DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 10 Tahun 2018

Nomor: 10
Tahun: 2018
Ditetapkan: 12 Januari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Pergub ini diatur tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Industri Pangan dan Tekstil pada Dinas Perindustrian, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Kelompok Jabatan Fungsional, Kepegawaian, Keuangan, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Industri Pangan dan Tekstil.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang di bidang industri pangan dan tekstil, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Industri Pangan dan Tekstil pada Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan;
b.bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri dengan surat Nomor 061/8952/SJ tanggal 5 Desember 2017 ha! Rekomendasi Pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Industri Pangan dan Tekstil pada Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan;

l.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814); 2. 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
1. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
2. 5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan KJasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 451);
3. 6.Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);
4. 7.Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016 Nomor 64); MEMUTUSKAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI INDUSTRI PANGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN TEKSTlL PADA DINAS PERINDUSTRIAN PROVINS! SUMATERA SELATAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan

1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
4.Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan yang selanjutnya disebut Dinas Perindustrian adalah Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan.
6.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Organisasi yang melaksanakan kegiatan Teknis Operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera
7.Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Industri Pangan dan Tekstil pada Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan.
8.Togas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
9.Tugas teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

BAB II

PEMBENTUKAN,KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD Industri Pangan dan Tekstil Kelas A pada Dinas Perindustrian.

Pasal 3

(1)UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(2)UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian dari perangkat daerah Provinsi.

Pasal 4

UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang yang bersifat pelaksanaan di bidang industri pangan dan tekstil.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1)Susunan Organisasi UPTD Industri Pangan dan Tekstil Kelas A, terdiri dari
1. a.Kepala UPTD;
2. b.Subbagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Pengembangan Teknologi Industri Pangan dan Tekstil;
4. d.Seksi Pengembangan Usaha lndustri Pangan dan Tekstil; dan
5. e.Kelompokjabatan Fungsional.
(2)Bagan Susunan Organisasi UPTD Industri Pangan dan Tekstil adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

Kepala UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi dinas dalam pelayanan teknis, pembinaan, alih teknologi industri, pengembangan desain, penyediaan sarana usaha industri dan pelayanan kepada industri kecil dan menengah.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala UPTD mempunyai fungsi :

a.perumusan kebijakan di bidang pengembangan teknologi dan usaha industri pangan dan tekstil;
b.penyelenggaraan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi;
c.pengkajian bahan petunjuk teknis pengembangan teknologi dan usaha industri pangan dan tekstil;
d.pelaksanaan fasilitasi yang berkaitan dengan pengembangan teknologi dan usaha industri pangan dan tekstil;
e.penyelenggaraan pelayanan dan pengembangan teknologi serta usaha industri pangan dan tekstil;
f.penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
g.perencanaan operasional pengembangan dan pelayanan industri pangan dan tekstil;
h.pembagian tugas kepada Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pelaksana serta Fungsional;
1. 1.pengevaluasian pelaksanaan kegiatan; dan J. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 8

Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas :

a.menyusun program dan kegiatan UPTD; - 6-
b.melaksanakan pengelolaan data, informasi kehumasan;
c.melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
d.melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan; dan
e.melaksanakan pengelolaan naskah dinas, kearsipan, urusan rumah tangga dan perlengkapan; f . melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; g . melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
h.melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja dan kegiatan;
1. 1.memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana; J. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
k.melaksanakan tugas lain yang diberikan oeh pimpinan Pasal 9

(1)Seksi Pengembangan Teknologi Industri Pangan dan Tekstil, mempunyai tugas:
1. a.melaksanakan penyusunan program dan kegiatan pengembangan teknologi industri pangan dan tekstil;
2. b.melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pengembangan pelayanan teknologi industri pangan dan tekstil;
3. c.melaksanakan fasilitasi pengembangan dan pelayanan teknologi industri di sentra-sentra industri pangan dan tekstil;
4. d.melaksanakan fasilitasi pengembangan desain kemasan, teknologi proses, diversifikasi produk dan penerapan teknologi industri pangan dan tekstil;
5. e.melaksanakan penyusunan bahan usulan kebutuhan sarana pelayanan dan pengembangan teknologi industri pangan dan tekstil; f . melaksanakan koordinasi dengan industri terkait dalam rangka bimbingan teknis produksi;
6. g.melaksanakan bimbingan teknis penerapan teknologi dan produksi;
7. h.melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  1. 1.melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; J. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kegiatan;
8. k.memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana; I. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
9. m.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
(2)Seksi Pengembangan Usaha Industri Pangan dan Tekstil, mempunyai tugas
1. a.melaksanakan penyusunan program dan kegiatan usaha industri pangan dan tekstil;
2. b.melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pl::'1ayronm 01m per1gcn1'cr-cer115"aY1 ·.:&-...'r,a 'a,uwu:'. '"j:Rt7tg2a1 dan tekstil;
3. c.melaksanakan fasilitasi pelayanan dan pengembangan usaha industri pangan dan tekstil;
4. d.melaksanakan fasilitasi peluang usaha dan peningkatan kerjasarna pengusaha dengan dunia usaha industri pangan dan tekstil;
5. e.melaksanakan fasilitasi sarana usaha industri pangan dan tekstil;
6. f.melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
7. g.melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
8. h.melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kegiatan;
9. i.memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
10. j.melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
11. k.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. BABV KELOMPOK JABATAN FUNGSlONAL

Pasal 10

(1)Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
(2)Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 11

(1)Kepala UPTD, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gu bernur atas usu.I Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
(2)Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Kepala UPTD merupakan Jabatan eselon III.b atau Jabatan Administrator, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…