DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan No. 77 Tahun 2016

Nomor: 77
Tahun: 2016
Ditetapkan: 16 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok Pergub ini adalah perubahan beberapa ketentuan antara lain mengenai persyaratan pemohon informasi dan prosedur permohonan informasi publik.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 38 Peraturan Komisi Inforrnasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, telah ditetapkan Peraturan Gubemur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
b.bahwa untuk lebih optiroalnya pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), perlu mengubah standar operasional prosedur pelayanan informasi publik dan dokumentasi di liogkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur tentang Perubahan atas Peraturan 'Gubemur Nomor 4 Tahun 2015 ten tang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;

1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814); Menimbang DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA GUBERNURSUMATERASELATAN, TENTANG PERUBAHANATASPERATURANGUBERNUR' NOMOR4 TAHUN2015 TENTANGSTANDAROPERASIONALPROSEDUR PELAYANANINFORMASIPUBLIKDANDOKUMENTASIDl LINGKUNGAN PEMERlNTAHPROV1NSlSUMATERASELATAN TAHUN2016NOMOR 771 PERATURANGUBERNURSUMATERASELATAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN . : .. ..
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4846);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 ten tang i PeJayanan Publik (Lembaran Negara RepubJik Indonesia , Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5038);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tabun 2013 tentang .';. Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1.16,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kaJi diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubaban Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambaban Lembaran Negara RepubJikIndonesia Nomor5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7.Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan lnformasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor245);
9.Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman PeJaksanaan Tugas Kehumasan di Lingkungan Kementerian Dalarn Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 131);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pernerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor704); Dokumentasi. danInformasiPengelolaPejabatpetugas (I) Pemohon yang mengatasnamakan perseorangan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.menyerahkan fotokopi lITP elektronik yang masih berlaku dengan memperlihatkan aslinya;
b.mencantumkan identitas /jenis pekerjaan dan fotokopi identitas serta memperlihatkan aslinya;
c.mencantumkan alamat dan nornor telepon yang jelas;
d.menyampaikan secara je1as jenis informasi dan dokumentasi yang dibutuhkan;
e.informasi yang diminta harus ada relevansinya dengan jenis pekerjaan pemohon;
f.mencantumkan maksud dan tujuan permohonan informasi publik dan dokumentasi;
g.mengisi formulir permohonan yang disediakan oleh Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 4 Tabun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan lnformasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Nomor 4), diubah sebagai berikut:
1. 1.Ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf e, ayat (5) huruf d, dan ayat (7) diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (8), sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Pasal I Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURANGUBERNIJRNOMOR4 TAHUN2015 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN INFORMASIPUBLIKDAN DOKUMENTASIDI LINGKUNGAN PEMERINTAHPROVINSISUMATERASELATAN. MEMUTUSKAN: II. Peraturan Gubernur Nomor 7 Tabun 2012 ten tang Pembentukan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 7);

12.Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Nomor 4);

(2)Pemohon yang mengatasnamakan kelompok masyarakat wajib mernenuhi persyaratan:
1. a.menyerahkan fotokopi KTP elektronik yang masih berlaku dengan memperlihatkan aslinya:
2. b.se1aku penerima kuasa menyerahkan fotokopi KTP elektronik pemberi kuasa yang masih berlaku;
3. c.surat kuasa yang diberikan oleh kelompok masyarakat;
4. d.surat pernyataan pemohon informasi publik yang menyatakan benar telah mendapatkan kuasa dari pemberi kuasa;
5. e.mengisi Iormunr permohonan informasi publik yang disediakan petugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
(3)Pemohon yang mengatasnamakan Ormas/LSM wajib memenuhi persyaratan:
1. a.menyerahkan fotokopi KTP elektronik yang masih berlaku dengan memperlihatkan aslinya;
2. b.menyerahkan fotokopi KTP elektronik Ketua Ormas/LSM yang masih berlaku;
3. c.menyerahkan fotokopi kartu anggota Ormas/LSM yang masih berJaku;
4. d.menyerahkan surat tugas khusus pengajuan informasi publik dari Ketua Ormas/LSM;
5. e.Iotokopi Surat Keterangan Terdaftar (SKT)dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi; dan
6. f.mengisi formulir permohonan informasi publik yang .,' disediakan petugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
(4)Pemohon yang mengatasnamakan media massa wajib memenuhi persyaratan yaitu:
1. a.menyerahkan fotokopi KTP elektronik yang masih berlaku dengan memperlihatkan aslinya;
2. b.menyerahkan fotokopi kartu pers yang masih berlaku dengan memperlihatkan aslinya;
3. c.menyerahkan surat tugas khusus pengajuan informasi publik dari Pimpinan Redaksi;
4. d.menyerahkan koran/tabJoid/majalah yang bersangkutan bagi media cetak; dan
5. e.mengisi formulir permohonan informasi publik yang disecliakan petugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokurnentasi.
(5)Pernohon yang mengatasnamakan Badan Publik wajib memenuhi persyaratan yaitu: dimaksud tercatat dalam formulir permohonan.
(4)Formulir permohonan informasi pubJik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf a dan ayat (3), sekurang- kurangnya memuat: publik tertulis,secara tidak informasi
(1)Informasi publik eli lingkungan Pemerintah Provinsi dapat diakses melalui prosedur permohonan informasi publik, yaitu Pemohon mengajukan permohonan informasi publik meJalui Pusat Layanan lnformasi (PPlD) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, baik secara tertulis atau tidak tertulis.
(2)Dalam hal permohonan dilakukan secara tertulis, Pemohon harus memenuhi ketentuan, yaitu:
1. a.mengisi formulir permohonan; dan
2. b.Pernbayaran biaya perolehan salinan danj'atau pengiriman informasi publik yang dibutuhkan oleh Pemohon informasi publik, d.ibebankan kepada , Pemohonyang bersangkutan . tJ) Dalam hal permohonan eliajukan PPID memastikan permohonan . .

Pasal 16

a.menyerahkan fotokopi KTP elektronik yang masih berlaku dengan memperlihatkan aslinya;
b.menyerahkan fotokopiKartu Pegawai/ Anggota Badan Publik dengan memperlihatkan aslinya;
c.menyerahkan surat tugas khusus pengajuan informasi publik dari Pimpinan Badan Publik yang mengutus; dar!
d.mengisi formulir permohonan informasi publik yang disediakan petugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

(6)Pemohon wajib menyampaikan hasil penggunaan dataj informasi publik yang diminta.
(7)Pemohon dilarang melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan kewenangan penegak .hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(8)Untuk pemohon informasi yang mengatasnamakan kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan atau lembaga swadaya masyarakat, media massa, dan/ atau badan publik harus melampirkan surat keterangan berbadan hukum dad Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

2.Ketentuan Pasal 16 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (4), sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut: - 5 -, BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 77, Diundangkan di Palembang pada tanggal16 Deseraber: 2016 PIt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI """ro.o "" Jed TAN, Ditetapkan di Palembang pada tanggal 16 Desember 2016 GUBERNUR SUMATERA SELATAN, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Peraturan Gubernur ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 11

a.nomor pendaftaran yang diisi berdasarkan nomor setelah permohonan informasi publik di registrasi;
b.nama;
c.alamat;
d.pekerjaan;
e.nomor telepon atau email;
f.rincian informasi yang dibutuhkan;
g.tujuan penggunaan informasi;
h.cara memperoleh informasi; dan
1. 1.cara mendapatkan salinan informasi. Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN, dto H. JOKO IMAM SENTOSA GUBERNUR SUMATERA SELATAN, dto H. ALEX NOERDIN

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…