DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan No. 81 Tahun 2016

Nomor: 81
Tahun: 2016
Ditetapkan: 16 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok dalam Peraturan ini adalah:Ketentuan Umum,Kedudukan,Susunan Organisasi,Uraian Tugas dan Fungsi,Unit pelaksana teknis dinas,kelompok jabatan fungsional,Kepegawaian,ketentuan penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur ten tang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan; GUBERNURSUMATERASELATAN, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA • Mengingat Menimbang SUSUNANORGANISASJ, URAlANTUGAS DANFUNGSI DINASKEBUDAYAANDANPARIWISATAPROVINSISUMATERASELATAN TENTANG NOMOR 11 TAHUN2016 PERATURANGUBERNURSUMATERASELATAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

PERATURANGUBERNURTENTANGSUSUNANORGANISASI, URAlAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KEBUDAYAANDAN PARIWISATAPROVINSISUMATERASELATAN. MEMUTUSKAN:

4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7.Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pernbentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14); Menetapkan•
3.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
4.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan.
5.Kepala Dinas adalah KepaJa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan,
6.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas di bawah dan bertanggung jawab kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
7.Destinasi adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan rnelengkapi terwujudnya kepariwisataan,
8.Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan, pernerintah, pemerintah daerah dan pengusaha.
9.Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, kemudahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau kunjungan wisatawan. 10.Wisatawan adaJah orang yang melakukan kegiatan wisata. 11.Aksesibilitas adalah salah satu unsur utama dalam produk karena mendorong pasar potensial menjadi pasar nyata. Aksesibilitas mencakup transportasi masuk ke negara, inter dan intra region (daerah) serta di dalam kawasan dan kemudahan memperoleh informasi tentang destinasi. 12.Amenitas adalah fasilitas yang dimiliki suatu tempat tujuan wisata atau destinasi seperti hotel, restoran, bar, sarana olahraga dan lainnya yang disediakan bagi wisatawan. merupakan bagian dari zona kreatif. 17.Tanda Oaftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TOUP adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum dalam daftar usaha pariwisata. 18.Nilai Budaya adalah nilai yang disepakati dan tertanam dalam suatu masyarakat, lingkup organisasi, lingkungan masyarakat yang mengakar pada suatu kebiasaan, kepercayaan, simbol-simbol dengan karakteristik tertentu yang dapat dibedakan satu dan lainnya sebagai acuan prilaku dan tanggapan atas apa yang akan terjadi atau sedang terjadi. 19.Film adalah karya cipta seni dan budaya yang merupakan media komunikasi massa pandang-dengar yang dibuat berdasarkan asas sinematografi dengan direkam pada pita seluloid, pita video, piringan video darr/atau bahan hasil penemuan teknologi Jainnya dalam segala bentuk, jenis dan ukuran melalui proses kimiawi, proses elektronika, atau proses lainnya, dengan atau tanpa suara yang dapat dipertunjukkan dan/ atau ditayangkan dengan sistem mekanik, elektroriik darr/atau lainnya. bisnis, masyarakat dan kornunitas berproduksi, melakukan kegiatan kreatif, pemerintah, untuk berekspresi, ekonomi. 16.Ruang Kreatifadalah wadah aktivitas kreatif manusia yang dapat dihubungkan dengan lingkup kawasan yang 13.Analisa Pasar adalah adalah suatu penyelenggaraan untuk mempelajari berbagai masalah pasar menyangkut lokasi pasar, luasnya pasar, sifatnya pasar dan karakteristik pasar di bidang pariwisata. 14.Ekonomi Kreatif adalah kegiatan ekonomi dimana penopang utamanya adalah inforrnasi, kreativititas dan ide dari sumber daya manusia. 15.Zona Kreatif adalah wilayah yang memiliki batas-batas geografis tertentu yang memberikan ruang bagi pelaku
3.Seksi Usaha Kepariwisataan.

(1)Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari :
1. a.Kepala Dinas.
2. b.Sekretariat, membawahi :
  1. 1.Subbagian Pereneanaan, Evaluasi danPelaporan;
  2. 2.Subbagian Keuangan; dan
  3. 3.Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. e.Bidang Destinasi, membawahi:
  1. 1.Seksi Daya Tarik Wisata;
  2. 2.Seksi Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Kreatif; dan
(1)Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang kebudayaan dan pariwisata.
(2)Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

20.eagar Budaya adalah warisan budaya yang bersifat kebendaan, berupa benda eagar budaya, bangunan eagar budaya, struktur eagar budaya, dan kawasan eagar budaya baik di darat danl atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, darr/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
21.Naskah Kuno adalah karangan atau dokumen tertulis yang telah berusia minimal 50 tahun dan menjadi objek penelitian filologi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

a.penyusunan dan penetapan kebijakan di bidang pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata, pengembangan industri dan ekonomi kreatif, pengembangan budaya dan pengkajian budaya;

BAB II

KEDUDUKAN Pasal 2

Pasal 5

Kepala Dinas rnempunyai tugas membantu Gubernur menyelenggarakan urusan pernerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang kebudayaan dan bidang pariwisata. BABrY URAIANTUGASDANFUNGSI

d.Bidang Pengembangan Pemasaran, membawahi :
1. 1.Seksi Pemasaran Luar Negeri;
2. 2.Seksi Pemasaran Dalam Negeri;dan
3. 3.Seksi Analisa Pasar.
e.Bidang Kebudayaan, membawahi:
1. 1.Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan;
2. 2.Seksi Nilai Budaya dan Bahasa Daerah; dan
3. 3.Seksi Atraksi Budaya dan Film.
f.Bidang Dokumentasi dan Publikasi Budaya, membawahi:
1. 1.Seksi Pengelolaan Data Budaya;
2. 2.Seksi Pengkajian dan Kerjasarna Budaya; dan
3. 3.Seksi Publikasi Budaya.
g.Unit Pelaksana Teknis Dinas.
h.KelompokJabatan Fungsional.

(2)Bagan Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi :
1. a.pelaksanaan koordinasi bidang tugas perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian, serta koordinasi pelaksanaan tugas pembinaan dan pemberian dukungan adrninistrasi kepada seluruh unit organisasi.

b.pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan infrastruktur dan destinasi pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif, pengembangan budaya dan pengkajian budaya;
c.pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan perintisan daya tarik wisata dalam rangka pertumbuhan destinasi pariwisata nasional dan pengembangan daerah serta peningkatan kualitas dan daya saing pariwisata;
d.pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia dan supervisi atas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata rnancanegara, pengembangan pemasaran pariwisata nusantara serta pengernbangan kebudayaan;
e.pembinaan dan pemberian dukungan adrninistrasi di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
f.pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/ daerah;
g.pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; dan
h.pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. pariwisata;
c.menyiapkan bahan penyusunan naskah Rencana Kerja AnggaranSatuan KerjaPerangkat Daerah (RKA-SKPD);
d.menyiapkan, merekapitulasi evaluasi dan pelaporan program kerja triwulan, semester dan tahunan bidang pembangunan kebudayaan dan pariwisata;
e.melakukan evaluasi pelaksanaan program kerja tahunan;
f.melakukan koordinasi keterpaduan program dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten/Kota;
g.melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi; tahunanprogramdanrencanaa. menyiapkan Sekretariat;
b.menyiapkan rencana dan program kerja anggaran tahunan dalam bidang pembangunan kebudayaan dan

(1)Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas :

Pasal 8

b.pelaksanaan perencanaan dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
c.pelaksanaan evaluasi hasil program tahun sebelumnya dan tahun berjalan serta keuangan;
d.pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, komunikasi publik, arsip dan dokumen;
e.pelaksanaan pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana;
f.pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
g.pengelolaan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/ daerah; dan
h.pelaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(3)Subbagian Umum dan Kepegawaian, mernpunyai tugas :
1. a.menyiapkan administrasi dan tata usaha kepegawaian;
2. b.mengelola perkembangan peraturan perundang-· undangan di bidang kepegawaian;
3. c.menyiapkan pegawai untuk mengikuti peningkatan keterampilan melalui penataranj pelatihan;
4. d.melakukan urusan surat menyurat dan kearsipan;
5. e.melakukan pengelolaan perpustakaan dinas;
6. f.mengerjakan urusan rumah tangga dinas meliputi pengaturan pemakaian telepon, listrik, air dan sarana Jainnya;
7. g.rnengerjakan pengadaan peralatan dan periengkapan kantor;
8. h.melakukan pengelolaan peralatan dan perlengkapan kantor; I. melakukan pengelolaan gedung kantor dan rumah dinas;
9. j.melakukan pengelolaan barang inventaris kantor; keuangan;
10. c.menyusun laporan keuangan;
11. d.menyusun rencana anggaran belanja rutin dan pengelolaannya;
12. e.mengurus penggajian pegawai dinas;
13. f.memberikan saran serta pertimbangan pengelolaan keuangan kepada Sekretaris;
14. g.menyusun usulan revisi anggaran;
15. h.melakukan verifikasi pertanggungjawaban keuangan; dan I. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. administrasipertanggungjawaban
(2)Subbagian Keuangan, mempunyai tugas :
1. a.menyiapkan dan menyelenggarakan tata usaha keuangan;
2. b.melakukan
3. h.melakukan monitoring kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; dan I. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Destinasi mempunyai fungsi :
4. a.perencanaan dan perumusan kebijakan di bidang destinasi wisata budaya, alam dan buatan, industri pariwisata dan tata kelola destinasi, potensi dan kelembagaan;
5. b.perencanaan penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi, pelaporan dan analiais kegiatan di bidang infrastruktur dan destinasi wisata budaya, alam, buatan, tata kelola destinasi, industri pariwisata, potensi dan ke1embagaan;
6. c.penyusunan laporan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP); Pasa110 Bidang Destinasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang destinasi, kelembagaan serta industri kepariwisataan.
7. k.mengatur pelaksanaan keamanan, kebersihan, ketertiban dan keindahan di lingkungan dinas; L mengatur kegiatan penerimaan tamu dan kegiatan keprotokolan di Iingkungan dinas;
8. m.menyusun dan menyampaikan laporan barang inventaris dan barang pakai habis setiap semester dan tahunan; dan
9. n.melakukan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negaraj daerah; 0, melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU)dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);dan
10. p.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. -10-" petualangan serta kawasan wisata;
11. d.mengevaluasi infrastruktur pendukung yang terkait daya tarik wisata, aksesibilitas dan amenitas;
12. e.menyusun bahan statistik kebudayaan dan pariwisata Sumatera Selatan;
13. f.menyiapkan bahan pendataan potensi dan peluang usaha pariwisata; wisata bahari, wisata ekologi dan aksesibilitasamenitas,destinasi,perancangan mencakup
(1)Seksi DayaTarik Wisata, mempunyai tugas :
1. a.menyiapkan bahan perumusan daya tarik wisata alam, budaya dan buatan;
2. b.menyusun rencana dan program, monitoring,evaluasi, pelaporan dan analisis kegiatan daya tarik wisata alam, budaya dan buatan;
3. c.melaksanakan kebijakan dan sinkronisasi bidang

Pasal 11

d.pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur dan destinasi wisata budaya, alam, dan buatan, tata kelola destinasi, potensi dan kelembagaan;
e.pengevaluasian kebijakan di bidang pembangunan dan perintisan daya tarik wisata dalam rangka pertumbuhan destinasi pariwisata nasional dan daerah serta peningkatan kualitas dan daya saing pariwisata;
f.peJaksanaan administrasi bidang Destinasi Pariwisata;
g.pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang destinasi wisata budaya, alam, buatan dan tata kelola destinasi, industri pariwisata dan kelembagaan;
h.pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang pariwisata;
i.pengevaluasian dan pelaporan di bidang infrastruktur dan destinasi wisata budaya, alam, buatan dan tata kelola destinasi, industri dan kelembagaan;dan J. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. · .

(3)Seksi Usaha Kepariwisataan, mernpunyai tugas :
1. a.menyiapkan bahan perumusan kebijakan industri pariwisata di bidang kemitraan usaha pariwisata, standar usaha pariwisata, sertifikasi usaha pariwisata dan investasi usaha pariwisata;
(2)Seksi Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Kreatif, mempunyai tugas :
1. a.menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan perancangan bidang kelembagaan baik kepariwisataan, aparatur serta bidang ekonomi kreatif;
2. b.menyiapkan bahan pengembangan potensi ekonomi kreatif, zona kreatif dan ruang kreatif;
3. c.menyiapkan bahan pembinaan produk kreatif dan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI);
4. d.menyusun kebijakan dan sinkronisasi bidang kelembagaan kepariwisataan, aparatur serta bidang ekonomi kreatif;
5. e.menyusun kriteria serta pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kelernbagaan kepariwisataan, aparatur serta bidang ekonomi kreatif;
6. f.meJaksanakan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang ekonomi pengembangan industri dan ekonomi kreatif berbasis seni, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengembangan sumber daya manusia bidang pariwisata;
7. g.melaporkan pelaksanaan tugas bidang kelembagaan kepariwisataan, aparatur serta bidang ekonomi kreatif; dan
8. h.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
9. g.melaksanakan inventarisasi daya tarik wisata alam, budaya dan buatan;
10. h.menyiapkan bahan promosi peluang investasi kepariwisataan;
  1. 1.memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan; dan J, melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. , '. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Pengembangan Pemasaran, mempunyai fungsi:
11. a.perencanaan perumusan kebijakan dan strategi pemasaran pariwisata baik luar negeri, dalam negeri serta sarana promosi dan informasipariwisata;

Pasal 13

Bidang Pengernbangan Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pemasaran pariwisata baik luar negeri, dalam negeri serta sarana prornosi dan inforrnasipariwisata.

Pasal 12

pariwisata, standar usaha pariwisata, sertifikasi usaha pariwisata dan investasi usaha pariwisata;

e.melaksanakan bimbingan teknis industri pariwisata di bidang kemitraan usaha pariwisata, standar usaha pariwisata, sertifikasi usaha pariwisata dan investasi usaha pariwisata;
f.melaporkan dan mengevaluasi industri pariwisata di bidang kemitraan usaha pariwisata, standar usa.ha pariwisata, sertifikasi usaha pariwisata dan investasi usaha pariwisata;
g.menyiapkan bahan penyusunan inventarisasi data usaha pariwisata;
h.menyusun bahan sosialisasi peraturan perundang- undangan bidang pariwisata; dan
1. 1.rnelaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. sinkronisasi kebijakan bidang kemitraan usaha dan di
d.mengkoordinasikan industri pariwisata
b.menyusun rencana dan program, monitoring, evaluasi, pelaporan dan analisis kegiatan bidang kemitraan us aha pariwisata, standar usaha pariwisata, sertifikasi usaha pariwisata dan investasi usaha pariwisata;
c.menyusun laporan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP); · .,

(1)Seksi Pemasaran Luar Negeri,mempunyai tugas :
1. a.menyiapkan bahan perumusan kebijakan seksi pemasaran pariwisata luar negeri berdasarkan area serta peningkatan kerjasama pemasaran;
2. b.menyiapkan bahan dalam rangka pemasaran pariwisata luar negeri;
3. c.menyusun rencana dan program, monitoring, evaluasi, pelaporan dan analisis kegiatan;
4. d.melaksanakan promosi pariwisata luar negeri dalam bentuk pameran;
5. e.melaksanakan segmentasi pasar wisatawan manca negara; [. mengkoordinasikan dan sinkronisasi kebijakan seksi pemasaran pariwisata luar negeri; dan
6. g.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 14

b.penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi, pelaporan dan analisis kegiatan di bidang pemasaran pariwisata;
c.pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemasaran pariwisata baik luar negeri, dalam negeri serta sarana promosi dan informasi pariwisata;
d.pengkoordinasian supervisi di bidang pemasaran pariwisata baik luar negeri, dalam negen, serta sarana promosi dan informasi pariwisata;
e.pengevaluasian dan pelaporan di bidang pemasaran baik luar negeri, dalam negeri serta sarana promosi dan informasipariwisata;
f.penyiapan administrasi bidang pengembangan pemasaran pariwisata baik luar negeri, dalarn negeri serta sarana promosi dan informasi pariwisata; dan
g.pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(3)Seksi Analisa Pasar, mempunyai tugas :
1. a.menyiapkan bahan perumusan kebijakan analisa data pasar, profil pasar dan target pasar;
2. b.menyusun rencana, program, monitoring, evaluasi dan pelaporan analisa pasar, profil pasar dan target pasar di Provinsi;
3. c.mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dalam analisa pasar daya tarik wisata, profil pasar, target pasar dan pemantauan serta evaluasi pemasaran pariwisata Sumatera Selatan;
4. d.mengumpulkan dan mengolah data kunjungan wisatawan luar dan dalam negeri;
5. e.menyiapkan bahan dan melaksanakan analisa pasar wisata luar dan dalam negeri;
6. f.mengelola website Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
7. g.menyiapkan bahan analisa data kepariwisataan Sumatera Selatan;
8. h.memberikan pelayanan informasi kepariwisataan; dan
  1. 1.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
(2)Seksi Pemasaran Dalam Negeri,mempunyai tugas :
1. a.menyiapkan bahan perumusan kebijakan seksi pemasaran pariwisata dalam negeri berdasarkan area serta peningkatan kerjasama pemasaran;
2. b.menyiapkan bahan dalam rangka pemasaran pariwisata dalam negeri;
3. c.menyusun rencana dan program, monitoring, evaluasi, pelaporan dan analisis kegiatan;
4. d.menyiapkan bahan penyusunan kalender kegiatan pariwisata;
5. e.melaksanakan promosi pariwisata nusantara dalam bentuk pameran;
6. f.melaksanakan segmentasi pasar wisatawan nusantara:
7. g.mengkoordinasikan dan sinkronisasi kebijakan bidang pemasaran pariwisata dalam negeri; dan
8. h.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. (I) Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan, mempunyai tugas :
9. a.menyiapkan perumusan kebijakan dan strategi dalam pengembangan informasi di bidang sejarah dan eagar budaya;

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi :

a.perencanaan perumusan kebijakan dan strategi bidang sejarah, kepurbakaJaan, bahasa daerah, nilai budaya, atraksi budaya dan film;
b.penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi, pelaporan dan analisis kegiatan di bidang sejarah, kepurbakalaan, bahasa daerah, nilai budaya, atraksi budaya dan film;
c.pengkoordinasian dan sinkronisasi peJaksanaan kebijakan di bidang sejarah, kepurbakalaan, bahasa daerah, nilai budaya, atraksi budaya dan film;
d.peJaksanaan aupervisi di bidang sejarah, kepurbakalaan, bahasa daerah, nilai budaya, atraksi budaya dan film;
e.pengevaluasian dan peJaporan di bidang sejarah, kepurbakalaan, bahasa daerah, niJai budaya, atraksi budaya dan film;
f.pelaksanaan administrasi bidang sejarah , kepurbakalaan, bahasa daerah, nilai budaya, atraksi budaya dan film;
g.penyusunan administrasi kebudayaan di bidang sejarah, kepurbakalaan, bahasa daerah, nilai budaya, atraksi budaya dan film;dan
h.pelaksanaan tugas kedinasan Jainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 16

Bidang Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang sejarah, kepurbakalaan, bahasa daerah, nilai budaya, atraksi budaya dan film.

(2)Seksi Nilai Budaya dan Bahasa Daerah, mempunyai tugas :
1. a.menyiapkan perumusan kebijakan dan strategi dalarn pengembangan dan pelestarian nilai-nilai budaya dan bahasa daerah;
2. b.menyusun rencana dan program, monitoring, evaluasi, pelaporan dan analisis kegiatan di bidang pengembangan dan pelestarian nilai-nilai budaya dan bahasa daerah;
3. c.mengkoordinasikan dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan dan pelestarian nilai- nilai budaya dan bahasa daerah;
4. d.mengkoordinasikan sinkronisasi dan fasilitasi peran serta masyarakat dalam upaya pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya dan bahasa daerah;
5. e.melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pelestarian nilai-nilai budaya dan bahasa daerah;
6. b.menyusun rencana dan program, monitoring, evaluasi, pelaporan dan analisis kegiatan pengembangan sejarah dan eagar budaya;
7. c.mengkoordinasikan dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dalam pengembangan melalui jaringan informasi sejarah dan purbakala;
8. d.mengkoordinasikan, sinkronisasi dan fasilitasi peran serta masyarakat dalam upaya perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan eagar budaya;
9. e.melaksanakan pembinaan peningkatan kesadaran sejarah masyarakat;
10. f.melaksanakan kebijakan mengenai sejarah dan kepurbakalaan;
11. g.mernberikan saran dan pertimbangan kepada atasan; dan
12. h.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Dokumentasi dan Publikasi Budaya, mempunyai fungsi :
13. a.perencanaan perumusan kebijakan dan strategi bidang inventarisasi, pemeliharaan dokumen, pengkajian, promosi dan kerjasama budaya;

Pasal 19

Bidang Dokumentasi dan Publikasi Budaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang inventarisasi, pemeliharaan dokumen, pengkajian serta promosi dan kerjasama budaya.

(3)Seksi Atraksi Budaya dan Film, mempunyai tugas :
1. a.menyiapkan perumusan kebijakan dan strategi dalam pengembangan atraksi budaya dan film;
2. b.menyusun rencana dan program, monitoring, evaluasi, pelaporan dan analisis kegiatan seksi pengembangan atraksi budaya dan film;
3. c.mengkoordinasikan dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dalam peningkatan apresiasi seni tradisional dan seni pengembangan serta revitaJisasi dan kajian seni tingkat provinsi;
4. d.melaksanakan pernbinaan, pengendalian dan pengawasan produksi dan peredaran perfilman;
5. e.melaksanakan kebijakan provinsi mengenai perLindunganHak Kekayaan Intelektual (HKJ)di bidang kebudayaan;dan
6. f.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. pengembangan dan pelestarian nilai-nilai budaya; dan
7. g.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. dalamkebijakanpenetapanf. rnelaksanakan
(1)Seksi Pengelolaan Data Budaya, mempunyai tugas :
1. a.menyiapkan perumusan kebijakan dan strategi dalam inventarisasi dan penelusuran naskah kuno (filologika) asal Sumatera Selatan secara menyeluruh baik dalam maupun luar negeri;
2. b.menyusun rencana dan program, monitoring, evaluasi, pelaporan dan analisis kegiatan di dalam inventarisasi dan klasifikasi, penyusunan, pengelolaan dan pemeliharaan dokumen naskah kuno;
3. c.mengkoordinasikan dan sinksronisasi pelaksanaan kebijakan dalam melakukan klasifikasi, penyusunan, pengelolaan dan pemeliharaan data untuk dipublikasikan kepada rnasyarakat;
4. d.menghimpun informasi dan data kebudayaan daerah dalam bentuk film, microfilm, foto, kaset/CD/DVD/, brosur dan lain sebagainya;
5. e.melaksanakan dan menyiapkan bahan-bahan penyajian data untuk keperluan publikasi baik media cetak dan elektronik;

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…