DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan No. 80 Tahun 2016

Nomor: 80
Tahun: 2016
Ditetapkan: 16 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok dalam Peratura ini adalah:Ketentuan Umum,Kedudukan,Susunan Organisasi,Uraian Tugas dan Fungsi,Unit Pelaksana Teknis Dinas,Kelompok Jabatan Fungsional,Tata kerja,Kepegawaian,ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur ten tang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Surnatera Selatan; GUBERNURSUMATERASELATAN, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang SUSUNANORGANISASI,URAlANTUGAS DANFUNGSI DINASLINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHANPROVINSISUMATERASELATAN TENTANG TAHUN2016NOMOR 10 PERATURANGUBERNURSUMATERASELATAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN J . .

4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Peneemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Peneemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan PengendaJian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161); PERATURANGUBERNURTENTANGSUSUNANORGANISASI, URAIANTUGAS DAN FUNGSI DINAS LINGKUNGANHIDUP DANPERTANAHANPROVINSISUMATERASELATAN. MEMUTUSKAN:
10.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5098);
11.Peraturan Pemerintah Nornor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
12.Peraturan Pemerintah Nornor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 5617);
13.Peraturan Pernerintah Nornor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 60);
15.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.l/8/2016 ten tang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nornor 1324);
16.Peraturan Daerah Nornor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nornor 14); Menetapkan Dalam Peraturan Gubemur ini yang climaksud dengan :
1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3.Gubernur adaJah Gubernur Sumatera Selatan.
4.Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan adaJah Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.
6.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasionaJ dan Zatau kegiatan teknis penunjang tertentu.
7.Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya clisingkat PPLH adaJah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendaJian, perneliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.
8.Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Linglrungan Hidup yang selanjutnya clisingkat RPPLH adaJah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masaJah lingkungan hidup serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
9.Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya clisingkat KLHSadalah rangkaian anal isis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk mernastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah danj'atau kebijakan, rencana dan/atau program.

BAB II

KEDUDUKAN Pasal 2

Pasal 5

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyeJenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pernerintah Provinsi di bidang lingkungan hidup dan bidang pertanahan. BABIV URAIANTUGASDANFUNGSI 8agian Kesatu Kepala Dinas Pasa14

2.Seksi Dokumentasi Pertanahan; dan
3.Seksi Perizinan Pertanahan.

h.Unit Pelaksana Teknis Dinas.
1. 1.Ke1ompokJabatan Fungsional.

(2)Bagan Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. , . penyuluhari, dan penghargaan;
1. t.pemberian rekomendasi izin lingkungan pada tingkat provinsi; pembinaan,pelatihan,s. pelaksanaan pendidikan,
2. h.pengembangan dan pelaksanaan kerja sarna dan kemitraan;
  1. 1.pengkoordinasian dan pelaksanaan pengendalian pencemaran danj atau kerusakan lingkungan hidup lintas kabupatenjkota; J. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap peJaksanaan kebijakan, peraturan daerah dan Peraturan BupatijWaJikota;
3. k.pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha danjatau kegiatan terhadap ketentuan perizinan Iingkungan dan perizinan pertanahan serta peraturan perundang-undangan di bidang PPLHdan pertanahan;
4. l.pengembangan dan penerapan instrumen tingkungan hidup;
5. m.pengkoordinasian dan fasilitasi kerja sarna dan penyeJesaian perselisihan antar kabupatenjkota serta penyelesaian sengketa Iingkungan hidup;
6. n.pelaksanaan pembinaan, bantuan teknis dan pengawasan kepada kabupatenjkota di bidang program dan kegiatan;
7. o.pelaksanaan stan dar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup dan pertanahan;
8. p.peJaksanaan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan PPLH dan pertanahan pada tingkat provinsi;
9. q.pengelolaan informasi Jingkungan hidup dan pertanahan tingkat provinsi;
10. r.pengembangan dan sosialisasi pemanfaatan teknologi ramah Iingkungan; .D. perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas kabupaten Zkota dalam provinsi; lintaskosong kabupatenjkota dalam provinsi; hh. penyelesaian masalah tanah kabupatenj kota dalam provinsi; ii. inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong !intas kabupatenjkota dalam provinsi; lintaslokasi kabupatenjkota dalam provinsi; ee. penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Provinsi; IT. penetapan subyek dan obyek tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absente lintas kabupaterr/kota dalam provinsi; gg. penetapan tanah ulayat yang lintasgarapan cc. penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum provinsi; dd. penyelesaian sengketa tanah provirrsi;
11. u.pelaksanaan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat provinsi;
12. v.pelaksanaan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran danj atau kerusakan lingkungan hidup tingkat provinsi;
13. w.pelaksanaan pengelolaan keanekaragaman hayati tingkat provinsi;
14. x.pemberian rekomendasi izm pengumpulan dan penimbunan Iimbah B3 tingkat provinsi;
15. y.pemberian rekomendasi izin pengangkutan limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) yang dilakukan lintas kabupatenjkota dalam wilayah provinsi;
16. z.penetapan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di tingkat provinsi; aa. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penanganan sampah di TPA/TPSTtingkat provinsi; bb. pemberian izin lokasi lintas kabupatenr'kcta dalam , , Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi :
17. a.pelaksanaan pembinaan administrasi yang meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, umum dan perlengkapan, kepegawaian, program dan keuangan;
18. b.pelaksanaan koordinasi teknis administratif pada semua unsur dan unit kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan;
19. c.pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan peJaporan serta informasi lingkungan dan pertanahan;

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administratif kepada semua unit kerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan dan melaksanakan urusan di bidang umum, kepegawaian, evaluasi, pelaporan, informasi lingkungan dan inforrnasi pertanahan serta penyusunan program dan melaksanakan administrasi keuangan.

11.pemberian rekomendasi pelepasan kawasan hutan, alih fungsi lahan, dan pinjarn pakai lahan. mm. pemberian pendelegasian kewenangan pengadaan tanah kepada BupatijWalikota; nn. pembentukan tim persiapan dan tim kajian pengadaan tanah;
00.pengkoordinasian, penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/ daerah; dan pp, pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. · ,

(1)Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas :
1. a.melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)dan Prioritas dan PlafonAnggaranSementara (PPAS);
2. b.melakukan koordinasi penyusunanan PPAS program dan kegiatan;
3. c.melakukan penyiapan bahan koordinasi perencanaan program/Jcegiatan dan anggaran pengelolaan lingku- ngan hidup pus at, provinsi dan kabupaten/kota;
4. d.melakukan koordinasi dan rnelaksanakan pembinaan, bantuan teknis, dan pengawasan kepada kabupateri/ kota di bidang program dan kegiatan pusat dan daerah;
5. e.melakukan penyiapan dokumen perencanaan meliputi Dokumen Rencana Strategis, lndikator Kinerja Utama dan Rencana KerjaTahunan;
6. f.memberi petunjuk, membimbing, membagi tugas dan menilai hasil kerja bawahan; dan
7. g.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 8

d.pelaksanaan koordinasi program dan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup dan pertanahan di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota;
e.perumusan dan penyusunan program kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan;
f.memberi petunjuk, membimbing, membagi tugas dan menilai hasil kerja bawahan;
g.pelaksanaan koordinasi pelaksanaan standar pelayanan minimal;
h.pengelolaan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negaraj'daerah: dan
i.pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. , · . perawatandanpemeliharaanc. melaksanakan kendaraan dinas;

(3)Subbagian Umum dan Kepegawaian,mempunyai tugas :
1. a.menyiapkan bahan dan melaksanakan administrasi ketatausahaan, perlengkapan kantor dan kerumah tanggaan;
2. b.rnelaksanakan pemeliharaan, perawatan, dan penataan lingkungan kantor;
(2)Subbagian Keuangan, mempunyai tugas :
1. a.menyusun Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) serta Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
2. b.melaksanakan penatausahaan keuangan meliputi penelitian kelengkapan SPP UP, SPP GU, SPP TU dan SPP LS yang diajukan ke Beridahara Pengeluaran;
3. c.melaksanakan pengelolaan gaji dan penghasilan lain pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. d.menyiapkan SPM dan menyiapkan laporan keuangan Dinas;
5. e.melakukan pengujian kebenaran, kelengkapan dan keabsahan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atau tanda bukti pengeluaran uang;
6. f.menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan atas transaksi keuangan, aset, hutang dan ekuitas dana;
7. g.menyampaikan laporan keuangan berupa realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Dinas kepada Gubernur melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD);
8. h.mernberi petunjuk, membimbing, membagi tugas dan menilai hasil kerja bawahan; dan I. meJaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. fungsional lingkungan hidup; J. menyiapkan pengusulan jabatan struktural dan fungsional dalam rangka promosi dan rotasi jabatan;
9. k.melakukan koordinasi pelaksanaan program peningkatan sumber daya manusia;
  1. 1.menyusun bahan evaluasi dan Iaporan kegiatan kepegawaian;
10. m.melaksanakan tugas kehumasan;
11. n.mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan penyajian data dan informasi melalui website dan media informasi lainnya;
12. o.memberi petunjuk, membimbing, membagi tugas dan menilai hasil kerja bawahan;
13. p.melakukan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;
14. q.melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU)dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit; (RPBU);dan
15. r.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. pejabatpenilaianadministrasi
16. d.menyiapkan dan melaksanakan pengurusan pengadaan, penyiropanan dan pendistribusian, inventarisasi dan penghapusan perlengkapan kantor;
17. e.menyiapkan dan melaksanakan pengelolaan dan pelayanan adrninistrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, Sasaran Kerja Pegawai, Daftar Urut Kepangkatan, kenaikan gaji berkala, cuti, rnutasi, pemberhentian dan persiapan pensiun Pegawai Negeri Sipil; L menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai termasuk kegiatan olah raga;
18. g.melaksanakan pengurusan kepegawaian meliputi pendidikan Zpelatihan struktural dan fungsional serta pemberian penghargaan;
19. h.menyiapkan administrasi penilaian kinerja dinas dan pegawai;
  1. 1.melaksanakan · , Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Tata Lingkungan, Pengkajian dan Peningkatan Kapasitas mempunyai fungsi :
20. a.perumusan bahan dan pengkoordinasian kebijakan di bidang tata lingkungan, pengkajian dan peningkatan kapasitas;
21. b.perumusan bahan kebijakan inventarisasi data dan inforrnasi surnber daya alam;
22. c.perumusan bahan kebijakan penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup (RPPLH);
23. d.perumusan bahan kebijakan, pengkoordinasian dan sinkronisasi pemuatan RPPLH di tingkat provinsi dan kabupateri/ kota;
24. e.perumusan bahan kebijakan pernantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
25. f.perumusan bahan kebijakan dan pengkajian untuk penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
26. g.perumusan bahan dan pengkoordinasian penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung daya tampung lingkungan hidup;
27. h.perumusan bahan kebijakan penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (POB dan PORB hijau, mekanisme insentif, disinsentif, pendanaan lingkungan hidup dan teknologi lingkungan serta baku mutu lingkungan); Pasall0 Bidang Tata Lingkungan, Pengkajian dan Peningkatan Kapasitas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan di bidang tata lingkungan, pengkajian dan peningkatan kapasitas.
  1. 1.perumusan bahan kebijakan sinkronisasi RPPLHNasional, pulau/kepulauan dan Ekoregion; J. perurnusan bahan kebijakan penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
28. k.perumusan bahan kebijakan penyusunan status lingkungan hidup provinsi dan kabupaten Zkota; I. perumusan bahan kebijakan penyusunan dan pengesahan KLHSprovinsi dan kabupaterr/kota;
29. m.perumusan bahan kebijakan fasilitasi pembinaan dan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
30. n.perumusan bahan kebijakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH dan KLHS;
31. o.perumusan dan pengkoordinasian pelaksanaan dan pengelolaan penyajian data dan informasi lingkungan hidup;
32. p.perumusan dan pengkoordinasian pengelolaan data, pelayanan informasi dan pengembangan sistem informasi;
33. q.perumusan dan pengkoordinasian laporan pelaksaanaan perlindungan dan pengeJolaan Iingkungan hidup;
34. r.perurnusan bahan dan pengkoordinasian penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup (AMDAL,UKL-UPL,lzin Lingkungan, Audit Lingkungan dan Analisis Resiko Lingkungan);
35. s.perumusan bahan dalam pelaksanaan penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup (AMDAL,UKL- UPLatau SPPL);
36. t.perumusan bahan kebijakan penyusunan Tim Kajian Dokumen Lingkungan Hidup (Komisi Penilai, Tim Pakar dan Konsultan);
37. u.perumusan bahan dan pengkoordinasian pengawasan, pembinaan dan evaluasi pelaksanaan dolrumen lingkungan serta perizinan lingkungan;
38. v.perumusan bahan rekomendasi kelayakan dan persetujuan dokumen lingkungan hidup serta izin lingkungan pada skala kewenangan Provinsi;
(1)Seksi Tata Lingkungan, mempunyai tugas :
1. a.melaksanakan kegiatan di bidang tata Iingkungan;
2. b.melaksanakan kegiatan inventarisasi data, informasi lingkungan hidup dan sumber daya alam;
3. c.melaksanakan kegiatan penyusunan dan pengesahan dokumen RPPLHdan KLHSprovinsi;
4. d.melaksanakan evaluasi penyusunan dokumen RPPLH dan KLHSkabupatenj'kota;
5. e.melaksanakan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RPPLH di tingkat pusat, provinsi dan kabupatenj'kota;
6. f.melaksanan kegiatan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH dan KLHS;
7. g.melaksanakan kegiatan penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; Pasalll
8. w.perumusan bahan dan pengkoordinasian pembinaan serta evaluasi pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria penilaian dokumen lingkungan hidup di tingkat kabupaten/ kota;
9. x.perumusan bahan rekomendasi pernberian/ pencabutan lisensi Kornisi Penilai AMDAL kabupaten /kota dan Konsultan Bidang Lingkungan;
10. y.pengembangan metode dan materi bimbingan teknis pendidikan dan pelatihan dan penyuluhan Jingkungan hidup;
11. z.perumusan dan pengkoordinasian pelaksanaan bimbingan teknis dan penyuluhan lingkungan hidup; aa. perumusan identifikasi kebutuhan bimbingan teknis dan penyuluhan serta penyiapan sarana dan prasarananya; bb. memberi petunjuk, membimbing, mernbagi tugas dan menilai hasil kerja bawahan; dan cc. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. ·'
(2)Seksi Pengkajian Lingkungan mempunyai tugas :
1. a.melaksanakan kegiatan koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup (AMOAL,UKL-UPL,Izin Lingkungan, Audit Lingkungan dan Analisis Resiko Lingkungan);
2. b.menyiapkan bahan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup (AMOAL,UKL-UPLatau SPPL) sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria;
3. c.melaksanakan kegiatan penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (Komisi Penilai, Tim Pakar, Tenaga Ahli dan Sekretariat Komisi);
4. d.melaksanakan penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup (AMOAL,UKL-UPLatau SPPL)skala kewenangan provinsi;
5. h.melaksanakan kegiatan penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (POB dan PORB hijau, mekanisme insentif, disinsentif, pendanaan lingkungan hidup dan teknologi lingkungan serta baku mutu lingkungan);
  1. 1.rnelaksanakan evaluasi baku mutu dan kriteria kerusakan lingkungan hidup; J. melaksanakan kegiatan penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
6. k.melaksanakan penyusunan dan evaluasi status lingkungan hidup provinsi dan kabupaten/kota;
  1. 1.melaksanakan analisis dan evaluasi laporan pelaksanaan dokumen lingkungan hidup serta dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
7. m.memberi petunjuk, mernbimbing, membagi tugas dan menilai hasil kerja bawahan; dan
8. n.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pirnpinan.
(3)Seksi Peningkatan Kapasitas dan Informasi Lingkungan, mempunyai tugas :
1. a.menyusun metode dan petunjuk bimbingan teknis dan penyuluhan serta sosialisasi lingkungan hidup di tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
2. b.menyusun materi/kurikulum bimbingan teknis dan penyuluhan lingkungan hidup di tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
3. c.me1aksanakan peningkatan kapasitas kelembagaan, pelatihan di bidang PPLH dan penyuluh lingkungan hidup;
4. d.melaksanakan pembinaan dan pengembangan kapasitas kelembagaan lingkungan hidup, laboratorium lingkungan dan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup;
5. e.menyiapkan rekomendasi kelayakan dan persetujuan dokumen Jingkungan hidup serta izin lingkungan pada skala kewenangan provinsi;
6. f.melaksanakan pembinaan dan evaluasi kesesuaian dokumen lingkungan hidup dan perizinan lingkungan hidup;
7. g.melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup di tingkat kabupaten/kota;
8. h.melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemberian/ pencabutan lisensi komisi penilai AMDAL kabupaten/kota dan konsultan bidang lingkungan;
  1. 1.melakukan analisis dan evaluasi terhadap dokumen Audit Lingkungan dan Analisis ResikoLingkungan; J. memberi petunjuk, membimbing, membagi tugas dan menilai hasil kerja bawahan; dan
9. k.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. , . < , Bidang Pengendalian Pencemaran, Pengelolaan Sampah, B3 dan Limbah B3 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan di bidang pengendalian pencemaran, pengelolaan sampah, B3 dan limbah B3.

Pasal 12

g.melaksanakan kerjasama sosialisasi, bimbingan teknis dan penyuluhan di bidang ling.kungan hidup dengan unit usaha, lernbaga jinstansi terkait;
h.menyusun kebutuhan sarana dan prasarana penunjang bimbingan teknis dan penyuluhan ling.kungan hidup;
1. 1.melaksanakan pembinaan pengembangan kapasitas teknologiyang ramah ling.kungan;
j.melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi teknis di bidang pengembangan sistem informasi lingkungan hidup; 1<. rnelaksanakan pengelolaan penyajian data dan penyusunan informasi lingkungan hidup; I. melaksanakan pelayanan informasi dan pengembangan sistem informasi lingkungan hidup;
m.memberi petunjuk, membimbing, membagi tugas dan menilai hasil kerja bawahan; dan
n.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. kebutuhan bimbingan lembagajmasyarakat di
e.melaksanakan identifikasi teknis dan penyuluhan bagi bidang PPLH;
f.melaksanakan dan menyelenggarakan bimbingan teknis peningkatan kapasitas instruktur di bidang PPLH dan penyuluh ling.kungan hidup; institusi dan non institusi;
e.perumusan tata cara penyusunan penentuan baku mutu sumber pencemar;
f.perurnusan pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan dini akan adanya pencemaran;
g.perumusan penyusunan operasional kebijakan teknis pembinaan terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber cemar institusi dan non institusi;
h.pengembangan saran a dan prasarana teknis pemantauan kualitas lingkungan (laboratorium lingkungan); J. perumusan bahan kebijakan teknis pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan dini akan adanya pencemaran; J. perumusan bahan kebijakan pengelolaan sampah di tingkat provinsi;
k.perumusan bahan kebijakan teknis penetapan target pengurangan dan penanganan sampah serta prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu; pencemaranpemulihanpencemaran, sasaran operasional kebljakan teknis pemantauan sumber pencernar,
d.perumusan pelaksanaan penanggulangan Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Pengendalian Pencemaran, PengeJolaan Sarnpah, 83 dan Limbah 83 mempunyai fungsi :
a.perumusan sasaran operasional kebijakan teknis pelaksanaan pernantauan kualitas air, 83 dan limbah 83 lintas kabupatenj'kota, kualitas udara, tanah, pesisir dan laut;
b.perumusan tata cara penyusunan penetapan baku mutu lingkungan;
c.perumusan penyiapan sarana prasarana pemantauan lingkungan (Iaboratorium lingkungan);

Pasal 13

perizinan bagi pengumpulan limbah 83 skala provinsi;

p.perumusan bahan kebijakan teknis proses pelaksanaan perizinan pengangkutan limbah 83 rnenggunakan alat angkut roda 3 (tiga)yang dilakukan lintas kabupaterr/kota dalam wilayah provinsi;
q.perumusan bahan kebijakan teknis proses pelaksanaan perizinan penimbunan limbah 83 yang dilakukan lintas kabupaterr/kota dalam wilayah provinsi;
r.perumusan bahan kebijakan teknis pelaksanaan pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan 83 dan limbah 83;
s.perumusan bahan kebijakan teknis pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana pengolahan sampah dan limbah 83;
t.perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pembangunan TPA/TPST;
u.perumusan bahan kebijakan teknis penetapan Stasiun Peralihan Antara dan alat angkut untuk pengangkutan dan pengolahan sampah lintas kabupaten Zkota dalam wilayah provinsi;
v.perumusan bahan kebijakan teknis pengembangan teknologi pengelolaansarnpah dan limbah 83;
n.perumusan bahan kebijakan teknis perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah 83 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan peocabutan);
o.perumusan bahan kebijakan teknis proses pelaksanaan
1. 1.perumusan bahan kebijakan teknis pelaksanaan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST;
m.perumusan bahan kebijakan teknis pelaksanaan pengangkutan pengolahan dan pemrosesan akhir bila terjadi kondisi khusus (bencana alam/rion alarn atau perselisihan pengelolaan sampah antar kabupaten/kota);

(1)Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan, mempunyai tugas:
1. a.menyusun bahan perumusan tata cara penentuan baku mutu sumber pencemar;
2. b.menyusun bahan perumusan pengembangan sistem informasi kondisi, potensi darnpak dan pemberian peringatan dini akan adanya pencemaran lingkungan kepada masyarakat;
3. c.menyusun bahan perumusan operasional kebijakan teknis pembinaan terhadap sumber pencernar institusi dan non institusi;
4. d.menyusun bahan perumusan operasional kebijakan teknis terhadap tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
5. e.melaksanakan pemantauan kualitas air lintas kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;
6. f.melaksanakan pemantauan kualitas udara, tanah pesisir dan laut;
7. g.melaksanakan pembinaan dan pemantauan terhadap potensi sumber pencemar institusi dan non institusi;
8. h.melaksanakan penyusunan penetapan baku mutu lingkungan;
  1. 1.melaksanakan penanggulangan pencemaran sumber pencemar institusi dan non institusi; J. memberi petunjuk, membimbing, membagi tugas dan menilai hasil kerja bawahan; dan
9. k.melaksanakan tugas kedina.san lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 14

w.perumusan bahan kebijakan teknis pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah dan lirnbah 83;
x.memberi petunjuk, membimbing, membagi tugas dan menilai hasil kerja bawahan; dan
y.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. · . roda 3 (tiga) yang dilakukan lintas kabupaterr/kota dalam wilayah provinsi;
j.melakukan pelaksanaan proses perizinan penimbunan limbah 83 Iintas kabupaten/kota dalam wilayahprovinsi; perizinanh. melakukan pelaksanaan proses pengumpulan limbah 83 skala provinsi;
1. 1.melakukan pelaksanaan proses perizinan pengangkutan limbah 83 menggunakan alat angkut akhir sampah bila terjadi kondisi khusus (bencana alam/rion alam atau perselisihan pengelolaan sampah antar kabupaten/kota);
d.menyusun bahan perumusan kebijakan teknis kerjasarna pengelolaan sampah lintas kabupatcn/kota;
e.menyusun bahan perumusan kebijakan teknis rancangan target pengurangan dan penanganan sampah serta prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
f.menyusun bahan perumusan kebijakan teknis perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah 83 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan] ;
g.melakukan pemantauan dan pembinaan pelaksanaan pengelolaan persampahan tingkat provinsi; pendauran ulang, akhir) sampah di penggunaan ulang, dan pemrosesan pemilahan, pengolahan, TPA/TPST;
c.menyusun bahan perumusan kebijakan teknis koordinasi pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan

(2)Seksi Pengelolaan Sampah, 83 dan Limbah 83, mempunyai tugas :
1. a.menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan persampahan, 83 dan limbah 83 tingkat provinsi;
2. b.menyusun bahan perumusan kebijakan teknis koordinasi pelaksanaan pengelolaan (pengumpulan, • pengoperasian sarana dan prasarana pengelolaan sampah dan limbah 83; pemeliharaandanpengawasan1. melakukan rancangan pengembangan Stasiun Peralihan Antara dan alat angkut untuk pengangkutan dan pengolahan sampah lintas kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;
3. d.menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan teknologi pengolahan sampah dan limbah B3;
4. e.menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan investasi pengelolaan sampah dan limbah 83;
5. f.merancang Stasiun Peralihan Antara dan alat angkut untuk pengangkutan dan pengolahan sampah lintas kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;
6. g.merancang teknologi pengelolaan sampah dan limbah 83;
7. h.merancang pengembangan investasi pengelolaan sampah dan limbah B3; limbah B3;
8. b.menyusun bahan perumusan kebijakan teknis rancangan pengernbangan dan pembangunan TPA/TPST;
9. c.menyusun bahan perumusan kebijakan teknis
(3)Seksi Pengembangan Fasilitas Teknis, mempunyai tugas :
1. a.menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan sarana dan prasarana pemantauan Jingkungan (laboratorium), pengolahan sampah dan
2. k.melakukan pembinaan, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan (pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan) 83 dan limbah 83;
3. l.memberi petunjuk, membimbing, membagi tugas dan menilai hasil kerja bawahan; dan
4. m.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. · .
5. f.perumusan perencanaan konservasi keanekaragaman hayati; alarn; yang meliputi perlindungan, pengawetan, pemanfaatan sumber secara lestari dan pencadangan sumber daya kerusakanrestorasi)rehabilitasi danremediasi, lingkungan;
6. e.perumusan bahan kebijakan konservasi sumber daya alam (pembersihan,d. perumusan pelaksanaan pemulihan
7. a.perumusan penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
8. b.perumusan pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
9. c.perumusan pelaksanaan penanggulangan (pemberian infonnasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan; Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup mernpunyai fungsi :

Pasal 16

Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan di bidang pengendalian kerusakan dan pemeliharaan lingkungan hidup. PemeliharaandanKerusakanPengendalianBidang

k.melaksariakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. , ., , ngan;

(1)Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan, mempunyai tugas:
1. a.melaksanakan penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
2. b.melaksanakan pemantauan kerusakan Lingkungan;
3. c.melaksanakan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingku- Pasal 17 menilai hasil kerja bawahan; dan
4. r.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. terkait ozon;
5. p.perumusan bahan informasi lingkungan pemanasan global dan perubahan iklirn;
6. q.memberi petunjuk, membimbing, mernbagi tugas dan penyusunan profil emisi GRK;
7. m.perumusan pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi teknis pengendalian perubahan iklim dan pengendalian sumber- sumber emisi gas rumah kaea;
8. n.perumusan pelaksanaan identifikasi dan analisis kerentanan dampak perubahan iklim;
9. o.perumusan pclaksanaan pengendalian bahan perusak GRK daninventarisasipelaksanaanL perumusan
10. g.perumusan penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
11. h.perumusan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
  1. 1.perumusan penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; J. perumusan pengembangan sistem informasi dan pengelolaan data base keanekaragaman hayati;
12. k.perumusan pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; sumber-surnber emisi gas rumah kaca; dan fasilitasi teknis ikJim dan pengendalian pernbinaan perubahan
13. c.melaksanakan pengendalian
(3)Seksi Perubahan Iklim, roempunyai tugas :
1. a.menyiapkan bahan perumusan kebijakan serta melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
2. b.menyiapkan bahan dan rnelaksanakan inventarisasi GRKserta pcnyusunan profil emisi GRK; pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
3. d.melaksanakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
4. e.melaksanakan penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
5. f.melaksanakan pengembangan sis tern informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;
6. g.memberi petunjuk, rnembirnbing, membagi tugas dan rneniJai hasil kerja bawahan; dan
7. h.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pirnpinan. konservasib. melaksanakan perencanaan keanekaragaman hayati;
8. c.melaksanakan penetapan kebijakan dan peiaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan dan
(2)Seksi Pemeliharaan, Pengendalian Sumber Daya Alam dan Keanekaragaman Hayati, mempunyai tugas :
1. a.meiaksanakan perlindungan, pengawetan, pernan- faatan secara iestari dan pencadangan surnber daya alam;
2. d.melaksanakan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
3. e.memberi petunjuk, rnembimbing, mernbagi tugas dan meniiai hasil kerja bawahan; dan
4. f.meiaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Penegakan Hukum, Perundang-Undangan dan Peran Serta Masyarakat mempunyai fungsi :
5. a.perumusan bahan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
6. b.pelaksanaan fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin PPLH;
7. c.pelaksanaan penelaahan dan verifikasiatas pengaduan;
8. d.perumusan bahan rekornendasi tindaklanjut hasil verifikasipengaduan;
9. e.pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
10. f.pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;

Pasal 19

Bidang Penegakan Hukurn, Perundang-Undangan dan Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan di bidang penegakan hukum, perundang-undangan dan peran serta masyarakat.

d.menyiapkan bahan dan melaksanakan analisis kerentanan dampak perubahan iklim;
e.menyiapkan bahan kebijakan dan melaksanakan pengendalian terhadap bahan perusak ozon;
f.menyiapkan bahan informasi lingkungan terkait pemanasan global dan perubahan iklim;
g.memberi petunjuk, membimbing, membagi tugas dan menilai hasil kerja bawahan; dan
h.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. pertanahan;
r.inventarisasi dan sosialisasi produk hukum di bidang PPLHdan pertanahan di pusat dan daerah;
s.pemrosesan, penerbitan dan rekomendasi produk aturan dan kebijakan hukum di bidang PPLH dan pertanahan yang ditetapkan;
t.perumusan bahan kebijakan pengakuan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHAterkait dengan PPLH;
u.peiaksanaan identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan rnasyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan iokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHAterkait dengan PPLH; peraturan hidup dan pembinaanq.
g.pelaksanaan sosialisasi tata cara pengaduan;
h.pengembangan sistem informasi penerirnaan pengaduan masyarakat atas us aha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan ijin PPLH;
i.perumusan bahan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin PPLH; J. peiaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin PPLH;
k.peiaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaiuasi penerima izin lingkungan dan izin PPLH;
1. 1.peiaksanaan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
m.pelaksanaan pembentukan tim koordinasi dan monitoring koordinasi penegakan hukum Iingkungan;
n.pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran di bidang PPLH;
o.pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran di bidang lingkungan hidup dan pertanahan;
p.pelaksanann penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu; menyiapkan bahan dan melaksanakan kesadaran hukum dan penyuluhan perundang-undangan di bidang lingkungan masyarakat hukum adat;
y.penyusunan data dan inlormasi prom MHA, kearifan lokal pengetahuan tradisional terkait PPLH;
z.pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA,kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH; aa. mengembangkan dan melaksanakan kerjasama dan kernitraan dalam bidang PPLH; bb. merancang dan mengusulkan jenis penghargaan lingkungan hidup bagi masyarakat/Jembaga yang peduli di bidang Lingkungan Hidup; cc. menyusun bahan kebijakan dan persyaratan teknis tentang tata cara pemberian penghargaan lingkungan hidup; dd. melakukan evaluasi dan penilaian serta pemberian penghargaan bagi lembagaj masyarakat yang peduli di bidang PPLH; ee. pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH; ff. pelaksanaan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH; gg. pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana, dan peningkatan kerjasarna MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH; hh. menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis bidang sengketa pertanahan; pengakuanpanitiapembentukanx. pelaksanaan
v.pelaksanaan penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHAterkait dengan PPLH;
w.pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA terkait PPLH;

(1)Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan, mempunyai tugas :
1. a.menyusun bahan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
2. b.pemproses penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin PPLH;
3. c.pemproses penelaahan dan verifikasiatas pengaduan;
4. d.penyusun bahan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasipengaduan;
5. e.pelaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
6. f.penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;

Pasal 20

n, merencanakan kegiatan dan anggaran urusan bidang fasilitasi sengketa pertanahan; jj. memberi petunjuk pembentukan Tim Fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan; kk. memberi petunjuk penanganan sengketa pertanahan dan inventarisasi data-data kasus pertanahan di kabupaterr/kota; II. memberi petunjuk penyelesaian sengketa tanah garapan, tanah kosong, pemanfaatan tanah kosong, perencanaan penggunaan tanah yang harnparannya lintas kabupaterr/ kota; mm. membimbing fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan yang diserahkan penyelesaiannya kepada Pemerintah Provinsi; nn. membimbing fasilitasi penyelesaian sengketa tanah milik Pemerintah Provinsi;

00.memberi petunjuk, membimbing, membagi tugas dan menilai hasil kerja bawahan; dan pp. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. '.

(2)Seksi Fasilitasi Sengketa Pertanahan, rnernpunyai tugas :
1. a.menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis bidang sengketa pertanahan;
2. b.merencanakan kegiatan dan anggaran urusan bidang fasilitasi sengketa pertanahan;
3. c.memberi petunjuk, mernbimbing, rnembagi tugas dan menilai hasil kerja bawahan;
4. d.memberi petunjuk pembentukan tim fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan; penanganan hukum pidana secara terpadu;
5. q.memberi petunjuk, membimbing, membagi tugas dan menilai hasil kerja bawahan; dan
6. r.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
7. n.melaksanakan penegakan hukum atas pelanggaran PPLH;
8. o.melaksanakan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
9. p.melaksanakan penanganan barang bukti dan
10. g.pelaksanakan sosialisasi tata cara pengaduan;
11. h.perancang pengembangan sistern informasi penerunaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin PPLH;
12. i.penyusun bahan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memilikiizin lingkungan dan izin PPLH; J. pelaksanakan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin PPLH;
13. k.pelaksanakan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin PPLH; I. pelaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
14. m.menyusun tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum; ',
(3)Seksi Perundang-Undangan dan Peran Serta Masyarakat, mempunyai tugas :
1. a.menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan kesadaran hukum dan penyuluhan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan pertanahan;
2. b.menginventarisasi dan sosialisasi produk hukum di bidang PPLHdan pertanahan di pusat dan daerah;
3. e.memberi petunjuk penanganan sengketa pertanahan eli kabupaten/kota;
4. f.memberi petunjuk invetarisieasi data-data kasus pertanahan di kabupaten/kota;
5. g.memberi petunjuk penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;
6. h.memberi petunjuk penyelesaian sengketa tanah garapan lintas kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;
  1. 1.memberi petunjuk penyelesaian masalah tanah kosong lintas kabupaten Zkotadalam wilayah provinsi; J. memberi petunjuk pemanfaatan tanah kosong lintas kabupaterr/kota dalam wilayah provinsi:
7. k.memberi petunjuk perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas kabupaten/Jcota dalam wilayah provinsi;
  1. 1.membimbing fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan yang diserahkan penyelesaiannya kepada Pemerintah Provinsi;
8. m.membimbing fasilitasi penyelesaian sengketa tanah milik Pemerintah Provinsi;
9. n.membuat dan menyusun laporan kegiatan di bidang sengketa pertanahan; dan
10. o.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang eliberikan oleh pimpinan. Bidang Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan di bidang pertanahan.
11. c.pemrosesan penerbitan dan rekomendasi produk aturan dan kebijakan hukum di PPLHdan pertanahan yang ditetapkan;
12. d.menyusun bahan kebijakan kearifan lokal, hukum adat atau pengetahuan tradisional dan hak-hak MHA terkait dengan PPLH;
13. e.melaksanakan identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan hukum adat, pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal terkait dengan PPLH;
14. f.pemrosesan penetapan keberadaan tanah ulayat yang merupakan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional hak MHAterkait dengan PPLH;
15. g.melaksanakan komunikasi dialogis PPLHdengan MHA;
16. h.menyusun dan mengusulkan tim teknis dalam upaya pengakuan masyarakat hukum adat;
  1. 1.menyusun data dan inventarisasi profil MHA dalam upaya pelaksanaan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dalam pelaksanaan PPLH; J. memfasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA dalam pelaksanaan PPLH;
17. k.merancang dan mengusulkan jenis penghargaan lingkungan hidup bagi masyarakat/Iembaga yang peduli di bidang Lingkungan Hidup;
  1. 1.menyusun bahan kebijakan dan persyaratan teknis tentang tata cara pemberian penghargaan lingkungan hidup;
18. m.melakukan evaluasi dan penilaian serta pernberian penghargaan bagi lembaga./masyarakat yang peduli di bidang PPLH;
19. n.rnernberi petunjuk, rnembimbing, rnernbagi tugas dan menilai hasil kerja bawahan; dan
20. o.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pirnpinan.
(1)Seksi Pengadaan Tanah, mempunyai tugas :
1. a.menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis bidang fasilitasi dan pengadaan tanah;
2. b.merencanakan kegiatan dan anggaran urusan pelaksanaan fasilitasi dan pengadaan tanah;
3. c.memberi petunjuk, membimbing, mernbagi tugas dan menilai hasil kerja bawahan;
4. d.merencanakan kegiatan fasilitasi dan pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
5. e.memberikan petunjuk persiapan dan fasiJitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum provinsi;

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Pertanahan mempunyai fungsi ;

a.perumusan bahan kebijakan penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah di bidang pengadaan tanah, dokumentasi pertanahan dan perizinan;
b.perumusan kebijakan di bidang pengadaan tanah, doJrumentasi pertanahan dan perizinan;
c.pengaturan kebijakan dan koordinasi di bidang pengadaan tanah, dokumentasi pertanahan dan perizinan;
d.perencanaan pernbinaan umum di bidang pengadaan tanah, dokumentasi pertanahan dan perizinan;
e.perencanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengadaan tanah, dokumentasi pertanahan dan perizinan;
f.pengevaluaslarr/pelaporan hasil pemantauan dan pelaporan di bidang pengadaan tanah, dokumentasi pertanahan dan perizinan;
g.pemberian petunjuk, membimbing, membagi tugas dan menilai hasil kerja bawahan; dan
h.pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan No. 80 Tahun 2016

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KEDUDUKAN Pasal 2

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 16

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 23

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KEDUDUKAN Pasal 2

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 16

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 23

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016