DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2020

Nomor: 1
Tahun: 2020
Ditetapkan: 28 Januari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang beberapa perubahan ketentuan dalam Pergun No.75 Tahun 2018 diantaranya menghapus ketentuan Bab I Ketentuan Umum frase "Bagian Kesatu Pengertian, Istilah dan Singkatan", menghapus Bab I Ketentuan Umum frase "Bagian Kedua, Maksud dan Tujuan"; meghapus Bab I Ketentuan Umum frase "Bagian Ketiga Lingkup Pengaturan". Mengubah ketentuan Pasal 2; Pasal 3; pada ketentuan Pasal 14 ditambahkan 1 ayat yakni ayat (4); mengubah ketentuan BAB III judul Bagian Kesatu, mengubah ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf a dan huruf d; mengubah ketentuan Pasal 19; Pasal 23; Pasal 24; Pasal 27; Pasal 30; dan Pasal 34.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka memelihara dan mewujudkan keamanan dan kenyamanan lalu lintas bagi pengguna jalan perlu upaya pengendalian, pembinaan dan pengawasan yang optimal dan berkesinambungan terhadap pembangunan infrastruktur, penggunaan dan pemanfaatan bagia n -bagian jalan Provinsi;
b.bahwa pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan Provinsi perlu diatur agar tertib, teratur, bersih, rapi dan berestetika;
c.bahwa dalam rangka pengaturan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Bagian Jalan Provinsi;
d.bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 31 Desember 2018 Nomor 188.34/10064/OTDA perihal Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan, perlu melakukan penyesuaian/perubahan terhadap Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan Provinsi;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
3.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2028);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentaniz. Pemerintahan Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Bagian Jalan;
8.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan;
9.Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Repubiik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10.Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016 Nomor 14); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GlJBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 75 TAHUN 2018 TENTANG PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN-BAGIAN JALAN PROVINS!. PasaJ I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Bagian Jalan Provinsi (Serita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 nomor 76), diubah sebagai berikut: l . Ketentuan Bab I Ketentuan Umurn frase "Bagian Kesatu Pengertian, Istilah dan Singkatan" dihapus.
2.Ketentuan Bab I Ketentuan Umum frase "Bagian Kedua Maksud dan Tujuan" dihapus.
3.Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Penggunaan dan pemanfaatan bagian-bagian jalan Provinsi berdasarkan pada asas:

a.keadilan;
b.kemanusiaan;
c.kemanfaatan; ri.. lfr.runanan.<lru:>. l<r.'>t"Jamatao;,
e.keserasian;
f.keselarasan;
g.kearifan lokal;
h.keberlanjutan;
i.keterbukaan; J. kesejahteraan;
k.kemitraan; dan
l.kenyamanan.
1. 4.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagaj berikut:

Pasal 3

Peraturan Gubernur m1 dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam menjamin ketertiban terhadap:

a.penggunaan ruang manfaatjalan;
b.pemanfaatan ruang milikjalan; c . penggunaan ruang pengawasan jalan; dan
d.pemanfaalan ruang manfaatjalan.
1. 5.Ketentuan Bab I Ketentuan Umum Crase "Bagian Ketiga Lingkup Pengaturan" diliapus.
2. 6.Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

7.Ketentuan Pasal 14 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Ruang pcngawasan jalan adalah ruang sepanjang jalan di luar milik jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu.
(2)Ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penggunaannya berada di bawah pengawasan penyelenggara jalan.
(3)Ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan untuk pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan.
(4)Dalam ha1 ruang milik jalan tidak cukup luas, lebar ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran sebagai berikut:
1. a.jalan arteri primer 15 (lima belas) meter;
2. b.jalan kolcktor primer 10 (sepuluh) meter;
3. c.jalan lokal primer 7 (tujuh) meter;
4. d.jalan lingkungan primer 5 (lima) meter;
5. e.jaJan arteri sekunder 15 (lima belas) meter;
6. f.jalan kolektor sekunder 5 (lima) meter;
7. g.jaJan lokal sekunder 3 (tiga) meter;
8. h.jaJan lingkungan sekunder 2 (dua) meter; dan
9. i.jembatan 100 (seratus) meter ke arah hilir dan huJu.
  1. 8.Kelentuan Bab III judul Bagian Kcsatu diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
  2. 9.Ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf a dan huruf d diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)Bangunan dan jaringan utiJitas sebagaim.ana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a pada jaringan jalan di dalam kawasan perkotaan dapat dilempatkan di dalam ruang manfaatjalan dengan ketentuan:
1. a.bangunan dan jaringan utilitas yang berada di atas atau di bawah tanah dan ditempatkan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling sedikit 1 (satu) meter dari tepi luar bahujalan atau trotoar;
2. b.bangunan dan jaringan utilitas yang berada di a.tas tanah harus diletakkan pada ketinggian paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan jalan tertinggi;
3. c.bangunan dan jaringan utilitas ditempatkan di sisi terluar ruang milik jalan apabila tidak terdapat ruang di luar bahu jalan, trotoar, atau jalur lalu lintas, bangunan dan jaringan utilitas;
4. d.bangunan dan jaringan utiJitas yang berada di bawah tanah harus diletakkan pada kedalaman paling rendah 1,5 (satu koma lima) meter dari permukaan jalan terendah pada daerah galian atau dari tanah dasar pada daerah timbunan; dan
5. e.permukaan tanah pada lintasan bangunan dan jaringan u.tiJjt.as ':{an'l, ditem9atkan di bawah tanah harus diberi tanda yang bersifat permanen.
(2)Bangunan dan jaringan utilitas pada jaringan jalan di luar kawasan pcrkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang milikjalan pada sisi terluar.

10.Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1)Pemanfaatan bagian-bagjan jalan provinsi untuk bangunan dan jaringan utilitas dapat dikenakan sewa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
(3)Sewa pemanfaatan bagian-bagian jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk bangun-bangunan milik pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

11.Ketcntuan PasaJ 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1)Pemanfaatan bagian-bagian jalan provinsi untuk bangun bangunan dikenakan sewa yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
(2)Sewa pemanfaatan bagian-bagian jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk bangun-bangunan milik pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

12.Ketentuan Pasal 24 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(ll Pemanfaatan bagian jalan untuk iklan dan media informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c dilakukan dengan memperhatikan faktor keamanan dan keselamatan pengguna jalan, estetika lingkungan dan kepentingan umum sesuai peraturan perundang undangan.

(2)Bentuk iklan dan media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh sama atau menyerupai rambu rambu lalu lintas.
(3)Penempatan iklan clan media infonnasi sesuai pemanfaatan bagian jalan untuk bangunan dan jaringan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

13.Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(1)Pemanfaatan bagian-bagian jalan Provinsi untuk bangunan iklan dan media informasi dikenakan sewa 'lirss.1lilikan.�.nvgtn.lr.esui tU,''\IL�'1"rruiv_ri:r.1- '1!'fl 1.,:, rl:an".:; undangan.
(2)Jangka waktu sewa paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
(3)Sewa pemanfaatan bagian-bagian jalan Provinsi untuk iklan dan media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk bangunan iklan dan media informasi milik pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

14.Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi scbagai berikut:

Pasal 30

(1)Pemanfaatan bagian-bagian jalan provinsi untuk bangunan gedung dikenakan sewa disesuaikan dengan ketentuan pada peraturan perundang -undangan.
(2)Jangka waktu sewa paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
(3)Besaran nilai sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Gubernur dengan mempertimbangkan hasil penilaian dari Penilai Pemerintah atau Penilai Publik.
(4)Sewa pemanfaatan sebagaimana dimaksud bangunan-bangunan pemerintah daerah. bagian-bagian jalan provinsi pada ayat (1) dikecualikan untuk milik pemerintah dan/atau H. NASRUNUMAR BEruTA DAERAHPROVINSISUMATERASELATANTAHUN2020 NOMOR 1 Diundangkan di Palembang pada tanggal ~1I J.anua.ri. 2020 SEKRETARISDAERAH PROVINSISUMATERASELATAN, H. HERMANDERU Ditetapkan di Palernbang pada tanggal 2tl J.allUa.ri 2020 . GUBERNURSUMATERASELATAN,

15.Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2020

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 12

Pasal 14

Pasal 17

Pasal 19

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 27

Pasal 30

Dasar hukum (1)

Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 12

Pasal 14

Pasal 17

Pasal 19

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 27

Pasal 30

Dasar hukum (1)

Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2018