DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan No. 82 Tahun 2016

Nomor: 82
Tahun: 2016
Ditetapkan: 16 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok dalam peraturan ini adalah:Ketentuan Umum ,Kedudukan,Susunan Organisasi,Uraian Tugas dan Fungsi,Unit pelaksana Teknis Dinas,Kelompok Jabatan Fungsional,Tata Kerja,Kepegawaian,Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan; GUBERNURSUMATERASELATAN, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang SUSUNANORGANISASI,URAIANTUGASDANFUNGSI DTNASKOMUNIKASIDANINFORMATTKAPROVINSISUMATERASELATAN TENTANG TAHUN2016NOMOR 52 PERATURANGUBERNURSUMATERASELATAN GUBERNUR SUMATERA SElATAN MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAPROVINSI SUMATERASELATAN. Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sis tern dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Nornor 5348);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
7.Instruksi Presiden Nornor 3 Tahun 2003 ten tang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;
8.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1308);
9.Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14); ten tang Republik
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Menetapkan

(1)Susunan Qrganisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari :
1. a.Kepala Dinas.
2. b.Sekretariat, membawahi :
  1. 1.Subbagian Perencanaan;
  2. 2.Subbagian Keuangan; dan
  3. 3.Subbagian Umum dan Kepegawaian.

BAB I

KETENTUANUMUM Pasall " Kepala Dinas mernpunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang Komunikasi dan Informatika serta bidang Persandian dan Statistik.

Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, perlengkapan, hukum, pendidikan, keuangan, perencanaan, program dan evaluasi serta pengembangan kegiatan pemerintahan dan pembangunan bidang komunikasi dan informatika serta bidang persandian dan statistik.

f.peJaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. Komunikasi danDinasadministrasie. pembinaan
c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Provinsi, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Provinsi, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastuktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi e-Govemment, integrasi layanan publik dan kepernerintahan, persandian dan layanan keamanan informasi e-Govemment, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Provinsi, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province, layanan nama domain dan ~.J.QtiQ.w;ai>:>. I:!.a.~.V!.~, ,?p.l.a:~J3lliJD.nuhlik, cj~J1 keszjat.a n , penyelenggaraan Govemment Chief Information Officer (GCIO)Pemerintah Provinsi, pengembangan sumber daya TIKpemerintah dan masyarakat lingkup Provinsi;
d.pengkoordinasian, penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/ daerah; program kerja tahunan pemerintahan dan pembangunan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik; komunikasi, informatika, pemerintahan danpengembangan kegiatan pembangunan bidang persandian dan statistik;
b.menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan

(1)Subbagian Perencanaan, mempunyai tugas :
1. a.membuat rencana, program dan evaluasi serta Pasal 8 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi :
2. a.pelaksanaan dan pengkoordinasian urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, hukum, organisasi dan tatalaksana serta hubungan masyarakat;
3. b.pelaksanaan urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
4. c.pelaksanaan tata usaha keuangan;
5. d.pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana kegiatan pemerintahan dan pembangunan bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik;
6. e.penyusunan program kegiatan rutin pernerintahan dan pembangunan bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik;
7. f.pelaksanaan analisa dan evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan pernerintahan dan pembangunan bidang komunikasi dan inforrnatika, persandian dan statistik;
8. g.pengelolaan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/ daerah;
9. h.pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. Pasa17 komunikasi, informatika, persandian dan statistik dengan instansi lain;
10. d.menyiapkan usulan penetapan Kepala Satuan Kerja Pembangunan dan pimpinan pelaksana kegiatan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
11. e.mengevaluasi dan mengkoordinasikan usulan program pembangunan komunikasi, informatika, persandian dan statistik yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupatarr/Kota dan Unit Pelaksana Teknis Vertikal maupun Badan Usaha Milik Negara di Iingkungan kornunikasi, informatika, persandian dan statistik di daerah sebelum ditampung dalam program Pemerintah Provinsidan atau diusulkan ke Pemerintah Pusat;
12. f.menyusun dan mengkoordinasikan rencana pembangunan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik jangka menengah dan panjang;
13. g.membuat rencana pengembangan jaringan dan pelayanan jasa komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
14. h.membuat dokumen-dokumen bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik berupa kinerja sarana dan prasarana komunikasi, informatika, persandian dan statistik, RENSTRAdan dokumen lainnya;
  1. 1.menyiapkan usulan teknis pembangunan dan pengembangan yang berkaitan dengan sarana dan prasarana komunikasi, informatika, persandian dan statistik; J. mengkoordinasikan temuan dan tindak lanjut laporan hasil temuan pemeriksaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan komunikasi, informatika, persandian dan statistik baik oleh auditor pemerintah maupun masyarakat; tahunanc. mengkoordinasikan usulan program · .
(2)Subbagian Keuangan, mempunyai tugas :
1. a.melaksanakan pengelolaan administ.rasikeuangan;
2. b.menyiapkan bahan dan penyusunan anggaran;
3. c.melaksanakan tata usaha keuangan meliputi pernbukuan, penyusunan, pertanggungjawaban dan pengamanan dokumen keuangan;
4. d.menyiapkan bahan dan penyusunan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan dan penyelesaian proses tuntutan ganti rugi/tuntutan bendahara;
5. e.menyiapkan bahan dan menyusun verifikasi dan pemantauan pelaksanaan anggaran;
6. f.menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan, pendapatan dan belanja;
7. g.rnelaksanakan pengurnpulan bahan dan penyiapan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung;
8. h.melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan angggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
  1. 1.melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran; J. melaksanakan perbendaharaan keuangan anggaran belanja rutin dan pembangunan;
9. k.melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi dan pembukuan keuangan anggaran pendapatan/ penerimaan;
10. k.melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan bidang komunikasi, infonnatika, persandian dan statistik; I. melakukan analisa dan evalusi kinerja operasional bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik; dan
11. m.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. peraturan perundang-undangan;
12. b.melaksanakan proses penerirnaan, pengelolaan, distribusi, penggandaan, pengiriman dan pengarsipan surat-surat masuk maupun keluar;
13. c.mengurus rumah tangga Dinas yang meliputi keamanan, kebersihan, pemeliharaan, perlengkapan/ peralatan kantor;
14. d.melaksanakan sirkulasi perlengkapan yang meliputi perencanaan, pengadaan, penyimpanan, distribusi, pemeliharaan dan penghapusan barang;
15. e.menginventarisasi barang inventaris baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;
16. f.melaksanakan kegiatan kehumasan, bantuan hukum dan keprotokolan;
17. g.melaksanakan pendokumentasian kegiatan Dinas dan hubungan masyarakat;
18. h.melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pegawai, formasi dan penunjukan dalam jabatan di lingkungan Dinas;
  1. 1.melaksanakan penyiapan dan pengusulan pegawai yang akan pensiun, peninjauan masa kerja serta pemberian penghargaan; kepegawaian, kelembagaan serta pendokumen tasian kehumasan, administrasi dan ketatalaksanaan
(3)Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :
1. a.melaksanakan pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan dan kearsipan,
  1. 1.melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Subbagian Keuangan;
2. m.melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
3. n.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan melaksanakan kebijakan, menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria dan memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan membuat laporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Provinsi, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media serta penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Provinsi, mengelola informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah provinsi serta pelayanan informasi publik di Provinsi.
4. k.melaksanakan penyiapan bahan mutasi dan pemberhentian pegawai; I. melaksanakan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan kepemimpinan teknis dan fungsional;
5. m.melaksanakan penyiapan rencana pegawai yang akan mengikuti ujian Dinas dan izin/tugas beiajar;
6. n.melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepegawaiandan disiplin pegawai;
7. o.melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;
8. p.melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dilingkungan Dinas, dan rancangan serta pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
9. q.melakukan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negaraj'daerah;
10. r.melakukan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);dan
11. s.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. • I serta peJayanan informasi publik di Provinsi;
12. c.penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Provinsi, pengeJoJaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Provinsi serta pelayanan informasi publik di Provinsi;
13. d.penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di Jingkup pemerintah daerah, pengeloJaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan inforrnasi publik di Provinsi;dan
14. e.pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opiru dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Provinsi, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Provinsi serta peJayanan informasi publik di Provinsi;
15. f.penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengeJolaan media kornunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya kornunikasi publik dan penyediaan akses informasi dl Provinsi; serta peJayanan informasi publik di Provinsi; b, penyiapan bahan peJaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Provinsi, pengeJoJaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Provinsi Pemerintah Provinsi, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasionaJ dan Pemerintah Provinsi di bidang di Jingkup perumusan kebijakan dan aspirasi publikpengeJolaan opini Untuk melaksanakan tugas sebagairnana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Pengelolaan Inforrnasi dan Komunikasi PubJik mempunyai fungsi :
16. a.penyiapan bahan Pasal 10 , ,
(2)Seksi Pengolahan Informasi dan Sumber Daya Publik, mempunyai tugas :
1. a.menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengolahan informasipublik;
2. b.memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan membuat laporan terkait fungsi pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah di Provinsi;
(1)Seksi Layanan Informasi dan Opini Publik, mernpunyai tugas:
1. a.menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di JingkupPemerintah Provinsi;
2. b.memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan membuat laporan terkait fungsi pengelolaan opini dan aspirasi publik di Iingkup Pemerintah Provinsi;
3. c.menyelenggarakan layanan monitoring isu publik di media (media massa dan sosial), pengumpuJan pendapat umum (survei, jajak pendapat) dan pengolahan aduan masyarakat di Provinsi;dan
4. d.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. Pasalll
5. g.pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasidi Provinsi;dan
6. h.pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. · ,
(3)Seksi Kemitraan Media dan Komunikasi Publik, mempunyai tugas :
1. a.menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pelayanan informasi publik;
2. b.memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi pelayanan informasi publik di Provinsi:
3. c.menyelenggarakan layanan pengelolaan informasi publik dan layanan pengaduan masyarakat di Provinsi;
4. d.menyelenggarakan layanan pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik serta pengembangan sumber daya komunikasi publik di Provinsi;
5. e.menyelenggarakan layanan pengelolaan hubungan dengan media (media relations), penyediaan bahan komunikasi bagi pimpinan (briefing notes, press release, backgrounders)di Provinsi;
6. f.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik serta pengembangan sumber daya kornunikasi publik di Provinsi;dan
7. f.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. danpemberdayaan
8. c.rnenyelenggarakan layanan pemantauan tema komunikasi publik lintas sektorallingkup nasional dan Pemerintah Provinsi, pengolahan dan analisis data inforrnasi untuk mendukung komunikasi publik !intas sektorallingkup nasional dan di Provinsi;
9. d.memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta pernantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi pengelolaan inforrnasi, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Provinsi;
10. e.menyelenggarakan layanan , ,
(2)Seksi Pembinaan dan Pengawasan, mempunyai tugas :
1. a.memberikan pelayanan administratif di bidang pembinaan dan pengawasan kepada KPID;
(1)Seksi Standarisasi dan Perizinan, rnempunyai tugas :
1. a.memberikan pe1ayanan administratif di bidang standarisasi dan perizinan KPID;
2. b.menyediakan fasilitasi program KPID dalam bidang standarisasi dan perizinan;
3. c.menyediakan fasilistasi pelaksanaan pelayanan teknis di bidang standarisasi dan perizinan;
4. d.menyediakan fasilitasi evaluasi dengan pendapat di bidang standarisasi dan perizinan; dan
5. e.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 14

masyarakat serta fasilitasi monitoring siaran; dan

d.pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan, pemberdayaanlembaga,an tardanmasyarakat penyelenggaraan penyiaran dan fasilitasi kajian teknologi penyiaran;
c.pemberian dukungan kegiatan hubungan dengan penzmanadministrasi Untuk melaksanakan tugas sebagairnana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Penyiaran mernpunyai fungsi :
a.pemberian dukungan dalam penyusunan rencana dan program perancangan peraturan dan adrninistrasi pengaduan;
b.pemberian dukungan

Pasal 13

Bidang Penyiaran mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada KPlD.

b.menyediakan fasilitasi kegiatan sosisalisasi KPID;
c.Penyediaan fasilitasi pelaksanaan program penguatan kelembagaan KPID.,kemitraan dan kerjasama lernbaga;
d.membantu pelaksanaan media literasi kepada masyarakat tentang siaran yang sehat dan cerdas; dan
e.rnelaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pirnpinan. kepadaadministratifpelayanana. memberikan

(3)Seksi Kelernbagaan, rnernpunyai tugas : pembinaan isi siaran televisi dan radio;
1. c.menyediakan fasilitasi, monitoring isi siaran televisi dan radio;
2. d.menyediakan pengaduan melalui sms online, telepon, surat dan e-mail;
3. e.menyediakan fasilitasi pemberian peringatan dan teguran kepada lembaga penyiaran terkait pelanggaran terhadap undang-undang penyiaran dan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) Standar Program Siaran (SPS); dan
4. f.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. kegiatanpelaksanaanbantuanb. menyediakan Untuk rnelaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud daJam PasaJ 15, Bidang Teknologi Informasi, Komunikasi dan Persandian rnempunyai fungsi :
5. a.penyiapan bahan perurnusan kebijakan di bidang infrastruktur dasar data center, Disaster Recovery Center dan TIK Pernerintah Provinsi, layanan pengernbangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan rnanajernen data inforrnasi e-Govemment, integrasi layanan publik dan kepernerintahan, persandian dan layanan keamanan informasi e-Govemment dan layanan sistem kornunikasi intra Pernerintah Provinsi;
6. b.penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur dasar data center dan persandian, Disaster Recovery Center dan TIK Pernerintah Provinsi, layanan pengernbangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan rnanajernen data informasi e-Govemment, integrasi layanan publik dan kepernerintahan, persandiaan dan layanan keamanan inforrnasi e-Govemment dan layanan sistern kornunikasi Provinsi.;
7. c.penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang infrastruktur dasar data center, Disaster Recovery Center dan TIK Pernerintah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, Jayanan rnanajernen data informasi e- Government, integrasi layanan publik dan kepernerintahan, persandian dan Jayanan keamanan inforrnasi e-Government dan layanan sistern kornunikasi intra Pernerintah Provinsi;
8. d.penyiapan bahan pernberian birnbingan teknis dan supervisi di bidang infrastruktur dasar data center, Disaster Recovery Center dan TIK Pernerintah Provinsi, layanan pengernbangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan rnanajernen data informasi e-Gouernment, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, persandiaan dan layanan keamanan informasi e-Govemment dan layanan sistem kornunikasi intra Pernerintah Provinsi; PasaJ 16 ·:
(1)Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi, mempunyai tugas :
1. a.menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang infrastuktur teknologiinformasi;
2. b.memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi Jayanan infrastruktur dasar data center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Provinsi serta layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet di Provinsi;
3. c.rnenyelenggarakan layanan pengembangan dan penyelenggaraan Data Center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC), layanan pengembangan dan inovasi TIKdalam implementasi e-Government, layanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan infrastruktur dan teknologi informatika, Government Cloud Computing, layanan pengelolaan akses internet pemerintah dan publik, Jayanan filtering konten negatif, dan layanan interkoneksi Jaringan Intra Pemerintah; dan
4. d.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 17

e.pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang infrastruktur dasar data center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data informasi e-Government, integrasi iayanan publik dan kepemerintahan, persandian dan layanan kearnanan informasi e-Government dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Provinsi;dan
f.pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. , •

(3)Seksi Persandian, mernpunyai tugas :
1. a.merencanakan kegiatan-kegiatan berkaitan dengan infrastruktur peralatan persandian, proses penyandian (enkripsi dan dekripsi), penggantian/ setting, penyimpanan, pengembalianypernusnahan sistem sandi (kunci sandi), pengamanan aset/Iasilitas/ instalasi penting vital/kritis, pengamanan sinyal; elektronik, layanan penanganan insiden keamanan informasi, layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di bidang persandian dan layanan keamanan informasi pada Sistem Elektronik Pemerintah Provinsi, pelaksanaan audit TIK, penyelenggaraan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif, layanan penyediaan prasarana dan sarana komunikasi pemerintah, layanan bimbingan teknis dalam pemanfaatan sistem komunikasi oleh aparatur pemerintahan; dan
2. e.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. trafikmonitoringlayanand. menyelenggarakan
(2)Seksi Integrasi Data dan Keamanan Inforrnasi, mempunyai tugas:
1. a.menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang integrasi data dan keamanan informasi;
2. b.memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi layanan manajemen data informasi e-Govemment serta fungsi integrasi layanan publik dan kepemerintahan di Provinsi;
3. c.menyelenggarakan layanan penetapan standar format data, kebijakan, layanan recovery data dan informasi, layanan pengelolaan data elektronik pemerintahan dan non pemerintahan, layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam pemanfaatan Sistem Informasi Pernerintahan dan Sistem Informasi Publik, layanan interoperabilitas, layanan interkonektivitas layanan publik dan kepernerintahan, layanan pusat Application Programm Interface (API)provinsi; · , Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Layanan e-Government mempunyai fungsi :
4. a.penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Provinsi, pengembangan sumber daya TIKPemerintah Provinsi dan masyarakat di Provinsi;

Pasal 19

Bidang Layanan e-Government mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan melaksanakan kebijakan, menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria dan memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan membuat laporan di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Provinsi, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Provinsi dan masyarakat di Provinsi.

b.menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang persandian;
c.memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi penguatan kapasitas sumber daya persandian; dan
d.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(1)Seksi Pengembangan Aplikasi, mempunyai tugas :
1. a.menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan aplikasi;

Pasal 20

b.penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan Government Chief Information. Officer (GCIO)Pemerintah h Provinsi, pengembangan sumber daya TIKPemerintah Provinsi dan masyarakat di Provinsi;
c.penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan Government Chief Information. Officer (celO) Pemerintah Provinsi, pengembangan sumber daya TIKPemerintah provinsi dan masyarakat di Provinsi;
d.penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (celO) Pemerintah Provinsi, pengernbangan sumber daya TIK Pemerintah Provinsidan masyarakat di Provinsi;dan
e.pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Provinsi, pengembangan sumber daya TIKPemerintah Provinsi dan masyarakat di Provinsi.
f.pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. ·. mempunyai tugas :
a.menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan ekosistem e- Government;
b.memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province serta layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan di Provinsi;
c.menyelenggarakan layanan pengembangan Business Process Re-enqineerinq pelayanan di Jingkungan pemerintahan dan non pemerintah (Stakeholder Smart City), Layanan Sistem Informasi Smart City, layanan interaktif pemerintah dan masyarakat, layanan penyediaan sarana dan sarana pengendalian Smart City, layanan pendaftaran nama domain dan sub domain instansi penyelenggara negara bagi kepentingan kelembagaan, pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan, menetapkan sub domain terhadap domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, layanan pengelolaan domain dan sub domain Pemerintah Kabupaterr/Kota, layanan peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan domain, portal dan website, menetapkan dan mengubah nama pejabat domain, menetapkan mengubah nama domain dan sub domain, menetapkan tata kelola nama domain dan sub domain; dan
d.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. e-Government,EkosistemPengembangan(2) Seksi
b.memberkan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik, dan suplemen yang terintegrasi di Provinsi;
c.menyelenggarakan layanan pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi, layanan pemeliharaan aplikasi kepemerintahan dan publik; dan
d.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. '.' Bidang Statistik mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan melaksanakan kebijakan, menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria dan memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta memantau, mengevaluasi dan pelaporan di bidang statistik di lingkup Pemerintah Provinsi, mengelola data dan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Provinsi.

(3)Seksi Tatakelola e-Govemment, mempunyai tugas :
1. a.menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang tata kelola e-Govemment;
2. b.memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi penyelenggaraan Govemment Chief Information Officer (GelO) serta pengembangan sumber daya TIK pemerintah dan masyarakat di Provinsi;
3. c.menyelenggarakan layanan penetapan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi e-Govemment Kabupaten/Kota, layanan koordinasi kerja sarna lintas organisasi perangkat daerah, lintas pemerintah daerah dan lintas Pemerintah Pusat serta non pemerintah, layanan integrasi pengelolaan TIK dan e-Govemment Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, layanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang TTK, layanan peningkatan kapasitas rnasyarakat dalam implementasi e-Govemment dan Smart City, layanan implementasi e-Govemment dan Smart City, promosi pemanfaatan layanan Smart City;
4. d.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
(2)Seksi Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas :
1. a.menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
2. b.menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam evaluasi dan pelaporan program kerja;
(1)Seksi Pengolahan Data dan Informasi, mempunyai tugas :
1. a.menyiapkan bahan verifikasi, pernutakhiran, analisis dan pengolahan data dalam rangka pelaksanaan program kerja Pemerintah Provinsi;
2. b.mempersiapkan penyajian data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan tugas untuk tujuan pelaporan dan bahan rapat koordinasi;
3. c.menyiapkan bahan penyusunan dan memelihara statistik hasil-hasil pembangunan daerah; dan
4. d.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Statistik mernpunyai fungsi :

a.pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka evaluasi data dan informasi;
b.pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis data dan informasi;
c.pelaksanaan penyusunan informasi;
d.pelaksanaan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja serta sistem dan pelaporan evaluasi kinerja pembangunan;
e.pelaksanaan hubungan kerja d.i bidang pemantauan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah dan kinerja pembangunan sektorai;
f.pelaksanaa.n pernantauan, evaluasi dan penilaian peiaksana.an pengolahan data dan informasi,
g.pelaksanaan koordinasi kegiatan-kegiatan pejabat fungsional di lingkungan pemerintahan daerah;
h.pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 22

(1)Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Oinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
(2)KeJompokJabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. BABVI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 26
(1)UPTO dibentuk untuk meJaksanakan kegiatan teknis operasional darr/atau kegiatan teknis penuniang tertentu yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kabupatenjkota.
(2)UPTOdipimpin oleh Kepala UPTOyang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Oinas.

Pasal 25

(1)Pada Oinas Komunikasi dan Informatika dapat dibentuk UPTO yang pembentukannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
(2)pembentukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja UPTO ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubemur. BABV UNIT PELAKSANA TEKNIS OINAS Pasal 24
1. c.menyiapkan bahan penyusunan, fasilitasi evaluasi dan peJaporan dalam rangka pelaksanaan program kerja;
2. d.menyiapkan bahan analisis hasil pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja; dan
3. e.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oJeh pimpinan.
(1)KepalaDinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
(2)Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
(3)Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2)sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Kepala Dinas merupakan Jabatan Eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang merupakan Jabatan Eselon IILa atau Jabatan Administrator, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas. BABVIII KEPEGAWAIAN Pasal 28
(1)Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Dinas dan pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan intern maupun antara perangkat daerah serta instansi lainnya.
(2)Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta mernberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
(3)Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Dinas Kornunikasi dan Informatika bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.
(4)Pimpinan satuan unit organisasi dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya, BABVII TATAKERJA Pasal 27 BERITADAERAHPROVlNSISUMATERASELATANTAHUN2016 NOMOR 12 Diundangkan di Palembang pada tanggal 16 Desernber 2016 Pit. SEKRETARISDAERAHPROVINSI Ditetapkan di Palembang pada tanggal 16 Desember 2016 GUBERNURSUMATERASELATAN, 1tJI~ ~DIN penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan. memerintahkan in! dengan orang mengetahuinya, Peraturan Gubernur Agar setiap pengundangan Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 30

Pada saat Peraturan Gubemur ini mulai berlaku :

a.Peraturan Gubemur Nomor 62 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 32 Sed DJ; dan
b.Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010 Nomor 16 Seri DJ dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. BABIX KETENTUANPENUTUP Pasal 29 GUBERNUR SUMATERA SELATAN, dto H. ALEX NOERDIN Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN, dto H. JOKO IMAM SENTOSA ~ I-- fii 0; ~ S=:· !(,.., '" 0'" ~~ ~g ~~ !!~ "'§ "'0 r- e- ~ ~o. :':0; oil) ~~ ~ ~~ ~~'" ~~ -':J!1l)t-t- ?i!z &o~ ... - gii 0?i!::3 z_< ie?i!§ W:OO>o!:l ~o~ o.~< elcs ~~ S?i! Iii 0 0'" rr ~ :.: Cilo ffl!2 ~~ ~~ 1:3 is .,0 rtJ _l j_l J fii ~ ~:J! ~~ ~ ~ ~~ is ~ ~~ III < :20 e ~ - ~ ~~r- (1) .. gjo gjo.0. .. '" 0) io ..1. _l _l ...J z ~~ ~~ fS ~6 fii ~I' gg:z: ~ ~ ~ §~ ....,zS ~ ~ ~ ~ -0 ... ",gJ O~I ~~ 0.. ~~ ~ ~~ !ll",(!! • ~S ~ r- O~o. -0 ~ ~ ~~ r.l 0Q&iO w iii~ 0) I ~~ - ...J_l 5~ il::~ ~~ !;: ~ ~ g~ ~~i - ~ ~ ~I ~ ili~ ~fii Ill", ~ ~Iii~ Ill::> "'~ "fii~ ~gj - 0::3~ ~~ i;l~o fl.two C:tl ~ § Iii Iii cd r/) ~ 1:3Il) '" ~i -~~ ~~ '" o~ o).,~ "- "'<t ~~ i:i:z: "'::>0)..;, :2;;, r- ~~ ~il:: ::>< o t= ~g r -;:; ~~ wIll., "'< 00.. "0ili~ ~~ _l j-

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…