAERAH PROVlNSISUMATERASELATAN. MEMUTUSKAN:
3.Peraturan Pernerintah NomOI' 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14); Menetapkan

(1)Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah terdiri dari:
1. a.Kepala Badan.
2. b.Sekretariat, membawahi :
  1. 1.Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
  2. 2.Subbagian Keuangan; dan
  3. 3.Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. c.Bidang Pajak, membawahi:
  1. 1.Subbidang Pajak;
  2. 2.Subbidang Pembukuan; dan
  3. 3.Subbidang Sengketa Pajak dan Doleansi.
4. d.Bidang Pendapatan Lain-Lain, Hibah, Retribusi dan Penerimaan Pusat, membawahi:
  1. 1.Subbidang Retribusi;
  2. 2.Subbidang Penerimaan Pusat; dan
  3. 3.Subbidang Hibah dan Penerimaan Lain-Lain.
5. e.Bidang Pengawasan dan Pembinaan, membawahi:
  1. 1.Subbidang WilayahI;
  2. 2.Subbidang Wilayah II; dan
  3. 3.Subbidang WilayahIII.
6. f.Bidang Pengembangan dan Pengolahan Pendapatan Daerah, membawahi:
  1. 1.Subbidang Pengembangan Statistik Pendapatan Daerah;
  2. 2.Subbidang Pengolahan Pendapatan Daerah; dan
  3. 3.Subbidang Hukum dan Perundang-Undangan.
7. g.Unit Pelaksana Teknis Badan.
8. h.KelompokJabatan Fungsional.
(2)Bagan Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

BABIII SUSUNANORGANISASI e, menelaah penyusunan rumusan kebijaksanaan teknis serta program kerja;

b.pelaksanaan yang meliputi segala us aha dan kegiatan untuk melaksanakan pemungutan dan pemasukan pendapatan daerah;
c.pelaksanaan ketatausahaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan, tata usaha, umum, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan;
d.pengkoordinasian yang meliputi segala usaha yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan asli daerah;
e.pengawasan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengamanan teknis atau petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Gubemur serta perundang-undangan yang berlaku;
f.pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/ daerah;
g.pembinaan terhadap UPTB;dan
h.pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. merencanakan, mempersiapkan, mengelola,untuk Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :
a.perencanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan Pasal 5 Kepala Badan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang keuangan sub pendapatan daerah. BABIV URAIANTUGASDANFUNGSI

(1)Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, mernpunyai tugas :
1. a.menghimpun dan merencanakan anggaran dan kegiatan;
2. b.merencanakan kredit anggaran dan tata cara penggunaannya;
3. c.mengevaluasi pelaksanaan anggaran;
4. d.menyiapkan laporan pelaksanaan anggaran;
5. e.memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah dan tindakan- tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
6. f.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. Pasa18 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi :
7. a.pe1aksanaan urusan penyusunan program perencanaan, evaluasi dan pelaporan anggaran;
8. b.pelaksanaan urusan tata us aha keuangan;
9. c.pelaksanaan dan pengkoordinasian urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, hukurn, organisasi dan tata laksana, hubungan rnasyarakat, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
10. d.pengelolaan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/ daerah; dan
11. e.pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, menyusun program, melaksanakan pembinaan administrasi yang meJiputi ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, pemeliharaan kantor dan pengelolaan keuangan.

(3)Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :
1. a.melakukan pengelolaan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan tata usaha kearslpan;
2. b.mengurus administrasi perjalanan dinas dan tugas keprotokolan;
3. c.melaksanakan urusan rumah tangga dinas, keamanan, kebersihan kantor dan penyelenggaraan rapat dinas;
4. d.merencanakan kebutuhan dan melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana daJam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
5. e.melaksanakan pengelolaan inventaris kantor;
6. f.melakukan perawatan dan perbaikan terhadap peraJatan kantor;
7. g.menyusun pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris kantor;
8. h.melakukan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah:
(2)Subbagian Keuangan, mernpunyai tugas :
1. a.menghimpun dan menyiapkan bahan untuk keperluan anggaran belanja Badan Pendapatan Daerah
2. b.merencanakan plafon kebutuhan anggaran dan cara penggunaan anggaran;
3. c.melaksanakan dan mengatur penggunaan anggaran;
4. d.mengurus keuangan perjaJanan dinas, detesering, biaya pindah pegawai, Surat Keputusan Pemberhentian Pembayaran (SKPP), pencairan upah pungut, biaya operasioanal dan penyelesaiannya;
5. e.membuat daftar gaji pegawai;
6. f.mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas bendahara penerimaan, bendahara perigeluaran dan bendahara gaji;
7. g.memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah dan tindakan- tindakan yang perlu diambil daJam bidang tugasnya; dan
8. h.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Bidang Pajak mempunyai fungsi:
9. a.pelaksanaan teknis administratif pungutan, pengumpulan data dan pemasukan pajak daerah berdasarkan kebijakan Badan Pendapatan Oaerah; PasallO Bidang Pajak mempunyai tugas rnelaksanakan sebagian tugas Badan Pendapatan Oaerah di bidang pendataan, pengenaan, penerimaan dan keberatan pajak.
  1. 1.rnengerjakan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU)dan Rencana Perneliharaan Barang Unit (RPBU);
10. j.menghimpun peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah, Keputusan Gubernur untuk keperluan kepustakaan;
11. k.memberikan penerangan dan penyuluhan kepada masyarakat wajib pajak;
  1. 1.merencanakan dan melaksanakan pameran-pameran bila diperlukan; rn. melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian, pengusulan kenaikan pangkat, gaji berkala dan cuti;
12. n.melaksanakan urusan kepindahan pcgawai, penempatan pegawai dan tindakan disiplin peg~i;
13. o.melaksanakan tata usaha kepegawaian dan pendataan pegawai;
14. p.rnengurus masalah kesejahteraan pegawai;
15. q.rnelakasanakan penataran dan pelatihan pegawai;
16. r.mengurus dan melaksanakan upacara-upacara dan kegiatan-kegiatan lainnya yang sejenisnya;
17. s.menyusun dan melaksanakan daftar hadir pegawai;
18. t.memberikan saran dan perimbangan kepada Selcretaris tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan u, melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
(2)Subbidang Pernbukuan, mempunyai tugas :
1. a.melaksanakan pembukuan dan menyiapkan data realisasi penerimaan pajak daerah dari UPTB serta rnelaporkan kepada Kepala Bidang;
2. b.membukukan dan mengadakan penelitian ikhtisar bulanan;
3. c.menyiapkan bahan laporan bulanan secara periodik atas perkernbangan penerimaan pajak daerah;
4. d.rnenyusun, rnenyiapkan data dan perhitungan data bagi hasil penerimaan pajak daerah Kabupaten/ Kota;
5. e.memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan- tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
6. f.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
(1)Subbidang Pajak, mempunyai tugas :
1. a.menyiapkan bahan untuk penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan petunjuk pelaksanaannya tentang administrasi dan operasional pemungutan pajak daerah;
2. b.menyiapkan bimbingan, petunjuk, tata cara dan pedoman pengenaan pajak daerah kepada UPTBsesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. c.menghimpun dan mencatat laporan UPTB atas pelaksanaan penetapan pajak-pajak daerah provinsi;
4. d.meneliti kebenaran ketetapan pajak yang ditetapkan oleh UPTB;
5. e.memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan- tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
6. f.melaksanakan tugas kedinasan Jainnya yang diberikan oleh pimpinan. Pasalll
7. b.pelaksanaan pembukuan dan pelaporan mengenai penetapan pembayaran dan tunggakan pajak daerah;
8. c.pelaksanakan kegiatan administratif yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa pajak dan doleansi; dan
9. d.pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lainnya yang yang diberikan oleh pimpinan. pernungutan, pendapatan lain-lain, hibah, retribusi dan penerimaan pusat; pungutan, di bidang Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 12, Bidang Pendapatan Lain-Lain, Hibah, Retribusi dan Penerimaan Pusat rnernpunyai fungsi :
10. a.pelaksanaan kegiatan teknis administrasi koordinasi dan pembinaan adrninistrasi

Pasal 13

Bidang Pendapatan Lain-Lain, Hibah, Retribusi dan Penerimaan Pusat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pendapatan Daerah di bidang pernungutan meliputi pengenaan, penerimaan dan pembukuan di bidang pendapatan lain-lain, hibah, retribusi, dan penerimaan pusat.

(3)Subbidang Sengketa Pajak dan Doleansi, mempunyai tugas:
1. a.menerima pengajuan permohonan keberatan dari wajib pajak melalui UPTB;
2. b.memberikan uraian usul pertimbangan kepada Kepala Bidang Pajak sebagai bahan penyelesaian pengaduan dan permohonan keberatan;
3. c.menyiapkan keputusan Kepala Badan tentang sengketa pajak dan doleansi;
4. d.menghimpun dan mencatat laporan atas pelaksanaan penagihan pajak daerah dengan surat paksa dan menyelenggarakan pencatatan atas penerirnaan hutang pajak dengan surat paksa;
5. e.melaksanakan dan menghimpun data tunggakan pajak daerah dari UPTBserta mengajukan usul penghapusan pajak daerah yang kadaluwarsa;
6. f.memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan- tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
7. g.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
(2)Subbidang Penerimaan Pusat, mempunyai tugas :
1. a.menyiapkan bahan koordinasi adrninistrasi pelaksanaan pemungutan dan pengurusan pendapatan daerah yang berasal dari peneriman pusat;
2. b.menerima dan membukukan pendapatan daerah yang berasal dari penerimaan pusat;
3. c.menyusun dan menyiapkan laporan penerimaan pusat;
(1)Subbidang Retribusi, mempunyai tugas :
1. a.menyiapkan bahan yang berhubungan dengan penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan petunjuk pelaksanaannya ten tang retribusi daerah;
2. b.menyiapkan rencana target retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
3. c.menyiapkan bahan dan petunjuk pelaksanaan tentang teknis pernungutan dan tata adminlstrasi;
4. d.menyiapkan bahan pembinaan administrasi atas pelaksanaan pemungutan retribusi daerah kepada Dinaa/tnstansi pemungut;
5. e.meneliti dan mencocokkan laporan penerimaan retribusi daerah dari Dinas/lnstansi pemungut;
6. r.malaksanakan penatausahaan dan pernbukuan laporan penerimaan retribusi dari Dinas/tnstansi pemungut;
7. g.menyusun dan menyiapkan bahan laporan seluruh penerimaan retribusi daerah dari Dinas/lnstansi pemungut kepada Gubemur;
8. h.memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-Iangkah dan tindakan- tindakan yang perJu diambil dalam bidang tugasnya; dan
  1. 1.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 14

b.pembukuan dan pelaporan mengenai penerimaan pendapatan lain-lain, hibah, retribusi dan penerimaan pusat; dan
c.pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana tersebut dalam Pasal 15, Bidang Pengawasan dan Pembinaan mempunyai fungsi:
a.pelaksanaan pengawasan di bidang keuangan dan kepegawaian di lingkungan Badan Pendapatan Daerah;
b.pelaksanaan pengawasan di bidang material di Linglrungan Badan Pendapatan Daerah;

Pasal 16

Bidang Pengawasan dan Pembinaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pendapatan Daerah di bidang pengawasan meliputi teknis administrasi dan operasional, keuangan, barang dan kepegawaian.

b.menerima dan membukukan laporan mengenai hibah dan penerimaan lain-lain;
c.menyusun dan menyiapkan laporan mengenai hibah dan penerimaan lain-lain;
d.memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-Iangkah dan tindakan- tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
e.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. administrasikoordinasibahana. menyiapkan

(3)Subbidang Hibah dan Penerimaan Lain-Lain, mempunyai tugas:
1. d.memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-Iangkah dan tindakan- tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
2. e.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
(1)Subbidang Wilayah I, roeropunyai tugas :
1. a.menyusun dan melaksanakan program kerja pengawasan intern pada Badan Pendapatan Daerah;
2. b.memantau dan mengkoordinasikan pelaksanaan Peraturan Daerah, Keputusan Gubernur dan petunjuk pelaksanaan tentang pajak, retribusi dan pendapatan daerah lainnya dengan Dinas / Instansi pemungut;
3. c.melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas pelaksanaan pemungutan pajak, retribusi dan pendapatan lainnya;
4. d.melakukan koordinasi penyelesaian tindak lanjut ternuan aparat pemeriksaan intern dan ckstem pemerintah;
5. e.melaksanakan tindakan preventif dan represif untuk peningkatan penertiban pengamanan pelaksanaan teknis administrasi dan operasional pernungutan pajak, retribusi dan pendapatan lainnya :
6. f.melakukan pemeriksaan khusus dan pemeriksaan pengaduan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah;
7. g.melakukan evaluasi atas sistem pengendalian intern pada Badan Pendapatan Daerah;
8. h.membuat dan menghimpun laporan hasil pemeriksaan;
  1. 1.mempelajari serta mengolah hasil pemeriksaan sebagai bahan laporan, usul, saran dan tanggapan; J. mengajukan usul dan saran kepada Kepala Badan mengenai realisasi hasil pemeriksaan aparat perneriksa fungsional kepada Gubemur;
9. k.memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan- tindakan yang perlu diarnbil dalam bidang tugasnya; dan
10. l.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 17

c.pelaksanaan pembinaan teknis administrasi dan operasional pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
d.pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(3)Subbidang Wi1ayah Ill, mempunyai tugas :
1. a.menyusun dan melaksanakan program kerja pengawasan intern pada Badan Pendapatan Daerah;
2. b.mernantau dan mengkoordinasikan pelaksanaan Peraturan Daerah, Keputusan Gubernur dan petunjuk pelaksanaan tentang pajak, retribusi dan pendapatan daerah lainnya dengan Dinas / Instansi pemungut;
(2)Subbidang Wilayah II, mempunyai tugas :
1. a.menyusun dan melaksanakan program kerja pengawasan intern pada Badan Pendapatan Daerah;
2. b.memantau dan mengkoordinasikan pelaksanaan Peraturan Daerah, Keputusan Gubernur dan petunjuk pelaksanaan tentang pajak, retribusi dan pendapatan daerah lainnya dengan Dinas / Instansi pemungut;
3. c.melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas pelaksanaan pemungutan pajak, retribusi dan pendapatan lainnya;
4. d.melakukan koordinasi penye1esaian tindak lanjut temuan aparat pemeriksaan intern dan ekstern pemerintah;
5. e.melaksanakan tindakan preventif dan represif untuk peningkatan penertiban pengamanan pelaksanaan teknis adrninistrasi dan operasional pernungutan pajak, retribusi dan pendapatan lainnya :
6. f.melakukan perneriksaan khusus dan pemeriksaan pengaduan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah;
7. g.melakukan evaluasi atas sistem pengendalian intern pada Badan Pendapatan Daerah;
8. h.membuat dan menghimpun laporan hasil pemeriksaan;
  1. 1.mempelajari serta mengolah hasil perneriksaan sebagai bahan laporan, usul, saran dan tanggapan; J. mengajukan usul dan saran kepada Kepala Badan mengenai realisasi hasil pemeriksaan aparat pemeriksa fungsional kepada Gubernur;
9. k.memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-Iangkah dan tindakan- tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
  1. 1.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. Bidang Pengembangan dan Pengolahan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pendapatan Daerah di bidang pengembangan dan pengolahan pendapatan daerah, menyiapkan dan merumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan dan pengelolaan pendapatan daerah, statistik dan pelaporan, serta rekonsiliasi dan evaluasi pendapatan.
10. c.melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas pelaksanaan pemungutan pajak, retribusi dan pendapatan lainnya;
11. d.melakukan koordinasi penyelesaian tindak lanjut temuan aparat pemeriksaan intern dan ekstern pemerintah;
12. e.melaksanakan tindakan preventif dan represif untuk peningkatan penertiban pengamanan pelaksanaan teknis administrasi dan operasional pemungutan pajak, retribusi dan pendapatan lainnya :
13. f.melakukan pemeriksaan khusus dan pemeriksaan pengaduan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah;
14. g.rnelakukan evaluasi atas sistem pengendaJian intern pada Badan Pendapatan Daerah;
15. h.mernbuat dan menghimpun laporan hasil perneriksaan;
  1. 1.mempelajari serta mengolah hasil pemeriksaan sebagai bahan laporan, usul, saran dan tanggapan; J. mengajukan usul dan saran kepada Kepala Badan mengenai realisasi hasil pemeriksaan aparat pemeriksa fungsional kepada Gubernur;
16. k.memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan- tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
  1. 1.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. penelitian dan pengernbangan pendapatan daerah;
17. c.menyiapkan bahan evaluasi dan perumusan kebijakan teknis di bidang statistik pendapatan daerah;
18. d.melaksanakan penatausahaan laporan penerimaan Pendapatan AsH Daerah (PAD)Kabupaterr/ Kota yang disampaikan kepada Badan Pendapatan Daerah;
(1)Subbidang Pengembangan Statistik Pendapatan Daerah, mempunyai tugas :
1. a.menyiapkan rencana program kerja dan target pendapatan daerah;
2. b.menyiapkan bahan kebijakan teknis di bidang Pasal 20 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Pengembangan dan Pengolahan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :
3. a.penyusunan program kerja di bidang pengernbangan dan pengolahan pendapatan daerah;
4. b.penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan dan pengolahan pendapatan daerah;
5. c.penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang statistik pelaporan pendapatan daerah;
6. d.penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang rekonsiliasi dan evaluasi pendapatan;
7. e.pelaksanaan penyiapan fasilitasi terhadap tugas dan fungsi di Bidang Pengembangan dan Pengolahan Pendapatan daerah dengan Bidang-bidang lainnya di Iingkungan Badan Pendapatan Daerah;
8. f.penghimpunan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan ketentuan lainnya:
9. g.pernbuatan bentuk formulir dan laporan yang diperlukan dalam pemungutan pendapatan daerah; dan
10. h.pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 19

pemungutan pajak, retribusi dan pendapatan daerah Jainnya; administrasikeperluanmeJiputilainnyadan

(3)Subbidang Bidang Hukum dan Perundang-undangan mempunyai tugas :
1. a.mengumpulkan dan merumuskan bahan untuk usul perubahan tarif pajak, retribusi dan pendapatan daerah lainnya berikut menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Oubernur;
2. b.merumuskan dan merencanakan bentuk formulir kartu penerimaan daerah secara periodik kepada Oubemur;
3. f.menyiapkan dan melaksanakan rekonsiliasi dan evaJuasi pendapatan daerah;
4. g.memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah ten tang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
5. h.melaksanakan tugas kedinasan Jainnya yang diberikan oleh pimpinan. yangbidang-bidangdenganberkoordinasi bersangkutan;
6. e.menyusun, menyiapkan dan menyampaikan laporan
(2)Subbidang PengoJahan Pendapatan Daerah, mempunyai tugas:
1. a.melaksanakan pengumpuJan, meneliti dan menganalisa potensi pendapatan daerah;
2. b.merencanakan target penerimaan pajak daerah;
3. c.merencanakan upaya peningkatan pendapatan daerah;
4. d.merencanakan target pajak-pajak daerah untuk UPTB
5. e.meJaksanakan evaluasi kegiatan pengembangan pajak- pajak daerah;
6. f.melaksanakan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sistem Pendapatan Daerah; dan
7. g.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
(1)Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan keahlian yang dimiliki. aABVl KELOMPOKJABATANFUNOSIONAL Pasal 23
(1)UPTa dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kabupaten/kota.
(2)UPTB dipimpin oleh kepala UPTa yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 22

(1)Pada Badan Pendapatan Daerah dapat dibentuk UPTB yang pembentukannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPTa akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Oubemur. BABV UNITPELAKSANATEKNISBADAN Pasal 21
1. c.menghimpun dan memperbanyak peraturan-peraturan dan keputusan tentang pajak, retribusi dan pendapatan lainnya serta pedoman pelaksanaannya;
2. d.memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pengembangan Pendapatan tentang langkah- langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
3. e.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
(1)KepaJa Badan diangkat dan diberhentikan oleh Gubemur.
(2)Sekretaris, KepaJa Bidang, KepaJa Subbagian dan KepaIa Subbidang diangkat dan diberhentikan oleh Gubemur atas usul KepaJa Badan melaJui Sekretaris Daerah.
(3)Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
(4)Kepala Badan merupakan Jabatan Eselon Il.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Sekretaris Badan dan KepaJa Bidang merupakan Jabatan Eselon Ill.a atau Jabatan Administrator, KepaIa Subbagian dan KepaIa Subbidang merupakan Jabatan Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas. BABVIII KEPEGAWAIAN

Pasal 25

(1)DaIam melaksanakan tugas dan fungsi KepaJa Badan dan pimpinan satuan unit organisasi daJam lingkungan Badan Pendapatan Daerah menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan intern rnaupun antara perangkat daerah serta instansi lainnya.
(2)Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
(3)Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam Iingkungan Badan Pendapatan Daerah bertanggungjawab kepada atasannya masing-rnasing secara berjenjang.
(4)Pimpinan satuan unit organisasi daJam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.
(2)Kelompok Jabatan FungsionaJ terdiri dan sejumlah tenaga fungsionaJ yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Jumlah tenaga fungsionaJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. BERITADAERAHPROVINSISUMATERASELATANTAHUN2016 NOMOR 7~ Diundangkan di Palernbang pada tanggal 14. Desember 2016 PIt. SEKRETARlSDAERAHPROVINSI Ditetapkan di Palembang pada tanggal 141 Desember 2016 GUBERNURSUMATERASELATAN, Peraturan Gubernur ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Pasa127 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2008 ten tang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 6 Seri DJ sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubemur Nomor 41 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubemur Nomor 32 Tahun 2008 ten tang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Nomor 41) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. . BAB IX KETENTUANPENUTUP Pasal 26 Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN, dto H. JOKO IMAM SENTOSA GUBERNUR SUMATERA SELATAN, dto H. ALEX NOERDIN .....I I 0 o ~ ~ ~~ ,,:.: ~ ;:> ~ -c en iii"" o :.: Q ~~ - ::> ro~ Illro ~ ~8 ~ III ;;: ~re CIl 0 0 z 1ll "'T I I ...----- --- 1'__..JT_:::rT~:·::I_J--l i --r----------t--------------------------- '" z:\! ~~ ~~ zl!!l I I ::> I I "I - ;az 1 I ;:>0<: .~~ ~~ ~i II r- ~<5 ~~ ~2§ ~~ ~ o~ Q~ iii~ ~~ ~~ Olil ,,~ ~~ ~fl;~ ,,< r-- o~ zO ~o IilZ~ f- Z", ~~ ;:>z ~~O ~Q x=? 01:\ o!;: 0" 1 - 00 ~Q. ~~ ~~ ~~ e~ 00 ef@ Ill'" iiiz Ill::> QIil gJ~ ~~ gJO:: I~ iii'" C/l!i; '" ",!e I I ~ ~

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…