DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan No. 79 Tahun 2016

Nomor: 79
Tahun: 2016
Ditetapkan: 16 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok dalam Peraturan ini adalah:Ketentuan Umum,Kedudukan,Susunan Organisasi,Uraian Tugas dan Fungsi,Unit pelaksana teknis,kelompok jabatan fungsional,Tata Kerja,Kepegawaian,ketentuan penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan; GUBERNURSUMATERASELATAN, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang SUSUNANORGANlSASI,URAIANTUGASDANFUNGSI DINASENERGI DAN SUMBER DAYAMINERALPROVINSISUMATERASELATAN TENTANG NOMOR 791 TAHUN2016 PERATURANGUBT<":RNURSUMATERASELATAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN • Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

BAB II

KEDUDUKAN Pasal 2

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dengan bidang-bidang dan pelayanan teknis administrasi meliputi urusan kepegawaian, keuangan, aset, hukurn, perencanaan, umum dan rurnah tangga.

a.perumusan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral;
b.pelaksanaan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral;
c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan eli bidang energi dan sumber daya mineral;
d.pembinaan administrasi dan kepegawaian pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
e.pengkoordinaslan, penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah; dan
f.pelaksanaan tugas kedinasan Jainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 5

(2)Subbagian Keuangan, mempunyai tugas :
1. a.menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) belanja tidak langsung dan belanja langsung melalui aplikasi SIMDAKeuangan;
2. b.melaksanakan penatausahaan keuangan dan aset melalui aplikasi SIMDABarang MilikDaerah (BMD);
3. c.menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan belanja langsung dan belanja tidak Jangsung; penetapan indikator kinerja;
4. b.mengumpulkan bahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK);
5. c.menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT)sesuai pagu Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah ditetapkan oleh Gubernur;
6. d.menyusun laporan realisasi fisik dan keuangan per triwulan, laporan kinerja tahunan dan laporan semester/tahunan;
7. e.menyusun dan mengolah data statistik energi dan sumber daya mineral;
8. f.menyusun dan mengevaluasi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral;
9. g.menyiapkan bahan perencanaan strategis di bidang energi dan sumber daya mineral dengan berkoordinasi antar unit kerja;
10. h.melakukan evaluasi seJuruh kegiatan yang bersumber dad pendanaan APBDjAPBN;dan
  1. 1.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. rumusan perencanaan Strategis (Renstra) dan Evaluasi dan Pelaporan,(1) Subbagian Perencanaan, rnempunyai tugas :
11. a.menyiapkan bahan berdasarkan Rencana Pasal 8 Bidang Pengusahaan Mineral dan Batubara mernpunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan, administrasi urusan pengusahaan mineral dan batubara.
(3)Subbagian Urnurn dan Kepegawaian,mempunyai tugas :
1. a.melaksanakan tata usaha, surat menyurat, arsip dan keperluan rumah tangga Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. b.melaksanakan dan mengatur penggunaan dan pemeliharaan semua barang inventaris baik bergerak maupun tidak bergerak;
3. c.melaksanakan urusan administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, disiplin dan pensiun;
4. d.menyiapkan usulan pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural/ fungsional;
5. e.melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU)dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);dan
6. f.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
7. d.membuat usulan rencana belanja pegawai dan mengurus realisasi belanja pegawai berupa gaji, tunjangan dan penghasilan pegawai lainnya;
8. e.melaksanakan pembukuan atas penerirnaan dan pengeluaran anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
9. f.melakukan pembukuan atas penerimaan daerah di bidang energi dan sumber daya mineral; dan
10. g.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Pengusahaan Mineral dan Batubara mempunyai fungsi :
11. a.pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang- undangan tentang kegiatan pertambangan mineral Jogam, batubara dan batu gamping untuk semen sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi;
12. b.pengelolaan data dan informasi penataan wilayah, pembinaan pengusahaan dan teknik lingkungan pertambangan minerallogam, batubara dan batu gamping untuk semen;
13. c.pelaksanaan pertirnbangan teknis penerbitan perizinan pertambangan mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen;
14. d.pelaksanaan evaluasi laporan hasil kegiatan pengusahaan pertambangon mineral Jogam,batubara dan batu gamping untuk semen;
15. e.peJaksanaan pembinaan dan pengawasan teknis, lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan keselamatan operasi pertamoangan, konservasi dan penerapan teknologi pertambangan mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen;
16. f.peJaksanaan pembinaan dan pengeJoJaan data reneana kerja tahunan teknis dan Jingkungan, reklamasi dan pasea tambang pertambangan mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen;
17. g.pembinaan tenaga kerja pertambangan mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen;
18. h.penyiapan bahan penyusunan laporan pengelolaan us aha pertambangan minerallogam, batubara dan batu gamping untuk semen per semester; dan
19. i.pelaksanaan tugas kedinasan Jainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 10

(2)Seksi Pembinaan Pengusahaan, mempunyai tugas :
1. a.mengelola data pengusahaan pertambangan mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen;
2. b.memproses pertirobangan teknis penerbitan dan perpanjangan IUP dan IPR untuk mineral iogam, batubara dan batu gamping untuk semen; (II Seksi Penataan Wilayah, mernpunyai tugas :
3. a.mengelola data dan Sistem Informasi Geografis (SIGI wilayah kerja pertambangan mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen;
4. b.melaksanakan usulan penetapan Wilayah Usaha Pertarobangan (WUP) dan Wilayah Pertarobangan Rakyat (WPR)ke dalam Wilayah Pertambangan (WP);
5. c.memproses us ulan penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WlUP);
6. d.mernproses pcnetapan WPR;
7. e.melaksanakan kajian teknis penerbitan lzin Usaha Pertarnbangan (IUP) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR);
8. f.memproses pencadangan wilayah batu gamping untuk semen dan mencetak peta wilayah mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen;
9. g.memproses pertirobangan teknis Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)untuk pertambangan mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen;
10. h.rnelaksanakan proses lelang WIUP mineral logam, batubara dan batu garnping untuk semen;
  1. 1.menyiapkan bahan penyusunan laporan pengelolaan usaha pertarobangan mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen per semester; dan J. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. Pasalll Pengolahan dan Pemurnian mineral logarn, batubara dan batu gamping untuk semen; teknis penerbitan dan Produksi (OP) Khusus
11. c.memproses pertimbangan perpanjangan IVP Operasi
(3)Seksi Bimbingan Usaha, mempunyai tugas :
1. a.mengelola data usaha pertambangan mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen;
2. b.memproses pertLmbangan teknis penerbitan dan perpanjangan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IVJP) dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT); semen;
3. i.rnenyiapkan bahan penyusunan laporan pengelolaan usaha pertambangan mineral logarn, batubara dan batu gamping untuk semen per semester; dan
4. j.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
5. h.melaksanakan kajian dan persetujuan RKAB IVP mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen;
6. d.memproses jaminan kesungguhan IVP eksplorasi mineral logarn, batubara dan batu gamping untuk semen;
7. e.merekap dan mengevaluasi laporan triwulan dan tahunan pemegang IVP untuk mineral logam, batubara. dan batu gamping untuk semen;
8. f.mengevaluasi dan memproses persetujuan laporan eksplorasi dan studi kelayakan pemegang IVP mineral logarn, batubara dan batu gamping untuk semen;
9. g.memproses penetapan wilayah proyek di luar WIVP mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen;
10. c.memproses penciutan WIUP dan pengakhiran IUP mineral Iogam, batubara dan batu gamping untuk Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Teknik dan Penerimaan Mineral dan Batubara mempunyai fungsi :
11. a.pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang- undangan tentang kegiatan pertambangan mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi;

Pasal 13

Bidang Teknik dan Penerimaan Mineral dan Bat.ubara mempunyai tuga.s melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan, serta administrasi urusan teknik dan lingkungan, produksi, pengolahan dan pernurnian, pengangkutan dan penjualan, serta penerimaan.

d.memproses pertimbangan teknis penerbitan dan perpanjangan IUP OP Khusus Pengangkutan dan Penjualan;
e.melaksanakan pengelolaan batas (pematokan batas) WIUP mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen;
f.memproses pengakhiran JUJP, SKT, IUP OP Khusus Pengolahan dan Pemurnian, dan IUP OP Khusus Pengangkutan dan Penjualan;
g.melaksanakan pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen;
h.menyiapkan bahan penyusunan laporan pengelolaan usaha pertambangan mineral logarn, batubara dan baru gamping untuk semen per semester; dan
1. 1.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. pascatambang pengusahaan pertambangan mineral \ogam, batubara dan batu gamping untuk semen;
d.melaksanakan kajian dan proses persetujuan Rencana Kerja Tahunan Teknis dan Lingkungan (RKTTL) pengusahaan pertambangan mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen; persetujuan dan jaminan

(1)Seksi Teknik dan Lingkungan, mempunyai tugas :
1. a.mengelola data dan laporan teknik dan lingkungan pertambangan mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen;
2. b.roelaksanakan kajian dan proses persetujuan rencana reklamasi dan rencana pascatambang pengusahaan pertambangan mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen;
3. c.melaksanakan kajian dan proses pencairarr/pelepasan jaminan reklamasi

Pasal 14

batubara dan batu gamping untuk semen; dan

f.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. pertambangan mineral logam,pengelolaan usaha
b.pengelolaan data dan informasi teknik dan lingkungan, produksi, pengangkutan dan penjualan, pengolahan dan pemurnian serta penerimaan mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen;
c.pelaksanaan evaluasi laporan hasil kegiatan teknik dan lingkungan, produksi, pengangkutan dan penjualan, pengolahan dan pemurnian serta penerimaan mineral logarn, batubara dan batu gamping untuk semen;
d.pelaksanaan pembinaan dan pengawasan teknik dan lingkungan, produksi, pengangkutan dan penjualan, pengolahan dan pemurnian serta penerimaan mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen;
e.penyiapan bahan penyusunan laporan per semester pemberdayaan masyarakat sekitar tambang;
i.melaksanakan pendataan dan memproses persetujuan pengesahan Kepala Teknik Tambang (KTI), izin juru ledak, rekomendasi izin gudang bahan peledak, pembelian bahan peledak serta izin tangki bahan bakar minyak untuk pertambangan mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen; J. menyusun dokumen lingkungan Rencana Reklamasi dan Reklamasi Pascatambang (RR dan RPT) wilayah pertambangan rakyat di wilayah provinsi untuk pertambangan mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen;
k.melaksanakan kegiatan reklamasi dan pascatambang pada wilayah pertambangan rakyat di wilayah provinsi untuk pertambangan mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen;
1. 1.menyiapkan bahan penyusunan laporan pengelolaan usaha pertambangan mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen per semester; dan
m.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. danpengembanganpendataanh. melaksanakan Lingkungan/Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL)pertambangan mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen; (AMDAL) meliputi Analisis Dampak (ANDAL), Rencana Pengelolaan (RKL) dan Rencana Pernantauan (RPL) serta dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Lingkungan Lingkungan Lingkungan semen;
g.mendata dokumen Analisis Mengenai Dampak
e.mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan aspek teknis, lingkungan, K3 dan Keselamatan Operasi Pertambangan, konservasi dan penerapan teknologi pertambangan mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen dengan Inspektur Tambang;
f.membina tenaga kerja pengusahaan pertambangan mineral logam, batubara dan batu gamping untuk

(3)Seksi Penerimaan, mempunyai tugas :
1. a.meJaksanakan pembinaan dan pengawasan kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNSP) pemegang IUP; semen;
2. d.melaksanakan rekonsiliasi produksi mineral logam dan batubara dengan pemegang IUP OP;
3. e.mengikuti rekonsiliasi produksi mineral logam dan batubara yang dilaksanakan pernerintah pusat;
4. f.melaksanakan pengawasan kewajiban domestic market obligation (OMO)pemegang IUP OP mineral logam dan batubara;
5. g.melaksanakan Kajian dan Persetujuan RKAS IUP OP Khusus Pengolahan dan Pemurnian, dan RKAB IUP OP Khusus Pengangkutan dan Penjualan;
6. h.mengawasi dan mengevaluasi kewajiban pemegang IUP OP mengikuti Harga Patokan Mineral dan Satubara;
  1. 1.memproses penetapan Harga Patokan Mineral mineral non logam dan batuan; J. menyiapkan bahan penyusunan laporan pengelolaan usaha pertambangan mineral logarn, batubara dan batu gamping untuk semen per semester; dan
7. k.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. semen;
8. c.menyusun rencana dan prognosa produksi tahunan mineral logarn, batubara dan batu gam ping untuk
(2)Seksi Produksi, mempunyai tugas :
1. a.mengevaluasi data dan laporan produksi, pengolahan dan pemurnian mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen;
2. b.melaksanakan pembinaan dan pengawasan produksi, pengolahan dan pemurnian IUP Operasi Produksi (OP) mineral logarn, batubara dan batu gamping untuk Untuk melaksanakan tugas sebagaimana elimaksud dalam Pasal 15, Bidang Energi mempunyai fungsi :
3. a.penyiapan bahan perumusan dan peJaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang pengusahaan energi baru terbarukan;

Pasal 16

Bidang Energi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan dan adrninistrasi elibidang energi.

b.merekap dan mengevaluasi data PNBPpemegang IUP;
c.menyusun perencanaan dan prognosa PNBP;
d.menyusun perencanaan dan koordinasi penyaluran Dana Bagi Hasil (DBHlPNBP;
e.melaksanakan penagihan dan peringatan kewajiban PNBPpemegang IUP;
f.melaksanakan rekonsiliasi PNBP dengan pemegang IUP;
g.mengikuti rekonsiliasi PNBP yang dilaksanakan pemerintah pusat;
h.melaksanakan pemeriksaan pembayaran PNBP di muka serta memproses penerbitan Surat Rekomendasi Pengangkutan dan Penjualan (SRPP);
i.menyiapkan bahan penyusunan laporan pengelolaan usaha pertambangan mineral logarn, batubara dan batu gamping untuk semen per semester; dan J. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(1)Seksi Energi Baru Terbarukan, rnempunyai tugas :
1. a.melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan prosedur, supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang energi baru terbarukan;
2. b.melaksanakan inventarisasi, pengelolaan dan evaluasi data sumber potensi energi dan data perizinan pengusahaan dan perkembangan pemanfaatan energi baru terbarukan;
3. c.menghimpun dan menyebarluaskan perkembangan dan teknologi pemanfaatan energi baru dan terbarukan;
4. d.meneliti dan memproses rekomendasi pengusahaan pemanfaatan energi baru dan terbarukan;
5. e.rnenghirnpun dan mengevaluasi dokumen lingkungan serta dokumen lainnya pelaksanaan pengusahaan energi baru dan terbarukan;
6. f.melaksanakan pemantauan dan pembinaan serta bimbingan teknis terhadap pengembangan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan;
7. g.melakukan pernbinaan dan pengawasan teknis lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pengusahaan energi baru dan terbarukan; Pasa117
8. b.penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang konservasi energi dan energi biomass;
9. c.penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang minyak dan gas bumi (migas);dan
10. d.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang konservasi energi;
11. b.menghimpun dan menyebarluaskan perkembangan dan teknologi pelaksanaan konservasi energi;
12. c.melaksanakan pemantauan dan pembinaan serta bimbingan teknis terhadap pengembangan dan pemanfaatan pelaksanaan konservasi energi;
13. d.menyusun rencana program pelaksanaan konservasi energi; prosedur,penyusunankebijakan,pelaksanaan
(2)Seksi Konservasi Energi, mempunyai tugas :
1. a.melakukan penyiapan bahan perumusan dan penjualan serta penerimaan daerah dari pengusahaan energi baru dan terbarukan;
  1. 1.memberikan rekomendasi teknis penerbitan surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang yang usahanya dalam provinsi; J. melakukan inventarisasi usaha jasa penunjang yang yang kegiatan usahanya dalam provinsi;
2. k.memberikan rekomendasi teknis penerbitan lZID, pembinaan dan pengawasan usaha niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu] ton per tahun;
  1. 1.melakukan inventarisasi usaha niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai 10.000 (sepuJuh ribu) ton per tahun;
3. m.melakukan inventarisasi pengelolaan data dan informasi potensi panas burni di kabupateri/kota;
4. n.melakukan pembinaan dan pemantauan pemanfaatan langsung panas bumi di kabupaten/ kota; dan
5. o.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. dan mengevaluasi data produksi danh. mengelola penawaran wilayah kerja migas:
6. d.memproses pengambilan participating interest (PI) untuk bagian Pemerintah Provinsi;
7. e.mengelola participating interest (PI) melalui Badan Usaha MilikDaerah (SUMO);
8. f.melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap Badan Usaha Kegiatan Hilir;
9. g.melakukan investarisasi jumlah Badan Usaha Kegiatan Hilir yang beroperasi di provinsi dan melaksanakan rekonsiliasi data penjualan bahan bakar kendaraan bermotor;
10. h.melakukan koordinasi pengawasan dan pengendalian pendistribusian dan tata niaga bahan bakar minyak dan elpiji dari agen, pangkalan dan sampai ke konsumen di wilayah provinsi;
11. i.memproses pertimbangan teknis untuk penge!olaan sumur tua; dan J. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan o!eh pimpinan. pusat untuk
12. c.melakukan kooordinasi dengan pemerintah dalam rangka konsultasi dengan daerah
(3)Seksi Minyak dan Gas Bumi, mernpunyai tugas :
1. a.me!akukan rekonsiliasi data produksi dan lifting minyak dan gas bumi [rnigas] dalam rangka menunjang penerimaan daerah dari sektor migas;
2. b.membuat pertimbangan teknis dalam rangka izin prinsip dan rekomendasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)terkait bidang migas;
3. e.melakukan pengelolaan data, pelaporan dan evaluasi di bidang konservasi energi; dan
4. f.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
(1)Seksi Pengembangan Ketenagalistrikan, mempunyai tugas :
1. a.melakukan penyiapan bahan perumusan dan peiaksanaan kebijakan, penyusunan prosedur, supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dalam pengembangan ketenagalistrikan;
2. b.meiakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan prosedur dalam penyusunan rencana umum kelistrikan daerah;
3. c.melakukan penyiapan bahan perumusan dan peJaksanaan kebijakan dan penyusunan prosedur pemberian rekomendasi izin prinsip usaha penyediaan tenaga listrik di Provinsi;

Pasal 20

Untuk melaksarrakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Ketenagalistrikan mempunyai fungsi :

a.penyiapan bahan perumusan dan peiaksanaan kebijakan, evaluasi dan peiaporan, dan administrasi di bidang pengusahaan ketenagalistrikan;
b.penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang pengembangan ketenagalistrikan;
c.penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang pengawasan ketenagalistrikan; dan
d.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 19

Bidang Ketenagalistrikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan peiaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan dan administrasi di bidang ketenagalistrikan.

(2)Seksi Pengusahaan Ketenagalistrikan, mempunyai tugas :
1. a.memberikan kajian teknis darr/atau rekomendasi teknis Penerbitan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL)danj'atau IUPTLsementara;
2. b.memberikan kajian teknis danj'atau rekomendasi teknis penerbitan Izin Operasi yang fasilitas instalasinya dalam provinsi;
3. c.memberikan kajian teknis dan/atau rekomendasi teknis penerbitan IUPTL bagi badan usaha dalam negeri/ mayoritas dalam negeri;
4. d.memberikan rekomendasi usaha jasa penunjang ketenagalistrikan;
5. d.melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam pengelolaan data pembangkit baru, produksi pernbangkit, jaringan transmisl PLN, IPPdan listrik perdesaan;
6. e.melakukan penyiapan bahan supervisi, evaluasi dan pelaporan serta pengendalian rencana umum kelistrikan daerah, rasio elektrifikasi dan rasio desa berlistrik;
7. f.melakukan penyiapan bahan supervisi, evaluasi dan pelaporan serta pengendalian rencana pembangunan pembangkit tenaga listrik dan jaringan listrik di Provinsi;
8. g.melakukan penyiapan bahan supervisi, evaluasi dan pelaporan serta pengendalian dan pengawasan dalam pengelolaan data produksi, tenaga teknik, Iingkungan pembangkit tenaga listrik, jaringan transmisi PLN, IPP dan listrik perdesaan;
9. h.pernbinaan dan pengawasan keteknikan usaha ketenagalistrikan dapat dibantu oleh Inspektur Ketenagalistrikan; dan
  1. 1.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
(3)Seksi Pengawasan Ketenagalistrikan, mempunyai tugas :
1. a.melakukan penyiapan bahan supervisi, evaluasi dan bimbingan teknis terhadap perlindungan lingkungan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri yang izinnya diberikan oleh Pemerintah Provinsi;
2. e.menerbitkan Sertifikat Laik Operasi (SLO) untuk pembangkit dan jaringan tenaga listrik yang telah dilakukan pengujian laik operasi oleh Lembaga Inspeksi yang belum terakreditasi;
3. f.memberikan nomor registrasi untuk pembangkit dan jaringan tenaga listrik yang telah dilakukan uji laik operasi oleh Lembaga Inspeksi Teknis yang terakreditasi;
4. g.memberikan rekomendasi dan/atau persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, rencana usaha penyediaan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi;
5. h.memberikan rekomendasi penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dan penerbitan izin pemanfaatan jaringan untuk telekornunikasi, multimedia, dan inforrnarika dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi;
  1. 1.melakukan penyiapan bahan supervisi, evaluasi dan bimbingan teknis terhadap usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri yang izinnya diberikan oleh Pemerintah Provinsi: J. mengevaluasi dan merekap hasil pelaporan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi; dan
6. k.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
(1)Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dibentuk UPTD yang pembentukannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pembentukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubemur. BABV UNITPELAKSANATEKNIS Pasal 21 umum;
1. c.melakukan rekapitulasi perizinan usaha penyediaan tenaga listrik;
2. d.melakukan penyiapan bahan supervisi, evaluasi dan pelaporan serta pengendalian dan pengawasan rencana umum kelistrikan daerah;
3. e.melakukan penyiapan bahan supervisi, evaluasi dan peJaporan serta pengendalian dan pengawasan rencana pernbangunan pembangkit tenaga listrik dan jaringan listrik di Provinsi;
4. f.melakukan pengawasan dan pembinaan usaha keJistrikan perdesaan;
5. g.melakukan pengawasan peJaksanaan Izin Operasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi;
6. h.melakukan pengawasan peJaksanaan Izin Usaha Jasa Penunjang yang diterbitkan oJeh Pemerintah Provinsi;
  1. 1.melakukan pengawasan pelaksanaan Setifikat Laik Operasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi; dan J. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
7. b.melakukan penyiapan bahan supervisi, evaluasi dan bimbingan teknis terhadap perlindungan lingkungan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan
(1)Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Dinas dan pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan intern maupun antara perangkat daerah serta instansi Jainnya.
(2)Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggungjawab mernimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas. BAB Vl1 TATAKERJA Pasal 24
(1)Kelornpok jabatan fungsional mernpunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
(2)Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya,
(3)Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Kepala Dinas.
(4)Jumlah, jenis dan jenjang jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan be ban kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan. BABVl KELOMPOKJABATANFUNGSIONAL Pasal 23
(1)UPTD dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan Zatau kegiatan teknis penunjang tertentu yang mernpunyai wilayah kerja satu atau beberapa kabupaten/kota.
(2)UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 22

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Surnatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. BABlX KETENTUANPENUTUP Pasal 26

(1)Kepaia Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
(2)Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
(3)Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1)dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Kepala Dinas merupakan Jabatan Eseion [La atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratarna, Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang rnerupakan Jabatan Eselon 1I1.a atau Jabatan Administrator, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas. BABVUI KEPEGAWAlAN PasaI25
(3)Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.
(4)Pimpinan satuan unit organisasi dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya. BER1TA DAE"f{AH PROVlNSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 19 Diundangkan di Palembang pada tanggal 16 Desember 2016 PIt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMA £.<'CIfl':> Ditetapkan di Palernbang, pada tanggal 16 Desember 2016 GUBERNUR SUMATERA SELATAN, penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan. memerintahkan ini dengan orang mengetahuinya, Peraturan Gubernur Agar setiap pengundangan Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 27

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN, dto H. JOKO IMAM SENTOSA GUBERNUR SUMATERA SELATAN, dto H. ALEX NOERDIN I I '" !!! ~ ~~ :<: '" !!! ,,!.'l !.'l:>< ~ !.'l!:; Z rJ) 2'" ~O ~ ~ O- f-----, c::" ~ ~~ l-t- c:: - [i;~ ~ ~ ~! II t:i ~ l-e- Cl~ Z~ h O~ ~ '-- ~l>' ~~ - !!:> 51 2 I - i;l -e ~ ~rn - -e :>< 13", 0 J I~ o '" !:;'" c:: f,i ~~ II l>' - - ~ o - ~ ~ ~ ~ ~~ ;:r;: "I 52 t%J ~ f 0..., Z _l )- "0 (/) '" !:l ('l ~ '" ~ O~ s f;l ~S?~ L.... ~ fil ~~ ~~ I!i'" ~Ztll ",0 1- ~ ~ ~~~ ;oZ ~~ - ~ ~ 0'" ~\:!> -'" c::o ~ ~- _0 !!:Z ~ 0 ~ ~ &; ~ c:: '" E - I !Z 0 I UJ @ @~ ~ tr:J ~ I c::tlI § I I - ~g: c: §?Q :;:0 ~gj ~~ '" Z~ (/) ",f,i ~~ Ittl ~ c: z- ~ra > ... "'- ~l') > ill Z'" O2 >('1 t:~ !!:o §?~ ~~ ~i t::t>l ~ ~ i--' 0", ~~ !I ~:ii 6i!!1 ~ '"00 ~ !;i> >2 :EC:: 1::3: ~i

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…