DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 10 Tahun 2021

Nomor: 10
Tahun: 2021
Ditetapkan: 7 Mei 2021
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Materi pokok dalam peraturan ini adalah : Ketentuan Umum,Teknis Pemberian ,Ketentuan Lain-lain ,Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Pasal 3

(1)Aparatur Negar l sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
1. a.PNS dan/ ata CPNS;
2. b.PPPK. l
(2)Aparatur Negarai termasuk :

1.Gubernur dafl Wakil Gubernur;
2.Pimpinan dJ Anggota DPRD;
3.Pimpinan Ba�an Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah. I

(3)Pegawai Non-Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada Instansi Daerah yang m¢nerapkan pola pengelolaan keuangan Badan . . . Layanan Umum Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-und4Ilgan.

Pasal 4

Tunjangan Hari qaya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak diberikan kepada PNS dalam ha!:

a.sedang cuti di 1Jar tanggungan negara; atau b.sedang ditugasJan di Juar instansi pemerintah baik di dalam �egeri _maupunJ di luar negeri yang gajinya dibayar oleh 1nstans1 tempat �enugasan.

Pasal 5

(1)Pegawai Non-P€gawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 11arus rnemenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. a.Warga Negar� Indonesia;
2. b.pada saat peraturan pemerintah ini diundangkan, telah j melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menenls paling singkat selama 1 (satu) tahun sejak pengangkat i atau penandatangan Pei:janjian Kerja;
3. c.pendanaan belanja pegawai dibebankan Anggaran Pendapatan d Belanja Daerah;
4. d.diangkat ole pejabat yang memiliki kewenangan dan/atau telah menandatangani Perjanjian Kerja sesuai dengan ketentuan pe{aturan perundang-undangan.
(2)Dalam ha! Pega r ai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara belum melaksanakan t i. gas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling I singkat selama 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat diberikan apabila: !ah Id . . . . k . d . ba. te menan atangan, perJanJ1an erJa engan peJa at l yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-u\i.angan dan dalam perjanjian kerja dimaksud telah dinyat�an berhak menerima Tunjangan Hari Raya dan/atau Ga)i Ketiga Belas; atau b . telah ditetapkan menerima Tunjangan Hari Raya dan/atau Gaji Ketiga 1 1 Belas oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dalam surat keputusan pengangkatannya sesuai dengan ketentuan pe.raturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Tunjangan Hari aya dan Gaji Ketiga Belas bagi :
1. a.PNS, PPPK da'n Pejabat Negara terdiri atas :
  1. 1.gaji pokokl
  2. 2.tunjang· keluarga;
  3. 3.tunjangan pangan; dan
  4. 4.tunjanganijabatan atau tunjangan umum. sesuai jabatann}a dan/atau pangkatnya;
2. b.CPNS, terdiri tas :
3. l.80 % (dela an puluh persen) dari gaji pokok PNS;
  1. 2.tunjangan keluarga;
  2. 3.tun � ang j pangan; dan
  3. 4.tunJangan, umum. Sesuai jabatann a dan/atau pangkat golongan/ruangannya ; dan
4. c.Pimpinan d Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, pa.iμig banyak sebesar akumulasi dari uang Representasi{ Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Jabatan Pimpinan dap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yarg mengatur hak keuangan dan administrasi Pimpinan d Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; ' 12) P,mberian TJan:�n Hari Raya s,bagaimana dimak,ud dalam Pasal 2 , �iberikan sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan AprJ Tahun 2021.
(3)Pemberian Gaji Ketiga Betas sebagaimana dimaksud dala.m Pasal 2 , diberikan sebesar penghasilan I (satu) bulan pada bulan Juni Tahun 2021.
(4)Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan April Tahun 2021 sebagaimlna dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, 1'unjangan Hari Raya dapat dibayarkan setetah tanggal Hari Ra � a.
(5)Dalam hat pengnasilan 1 (satu) bulan pada bulan Juni Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belurn dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Betas dapat dibayarkan setetah bulan Juni.
(6)Pemberian Tunjangan Hari Raya Pegawai Non-PNS diberikan sebanyak 1 (satu) bulan sebagai THR Keagamaan.

Pasal 7

(1)Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebclur tanggal Hari Raya.
(2)Gaji Ketiga Bela5i dibayarkan paling cepat pada bulan Juni. Tunjangan Tunjangan Tunjangan undangan. •,9a�,£. Hari Raya dan Gaji Ketiga Betas bagi Penerima sebesat tunjangan yang diterima oteh Penerima sesuai I dengan ketentuan peraturan perundang- �asal 9 Pembayaran TunjJngan Hari Raya dan Gaji Ketiga Betas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Per�gkat Daerah (DPA-SKPD) di Lingkungan Pernerintah Provins t Surnatera Selatan, bagi: 1 . Gubernur dan Wakil Gubernur;

2.Pimpinan dan Akggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah:
3.Pimpinan Bada.b Layanan Umum Daerah; 4 . PNS dan Calon �NS yang bekerja pada instansi daerah;
5.PPPK yang bekerja pada instansi daerah;
6.Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada instansi pemerintah daerah dan instansi pemerintah j daerah yang my11erapkan pola pengetolaan keuangan Sadan Layanan Umurri Daerah. l1c-- L BERITA DAERAH PROVlNSI S '. ATERA SELATANTAHUN 2021 NOMOR 10 I H. HERMAN DERU Ditetapkan eli Palembang pada tanggal 71 Mei2021 rUBERNUR SUMATERA SELATAN'r DR. H. NASRUNUMAR SEKRETARISDAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN~ f1h Diundangkan di Palembang pada tanggal 7 Mei202 i BABIV KETE TUAN PENUTUP Pasall1 Peraturan Guber ur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang engetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulnatera Selatan. Pemberian Tunj Raya dan Gaji Ketiga Belas dilaksanakan den an memperhatikan kemampuan keuangan daerah serta me ..pedomani ketentuan peraturan perundang- undangan, PasallO KETEN\ UAN LAIN-LAIN BABIII Dto. Dto.

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…