DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan No. 8 Tahun 2014

Nomor: 8
Tahun: 2014
Ditetapkan: 28 April 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang perubahan beberapa ketentuan mengenai Bidang Penatausahaan dan Pemanfaatan Aset dan Bidang Pengamanan Aset, Unit Pelaksana Teknis Badan, kelompok jabatan fungsional.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur tentang Perubahan atas Peraturan Oubemur Nomor 52 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan; Menimbang a. bahwa dengan teJah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 ten tang Organisasi dan Tata Kerja inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan, maka untuk tertib pelaksanaannya perlu disusun perubahan uraian tugas dan fungsi terhadap 2 (dua) Bidang yang menangani aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan; GUBERNURSUMATERASELATAN, , I DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERUBAHANATASPERATURANGUBERNUR NOMOR52 TAHUN2012 TENTANGURAlANTUGAS DANFUNOSI BADANPENOELOLAKEUANGANDANASET DAERAH PROVINSISUMATERASELATAN TENTANG NOMOR8 TAHUN2014 PERATURANGUBERNURSUMATERASELATAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN .• . I , Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURANGUBERNURNOMOR52 TAHUN2012 TENTANG URAIANTUGASDANFUNGSIBADANPENGELOLAKEUANGAN DANASETDAERAHPROVINSISUMATERASELATAN. MEMUTUSKAN:

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja lnspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 Nomor 15);
4.Peraturan Gubemur Sumatera Selatan Nomor 52 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 52); (, 2

g.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BPKAD. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Penatausahaan dan Pemanfaatan Aset mempunyai fungsi:
a.penyusunan perumusan kebijakan daerah di bidang penatausahaan dan pemanfaatan aset;
b.pelaksanaan administrasi dan akuntansi aset daerah;
c.pelaksanaan proses persetujuan pejabat pengurus dan penyimpan barang milik daerah;
d.peJaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang penatausahaan dan pemanfaatan aset;
e.pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap kegiatan penatausahaan dan pemanfaatan aset;
f.pelaksanaan monitoring, evaJuasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan penatausahaan dan pemanfaatan aset; dan Pasal 17 Bidang Penatausahaan dan Pernanfaatan Aset mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan kegiatan penatausahaan dan pemanfaatan aset daerah,
1. 1.Ketentuan Bagian Keenam Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal [ 3

(2)Subbidang Pemanfaatan dan Penghapusan Aset mempunyai tugas:
1. a.menyiapkan bahan dan menyusun perumusan kebijakan daerah eli bidang pemanfaatan dan penghapusan barang milik daerah;
2. b.melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pemanfaatan dan penghapusan barang milik daerah;
3. c.mengkoordinasikan dan memfasilitasi terhadap pelaksanaan pemanfaatan dan penghapusan barang milik daerah pada SKPDd~ unit kerja lainnya;
(1)Subbidang Penatausahaan dan Pemindahtanganan Aset mempunyai tugas:
1. a.menyiapkan bahan dan menyusun perumusan kebijakan daerah di bidang penatausahaan dan pemindahtanganan aset;
2. b.melaksanaan pengendalian terhadap mutasi, penjualan, tukar menukar, hibah dan penyertaan modal barang milik daerah;
3. e.melaksanakan koordinasi dan rekonsiliasi data aset SKPD;
4. d.melaksanakan proses administrasi penatausahaan dan pemindahtanganan barang milik daerah;
5. e.menghimpun, meneliti dan menyusun bahan dalam rangka penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU);
6. f.mengumpulkan, menganalisis, mengevaluasi dan menyusun laporan perseeliaan barang dan laporan hasil pengadaan barang setiap SKPDpertriwulan;
7. g.mernpersiapkan dan menyusun laporan barang daerah dalam rangka penyusunan neraea daerah;
8. h.melaksanakan penatausahaan, inventarisasi serta pengendalian aset daerah; dan
9. i.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sidang.

Pasal 18

4 • r Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 19, Bidang Pengamanan Aset mempunyai fungsi :

a.penyiapan bahan, perumusan dan pengkoordinasian kebijakan daerah eli bidang pengamanan barang milik daerah;
b.pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pengamanan barang milik daerah;
c.pengkoordinasian dan memfasilitasi dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi eli bidang pengamanan barang milik daerah;
d.pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi eli bidang pengamanan barang milik daerah sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku;
e.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi eli bidang pengamanan barang milikdaerah; dan
f.pelaksanaan tugas lain diberikan oleh KepalaBPKAD.

Pasal 20

Bidang Pengarnanan Aset mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan kegiatan pcngamanan barang milik dacrah.

2.Ketentuan Bagian Ketujuh Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

d.melaksanakan proses administrasi pemanfaatan dan penghapusan barang miIik daerah;
e.menghimpun dan mengkoordinasikan pelaksanaan pemanfaatan dan penghapusan aset daerah; dan
f.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. 5 T"·_·'r

(2)Subbidang Pengamanan Wilayah II mempunyai tugas :
1. a.melaksanakan dan mengkoordinasikan pengamanan aset untuk wilayah Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Lahat, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten PenukaI Abab Lematang Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara, Kota Lubuk Linggau, Kota Pagar Alarn, dan Kota Prabumulih.
2. b.menyiapkan bahan, perumusan pengkoordinasian kebijakan daerah di bidang pengamanan aset;
3. c.melaksanakan pengawasan dan pengamanan barang milik daerah;
4. d.mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan pengamanan barang milik daerah dengan instansi terkait lainnya;
(1)Subbidang Pengamanan Wilayah I mempunyai tugas :
1. a.melaksanakan dan mengkoordinasikan pengamanan aset untuk wilayah Kota Palernbang, Kabupaten Ogan llir, Kabupaten Ogan KomeringIlir, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dan Kabupaten Ogan KomeringUlu Selatan;
2. b.menyiapkan bahan, perumusan dan pengkoordinasian kebijakan daerah di bidang pengamanan aset;
3. c.melaksanakan pengawasan dan pengamanan barang milik daerah;
4. d.mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan pengamanan barang milik daerah dengan instansi terkait Jainnya;
5. e.melaksanakan pengamanan barang milik daerah baik secara fisik, hukum dan dokumen kepemilikan; dan
6. f.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal 21

6 I~ pengembangan Jakabaring Sport City;

b.pelaksanaan penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Unit Pelaksana Teknis Badan Jakabaring Sport City;
c.pelaksanaan penatausahaan dan inventarisasi aset Jakabaring Sport City;
d.pengumpulan, penganalisisan, pengevaluasian dan penyusunan laporan pengelolaan Jakabaring Sport City; dan
e.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. danpemanfaatanpemeliharaan,pengendalian, Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan mempunyai fungsi:
a.pelaksanaan penyusunan perencanaan, penataan, Pasal 24B Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengeiolaan Jakabaring Sport City. BAB IIA
1. 3.Diantara BAB II dan BAB III disisipkan 2 (dua) BAB baru yaitu BAB IIA yang mengatur mengenai Unit Pelaksana Teknis Badan Jakabaring Sport City yang memuat 7 (tujuh) Bagian dan 14 (empat belas) Pasal, dan BAB lIB mengenai Jabatan Fungsional yang berbunyi sebagai berikut :
e.melaksanakan pengamanan barang milik daerah baik secara fisik, hukum dan dokumen kepemilikan; dan
f.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. 7 ... -'I' __,........
c.pelaksanaan kebersihan dan pengamanan Jakabaring Sport City; Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24E, Seksi Pemeliharaan Aset mempunyai fungsi :
a.pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pemeliharaan Jakabaring Sport City;
b.pelaksanaan perbaikan, rehabilitasi, restorasi dan renovasi; Pasal 24F Seksi Pemeliharaan Aset mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan dan strategi Jakabaring Sport City selalu dalam keadaan baik dan Slap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
b.penyusunan rencana dan anggaran operasional Unit Pelaksana Teknis Badan;
c.pelaksanaan penatausahaan aset Jakabaring Sport City; dan
d.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. keuangan,urusanpengelolaana. pelaksanaan Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

Pasal 24D

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan, memberikan pelayanan administratif, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, umum dan perencanaan program pengelolaan Jakabaring Sport City. (I) Dalarn melaksanakan tugasnya Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan bertanggung jawab kepada Kepala BPKAD.

e.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. pengembangandanb. perencanaan pernanfaatan Jakabaring Sport City;
c.pengaturan dan pengkoordinasian pelaksanaan pemanfaatan dan pengernbangan Jakabaring Sport City;
d.pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan dan pengembangan Jakabaring Sport City; Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud daJam Pasal 24G, Seksi Pemanfaatan dan Pengernbangan Aset mempunyai fungsi :
a.penelitian, pemprosesan, peninjauan lapangan keJayakan pemanfaatan dan pengembangan Jakabaring Sport City; Pasal 24H Seksi Pemanfaatan dan Pengembangan Aset mempunyai tugas menyiapkan rumusan kebijakan pemanfaatan dan pengembangan pengelolaan Jakabaring Sport City.
g.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. pelaksanaand. pelaksanaan proses administrasi pemeliharaan Jakabaring Sport City;
e.pengkoordinasian dan pemfasilitasian terhadap pelaksanaan pemeliharaan Jakabaring Sport City;
f.penghimpunan dan perencanaan kebutuhan pemeliharaan Jakabaring Sport City; dan 9 --,,...-.._-

(1)Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Badan Jakabaring Sport City sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. BABlIB KEWMPOKJABATANFUNGSIONAL Pasal 24N Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Badan Jakabaring Sport City dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Pasal 24L
(1)Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala BPKAD.
(2)Kepala Subbagian Tata Usaha dan para Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubemur atas usul Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan dan mendapat persetujuan Kepala BPKAD. Pasal 24J
(2)Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan simplikasi baik ke dalam maupun ke luar. 10 --._-,r .....· .,_...,......,.._ ..... .,.- BERlTADAERAHPROVINSISUMATERASELATANTAHUN2014 NOMOR8 Ditetapkan di Palembang 28 April 2014 SELATAN, Diundangkan di Palembang Pada tanggal 28 April 2014 u.n,'~'" DAERAH ~iNStsl;t~~TE:RA SELATAN, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Peraturan Gubernur mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal II
(2)Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya,
(3)Setiap kelompok tersebut dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat Kepala BPKAD atas usul Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan.
(4)Jumlah dan jerns jabatan fungsional tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja,
(5)Jenis dan jenjang jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 11 GUBERNUR SUMATERA SELATAN, dto H. ALEX NOERDIN Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN, dto H. MUKTI SULAIMAN

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…