DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan No. 75 Tahun 2016

Nomor: 75
Tahun: 2016
Ditetapkan: 14 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok Pergub ini adalah mengatur mengenai kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, kepegawaian, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur ten tang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan; GUBERNURSUMATERASELATAN, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang SUSUNANORGANISASI,URAIANTUGASDANFUNGSI DINAS PEMBERDAYAANMASYARAKATDANDESA PROVINSISUMATERASELATAN TENTANG NOMOR 70) TAHUN2016 PERATURANGUBERNURSUMATERASELATAN GUBERNUR SUMATERA SElATAN Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera SeJatan.
4.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan.
5.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan.

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

PERATURANGUBERNURTENTANGSUSUNANORGANISASI, URAlAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKATDAN DESA PROVINSISUMATERASELATAN. MEMUTUSKAN:

3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 564);
6.Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14); Menetapkan

(1)Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri dari :
1. a.Kepala Dinas.
2. b.Sekretariat, membawahi :
  1. 1.Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
  2. 2.Subbagian Keuangan; dan
  3. 3.Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. c.Bidang Bina Pemerintahan Desa, membawahi :
  1. 1.Seksi Penataan, Administrasi Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa;
  2. 2.Seksi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa; dan
  3. 3.Seksi Pengembangan Aparatur Desa, Kelernbagaan dan Kerjasama Desa.
4. d.Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, mernbawahi :
  1. 1.Seksi Pelayanan Sosial Dasar dan Penyediaan Sarana Prasarana Desa;
  2. 2.Seksi Pengembangan Usaha Ekonorni dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
  3. 3.Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan TeknoiogiTepat Guna. BABIIl SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1)Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang pemerintahan desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan daerah tertinggal dan tertentu.
(2)Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubemur rnelalui Sekretaris Daerah. BABIl KEDUDUKAN Pasal 2 Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan daerah tertinggal dan tertentu. BABIV URAlANTUGASDANFUNGSJ

1.Seksi Perencanaan, Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan;
2.Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pengembangan Sumber Daya Alam Kawasan Perdesaan; dan
3.Seksi Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas.

f.Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tertentu membawahi:
1. 1.Seksi Perencanaan, Identifikasi Daerah Tertinggal, Pengembangan Ekonomi Lokal dan Peningkatan Sarana dan Prasarana;
2. 2.Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pengembangan Sumber Daya dan Lingkungan Hidup; dan
3. 3.Seksi Penanganan Daerah Rawan Pangan, Rawan Bencana, Daerah Pasca Konllik dan Pengembangan Daerah Perbatasan, Pulau Kecildan Terluar.
g.KelompokJabatan Fungsional.

(2)Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dad Peraturan Gubernur ini. Kawasan Perdesaan,Pembangunane. Bidang • pemerintahan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
1. g.pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan kawasan perdesaan, pernbangunan daerah tertinggal dan tertentu;
2. h.pelaksanaan pengernbangan sumber daya manusia di bidang pemerintahan desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan daerah tertinggal dan tertentu;
  1. 1.pelaksanaan kegiatan teknis dari provinsi sampai ke kabupaterr/kota: J. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur di lingkungan dinas,
3. k.perumusan kebijakan yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya agar mudah dilaksanakan supaya dapat cepat dipertanggungjawabkan; pembinaan dan pengawasan umum, evaluasi atas penyelenggaraan pengkoordinasian, fasilitasi serta f. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasa14, Kepala Dinas mempunyai fungsi :
4. a.penyusunan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan desa, pernbangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan daerah tertinggal dan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. b.pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur di lingkungan dlnas;
6. c.pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/ daerah;
7. d.pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan dinas;
8. e.pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan dinas di daerah;

Pasal 5

dan Peraturan Gubenur;

f.pengelolaan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/ daerah;
g.pengkajian naskah dinas masuk serta pemprosesan dan atau pendistribusian sesuai dengan arahan atau disposisi Kepala Dinas;
h.pengawasan dan evaluasi hasil kerja Sekretariat;
i.pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; dan J. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. keuangan, masyarakat, meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan arsip dan dokumentasi dinas;
d.pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana;
e.pengkoordinasian dalam penyusunan Peraturan Daerah Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi :
a.perencanaan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
b.pengevaluasian rencana, program, dan anggaran;
c.pembina.an dan pemberian dukungan administrasi yang

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seJuruh unsur di lingkungan dinas.

Pasal 6

1.pelaporan pelaksanaan sasaranj program dan kegiatan yang ada agar dapat disampaikan kepada atasari/ pimpinan supaya dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan/ kebijakan; dan

m.pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. anggaran;
d.melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran;

(2)Subbagian Keuangan, mcmpunyai tugas :
1. a.melaksanakan pembinaan pengelolaan keuangan dan penatausahaan barang milik negara/ daerah di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Oesa;
2. b.menyiapkan pelaksanaan anggaran;
3. c.melakukan pernbinaan dan pengelolaan pelaksanaan
(1)Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas :
1. a.menyiapkan penyusunan perencanaan urnum dan strategis, program, anggaran, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program;
2. b.memeriksa penyusunan perencanaan umum dan strategis;
3. c.melaksanakan penyusunan program dan anggaran sekretariat;
4. d.melaksanakan pemantuan dan evaluasi serta pelaporan program dan anggaran;
5. e.menyiapkan koordinasi dan penyusunan program kerja jangka panjang, jangka menengah dan tahunan;
6. f.mcnyiapkan koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran;
7. g.melaksanakan pengumpulan dan pcngolahan data serta penyajian informasi;
8. h.melaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran;
  1. 1.menyusun Iaporan hasil pelaksanaan program dan anggaran; J. melaksanakan evaluasi dan penyusunan pelaporan pertanggungjawaban; dan
9. k.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oIeh pirnpinan.

Pasal 8

•

(3)Subbagian Umum dan Kepegawaian,mempunyai tugas :
1. a.melaksanakan urusan kepegawaian, urusan tata usaha, persuratan dan arsip serta perlengkapan dan rumah tangga;
2. b.melaksanakan urusan tata usaha, tata persuratan dan kearsipan;
3. c.melaksanakan pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga di lingkungan dinas;
4. d.melakukan pemeliharaan dan pendistribusian alat perlengkapan, alat tulis kantor dan barang-barang inventaris;
5. e.melaksanakan urusan perbendaharaan dan tatausaha keuangan serta bimbingan teknis pengelolaan keuangan;
6. f.melaksanakan akuntansi dan verifikasi anggaran serta penyusunan laporan keuangan;
7. g.meJaksanakan urusan administrasi keuangan;
8. h.melaksanakan pembayaran gaji pegawai;
  1. 1.mencatat realisasi keuangan dan pemantauan pelaksanaan anggaran belanja; J. menyiapkan dan pemprosesan laporan pajak-pajak pribadi;
9. k.menginventarisasi penatausahaan dan penyiapan bahan evaluasi anggaran;
  1. 1.menyiapkan banan pembinaan keuangan dan pengevaluasian pelaksanaan anggaran serta tindak lanjut hasil perneriksaan;
10. m.menghimpun daftar transaksi, dokumen sumber (Surat Perintah Membayar/SPM) dan informasi keuangan yang berisi buku jurnal, buku besar, buku pembantu serta melakukan pemeriksaan atas kelengkapannya; dan
11. n.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pirnpinan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Bina Pemerintahan Desa mempunyai fungsi :
12. a.perencanaan, pengevaluasian kebijakan, pelaksanaan, pembinaan umum dan koordinasi, penyusunan standar prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi penataan desa;

Pasal 10

Bidang Bina Pemerintahan Desa mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e.membina organisasi kepegawaian, ketatalaksanaan kepegawaian dan kesejahteraan pegawai di lingkungan Dinas;
f.menyiapkan Daftar Urut Kepangkatan (DUK);
g.menyiapkan, pemprosesan dan penghimpunan arsip Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)dan absensi pegawai;
h.merencanakan dan penyiapan pendidikan dan pelatihan prajabatan, diklat kepernimpinan dan diklat fungsional lainnya;
i.menyiapkan usulan tugas belajar dan izin belajar; J. menghimpun, penerapan dan penyampaian peraturan perundang-undangan tentang Aparatur Sipil Negara;
k.mengembangkan sistem peningkatan disiplin, kinerja Aparatur Sipil Negara; I. memberikan penghargaan dan cinderamata kepada Aparatur Sipil Negara di lingkungan dinas yang memasuki masa purna bakti;
m.melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan 8arang Unit (RKBU)dan Rencana Perneliharaan Barang Unit (RPBU);dan
n.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
b.perencanaan, pengevaluasian kebijakan, pelaksanaan, pembinaan umum dan koordinasi, penyusunan standar prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi pemerintahan desa; ,
c.perencanaan, pengevaluasian kebijakan, pelaksanaan, pembinaan umum dan koordinasi, penyusunan standar prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan keuangan dan aset desa;
d.perencanaan, pengevaluasian kebijakan, pelaksanaan, pembinaan umurn dan koordinasi, penyusunan standar prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi pengembangan kapasitas aparatur pemerintahan desa;
e.perencanaan, pengevaluasian kebijakan, pelaksanaan, pembinaan umum dan koordinasi, penyusunan standar prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pernantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan dan kerja sarna desa;
f.perencanaan, pengevaluasian kebijakan, pelaksanaan, pernbinaan umum dan koordinasi, penyusunan standar prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pernantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang evaluasi perkernbangan desa;
g.pelaksanaan pemetaan urusan pemerintahan desa;
h.pelaksanaan adrninistrasi di bidang pemerintahan desa; dan i, pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pirnpinan.

(1)Seksi Penataan, Administrasi Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa, mempunyai tugas :
1. a.menyiapkan penyusunan perencanaan, melak- sanakan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi, menyusun standar, prosedur dan kriteria, melaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, menyusun laporan kegiatan di bidang tata wilayah desa yang meliputi penataan desa, perubahan status dan penetapan desa, penamaan dan kode desa;
2. b.menyiapkan penyusunan perencanaan, melak- sanakan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi, menyusun standar, prosedur dan kriteria, melaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, rnenyusun laporan keglatan di bidang penataan kewenangan desa meJiputi penataan urusan otonomi desa dan penugasan urusan pemerintahan desa;
3. c.menyiapkan penyusunan perencanaan, rnelak- sanakan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi, menyusun standar, prosedur dan kriteria, melaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, menyusun laporan kegiatan di bidang administrasi desa meliputi fasilitasi pemilihan kepala desa, perangkat desa dan layanan administrasi desa;
4. d.menyiapkan penyusunan perencanaan, melak- sanakan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi, menyusun standar, prosedur dan kriteria, melaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, menyusun laporan kegiatan di bidang penyusunan produk hukum desa meJiputi bidang pemerintahan, ekonorni, sosial dan budaya;
5. e.menyiapkan penyusunan perencanaan, melak- sanakan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi, menyusun standar, prosedur dan kriteria, melaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, menyusun laporan kegiatan di bidang evaluasi perkembangan desa;

Pasal 11

., nakan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi, menyusun standar, prosedur dan kriteria, melaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, menyusun laporan kegiatan eli bidang fasilitasi pendapatan dan transfer dana desa;

c.rnenyiapkan penyusunan perencanaan, melaksa- nakan kebijakan, pernbinaan umum dan koordinasi, menyusun standar, prosedur dan kriteria, melaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, rnenyusun laporan kegiatan di bidang pengelolaan aset desa;
d.menyiapkan penyusunan perencanaan, melaksa- nakan kebijakan, pembinaan urnum dan koordinasi, rnenyusun standar, prosedur dan kriteria, melaksanakan birnbingan teknis, monitoring dan evaJuasi, menyusun laporan kegiatan di bidang sistern informasi keuangan dan aset desa;
e.melaksanakan administrasi kegiatan seksi; dan
f.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pirnpinan. perencanaan, melaksa-

(2)Seksi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, mempunyai tugas :
1. a.rnenyiapkan penyusunan perencanaan, melaksa- nakan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi, menyusun standar, prosedur dan kriteria, melaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, menyusun laporan kegiatan di bidang pengelolaan keuangan desa meJiputi perencanaan dan anggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan;
2. b.menyiapkan penyusunan
3. f.rnelaksanakan administrasi kegiatan seksi; dan
4. g.rnelaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan,
(3)Seksi Pengembangan Aparatur Desa, Kelembagaan dan Kerjasama Desa, mempunyai tugas :
1. a.menyiapkan penyusunan perencanaan, melaksa- nakan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi, rnenyusun standar, prosedur dan kriteria, melaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, menyusun laporan kegiatan di bidang pengembangan kapasitas aparatur;
2. b.menyiapkan penyusunan perencanaan, melaksa- nakan kebijakan, pernbinaan urnurn dan koordinasi, menyusun standar, prosedur dan kriteria, melaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, menyusun laporan kegiatan di bidang kelembagaan desa meliputi fasilitasi Badan Permusyawaratan Desa dan Musyawarah Desa;
3. c.menyiapkan penyusunan perencanaan, melaksa- nakan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi, menyusun standar, prosedur dan kriteria, melaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, menyusun laporan kegiatan di bidang kegiatan kelembagaan pendukung perangkat desa yang meliputi penataan dan pemberdayaan;
4. d.menyiapkan penyusunan perencanaan, melaksa- nakan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi, menyusun standar, prosedur dan kriteria, melaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, menyusun laporan kegiatan di bidang bimbingan kemasyarakatan desa meliputi fasilitasi ketenteraman dan ketertiban umum desa serta fasilitasi perlindungan masyarakat desa;
5. e.menyiapkan penyusunan perencanaan, melaksa- nakan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi, menyusun standar, prosedur dan kriteria, melaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, menyusun laporan kegiatan di bidang fasilitasi pemberdayaan kesejahteraan keluarga meliputi koordinasi program dan peningkatan kesejahteraan; .'. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai fungsi :
6. a.perencanaan, pengevaluasian kebijakan, pelaksanaan, pembinaan umum dan koordinasi, penyusunan standar prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pe1aksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan sosial dasar;

Pasal 13

Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana desa, dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

f.menyiapkan penyusunan perencanaan, melaksa- nakan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi, menyusun standar, prosedur dan kriteria, melaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, menyusun laporan kegiatan di bidang fasilitasi kerja sama pemerintahan desa meliputi kerja sama antar pemerintahan desa dan kerja sama lembaga non pemerintahan;
g.melaksanakan administrasi kegiatan seksi; dan
h.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. " '.

(1)Seksi Pelayanan Sosial Dasar dan Penyediaan Sarana Prasarana Desa, mempunyai tugas :
1. a.menyiapkan penyusunan perencanaan, melaksa- nakan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi, menyusun standar, prosedur dan kriteria, melaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, menyusun laporan kegiatan eli bidang pelayanan dasar meliputi pelayanan kesehatan desa dan pelayanan pendidikan;

Pasal 14

b.perencanaan, pengevaluasian kebijakan, pelaksanaan, pembinaan umum dan koordinasi, penyusunan standar prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervtsi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan usaha ekonomidesa;
c.perencanaan, pengevaluasian kebijakan, pelaksanaan, pembinaan umum dan kcordlnasi, penyusunan standar prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan sumber daya alam dan teknologitepat guna;
d.perencanaan, pengevaluasian kebijakan, pelaksanaan, pembinaan umum dan koordinasi, penyusunan standar prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan sarana dan prasarana desa;
e.perencanaan, pengevaluasian kebijakan, pelaksanaan, pembinaan umum dan koordinasi, penyusunan standar prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan eli bidang pemberdayaan masyarakat desa;
f.pelaksanaan administrasi bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
g.pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. ,
b.menyiapkan penyusunan perencanaan, melaksa- nakan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi, menyusun standar, prosedur dan kriteria, melaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, menyusun laporan kegiatan di bidang kesehatan masyarakat meliputi kesejahteraan perernpuan dan anak serta kesejahteraan sosial;
c.menyiapkan penyusunan perencanaan, melaksa- nakan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi, menyusun standar, prosedur dan kriteria, melaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, menyusun laporan kegiatan di bidang adat dan budaya meliputi fasilitasi adat dan budaya, kearifan lokal seni dan budaya;
d.menyiapkan penyusunan perencanaan, melaksa- nakan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi, menyusun standar, prosedur dan kriteria, melaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, menyusun laporan kegiatan di bidang perlindungan sosial meliputi kerukunan, ketenteraman desa dan penanganan konfliksosial desa;
e.menyiapkan penyusunan perencanaan, melaksa- nakan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi, menyusun standar, prosedur dan kriteria, melaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, menyusun laporan kegiatan di bidang pengembangan akses inforrnasi masyarakat meliputi pengembangan media inforrnasi dan pengelolaan akses informasi;
f.menyiapkan penyusunan perencanaan, melaksa- nakan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi, menyusun standar, prosedur dan kriteria, melaksanakan birnbingan teknis, monitoring dan evaluasi, menyusun laporan kegiatan di bidang penyediaan sarana prasarana desa yang meliputi pemukiman, transportasi, pendukung ekonomi, elektripikasi dan telekomunikasi desa; nakan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi, menyusun standar, prosedur dan kriteria, melaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, menyusun laporan kegiatan di bidang perdagangan desa meliputi pengembangan pasar desa dan pengembangan jaringan pemasaran;
d.menyiapkan penyusunan perencanaan, melaksa- nakan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi, menyusun standar, prosedur dan kriteria, melaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, menyusun laporan kegiatan di bidang fasilitasi permodaJan ekonomi desa rneliputi permodalan usaha ekonomi masyarakal dan desa, fasilitasi usaha kredit rnikro; perencanaan, melaksa-c. rnenyiapkan penyusunan

(2)Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, mempunyai tugas :
1. a.menyiapkan penyusunan perencanaan, melaksa- nakan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi, menyusun standar, prosedur dan kriteria, melaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, menyusun laporan kegiatan di bidang penataan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa meliputi pernbentukan dan kelembagaan Badan Usaha MilikDesa;
2. b.menyiapkan penyusunan perencanaan, rnelaksa- nakan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi, menyusun standar, prosedur dan kriteria, melaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan evaJuasi, menyusun laporan kegiatan di bidang pengembangan usaha Badan Usaha Milik Desa meliputi pengembangan usaha dan pemasaran Badan Usaha MilikDesa; g, melaksanakan administrasi kegiatan seksi; dan
3. h.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. "
(3)Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, mempunyai tugas :
1. a.menyiapkan penyusunan perencanaan, rnelaksa- nakan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi, menyusun standar, prosedur dan kriteria, melaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, menyusun laporan kegiatan di bidang sumber daya alarn meliputi pendayagunaan sumber daya hutan, pertanian dan sumber daya pertambangan;
2. b.menyiapkan penyusunan perencanaan, melaksa- nakan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi, menyusun standar, prosedur dan kriteria, melaksanakan bimbingan teknis, moni.toring dan evaluasi, menyusun laporan kegiatan di bidang sumber daya air, pertanahan, sumber daya pesisir dan kelautan;
3. e.menyiapkan penyusunan perencanaan, rnelaksa- nakan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi, menyusun standar, prosedur dan kriteria, melaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, menyusun laporan kegiatan di bidang usaha ekonomi masyarakat desa meliputi fasilitasi tata kelola ekonomi desa dan pengembangan kewirausahaan desa;
4. f.menyiapkan penyusunan perencanaan, rnelaksa- nakan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi, menyusun standar, prosedur dan kriteria, melaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, menyusun laporan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat desa meliputi pengernbangan kapasitas masyarakat desa, perencanaan dan pembangunan partisipatif, advokasi peraturan desa, ketahanan masyarakat desa dan kerja sama ketenteraman masyarakat desa;
5. g.melaksanakan administrasi kegiatan seksi; dan
6. h.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang dlberikan oleh pimpinan. '. Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/prasarena kawasan perdesaan, dan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,

Pasal 15

nakan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi, menyusun standar, prosedur dan kriteria, melaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, menyusun Japoran kegiatan di bidang lingkungan hidup meliputi rehabilitasi dan konservasi lingkungan hidup desa;

d.menyiapkan penyusunan perencanaan, melaksa- nakan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi, menyusun standar, prosedur dan kriteria, melaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, menyusun laporan kegiatan di bidang fasilitasi, lnovasi dan promosi teknologi tepat guna;
e.menyiapkan penyusunan perencanaan, melaksa- nakan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi, menyusun standar, prosedur dan kriteria, melaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, menyusun laporan kegiatan di bidang pemetaan dan pendayagunaan teknologi tepat guna;
f.melaksanakan administrasi kegiatan seksi; dan
g.melaksanakan tugas kedinasan iainnya yang diberikan oleh pimpinan. perencanaan, melaksa-c. menyiapkan penyusunan Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud daJam Pasal 15, Bidang Pembangunan Kawasan Pedesaan mempunyai fungsi :
a.perencanaan, pengevaluasian kebijakan, pelaksanaan, pembinaan umum dan koordinasi, penyusunan standar prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pernbangunan kawasan perdesaan;
b.perencanaan, pengevaluasian kebijakan, pelaksanaan, pembinaan urnum dan koordinasi, penyusunan standar prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan peJaporan di bidang pembangunan ekonomi kawasan perdesaan;
c.perencanaan, pengeva!uasian kebijakan, peJaksanaan, pembinaan umum dan koordinasi, penyusunan standar prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pclaksanaan peman tau an , evaluasi dan peJaporan di bidang pembangunan sarana dan prasarana kawasan perdesaan;
d.perencanaan, pengevaJuasian kebijakan, pelaksanaan, pembinaan umum dan koordinasi, penyusunan standar prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sumber daya a1am kawasan perdesaan;
e.perencanaan, pengevaluasian kebijakan, pelaksanaan, pembinaan umum dan koordinasi, penyusunan standar prosedur dan kriteria, pernberian bimbingan teknis dan supervisi, peJaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kerja sarna dan pengembangan kapasitas kawasan perdesaan;
f.pelaksanaan administrasi Bidang; dan
g.pelaksanaan tugas kedinasan Jainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…