DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan No. 76 Tahun 2016

Nomor: 76
Tahun: 2016
Ditetapkan: 14 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok Pergub ini adalah mengatur mengenai kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi pada Dinas Kesehatan, Unit pelaksana teknis dinas, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, kepegawaian, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur ten tang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan; GUBERNURSUMATERASELATAN, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA SUSUNANORGANISASl,URAlANTUGAS DAN FUNGSI DINASKESEHATANPROVINSISUMATERASELATAN TENTANG NOMOR 76 TAHUN 2016 PERATURANGUBERNURSUMATERASELATAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN Mengingat Menimbang Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
4.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.
6.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan. BABI KETENTUANUMUM Pasal 1 MEMUTUSKAN: PERATURANGUBERNURTENTANGSUSUNANORGANISASI, URAIANTUGAS DANFUNGSI DINAS KESEHATANPROVINSI SUMATERASELATAN.
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten I Kota;
6.Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14); Menetapkan " "

(1)Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :
1. a.Kepala Dinas.
2. b.Sekretariat, membawahi :
  1. 1.Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
  2. 2.Subbagian Keuangan; dan
  3. 3.Subbagian Urnum dan Kepegawaian.
3. c.Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi :
  1. 1.Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat;
  2. 2.Seksi Promosi Kesehatan dan Pernberdayaan Masyarakat; dan
  3. 3.Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga.
4. d.Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahi:
  1. 1.Seksi Surveilans dan Imunisasi; BABIII SUSUNANORGANISASI Pasal 3
(1)Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang Kesehatan dan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
(2)Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. BABII KEDUDUKAN Pasal 2

7.Fasyankes adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
8.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Pasal 5

Untuk me1aksanakan tugas sebagairnana dimaksud dalam Pasal 4, KepaJa Dinas mempunyai fungsi :

a.perumusan dan penetapan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarrnasian, alat kesehatan, sumber daya kesehatan serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana: Kepala Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang kesehatan dan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Provinsi. BABIV URAIANTUGASDANFUNGSI
1. 2.Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Merrular; dan
2. 3.Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
e.Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi :
1. 1.Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;
2. 2.Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan
3. 3.Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional.
f.Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahi :
1. 1.Seksi Kefarmasian;
2. 2.Seksi Alat Kesehatan; dan
3. 3.Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.
g.Unit pelayanan Teknis Dinas.
h.KelompokJabatan Fungsional.

(2)Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi adalah sebagaimana tercanturn pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mernpunyai fungsi :
1. a.penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas adrninistrasi di lingkungan Dinas Kesehatan;
2. b.pelaksanaan koordinasi tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi eli lingkungan Dinas Kesehatan;

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, menyusun program, melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, pemeliharaan kantor dan pengelolaan keuangan. 8agian Kedua Sekretariat Pasal 6

b.pelaksanaan kebijakan eli bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan, sumber daya kesehatan serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan eli bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendaLian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan, sumber daya kesehatan serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
d.pengkoordinaaian pelaksanaan tugas, pernbinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaterr/Kota;
e.pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan;
f.pembinaan administrasi dinas sesuai dengan Iingkup tugasnya; dan
g.pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. pembangunan kesehatan;
c.memproses Rencana Kerja Anggaran (RKA)sebagai bahan pembahasan dengan Kementerian Kesehatan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Badan Perencanaan Pernbangunan Daerah Provinsi;
d.memproses revisi program operasional dari program- program dan membuat rekomendasi Rencana Kerja Anggaran (RKA),Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL); anggaranb. melakukan koordinasi perencanaan

(1)Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas :
1. a.melakukan koordinasi perencanaan pembangunan kesehatan wilayah serta penyusunan program kesehatan Provinsi, rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;

Pasal 8

c.pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
d.pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, keuangan, kerja sarna, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Dinas Kesehatan;
e.pelaksanaan pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana;
f.pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di Iingkungan Dinas Kesehatan;
g.pelaksanaan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/ daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan; dan
h.pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
e.rnenghimpun, merekapitulasi, penyusunan bahan- bahan rencana bulanan, triwulan, tahunan Dinas Kesehatan;
f.rnenghirnpun, merekapitulasi, penyusunan bahan untuk Rencana Strategis (RENSTRA);
g.melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan dan program kerja yang meliputi pengembangan kesehatan;
h.melaksanakan pengelolaan dan pembinaan sistem informasi kesehatan;
i.melaksanakan penyusunan dan pengelolaan data dan informasi kesehatan;
j.mengelola, merekapitulasi, menganilisa, dan menyajikan data dan informasi kesehatan;
k.rnenyusun profit kesehatan Provinsi; I. menghimpun, rnerckapitulasi, menyusun bahan-bahan laporan program dan kegiatan Dinas Keschatan baik bersumber dana APBD maupun bersumber dana APBN;
m.mengevaluasi dan rnenyampaikan laporan program dan kegiatan Dinas Kesehatan baik bersumber dana APBDmaupun bersumber dana APBNseeara berkala;
n.menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pernerintah (LAKJP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) bidang kesehatan dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Bidang Kesehatan;
o.melaksanakan dan mengkoodinasikan proses peJaksanaan riset di bidang kesehatan maupun penelitian lainnya yang dilaksanakan secara Nasional oleh badan Litbangkes Kementerian Kesehatan;
p.melaksanakan koordinasi dengan unit kinerja terkait; dan
q.melaksanakan tugas kedinasan Jainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(2)Subbagian Keuangan, mempunyai tugas :
1. a.mengontrol penganggaran Zalur kas kegiatan Dinas Kesehatan;
2. b.meneliti keleugkapan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-GU), Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU), Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) gaji dan tunjangan penghasilan Pegawai Negeri Sipil (PNS)serta penghasilan lainnya yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
3. c.melakukan verifikasi terhadap Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM);
4. d.melakukan Sistem Akutansi dan Pelaporan Keuangan;
5. e.melakukan Sistim Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA);
6. f.rnelaksanakan Sistem Akutansi Instansi (SAl) dan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;
7. g.menyusun dan rnengirirn laporan realisasi keuangan setiap bulan;
8. h.melakukan rekonsiliasi keuangan dan barang milik negara/ daerah setiap bulan;
  1. 1.melaksanakan verifikasi SPJ Keuangan; J. menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan kepada Gubernur;
9. k.melaksanakan pembayaranj pemotcngan gaji pegawai dan penghasilan tambahan lainnya; I. menyusun/rnembuat daftar gaji dan tunjangan daerah lainnya;
10. m.melaksanakan pengendalian administrasi perjalanan dinas baik untuk Dinas Kesehatan dan UPTD; pensiun, cuti, dan proses legalisir dan pemberian penghargaan serta jabatan fungsional umum dan tertentu;
11. c.melaksanakan usaha-usaha peningkatan pendidikari/ pelatihan struktural, teknis dan fungsional, ujian dinas serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta pengembangan karier pegawai;
12. d.melakukan pembinaan umum kepegawaian dan disiplin pegawai; formasi, berkala,mutasi pegawai, kenaikan pangkat, gaji
(3)Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :
1. a.mengumpulkan, mengelola, menyimpan dan memelihara dokumentasi kepegawaian;
2. b.menyiapkan bah an rencana kebutuhan
3. n.menindaklanjuti hasil pemeriksaan baik internal maupun eksternal dari auditor;
4. o.menerima laporan penerimaan daerahr retribusi dari masing masing UPTDdan melaksanakan pemungutan penerimaan daerah (pajak) dad bendahara/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
5. p.membuat rekomendasi terhadap pungutarr/retrlbusi dad UPTDyang tidak mencapai target;
6. q.melaksanaan inventarisasi barang milik negara maupun milik daerah di lingkungan Dinas Kesehatan dan UPTD;
7. r.melaksanakan penghapusan barang milik negara maupun milik daerah di Iingkungan Dinas Kesehatan dan UPTD;
8. s.melakukan penyusunan dan pengelolaan data inventaris barang berupa Kartu Inventaris Ruangan (KIR), Kartu lnventaris Barang (KJB) di lingkungan Dinas Kesehatan;
9. t.melaksanakan panatausahaan keuangan dan barang rnilik daerah; dan
10. u.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi :
11. a.penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang peningkatan kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga, gizi masyarakat serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
12. b.pelaksanaan kebijakan operasional di bidang peningkatan kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga, gizi masyarakat serta promosi kesehatan dan pemberdayaan rnasyarakat; PasallO Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksana- kan perumusan dan kebijakan operasional di bidang kesehatan masyarakat, pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
13. o.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. daninformasipengelolaann. melaksanakan termasuk protokol, surat menyurat dan kearsipan;
  1. 1.melaksanakan pelayanan Surat Penugasan Dokter Spesialis; J. melaksanakan pelayanan administrasi Pegawai Tidak Tetap (?TT);
14. k.melaksanakan dan mengelola urusan perlengkapan; I. melakukan pembinaan dan pelaksanaan rumah tangga organisasi, tatalaksana dan hubungan rnasyarakat;
15. m.melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU)dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU); ketatausahaan,mengeloladan
16. e.melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;
17. f.mengatur tata tertib dan disiplin pegawai;
18. g.melaksanakan perhitungan angka kredit jabatan medis dan paramedis;
19. h.melaksanakan
(1)Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat, mempunyai tugas :
1. a.menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan eli bidang kesehatan maternal dan neonatal, balita dan anak prasekolah, usia sekolah dan rcma]a, UKS,usia reproduksi, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, determinan kesehatan (intelegensia) dan lanjut usia serta perlindungan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
2. b.menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kesehatan maternal dan neonatal, balita dan anak prasekolah, usia sekolah dan rernaja, UKS,usia reproduksi, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, determinan kesehatan (intelegensia) dan lanjut usia serta perlindungan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
3. c.memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan maternal dan neonatal, balita dan anak prasekolah, usia sekolah dan rernaja, UKS, usia reproduksi, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, determinan kesehatan (intelegensia) dan lanjut usia serta perlindungan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;

Pasal 11

c.pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan kesehatan keluarga, kesehatan Iingkungan, kesehatan kerja dan olah raga, gizi masyarakat, serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
d.pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga, gizi rnasyarakat serta promosikesehatan dan pemberdayaan masyarakat; dan
e.pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. pembinaan PHBS dan fasilitator desa siaga serta koordinasi lintas program terkait sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan evaluasi kegiatan dan Pemberdayaan
d.merencanakan, melaksanakan Seksi Promosi Kesehatan Masyarakat;
e.melaksanakan kegiatan promosi kesehatan meliputi penyuluhan kesehatan, pembinaan PSM/UKBM,

(2)Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, mempunyai tugas :
1. a.menyiapkan perumusan kebijakan, pclaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pernberian bimbingan teknis dan supervisi dan pernantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi, informasi dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumber daya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
2. b.menyusun rencana kegiatan pelayanan prornosi kesehatan berdasarkan data program dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
3. c.mengkoordinir dan bertanggungjawab terhadap semua kegiatan Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
4. d.memantau, evaluasi, dan pelaporan di penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kesehatan maternal dan neonatal, balita dan anak prasekolah, usia sekolah dan remaja, UKS, usia reproduksi, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, determinan kesehatan (intelegensia), dan lanjut usia serta perlindungan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat; dan
5. e.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ctiberikan oleh pimpinan.
(3)Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja, dan Olahraga, mempunyai tugas :
1. a.menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pcnyehatan dan sanitasi dasar, pcnyehatan pangan dan penyehatan udara, tanah dan kawasan, pengamanan limbah, radiasi, okupasi, kesehatan kerja serta kesehatan olahraga;
2. b.menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyehatan dan sanitasi dasar, penyehatan pangan dan penyehatan udara, tanah dan kawasan, pengarnanan limbah, radiasi, okupasi, kesehatan kerja serta keschatan olahraga;
3. c.memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyehatan dan sanitasi dasar, penyehatan pangan dan penyehatan udara, tanah dan kawasan, pengamanan limbah, radiasi, okupasi, kesehatan kerja serta kesehatan olahraga;
4. d.mernantau, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang penyehatan dan sanitasi dasar, penyehatan pangan dan penyehatan udara, tanah dan kawasan, pengarnanan limbah, radiasi, okupasi, kesehatan kerja serta kesehatan olahraga; dan
5. e.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
6. f.melaksanakan pemberdayaan Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat (UKBM) yang meliputi Poskesdes, Posyandu, Saka Bakti Husada (SBH), Poskestren, pos Usaha Kesehatan Kerja (UKK);
7. g.membuat catatan dan laporan kegiatan di bidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban kepada atasan; dan
8. h.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi :
9. a.penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans epidemiologi wabah bencana, KLB, karantina dan imunisasi, pencegahan dan pengeridalian penyakit menular, penyakit zoonotik, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular serta upaya kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya (NAPZA);
10. b.penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans epidemiologi wabah bencana, KLB, karantina dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit rnenular, penyakit zoonotik, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular serta upaya kesehatan jiwa dan NAPZA;
11. c.pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans epidemiologi wabah bencana, KLB, karantina dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit mcnular, penyakit zoonotik, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular serta upaya kesehatan jiwa dan NAPZA;dan
12. d.pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 13

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa serta NAPZAdan bencana.

b.menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung serta penyakit tular vektor dan zoonosis;
c.memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan dan. pengendalian penyakit menular langsung serta penyakit tular vektor dan zoonosis;
d.memantau, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung serta penyakit tular vektor dan zoonosis; dan
e.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(2)Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, mernpunyai tugas :
1. a.menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung serta penyakit tular vektor dan . . . rmurnsasr;
2. e.mernantau, evaluasi dan pelaporan eli bidang surveilens, wabah dan bencana, KLB, karantina serta imunisasi; dan
3. f.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
4. b.melaksanakan kebijakan di bidang surveilens, wabah dan bencana, KLB, karantina serta imunisasi;
5. c.menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang surveilens, wabah dan bencana, KLB, karantina serta imunisasi;
6. d.memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilens, wabah dan bencana, KLB, karantina serta
(1)Seksi Surveilens dan Imunisasi, mempunyai tugas :
1. a.menyiapkan perumusan kebijakan eli bidang surveilens, wabah dan bencana, KLB, karantina serta imunisasi;

Pasal 14

>.'

(3)Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Merrulardan Kesehatan Jiwa, mempunyai tugas :
1. a.menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit paru kronik dan gangguan imunologi, jantung dan pembuluh darah, kanker, kelainan darah, diabetes melitus, gangguan metabolik, gangguan indera dan fungsional, gangguan lingkup kerja, kesehatan jiwa serta penyalahgunaan NAPZA;
2. b.menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria. di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit paru kronik dan gangguan imunologi, jantung dan pernbuluh darah, kanker, keJainan darah, diabetes melitus, gangguan rnetabolik, gangguan indera dan fungsional, gangguan lingkup kerja, kesehatan jiwa serta penyalahgunaan NAPZA;
3. c.memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit paru kronik dan gangguan imunologi, jantung dan pembuluh darah, kanker, kelainan darah, diabetes melitus, gangguan metabolik, gangguan indera dan fungsional, gangguan lingkup kerja, kesehatan jiwa serta penyalahgunaan NAPZA;
4. d.memantau, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit paru kronik dan gangguan imunologi, jan tung dan pembuluh darah, kanker, ke1ainan darah, diabetes melitus, gangguan metabolik, gangguan indera dan fungsional, gangguan lingkup kerja, kesehatan jiwa serta penyalahgunaan NAPZA;dan
5. e.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
(1)Seksi Pelayanan Kesehatan Primer, mempunyai tugas :
1. a.menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan eli bidang pelayanan kesehatan primer meliputi upaya kesehatan masyarakat, upaya kesehatan perorangan, akreditasi Fasyankes Tingkat I, program Haji, program Gigidan Mulut serta KlinikPratarna KORPRI;
2. b.menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kesehatan primer meliputi upaya kesehatan masyarakat, upaya kesehatan perorangan, akreditasi Fasyankes Tingkat I, program Haji, program Gigi dan Mulut serta K1inikPratama KORPRl;

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang PeJayanan Kesehatan mempunyai fungsi :

a.penyiapan perurnusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya serta pelayanan kesehatan tradisional;
b.penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya serta pelayanan kesehatan traelisional;
c.pemantauan, evaluasi dan peJaporan di bidang pelayanan kesehatan primer dan peJayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya serta pelayanan kesehatan tradisonal; dan
d.pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 16

Bidang Pelayanan Kesehatan mernpunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya serta pelayanan kesehatan tradisonal.

Pasal 15

(2)Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan, mempunyai tugas :
1. a.menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu dan pengelolaan rujukan dan pemantauan rurnah sakit serta rumah sakit pendidikan, Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan, sarana prasarana rujukan, Jaminan Kesehatan serta Public Safety center (PSC);
2. b.rnenyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu dan pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit serta rumah sakit pendidikan, Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan, sarana prasarana rujukan, Jaminan Kesehatan serta Public Safety center (PSC);
3. c.memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu dan pengelolaan rujukan dan pernantauan rumah sakit serta rumah sakit pendidikan, Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan, sarana prasarana rujukan, Jaminan Kesehatan serta Public Safety center (PSC);
4. c.memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan primer meliputi upaya kesehatan masyarakat, upaya kesehatan perorangan, akreditasi Fasyankes Tingkat I, program Haji, program Gigi dan MuJut serta Klinik Pratama KORPRI;
5. d.memantau, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan primer meliputi meliputi upaya kesehatan masyarakat, upaya kesehatan perorangan, akreditasi Fasyankes Tingkat I, program Haji, program Gigi dan MuJut serta KlinikPratarna KORPRI;dan
6. e.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasionaJ di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya manusia kesehatan.
(3)Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional, mernpunyai tugas :
1. a.menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitas pelayanan kesehatan tradisional termasuk program empiris, komplementer dan integrasi;
2. b.menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang fasilitas pelayanan kesehatan tradisional termasuk program ernpiris, komplementer dan integrasi;
3. c.memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitas pelayanan kesehatan tradisional terrnasuk program empiris, komplementer dan integrasi;
4. d.memantau, evalusi dan pelaporan di bidang fasilitas pelayanan kesehatan tradisional termasuk program empiris, komplementer dan integrasi; dan
5. e.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
6. d.memantau, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu dan pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit serta rumah sakit pendidikan, Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan, sarana prasarana rujukan, .Jaminan Kesehatan serta Public Safety center (PSe); dan
7. e.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
(1)Seksi Kefarrnaeian,mernpunyai tugas :
1. a.rnerumuskan kebijakan dan melaksanakan di bidang produksi dan distribusi sediaan farmasi dan pelayanan kefarmasian;
2. b.menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria bidang produksi dan distribusi sediaan farmasi dan pelayanan kefarmasian;
3. c.memberikan bimbingan teknis dan supervisi bidang produksi dan distribusi sediaan farmasi dan pelayanan kefarmasian;
4. d.melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang produksi dan distribusi sediaan Iarrnasi dan pelayanan kefarmasian; dan
5. e.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oIeh pimpinan.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi :

a.penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarrnasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya manusia kesehatan;
b.penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya rnanusia k.esehatan;
c.pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kefarrnasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya manusia kesehatan; dan
d.pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pirnpinan.

Pasal 19

(3)Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan, mernpunyai tugas :
1. a.rnenyusun kebijakan teknis pengembangan dan pernberdayaan sumber daya manusia kesehatan di bidang perencanaan kebutuhan sumber daya kesehatan, TKWNA,pengendalian mutu pendidikan akreditasi, tugas belajar, akreditasi pelatihan Bapelkes, program Pendidikan Dokter Interenship Indonesia, pelaksanaan registrasi dan sertifikasi tenaga kesehatan dan pembinaan mutu sumber daya manusia kesehatan;
2. b.melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan di bidang perencanaan kebutuhan surnber daya kesehatan, TKWNA,pengendalian mutu pendidikan akreditasi, tugas belajar, akreditasi pelatihan Bapelkes, program Pendidikan Dokter lnterenship Indonesia, pelaksanaan registrasi dan sertifikasi tenaga kesehatan dan pembinaan mutu sumber daya manusia keschatan;
(2)Seksi Alat Kesehatan, mempunyai tugas ;
1. a.merurnuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penilaian alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, produk radiologi, produk diagnostik, alat kesehata..n khusus dan produk mandiri;
2. b.menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penilaian alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, produk radiologi, produk diagnostik, alat kesehatan khusus dan produk mandiri;
3. c.memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penilaian alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rurnah tangga, produk radiologi, produk diagnostik, alat kesehatan khusus dan produk mandiri;
4. d.memantau, evaluasi dan pelaporan di bidang penilaian alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, Produk radiologi, produk diagnostik, alat kesehatan khusus dan produk mandiri; dan
5. e.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
(1)Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Kesehatan sesuai dengan keahlian yang dimiliki. BABVI KELOMPOKJABATANFUNGSIONAL Pasal 23
(1)UPTO dibcntuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional darr/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kabupaten/ kota.
(2)UPTO dipimpin oleh Kepala UPTO yang berada elibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Oinas Kesehatan. Pasa122
(1)Pada Dinas Kesehatan dapat elibentuk UPTO yang pembentukannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pembentukan, Susunan organisasi, urairan tugas dan fungsi serta tata kerja UPTO ditetapkan lebih Ianjut dengan Peraturan Gubernur. BABY UNITPELAKSANATEKNISOINASKES8:HATAN Pasa121
1. c.memantau, evaluasi dan pelaporan pengembangan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan eli bidang perencanaan kebutuhan sumber daya kesehatan, TKWNA, pengendalian mutu pendidikan akreditasi, tugas belajar, akreditasi pelatihan Bapelkes, program Pendidikan Dokter Interenship Indonesia, pelaksanaan registrasi dan sertifikasi tenaga kesehatan dan pernbinaan mutu sumber daya manusia kesehatan; dan
2. d.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
(1)Kepala Dinas Kesehatan diangkat dan diberhentikan oleh Gubemur.
(2)Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan KepaJa Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinaa melalui Sekretaris Daerah.
(3)Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(4)Kepala Dinas merupakan Jabatan EsseJon l1.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan Jabatan Esselon Ill.a atau Jabatan Administrator, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan EsseJon IV.a atau Jabatan Pengawas.
(1)Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Dinas dan pirnpinan satuan unit organisasi dalam Lingkungan Dinas Kesehatan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi.dan sinkronisasi baik dalarn lingkungan intern maupun an tara perangkat daerah serta instansi lainnya.
(2)Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksana tugas.
(3)Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Dinas Kesehatan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.
(4)Pimpinan satuan unit organisasi dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya,
(2)Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dan sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Jumlah tenaga Iungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. "' BERITADAERAHPROVINSISUMATERASELATANTAHUN2016 NOMOR 706 \ Diundangkan di Palembang pada tanggal 1.4 Desember 2016 PIt. SEKRETARISDAERAHPROVINSI SUMATERAlII.c,J." Ditetapkan di Palernbang pada tanggal 1~ Desember 2016 GUBERNURSUMATERASELATAN, Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera SeJatan. PasaI27 Pada saat Peraruran Gubernur ini mulai beriaku, Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Surnatera Selatan Tahun 2010 Nomor 14 Seri DJ, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. BABIX KETENTUANPENUTUP PasaI26 Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN, dto H. JOKO IMAM SENTOSA GUBERNUR SUMATERA SELATAN, dto H. ALEX NOERDIN - r-r- - ..L ..L I ..1. ..L..[

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan No. 76 Tahun 2016

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 11

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 17

Pasal 16

Pasal 15

Pasal 20

Pasal 19

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 45 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 11

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 17

Pasal 16

Pasal 15

Pasal 20

Pasal 19

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 45 Tahun 2018