DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2018

Nomor: 1
Tahun: 2018
Ditetapkan: 8 Januari 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain mengenai penganggaran , pelaksanaan, dan pertanggungjawaban insentif pemungutan pajak.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubemur ini, yang dimaksud dengan:

l.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
1. 2.Gubemur adalah Gub ernur Sumatera Selatan.
2. 3.Wakil Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. 4.Sekn,taris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
4. 5.Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Instansi Pelaksana Pemungut Pajak, adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. 6.Kepala Instansi Pemungut Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala Instansi Pemungut Pajak, adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6. 7.Insentif Pemungutan Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Insentif, adalah tambahan penghasilan yang dibe�ikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu terkait pajak daerah.
7. 8.Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. 9.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak ·kepada waj"ib paJak serta pengawasan penye'wranuya. Pemberian

Pasal 2

dan pemanfaatan insentif dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.

BAB II

INSENTIF

Pasal 3

(1)Insentif dapat diberikan kepada lnstansi Pelaksana Pemungut Pajak dan/ atau pihak-pihak terkait.
(2)Jnsentif sebagaimana dim.aksud pada ayat (1), secara proporsional dapat dibayarkan kepada:
1. a.pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
2. b.Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
3. c.Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah; dan/atau
4. d.pihak lain yang membantu lnstansi Pelak.sana Pemungut Pajak.
(3)Pemberian insentif kepada Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, dapat diberikan daJam hal belum diberlak.ukan ketentuan mengenai remunerasi di daerah yang bersanglrutan.
(4)Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilal$:sanakan dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah serta ketentuan perundang-undangan. PasaJ 4
(1)Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dapat diberi insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
(2)Pemberian insentif sebagaimana dimak.sud pada ayat (1), dima.ksudkan untuk meningkatkan:
1. a.kinerja instansi;
2. b.semangat kerja bagi pejabat atau pegawai instansi;
3. c.pen·e1apa� ·e1aeran; aan
4. d.pelayanan kepada masyarakat.
(3)Pemberian insentif sebagaimana dimak.sud pada ayat (1), dapat dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berilrutnya.
(4)Dalam ha! target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dapat dibayarkan pada awal triwulan berilrutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
(5)Dalam ha! target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Pasal 5

(1)lnsentif bersumber dari pendapatan pajak sesuai kete.ntuan peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari:
1. a.pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor; -S- b . pajak kendaraan di atas air dan bea balik nama kendaraan di atas air;
2. c.pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
3. d.pajak air permukaan; dan/ atau
4. e.pajak rokok.
(2)Jenis pajak yang clipungut berdasarkan penetapan kepala daerah tercliri atas :
1. a.l?ajak kendaraan bermotor;
2. b.bea balik narna kendaraan bermotor; dan/atau
3. c.pajak air permukaan.
(3)Jenis pajak yang dibayar sendiri berdasarkan perhitungan oleh wajib pajak tercliri atas :
1. a.pajak bahan bakar kendaran bermotor; dan/atau
2. b.pajak rokok.

Pasal 6

(1)Besarnya insentif ditetapkan paUng tinggi 3% (tiga per seratus) dari rencana penerimaan pajak dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis pajak sesuai ketentuan t>!,raturan p�nmdang-undangan.
(2)Be�an insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Besamya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan pajak tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan:
1. a.di bawah Rp l.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), ditetapkan paling tingg.i 6 (enam)· kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
2. b.Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah), ditetapkan paling tingg.i 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
3. c.di atas Rp 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima rattts miliar rupiah), sampai dengan Rp 7.500.000.000.000,00 (ttljuh triliun lima rattls miliar rupiah), ditetapkan paling tinggi 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat; dan
4. d.di atas Rp 7.500.000.000.000,00 (rujuh triliun lima ratus miliar rupiah), ditetapkan paling tinggi 10 (sepuluh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
(2)Besarnya pembayaran insentif untttk pihak lain sebagaimana dimaksud dala.m Pasal 3 ayat (2) huruf d , ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari besamya insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 6.
(3)Apabila dalam realisasi pernberian insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pcnerima pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal ·3 ayat (2) dan besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, ditetapkan dengan Keputusan Gubemur.

BAB III

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

(1)Kepala Instansi Pelaksana Pemungut Pajak menyusun penganggaran insentif pemungutan pajak berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(2)Penganggaran insenlif sebagaimana dimaksud pada ayat ·
(1), dikelompokkan ke dala.m belanja tidak langsung yang diutaikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja insentif pemungut:an pajak, serta rincian objek belanja pajak. t3) Pelaksanaan pengganggaran, pengajuan, dan pencairan insentif pemungutan pajak, dilaksanakan oleh Kepala lnsl:aflsi Pelaksana Pemungut Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2.11 NOMOR 1 H.NASRUN UMAR Diundangkan di Palembang pada tanggal e Januari 2011 SEKRETARIS DAERAH PROVlNSI SUMATERA SELATAN, ~ H. ALEX NOERDIN Ditctapkan di Palembang pada tanggal 1 JQlIuarl 2.1. GUBERNUR SUMATERA SELATAN, penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Suroatera Selatan. mengetahuinya,orangAgar setiap pengundangan mcmerintahkan ini denganGubernurPeraturan Peraturan Gubernur iru mulai berlaku pada tanggal diundangkan . BI\BIV

Pasal 12

Pertanggungjawaban pemberian insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pasall0 Dalam hal target penenmaan pajak pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian insentif dapat diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. dto dto

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…