Materi pokok Pergub ini adalah mengatur mengenai kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Unit pelaksana teknis dinas, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, kepegawaian, ketentuan penutup.
Memuat teks peraturan…
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 1814); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); bahwa untuk rnelaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur ten tang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungei Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan; GUBERNURSUMATERASELATAN, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA ., Mengingat Menimbang SUSUNANORGANISASI,URAIANTUGASDANFUNGSI DINASPENANAMANMODALDANPELAYANANTERPADUSATUPINTU PROVINSISUMATERASELATAN TENTANG PERATURANGUBERNURSUMATERASELATAN NOMOR 7" TAHUN2016 GUBERNUR SUMATERA SELATAN DaIam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan. 2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. 3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Surnatera Selatan. 5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat Dinas Penanaman Modal dan PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan. BABI KETENTUANUMUM Pasall FUNGSI DINAS TERPADU SATU ORGANISASJ, URAlAN TUGAS DAN PENANAMANMODAL DAN PELAYANAN PINTUPROVlNSISUMATERASELATAN. TENTANG SUSUNANGUBERNURPERATURAN
MEMUTUSKAN: 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ten tang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680); 5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221); 6. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu; 7. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14); Menetapkan 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modaldan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan. 7. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDNadalah kegiatan menanam modal untuk melakukan us aha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri. 8. Non Perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalarn kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 9. Pelayanan Terpadu Satu Piotu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah peJayanan seeara terintegrasi dalarn satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sarnpai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu. 10. Sistem Pelayanan lnformasi dan Perizinan Seeara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah sistem elektronik pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi antara BKPMdan kementeriarr/Iembaga pemerintah non kementerian yang merniliki kewenangan perizinan dan non perizinan, Perangkat Daerah Provinsi Penanaman Modal dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Penanaman Modal. 11. Pemberian lnsentif adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah. 12. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalarn rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah. 13. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPMadalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi penanam modal yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala kepada BKPM,Dinas PM dan PTSP Provinsi dan Dinas PM dan PTSP Kabupaten/Kota sesuai dengan lokasi proyek; (1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP terdiri dari : a. Kepala Dinas b. Sekretariat, membawahi : 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; 2. Subbagian Keuangan; dan 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian. BABIII SVSUNANORGANISASI Pasal3 (1) Dinas Penanaman Modal dan PTSP merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang penanaman modal dan PTSP. (2) Dinas Penanaman Modal dan PTSP dipimpin oleh sea rang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. BABII KEDVDUKAN Pasal2 14. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan WiJayah I adalah Seksi yang dalam pelaksanaan tugasnya meliputi Wilayah Palembang, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Prabumulih, Muara Enim dan Penukal Abab Lematang Ilir. 15. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Wilayah II adalah Seksi yang dalam pelaksanaan tugasnya meliputi Lahat, Pagar Alam, Empat Lawang, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Vlu Selatan. 16. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan WiJayah III adalah Seksi yang dalam pelaksanaan tugasnya meliputi Banyuasin, Musi Banyuasin, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Lubuk Linggau. c. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Sistem Informasi Penanaman Modal, membawahi : 1. Seksi Perencanaan dan Deregulasi Penanaman Modal; 2. Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal; dan 3. Seksi Pemberdayaan Usaha. d. Bidang Promosi Penanaman Modal, membawahi : 1. Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal; 2. Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal; dan 3. Seksi Sarana dan Prasarana Prornosi Penanaman Modal. e. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, membawahi: 1. Seksi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal; 2. Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal; dan 3. Seksi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal. f. Bidang PenyeJenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perlzinan, membawahi : 1. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Wilayah I; 2. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Wilayah II; dan 3. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Wilayah Ill. g. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan, membawahi: 1. Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan; 2. Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan; dan 3. Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan. h. Unit Pelaksana Teknis Dinas 1. Kelompok Jabatan Fungsional (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP adalah sebagaimana tercantum pada Larnpiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini, Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Dinas mempunyai fungsi : a. pengkajian dan pengusulan perencanaan penanaman modal daerah; b. penetapan norma, standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan dan pelayanan penanaman modal; c. pengembangan peluang dan potensi penanarnan modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha: d. perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal dan perizinanZnon perizinan sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi; e. pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan di bidang perizinan dan penanaman modal; f. perumusan, perencanaan, pernbinaan, koordinasi dan pengendalian bidang pengembangan penanaman modal; g. perurnusan, perencanaan, pernbinaan, koordinasi dan pengendalian bidang promosi dan kerjasama penanaman modal; h. perumusan, perencanaan, pernbinaan, koordinasi dan pengendalian bidang pengendalian dan pengawasan penanaman modal; 1. pengembangan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal, antara lain meningkatkan PasalS Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang penanaman modal dan PTSP. SABIV URAl AN TUGAS DAN FUNGSI Sagian Kesatu Kepala Dinas Pasal4 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat menyelenggarakan fungsi : a. penyelenggaraan urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan; b. penyelenggaraan urusan keuangan;
Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, menyusun program, melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, pemeliharaan kantor dan pengeJolaankeuangan. Bagian Kedua Sekretariat Pasal6 kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyeleng- garaan penanaman modal; J. pembinaan pelaksanaan penanaman modal dan pemberian bantuan penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal; k. pengkoordinasian pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan yang ruang lingkupnya lintas kabupaten/ kota dalam provinsi; I. pengkoordinasian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-api; m. pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang rnilik negara/ daerah; n. pembinaan kelompokjabatan fungsional; o. pelaksanaan fungsi lain di bidang penanarnan modal dan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan p. pelaksanaan tugas kedinasan Iainnya yang diberikan oleh pirnpinan. pengawasan dan penilaianf. memberikan arahan, terhadap star; dan g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. (2) Subbagian Keuangan, mempunyai tugas : a. menyiapkan bahan yang berhubungan dengan administrasi keuangan; b. menyusun rencana anggaran kas dan pengeloJaannya; c. melaksanakan verifikasi dan perbendaharaan; d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan keuangan; e. menyiapkan data yang berkaitan dengan keuangan; diberikan oleh pimpinan. pengawasan dan penilaianh. memberikan arahan, terhadap staI; dan 1. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang (1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas : a. menyusun rencana program kegiatan dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan; b. mengumpulkan, mengelola dan menyajikan data bidang perencanaan dan anggaran; c. mengumpulkan dan menginput data Penanaman Modal dan Perizinarr/Non perizinan dari masing- masing Bidang untuk penyajian pelaporan; d. menyusun rencana program kerja dan penganggaran; e. menganalisa, mengevaluasi dan monitoring pelaksanaan program kerja dan anggaran; f. menyusun pelaporan peJaksanaan program kerja dan anggaran; g. melaksanakan koordinasi dengan bidang-bidang dan subbagian keuangan dalam hal evaluasi dan pelaporan; Pasal8 c. penyeJenggaraan urusan umum dan kepegawaian; d. pemberian bimbingan, petunjuk dan penilaian kepada Kepala Seksi dan bawahan; dan e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Sistem Informasi Penanaman Modal mempunyai tugas : a. pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal di daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Sistem Informasi Penanaman Modal mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis perencanaan, pengembangan iklim di bidang penanaman modal serta pengolahan data dan informasi penanaman modal. Bagian Ketiga Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Sistem lnformasi Penanarnan Modal Pasal9 (3) Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan dan memberikan pelayanan urnurn, humas dan kepegawaian; b. melaksanakan pengelolaan surat menyurat dan kearsipan; c. melaksanakan pengelolaan perlengkapan kantor; d. melaksanakan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/ daerah; e. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU)dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU); f. melaksanakan urusan urnum, hukurn kepegawaian, organisasi, tatalaksana dan kehumasan; g. menyiapkan bahan administrasi kepegawaian, informasi dan dokumentasi; h. menyusun rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai; i. menyiapkan data yang berkaitan dengan umurn, humas dan kepegawaian; J. memberikan araban, pengawasan dan penilaian terhadap staf; dan k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. strategis dan rencana pengembangan penanaman modal di daerah berdasarkan sektor usaha dan wilayah; c. melakukan penyusunan rencana urnum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal di daerah berdasarkan sektor usaha dan wilayah; d. melakukan perencanaan, pengkajian dan penelitian pengembangan potensi dan peluang penanaman modal; e. menyusun profiI pengembangan penanaman modal; dan f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. rencana urnum, rencanab. melakukan analisis (1) Seksi Perencanaan dan Deregulasi Penanaman Modal, mempunyai tugas : a. rnelakukan pengumpuJan data rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal di daerah berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
b. pengkajian, penyusunan dan pengusulan dereguJasi/ kebijakan penanaman modal di daerah; c. pengembangan potensi dan peluang penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal an tara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal di daerah; d. pelaksanaan verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan dan non perizinan penanaman modal; e. peJaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan dan non perizinan penanaman modal; f. peJaksanaan pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal; dan g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. -10-, ' melaksanakan perencanaan dan pengembangan promosi, melaksanakan dan menyiapkan saran a prasarana promosi penanaman modal. Penanaman Modal mempunyai tugasBidang Promosi Bagian Keempat Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan
(3) Seksi Pemberdayaan Usaha, mernpunyai tugas : a. melakukan pengumpuJan data pelaku usaha mikro, kecil, menengah, besar dan koperasi; b. melakukan analisis pelaku usaha mikro, kecil, menengah, besar dan koperasi; c. melakukan penyuluhan kepada pelaku usaha mikro, kecil, menengah, besar dan koperasi; d. rnelakukan pembinaan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, menengah, besar dan koperasi; e. memfasilitasi kerjasamar kemitraan antara usaha kecil, menengah, besar dan koperasi; dan f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pirnpinan. (2) Seksi Pengolahan Data dan Sistem Infonnasi Penanaman Modal, mempunyai tugas : a. melakukan verifikasi/validasi data perizinan dan non perizinan penanaman modal; b. melakukan pengolahan data dan pelaporan perizinan dan non perizinan penanaman modal; c. melakukan analisa perkernbangan data perizinan dan non perizinan penanaman modal; d. melakukan evaluasi data perizinan dan non perizinan penanaman modal; e. melakukan pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal; f. rnelakukan pemeliharaan sistern informasi dan jaringan penanaman modal; dan g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. , Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Promosi Penanaman Modal mempunyai fungsi: a. peJaksanaan penyusunan program promosi; b. penyusunan kebijakan/etrategi promosi penanaman modal di daerah berdasarkan sektor usaha dan wilayah; c. penyusunan pedoman penyediaan rnateri dan bahan promosi serta media promosi; d. penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah; e. penyusunan rencana penanaman modal meliputi tujuan, sasaran, program dan prioritas dan strategi promosi dalam rangka kebijakan penanaman modal; f. penyusunan dan pengidentifikasian potensi peluang investasi daerah, menurut prom, sektor dan komoditi unggulan kabupatenz kota; g. penyusunan dan pengidentifikasian potensi peJuang pasar dalam dan luar negeri; h. penyusunan program publikasi dalam dan luar negeri; I. perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri; J. penyusunan program pameran dalam dan luar negeri; k. penyusunan bahan potensi peluang investasi daerah dalam bentuk media cetak, elektronik dan media luar ruang; 1. penyusunan rencana pertemuan/rapat bisnis dalam dan luar negeri; m. penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi; n. penyiapan bahan penyusunan kebijakan dalam menyeJenggarakan pameran dan publikasi penanaman modal; o. penyiapan bahan promosi penanaman modal dalam bentuk media cetak, eJektronik dan media luar ruang; p. penyiapan bahan kebijakan sistem informasi penanaman modal; q. pengurnpulan data potensi, kebijakan/strategi promosi penanaman modal di daerah berdasarkan sektor usaha dan wilayah; r. pengumpulan dan pengelolaan bahan promosi sebagai data informasi promosi;
c. melakukan penyusunan kebijakan/strategi promosi penanaman modal eli daerah berdasarkan sektor usaha dan wilayah; d. melakukan pengumpulan data potensi, kebijakan/ strategi promosi penanaman modal eli daerah berdasarkan sektor usaha dan wilayah; e. melaksanakan fasilitasi, dukungan, penyediaan dan penyiapan materi untuk pelaksanaan pameran; f. melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan pedoman dan pelaksanaan informasi promosi; g. melakukan analisis kebijakan/ strategi promosi penanaman modal di daerah berdasarkan sektor usaha dan wilayah; Penanaman Modal,(1) Seksi Pengembangan Promosi mempunyai tugas : a. menyusun rencana pertemuan/ rapat bisnis dalam dan luar negeri; b. melaksanakan penyusunan program kegiatan pada lingkup Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal;
pelaksanaan informasi promosi; u. pelaksanaan fasilitasi, dukungan, penyediaan dan penyiapan materi untuk pelaksanaan pameran; v . penyelenggaraan kegiatan pameran, misi investasi dan promosi lainnya baik dalam maupun luar negeri dan mengkordinasikan pelaksanaannya dengan pihak-pihak terkait; w. pelaksanaan program publikasi dalam dan luar negeri; x. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan publikasi, promosi dan pameran penanaman modal; y. memonitor dan mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan bahan promosi penanaman modal; z. penyusunan laporan hasil sarana dan prasarana promosi penanaman modal; dan aa. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pirnpinan. danpedomanpenyempumaan s. pelaksanaan pembinaan pegawai pada Bidang promosi penanaman modal; t. penyusunan dan c. menyusun bahan potensi dan peluang investasi daerah dalam bentuk media cetak, media elektronik dan media luar ruang; d. melaksanakan penyusunan program kegiatan pada Iingkup Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal; e. menyiapkan dan melaksanakan identifikasi peluang pasar dalam dan luar negeri; f. mengkoordinasikan pelaksanaan pameran/ promosi peluang investasi daerah tingkat provinsi dengan instansi terkait dan kabupatenykota; g. melaksanakan publikasi dalam dan luar negeri; h. melakukan prornosi berdasarkan sektor usaha dan wilayah; 1. memIasilitasi pelaksanaan pertemuanj'rapat didalarn dan luar negeri; J. melaksanakan pembinaan pegawai pada Ungkup Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal; k. memonitor dan mengevaluasi hasil peJaksanaan publikasi, promosi dan pameran penanaman modal; dan I. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. berdasarkanpromosi mernpunyai tugas : a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dalam menyelenggarakan pameran dan publikasi penanarnan modal; b. melakukan perencanaan sektor usaha dan wilayah; Modal,PenanamanPromosiPelaksanaan(2) Seksi h. menyiapkan dan melaksanakan identifikasi potensi peluang investasi daerah menurut profil sektor dan komoditi unggulan kabupaten/kota; 1. melaksanakan koordinasi pengumpulan, penyedian dan penyajian informasi prornosi investasi dalam dan luar negeri; J. melaksanakan pembinaan pegawai pada Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal; dan k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai fungsi : a. pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah; b. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal;
Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal. Bagian Kelima Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
dan Prasarana Promosi; g. memonitor dan mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan sarana dan prasarana prornosi penanaman modal; h. melakukan publikasi bahan-bahan promosi; i. melakukan distribusi bahan-bahan promosi: J. menyusun laporan hasil saran a dan prasarana promosi penanaman modal; dan k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. f. \ Seksi Sarana ruang; c. menyiapkan bahan kebijakan sistem informasi penanaman modal; d. mengumpulkan dan mengelola bahan promosi sebagai data informasi promosi; e. melaksanakan penyusunan program kegiatan pada- Seksi Sarana dan Prasarana Promosi; melaksanakan pembinaan pegawai pada (3) Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal, mempunyai tugas : a. menyiapkan bahan/ sarana dan prasarana promosi; b. rnenyiapkan bahan promosi penanaman modal dalam bentuk media cetak, media elektronik dan media luar (2) Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal, mernpunyai tugas : a. melakukan pembinaan pelaksanaan penanaman modal melalui bimbingan teknis atau workshop atau dialog investasi mengenai ketntuan penanaman modal dan / atau teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal; b. melaksanakan pemberian konsultasi pengendalian pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. melakukan pembinaan dan pengendalian perusahaan- perusahaan yang menjadi potensi unggulan daerah; dan d. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. (1) Seksi Pernantauan Pelaksanaan Penanaman Modal, mempunyai tugas : a. melakukan pemantauan pelaksanaan penanaman modal baik yang masih dalam tahap konstruksi (tahap pembangunan) maupun penanaman modal yang telah produksi/operasional/komersil (telah ada izin usaha] berdasarkan sektor usaha dan wilayah; b. melakukan pengumpulan, verifikasi dan evaluasi data realisasi penanaman modal yang tercantum dalam Laporan Kegiatan Penanaman Modalyang disampaikan oleh perusahaan berdasarkan sektor usaha dan wilayah;dan c. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
c. pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan; dan d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. " Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan mempunyai fungsi : a. merencanakan, rnengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, menvalidasi, melaksanakan, mengevaluasi, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan non perizinan yang ruang lingkupnya lintas kabupaten/kota dalam provinsi; b. pengkajian dan perumusan jenis perizinan dan non perizinan yang dapat dilimpahkan kepada Dinas Penanaman Modal dan PTSP; Pasal19 Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang ruang lingkupnya lintas kabupaten/kota dalam provinsi. Bagian Keenam Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
(3) Seksi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal, mempunyai tugas : a. melakukan pengawasan atas kepatuhan perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; b. melakukan pengawasan atas kewajiban perusahaan sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan; c. melaksanakan pemeriksaan terhadap perizinan dan non perizinan yang dimiliki oleh perusahaan; d. memberikan rekomendasi untuk kelanjutan pe- rusahaan dalam provinsi; e. memberikan sanksi terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran atas penyimpangan izin dan fasilitas yang diberikan; dan f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. perizinan dan non perizinan; g. rnenvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan; h. membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan; 1. menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan; pelayananpenyelenggaraan (1) Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Wilayah I, mempunyai tugas : a. merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan; b. mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan; c. memeriksa dokumen/berkas pemohonan pelayanan perizinan dan non perizinan; d. memverilikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan; e. mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan penzman dan non perizinan; f. mengkoordinasikan Pasal20 perizinan/non perizinan dan fasilitas penanaman modal; g. pelaksanaan proses penyelesaian penzinan bidang penanaman modal dengan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE);dan h. pelaksanaan trgas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. Standar Pelayanan (SP) dan Standar Prosedur (SOP) kegiatan pelayanan f. penyusunan Operasional c. pelaksanaan penyelesaian perizinan dan non penzman melalui PTSPyang menjadi kewenangan provinsi; d. penyiapan pedoman pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal; e. pelaksanaan ~emberian pelayanan fasilitas, insentif dan kemudahan penanaman modal yang menjadi kewenangan Pernerintah Provinsi; perizinan dan non perizinan; g. menvalidasi penyeJenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan; h. membuat konsep penyeJenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan; 1. menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan; J. melaksanakan penyelenggaraan pelayanan penzman dan non perizinan; k. mengadministrasi penyelenggaraan peJayanan perizinan dan non perizinan; I. menerbitkan dokumen layanan perizinan dan non perizinan; dan m. melaksanakan tugas kedinasan Jainnya yang diberikan oleh pimpinan. peJayananpenyelenggaraan (2) Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Wilayah II, mempunyai tugas : a. merencanakan penyelenggaraan peJayanan perizinan dan non perizinan; b. mengolah penyeJenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan; c. memeriksa dokumen/berkas pemohonan pelayanan perizinan dan non perizinan; d. memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan; e. mengidentifikasi penyeJenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan; f. mengkoordinasikan peJayanan perizinan dan non perizinan; 1. menerbitkan dokumen Jayanan perizinan dan non perizinan; dan m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. penyeJenggaraanpelayanan J. melaksanakan penyeJenggaraan pelayanan penzman dan non perizinan; k. mengadministrasi Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan. Bagian Ketujuh Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
Membuka PDF…