DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan No. 86 Tahun 2016

Nomor: 86
Tahun: 2016
Ditetapkan: 27 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok dalam Peraturan ini ialah : Ketentuan Umum ,Kedudukan,Susunan Organisasi,Uraian Tugas dan Fungsi,Unit Pelaksanaan Teknis Badan,Kelompok jabatan Fungsional,Tata Kerja,Kepegawaian,ketentuan penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Oubemur tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan; Menimbang GUBERNURSUMATERASELATAN, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA SUSUNANORGANISASI,URAlANTUGAS DANFUNGSI BADANPENGHUBUNGPROVINSISUMATERASELATAN TENTANG PERATURANGUBERNURSUMATERASELATAN NOMOR 86 TAHUN2016 GUBERNUR SUMATERA SELATAN Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan Kabupaterr/Kota Pemerintahadalah8. Pemerintah Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2.Gubernur adalah Gubemur Sumatera Se1atan.
3.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera SeJatan.
4.Badan Penghubung adalah Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan.
5.Kepala Badan adalah Kepala Badan Penghubung Provinsi Sumatera SeJatan.
6.Ibukota Negara adalah Ibukota Negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Jakarta.
7.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

BAB I

KETENTUANUMUM Pasall PERATURANGUBERNURTENTANGSUSUNANORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENGHUBUNG PROVINSISUMATERASELATAN.

Pasal 5

Subbidang Hubungan Antar Lembaga, mempunyai tugas :

a.menyiapkan perumusan kebijakan teknis di bidang hubungan antar lembaga;
a.menyiapkan perumusan kebijakan teknis di bidang protokoler dan pelayanan informasi;
b.melakukan koordinasi dan fasilitasi kegiatan protokoler bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan unsur Pimpinan DPRDProvinsi yang berdinas di Jakarta;
c.melakukan koordinasi dan fasilitasi kegiatan protokoler dengan lembaga pemerintah Znon pemerintah dan an tar pemerintah daerah;
d.menyiapkan data potensi dan pembangunan Provinsi;
e.melakukan pelayanan informasi data potensi pembangunan Provinsi;
f.melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
g.membuat laporan pelaksanaan kegiatan; dan
h.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
e.melaksanakan urusan rumah tangga;
f.melaksanakan administrasi kepegawaian dan ketatausahaan ;
g.melakukan evaluasi, monitoring dan pelaporan program kerja;
h.melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU)dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
1. 1.melaksanakan urusan pengembangan karir, kesejahteraan dan disiplin pegawai; J. membuat laporan pelaksanaan kegiatan tata usaha;
k.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. Sumatera SeJatan di Jakarta dalam pelestarian seni budaya;
g.meJaksanakan evaluasi peJaksanaan kegiatan;
h.membuat laporan pelaksanaan kegiatan; dan
1. 1.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan, kegiatan masyarakatfasilitasif. menyelenggarakan Kota terkait promosi potensi daerah di Jakarta; dan fasilitasi dengan Pemerintah Kabupaten/
e.menyeJenggarakan koordinasi perangkat daerah Provinsi dan Subbidang Promosidan Kemasyarakatan, mempunyai tugas :
a.menyiapkan perumusan kebijakan teknis di bidang promosi dan kemasyarakatan;
b.memfasilitasi kegiatan promosi terkait potensi daerah di luar Provinsi;
c.melaksanakan pembinaan masyarakat dan mahasiswa Sumatera Selatan di Jakarta;
d.mengeJola Anjungan Provinsi di Tarnan Mini indonesia lndah;
b.melakukan fasilitasi di bidang kerja sama antara Pemerintah Provinsi dengan lembaga pemerintah/ non pemerintah dan antar pemerintah daerah;
c.melakukan koordinasi dan fasilitasi dalam perjanjian kerja sarna dengan iembaga pemerintah/non pemerintah dan antar pemerintah daerah;
d.melakukan koordinasi dengan instansi yang terkait dalam penyediaan maupun penerimaan data dan informasi dalarn hubungan kerja sarna dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
e.melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
f.mernbuat laporan pelaksanaan kegiatan; dan
g.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(1)Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Badan dan pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Badan Penghubung, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan internal maupun antara perangkat daerah serta instansi lainnya. BABVII TATAKERJA

Pasal 13

(1)KeJompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas mernbantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Penghubung sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
(2)KelompokJabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4)Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai koordinator. BABVI KELOMPOKJABATANFUNGSIONAL

Pasal 12

(1)UPTB dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional danfatau kegiatan teknis penunjang tertentu.
(2)UPTB dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penghubung.

Pasal 11

(1)Pada Badan Penghubung dapat dibentuk UPTB yang pembentukannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPTBdiatur dan ditetapkan lebih Janjut dengan Peraturan Gubernur. BABV UNITPELAKSANATEKNISBADAN PasallO Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah ProvinsiSumatera Selatan Tahun 2015 Nomor43) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. BABlX KETENTUANPENUTUP Pasal 15
(1)Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
(2)Kepaia Subbagian dan Kepala Subbidang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Badan melalui Sekretaris Daerah.
(3)Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
(4)Kepala Badan adalah Jabatan Eselon Ill.a atau Jabatan Administrator, Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang merupakan Jabatan Eselon IV.aatau Jabatan Pengawas.
(2)Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
(3)Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Badan Penghubung bertanggung jawab kepada atasannya masing-rnasing secara berjenjang.
(4)Pimpinan satuan unit organisasi dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya. BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 136 Diundangkan di Palembang pada tanggal 27 Desember 2016 Pit. SEKRE.'TARIS DAERAH PROVINSI SELATAN, Ditetapkan di Palembang pada tanggal 27. Desember 2016 GUBERNUR SUMATERA SELATAN, liff[fk_ ~ penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan. denganiniGubernurPeraturanpengundangan memerintahkanorang mengetahuinya,setiapAgar Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN Pasal 14

Pasal 16

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, dto H. ALEX NOERDIN Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN, dto H. JOKO IMAM SENTOSA I , J' ..: ::t ..: (/) ::> s I fS ~ ~ 0 (7j~ o~ ~ .-- ~~ !Xl ::> (/) oin ~~ ~ I 2; ..: ~ ~~ ~ ~~ i; ~ .... ~ ~~ - ~ 0< i§o §l"( f-- :I:~ o!:l ~ ~~ ~ z; I-+- is <-' ~~ 1-1- "0 '";,<- ~i'3 w L_ l-I-- ...> _z ~~ <3~ ....l 5~ ~ 1-1- L_ g:;s 00l ~'" @~ CQ :> !/)

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…