DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2021

Nomor: 1
Tahun: 2021
Ditetapkan: 27 Januari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Materi Pokok dalam Peraturan ini adalah: Susunan Organisasi

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dengan Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan, telah ditetapkan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan;
b.bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas Bidang Angkutan Jalan dan dengan dibentuknya Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Terminal, maka perlu dilakukan perubahan terhadap nomenklatur Seksi dan uraian tugasnya;
c.bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814); - 2-
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
5.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tentang Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8.Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3);
9.Peraturan Gubemur Nomor 72 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Togas dan Fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 72); MEMUTUSKAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 72 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN PROVINS! SUMATERA SELATAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Togas dan Fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 46), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1)Susunan organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari:
1. a.Kepala Dinas.
2. b.Sekretariat, membawahi:
  1. 1.Subbagian Perencanaan, Evaluasi Pelaporan;
  2. 2.Subbagian Keuangan; dan
  3. 3.Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. c.Bidang Lalu Lintas Jalan, membawahi: dan
  1. 1.Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan;
  2. 2.Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas Jalan; dan
  3. 3.Seksi Keselamatan Lalu Lintas Jalan.
4. d.Bidang Angkutan Jalan, membawahi:
  1. 1.Seksi Angkutan Orang;
  2. 2.Seksi Angkutan Barang; dan
  3. 3.Seksi Pemadu Meda Perhubungan.
5. e.Bidang Pelayaran, membawahi:
  1. 1.Seksi Kepelabuhanan; Teknologi
  2. 2.Seksi Sadan Usaha dan Jasa Pelayaran; dan
  3. 3.Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.
6. f.Bidang Perkeretaapian dan membawahi: Pengembangan,
7. l.Seksi Sarana dan Prasarana Perkeretaapian;
  1. 2.Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Perkeretaapian; dan
  2. 3.Seksi Lingkungan Perhubungan.
8. g.Unit Pelaksana Teknis Dinas.
9. h.Kelompok Jabatan Fungsional
(2)Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

2.Ketentuan Pasal 11 ayat (3) diubah sehingga Pasal 11 ayat

(3)berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(3)Seksi Keselamatan Lalu Lintas Jalan, mempunyar tugas:
1. a.memberikan pedoman pengumpulan, pengelolaan dan analisa kecelakaan lalu lintas di kabupaten/kota;
2. b.memberikan bimbingan pedoman penyelenggaraan pendidikan dan latihan keselamatan;
3. c.memberikan pedoman kecepatan kendaraan bermotor dalam berlalu Jintas di ruas jalan provinsi/kabupaten/ kota;
4. d.mengaudit dan inspeksi keselamatan lalu lintas angkutan jalan diruas jalan provinsi;
5. e.mengumpulkan, pengolahan data dan analisis kecelakaan Ialu lintas di wilayah provinsi;
6. f.menyelenggarakan pencegahan penanggulangan kecelakaan lalu lintas provinsi dan jalan nasional; dan di jalan
7. g.memberikan bi.mbingan pelaksanaan pelajar pelopor di tingkat provinsi dan nasional;
8. h.meneliti dan menganalisa daerah rawan kecelakaan, rawan kemacetan, rawan longsor dan rawan banjir di jalan propinsi dan nasional;
  1. 1.melakukan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan lalu lintas yang berwawasan lingkungan; J. memberikan bimbingan penanganan dampak lingkungan terhadap penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan;
9. k.melaksanakan dan memberikan persetujuan analisis dampak lalu lintas di jalan provinsi dan pelaksanaan rekomendasi hasil analisis dampak lalu lintas di jalan nasional; I. melaksanakan pemeriksaan fisik dan penilaian teknis kendaraan bermotor untuk penghapusan dari aset pemerintah provinsi/instansi lainnya;
10. m.melaksanakan pembinaan kepada bengkel konstruksi/karoseri/modifikasi/rekayasa kendar a an bermotor;
11. n.melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor di kabupaten/kota; dan
12. o.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
  1. 3.Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Bidang Angkutan Jalan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi sektor perhubungan bidang angkutan orang, angkutan barang, pemadu moda dan teknologi perhubungan.

4.Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Angkutan Jalan mempunyai fungsi:

a.pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana program sektor perhubungan di bidang sarana dan prasarana angkutan orang, angkutan barang dan pemadu moda, pengelolaan data dan informasi transportasi, pengelolaan sistem informasi manajemen dan komunikasi transportasi serta pengembangan transportasi;
b.penyiapan perumusan kebijakan sektor perhubungan di bidang sarana dan prasarana angkutan orang, angkutan barang dan pemadu moda, pengelolaan data dan informasi transportasi, pengelolaan sistem informasi manajemen dan komunikasi transportasi serta pengembangan transportasi;
c.pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas di bidang sarana dan prasarana angkutan orang, angkutan barang dan pemadu moda, pengelolaan data dan informasi transportasi, pengelolaan sistem informasi manajemen dan komunikasi transportasi serta pengembangan transportasi; dan
d.pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. .7.
1. 5.Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Seksi Angkutan Orang, mempunyai tugas:
1. a.menyiapkan pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana dan program angkutan orang di jalan provinsi dan jalan nasional;
2. b.memberikan rekomendasi izin dispensasi kelas jalan dan izin insidentil angkutan umum;
3. c.melaksanakan pembinaan terhadap abdiyasa angkutan umum;
4. d.memberikan izin trayek angkutan pedesaan yang melintas batas provinsi;
5. e.melakukan analisa dan evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan angkutan jalan;
6. f.memberikan izin operasi angkutan sewa berdasarkan kuota yang ditetapkan pemerintah;
7. g.menyusun penetapan jaringan jalan untuk trayek AKDP;
8. h.membuat rekomendasi untuk penerbitan izin trayek AKAP dan surat keterangan jalan;
  1. 1.menyusun jaringan trayek AKDP dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk angkutan yang wilayah pelayanannya melebihi wilayah kabupaten/ kota dalam satu provinsi; J. melaksanakan peroeriksaan fisik dan penilaian kelaikan jalan untuk kendaraan angkutan orang;
9. k.meroberikan izin trayek angkutan antar kota dalam provinsi;
10. l.memberikan izin trayek angkutan perkotaan yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi;
11. m.menetapkan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya melebihi kebutuhan kabupaten/kota dalam satu provinsi;
12. n.memberikan izin operasi angkutan taksi yang melayani khusus untuk pelayanan ke dan dari tempat tertentu yang memerlukan tingkat pelayanan tinggi/wilayah operasinya melebihi wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi;
13. o.memberikan izin angkutan sewa dan Surat lzin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi;
14. p.memberikan izin operasi angkutan pariwisata;
15. q.memberikan berdasarkan pemerintah; izin operasi angkutan sewa khusus kuota yang ditetapkan oleh
16. r.menetapkan rencana umum jaringan trayek antar kota dalam provinsi dan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
17. s.menetapkan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang melampaui 1 (satu) daerah kabupaten dalam 1 (satu) daerah provinsi; dan
18. t.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
(2)Seksi Angkutan Barang, mempunyai tugas :
1. a.menyiapkan pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana d.an program angkutan barang di jalan provinsi dan jalan nasional;
2. b.memberikan rekomendasi izin dispensasi kelas jalan di jalan provinsi;
3. c.memberikan izin dispensasi angkutan barang khusus di jaringan jalan provinsi;
4. d.melaksanakan pemeriksaan fisik dan penilaian kelaikan jalan untuk kendaraan angkutan barang;
5. e.memberikan rekomendasi untuk penerbitan STNK berdasarkan persyaratan teknis kendaraan angkutan umum sesuai peruntukannya; f . menyusun penetapan jaringan jalan untuk angkutan peti kemas di jalan provinsi;
6. g.memberikan rekomendasi untuk penerbitan izin angkutan barang berbahaya di jaringan jalan provinsi;
7. h.menyusun dan menetapkan kelas jalan pada jaringan jalan provinsi;
  1. 1.menyusun dan menetapkan jaringan lintas angkutan jalan pada jaringan jalan provinsi; J. mela.ksanakan pengawasan terhadap kendaraan barang yang melalui jalan provinsi;
8. k.mela.ksana.kan pengawasan terhadap kendaraan barang batubara dan kayu log;
9. l.melaksana.kan pembinaan terhadap bengkel karoseri kendaraan bermotor di wilayah provinsi;
10. m.melaksana.kan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
(3)Seksi Pemadu Moda dan Teknologi Perhubungan, mempunyai tugas
1. a.melakukan penyiapan bahan perumusan dan pela.ksanaan kebija.kan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan angkutan pemadu moda;
2. b.menyusun Sistem Informasi Manajemen (SIM) transportasi perhubungan dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi perhubungan;
3. c.merencana.kan jaringan trayek, perizinan dan tarif angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah kabupaten/kota dan pedesaan yang melampaui 1 (satu) daerah kabupaten dalam 1 (satu) daerah provinsi;
4. d.memfasilitasi angkutan perintis dalam provms1, fasilitasi penzman angkutan perkotaan dan pedesaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah provinsi;
5. e.mengelola data dan informasi transportasi, pengelolaan sistem informasi manajemen dan komunikasi transportasi serta pengembangan transportrasi; BERITADAERAHPROVlNS[SUMATERASELATANTAHUN2021 NOMOR 1 ~ H. NASRUNUMAR Diundangkan di Palembang pada tanggal 27 ,Tcllari 2021 SEKRETARISDAERAHPROVINSI SUMATERASELATAN, H. HERMANDERU GUBERNURSUMATERASELATAN, Ditetapkan di Palembang pada tanggal 27 Janllari 2021 penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Seiatan. denganiniGubernurPeraturanpengundangan memerintahkansetiap orang mengetahuinya,Agar Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal II
6. f.mengusulkan dan evaluasi program FasiIitasi Bandar Udara dan susunan keanggotaan Komite Fasilitasi Bandar Udara (KOMFAL)di wilayahnya yang tidak terdapat kantor Otoritas Bandar Udara;
7. g.mengendalikan dan operasional heliport dalam wilayah provinsi;
8. h.menyelenggarakan Administrasi data heliport/ helipad di wilayah provinsi;
  1. 1.memantau penyelenggaraan angkutan udara haji di wilayah provinsi; J. memberikan pertimbangan teknis dalam rangka pembangunan heliport; dan
9. k.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. dto dto KELOMPOK JAB.ATAN FUNGSIONAL BIDANG LALU IJNTAS JALAN SEKSI MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS JAIAN - SEKSl PENGEHDALIAN OPERASI i\SIONAL I.ALU LINTAS JALAN - KESElAMA""" I.ALU UNTAS l � JA:LAN SE,KSI LAMPIRANPERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATANNOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 72 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI. URAlAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN BA:GAN susu11lAN ORGANISAS1 DINAS PERHUBUNGAN PR:YVINS1 SUMATERA SELATAN KEPALA ::] SEKRETARIAT l SUBBAGJAN PERE,NCANAAN,EVAWAS1 DAN PELAPORAN BJDANG BJDANG ANGKUTAN -JAi.AN PEL-AYARA.N -1 SEKSI SEKSI Al'l!GKUTAN ORANG KEPELABUHANAN SEKSI SEKSI BAD.AN USAHA D:AN JASA ANGKUTAN BARANG PELAYARAN SEKSI PE1',f.ADU MOD>A DAN SEKSI ANGKUTAN PEUYARAN RAKYAT TEKNOLOGI PERHUBUNGAN DAN ANOKUTAN SUNGA!., DANAU DAN PENYEBERANGAN -- UNITP ��At TEKNIS II SUBBAGTANKEUANGAN UBBAGIAN UMUM•AN KEPEGAWAIAN [] - -'ERKERET'MPIAN DAN GEMBANGAN � - 'I-I:-- SEKSI SAR.ANA DAN PRASARANA RKERE'l'AAPJAN SEKSI LALU IUNTAS DAN ANOK UTAN !I :RKERETMPiAN PER SEKSI LINOKUN< 'GAN PERHUBUNOAN

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Dasar hukum (1)

Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Dasar hukum (1)

Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2016