DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan No. 9 Tahun 2015

Nomor: 9
Tahun: 2015
Ditetapkan: 16 Maret 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai ketentuan umum, maksud dan tujuan, kewenangan dan penyelenggaraan, tim pelaksana, pendanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor 1 Tabun 2013 tentang Pernberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, kegiatan pemberdayaan rnasyarakat dapat dilakukan melalui gerakan pem- berdayaan kesejahteraan keluarga;
b.bahwa pemberdayaan masyarakat meJalui gerakan peroberdayaan dan kesejahteraan keluarga sangat mendukung dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perernpuan, perlindungan anak dan keluarga berencana melalui 10 (sepuluh) program pokok pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
c.bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana, kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui gerakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga dibiayai dalarn Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimakeud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga; GUBERNUR SUMATERA SELATAN, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menirnbang PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI GERAKAN PEMBERDAY AAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TENTANG PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR , TAHUN 2015 GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG PELAKSANAAN MASYARAKATMELALUI DAN KESEJAHTERAAN PERATURAN GUBERNUR KEGIATAN PEMBERDAYAAN GERAKAN PEMBERDAYAAN KELUARGA. MEMUTUSKAN:

1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telab diubab dengan Undang-Undang Nomor 2 Tabun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang Pemerintahan Daerab menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5478);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubaban Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tabun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejabteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 310); Menetapkan Mengingat

BAB I

KETENTUANUMUM Pasall Dalam Peraturan Oubernur ini yang dimaksud dengan:

Pasal 4

(1)Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK dilakukan dengan 10 (sepuluh) program pokok Gerakan PKK. menyelenggarakan Gerakan PKK di Gubernur melalui Kepala Badan pemberdayaan masyarakat melalui Provinsi.

17.Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang sclanjutnya disingkat DPAadalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Bclanja Daerah . Kesejahtcraan untukdasarupaya pemenuhan kebutuhan mewujudkan Pemberdayaan dan KeJuarga.
16.Anggaran Pendapatan dan BeJanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan BeJanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
12.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri atau suarni istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya.
13.Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup secara mental spiritual dan fisik material yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.
14.Pemberdayaan adalah upaya untuk mewujudkan keadaan menjadi lebih baik dan berdaya guna.
15.Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga adalah 10 (sepuluh) Program Pokok yang merupakan dengan Keputusan Gubemur. Bendahara, Anggota dan IV, Sekretaris,

c.Wakil Ketua II, III
b.Wakil Ketua I a.Ketua Istri Gubenur. Istri Wakil Gubemur. Laki-laki atau perempuan secara sukarela yang mampu dan peduli terhadap upaya kesejah- teraan keluarga dan tidak mewakili suatu organisasi, lembaga dan! atau partai politik.

(3)Susunan keanggotaan TP. PKK tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan Pasal 5
(1)Gubernur dalam menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat melaJui Gerakan PKKmembentuk TP. PKK tingkat Provinsi.
(2)Struktur keanggotaan TP. PKK tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
(2)10 (sepuluh) program pokok Gerakan PKKsebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penghayatan dan pengamalan pancasila;
2. b.gotong royong;
3. c.sandang;
4. d.pangan;
5. e.perumahan dan tatalaksana rumah tangga;
6. f.pendidikan dan keterampilan;
7. g.kesehatan;
8. h.pengembangan kehidupan berkoperasi;
  1. 1.kelestarian lingkungan hidup; dan J. perencanaan sehat.
(3)Uraian kegiatan 10 (sepuluh) program pokok Gerakan PKKsebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai kondisi dan prioritas kebutuhan masyarakat.
(4)Selain 10 (sepuluh) program pokok Gerakan PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Gerakan PKK dapat melaksanakan program yang ditugaskan oleh Gubenur yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak serta keluarga berencana. r;::"'".
(3)Struktur keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan program PKK.
1. a.pengarah;
2. b.penanggung jawab;
3. c.ketua;
4. d.wakil ketua;
5. e.sekretaris;
6. f.narasumber;
7. g.anggota;
8. h.bendahara ; dan
  1. 1.sekretariat. SABIV TIMPELAKSANA Pasal 10
(1)Dalarn melaksanakan program PKK dibentuk Tim Pelaksana oleh Kepala Badan, atas usulan Ketua TP. PKKProvinsi untuk program tingkat Provinsi;
(2)Struktur keanggotaan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

BAB III

KEWENANGANDANPENYELENGGARAAN Pasal 3 BABII MAKSUDDANTUJUAN Pasa12 Peraturan Gubenur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan dan pembiayaan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui gerakan PKK.

Pasal 9

Untuk mengoptimalkan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK, TP. PKK dapat bekerja sama dalam bentuk kemitraan sosial dan non profit dengan Jembaga kemasyarakatan lainnya, lembaga internasional dan dunia usaha.

Pasal 8

TP. PKK Provinsi dan Kelompok-kelompok PKK bertanggung jawab dalam pelaksanaan 10 (sepuluh) program PKK.

Pasal 6

(1)Apabila Gubemur seorang perempuan atau tidak mempunyai istri, Ketua TP. PKKditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan.
(2)Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk TP. PKK Provinsi dan TP. PKK Kabupaterr/Kota dengan mengutamakan Istri Wakil Gubernur sebagai Ketua. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program PKK dilaksanakan sebagai berikut:
1. a.monitoring dan evaluasi kebijakan pelaksanaan program PKKdilaksanakan oleh Biro Kesra; dan
2. b.monitoring dan evaluasi perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program PKK dilaksanakan oleh unsur BPMPD. BABVl MONITORINGDANEVALUASI Pasal 14 Pasal 13
(1)Dalam rangka sinkronisasi kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK, Kepala Badan melaksanakan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan dengan BPMPDKabupaten/Kota.
(2)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk :
1. a.rapat kerja penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA);
2. b.rapat koordinasi penganggaran kegiatan;
3. c.rapat koordinasi pelaksansan kegiatan; dan/ atau
4. d.permintaan laporan.

Pasal 12

Anggaran pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKKdibebankan pada APBD melalui DPA BPMPD untuk kegiatan pada tingkat Provinsi.

Pasal 11

Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat berasal dari unsur:

a.pengurus TP. PKK;
b.pegawai Negeri Sipil ;
c.tenaga profesional ;
d.akademis;
e.masyarakat umum ; dan
f.sekretariat TP. PKK.

Pasal 18

Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK dilaksanakan oleh Kepala Badan untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh TP. PKKProvinsi; Pelaporan dan pertanggungjawaban kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK dilaksanakan Ketua TP. PKK Provinsi melaporkan kepada Gubemur dan Kepala Badan.

(1)Monitoring dan evaluasi perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilaksanakan secara konsisten serta berkesinambungan.
(2)Oalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I), Kepala Badan dapat mengikutsertakan un sur SKPO/UKPO terkait dan/ atau pihak ketiga yang berkompeten.
(3)Anggaran pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dialokasikan dalam OPABPMPO.

BAB VII

PELAPORAN Pasal 17

Pasal 15

(1)Monitoring dan evaluasi kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilaksanakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Oalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I), Kepala Biro Kesra dapat mengikutsertakan unsur SKPO/UKPO terkait dan/ atau pihak ketiga yang berkompeten.
(3)Anggaran pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dialokasikan dalam OPABiro Kesra. BERITADAERAHPROVINSISUMATERASELATAN TAHUN2015 NOMOR.., ... H. MUKTISULAlMAN Diundangkan di Palembang pada tanggal 11 Maret 2015 SEKRETARISDAERAHPROVINSl SUMAT RA SELATAN, - Ditetapkan di Palembang Vida tanggal 16 Maret 2015 f\UBERNUR SUMATERASELATAN, <{ / I /ill/Ilk:: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 20

Pada saat Peraturan Gubernur ini muJai berlaku, Keputusan Gubemur Nomor 15 Tahun 2003 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. KETENTUAN PENUTUP Pasa119 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN, dto H. MUKTI SULAIMAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN, dto H. ALEX NOERDIN

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…