DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2019

Nomor: 11
Tahun: 2019
Ditetapkan: 29 Mei 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 98

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok peraturan ini antara lain : Kedudukan,Tujuan,Tugas Pokok dan Fungsi,Kewenagan dan Tangung Jawab pemilik RS ERBA,Pengorganissian RS ERBA,Dewan Pengawas,Pejabat RS ERBA,Intalasi dan Unit,Kpmite,SPI,Kelompok jabatan Fungsional,SMF,Tata kerja,Pengelolaan sumber daya manusia,Peraturan Internal Staf Medis,Kerahasian Informasi medis,Hak dan kewajiban pasien,Hak dan keawajiban Dokter,Hak dan Kewajiban RS ERBA,Kebijakan pedoman paduan dan prosedur,kerja sama /kontrak,tuntuan,Pengolaan RS ERBA,Pembinaan dan Pengaawasan,ketentuan lain-lain,ketentuan peralihan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan;

l.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. 3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. 4.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. 5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. 6.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. 7.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. 8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pcmerintahan Dae.rah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Ta.mbahan Lemba.ran Negara Republik Indonesia. No1nor 5679);
8. 9.Undang-Undru1g Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehata.n Jiwa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Ta.mba.ha.n Lembru·an Negara RepubUk Indonesia Nomor 5571);
9. 10.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehata.n (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607); 1 L Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembara.n Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaima.na telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negru·a Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. 13.Peraturan Pemer.intah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Dae.rah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); ,.
12. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nom(W 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
13. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawa.i Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 201'7 Nomor 63, Tan1bahan Lembarai1 Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
14. 16.Peratura.n Pemeri.ntah Nomor 49 Tal1un 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tai.nbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
15. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. 18.Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoma.n Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
17. 19.Keputusan Menteri 772/MENKES/SK/VI/2002 Kesehata.n tentang Pedoman · Internal Rumah Sakit (Hospital Bylaws);
18. 20.Keputusai1 Menteri 129/MENKES/SK/11/2008 Minimal Rumah Sakit; Kesehatan tentang Standa r Nomor Peraturan Nomor Pelayanan
19. 21.Peratura.n Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tenta.ng Pedoma.n Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tenta.ng Perubahan Kedna atas Peraturan Menteri DaJarn Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daera.h (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. 22.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 971/MENKES/PER/XI/2009 tentang Standar Kompetensi Pejabat Struktural Kesehatan;
21. 23.Peraturan Menteri Kesehatai1 Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Saldt (Serita Negara Republik Indonesia Taln1n 2011 Nomor 259);
22. 24.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013 tentang Komite Keperawa:tan Rumah Sakit (Serita Negara Republik Indonesia 1'ahun 2013 Nomor 1053);
23. 25.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasif"lkasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);
24. 26.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
25. 27.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2016 tentang Dewan Pengawas Sadan Layanan Umum (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 913);
26. 28.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 416);
27. 29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Sadan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
28. 30.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi S�h?UN:e.-a. Sda.t&T TtU'tcur :iXJlO N11fm1, 2 Ser:i El �a-ag-clirrraf!a telali beberapa kali diubah, tcrakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tal1un 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 14);
29. 31.Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembcntukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);
30. 32.Peraturan Oubernur Nomor 49 Tahun 2012 tentang Pedoman Pola Pengclolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Serita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 49);
31. 33.Peraturan Oubemur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Sadan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Serita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 9);
32. 34.Peraturan Gubernur Nomor 27 Tah'un 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Ernaldi Bahar yang M@n@rapkan Pola Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum Daerah (Serita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 27);
33. 35.Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016 tenta.ng Pola Tata Ketola Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan (Serita Daerah Provinsi Sumatera Sela.tan Tahun 2016 Nomor 7); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT ERNALDI BAHAR PROVINS! SUMATERA SELATAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

l.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Sela.tan. 2 . Pernerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
1. 3.Gubernur adalah Gubernur Sumate1a Selata.n.
2. 4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Sela.tan.
3. 5.Rumah Salcit Ernaldi Bahar, yang selanjutnya disebut RS Erba, adalah Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan.
4. 6.Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan.
5. 7.Wakil Direktur adalah Wakil Direktur Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Sela.tan.
6. 8.Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan ke1ja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyaral{at yang mempunyai fleksibilitas dalrun pola pengeloiaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
7. 9.Pola Pengelolaan Keuangan Sadan La.ya.nan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD, adalah pola pengelolaan k@uangan yang m@mberikan fleksibilitas berupa. keleluasaan untuk menera.pkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masya. r akat dala.m rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelola.an keuangan daerah pada umumnya.
8. 10.Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Badan Layanan Umum Da.erah (BLUD).
9. 11.Pejabat Pengelola adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan Rumah Sa.kit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan selaku Badan Layana.n Umum Daerah (BLUD), yang terdi.ri atas Pemimpin, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis.
10. 12.Peraturan Internal Rumah Sa.kit (Hospital Bylaws) adalah atura.n da.sar yang mengatur ta.ta cara penyelenggaraan rumah sakit, meliputi pe.raturan internal korporasi (co,porate bylaws) dan peraturan internal staf medis (medical staff bylaws).
11. 13.Peratura.n Internal Korporasi (Corporate Bylaws) adalah aturan yang mengatur ta.ta kelola korpora.si (corporate governance) terselenggara dengan baik melaJui pengaturan hubunga.n a.nta.ra. pemilik, pengelola, da.n komite medik di rumah sakit.
12. 14.Pera.turan Internal Staf Medis (Medical Staff Bylaws) adalah atura.n yang mengatur tata kelola klinis {clinical governance) untuk menjaga. profesionalisme staf medis di rumah sal<lt.
13. 15.Satuan Pengawas rnternal, yang selanjutnya disingka.t SP!, adalah pera.ngkat pada. Bada.n Layanan Umum Daerah (BLUD) yang bertugas melakukan pengawasa.n da.n pengendalia.n internal dalam ra.ngka membantu pimpina.n untuk meningkatka.n kinerja. pelaya.nan, keuangan, dan pengaruh lingkunga.n sosial sekitarnya (social responsibility) dala.m menyelengga.rakan bisnis yang sehat.
14. 16.Komite Medik adalah perangkat pa.da Rumal1 Sakit Erna.ldi Bahar Provinsi Sumatera Sela.tan untuk menerapkan ta.ta kelola klinis (clinical governance) agar staf me<;lis di rumah sakit te1jaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi, dan pemeliha.ra.an etika da.n disiplin profesi. •
15. 17.Komite Keperawatan adalah wadah non struktural pada Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan yang mempunyai fungsi uta:ma memper-tahankan dan meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan melalui mekanisme kredensial, penjagaan rnutu profesi, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi.
16. 18.Komite Tenaga Kesehatan Lainnya adalah perangkat pada Rumah Sa!<lt Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan untuk menerapkan tata kelola klinis agar tenaga kesehatan lainnya terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi, dan perneliharaan etika dan disiplin profesi.
17. 19.Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien, yang selanjutnya disebut Komite PMKP, adalah komite yang beranggotakan staf medis, paramedis, dan/atau fungsional lainnya, yang bertanggung jawab dalam upaya peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Sela.tan.
18. 20.Komite Etik dan Hukum adalah wadah non struktural yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Direktur dalam hal menyusun dan merumuskan medicoetikolegal dan etika pelayanan, penyelesaian masalah etika dan pelanggaran terhadap kode etik pelayanan Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera _ Sela.tan, pemeliharaan etika pelayanan fungsi Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Sela.tan, kebijakan yang terkait dengan hospital bylaws dan medical staff bylaws, gugus tugas bantuan hukum dalam penanganan masalah hukum di Rumah Sa.kit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan.
19. 21.Komite Kesela.matan dan Kesehatan Kerja Ru.mah Sakit, yang selanjutnya disebut Komite K3RS, adalah komite yang berta.nggung jawab dalam upaya pencegahan dan pengendalian risiko kecelal{aan maupun penyakit al<ibat ke'lja.
20. 22.Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi, yang selanjutnya disebut Komite PP!, adalah komite yang bertanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pengendalian terjadinya infeksi di Rumah Sa.kit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan atau infeksi nosokomial/I-lealthcare Associated Infection (HAis).
21. 23.Komite Farmasi dan Tera.pi adalah komite yang beranggotakan para dokter yang mewakili spesialisasi yang ada di rumah sakit, apoteker serta tenaga kesehatan lainnya yang bertanggung jawab dalam program farmasi dan terapi, kebijakan mengenai pemilihan, penggunaan obat serta evaluasinya.
22. 24.Komite Rekam Medis adalah kornite yang melaksanakan tugas membantu peningkatan mutu pelayanan kesehatan melalui terselenggaranya pengelolaan rekam medis yang memenuhi standar yang telah ditetapkan.
23. 25.Staf Medis adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan/atau dokter gigi spesialis.
24. 26.Staf Medis Fungsional, yang selanjutnya disingkat SMF, adalah kelompok dokter dan/atau dokter spesialis yang melal{ukan pelayanan dan telah disetujui serta diterima sesuai dengan aturan yang berlalru untuk menjalankan profesi masing-masing di RS Erba.
25. 27.Rapat Rutin Dewan Pengawas adal.ah rapat terjadwal yang diselenggarakan oleh Dewan Pengawas yang bukan termasuk rapat tahunan dan rapat khusus.
26. 28.Rapat Tahu.nan Dewan Pengawas adalah rapat yang diselenggarakan oleh pemilik atau Dewan Pengawas setiap tahun sekali.
27. 29.Rapat Khusus Dewan Pengawas adalah rapat yang diselenggarakan oleh Pemilik atau Dewan Pengawas di luar jadwal rapat rutin untuk mengambil keputusan terhadap hal-hal yang dianggap khusus.
28. 30.Dokter adalah dokter umum, dokter gigi, dan/atau dokter spesialis yang melakukan pelayanan di Rumah Salcit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan. 3 1 . Sub Komite adalah kelompok kerja yang dibentuk pada komite di Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan yang bertugas untuk mengatasi masalah khusus.
29. 32.Kewenangan Klinis (Clinical Privilege) adalah hak khusus seorang staf medis untuk melakukan pelayanan medis tertentu dalam lingkungan rumah sal{it untuk suatu periode tertentu yang dilal{sanakan berda.sarkan penugasan klinis (clinical appointment).
30. 33.Penugasan Klinis (Clinical Appointment) adalah penugasan rumah sakit kepada seorang staf medis untuk melakukan sekelompok pelayanan medis di rumah sakit berdasarkan daftar kewenangan klinis yang telah ditetapkan baginya.
31. 34.Kredensial adalah proses evaluasi terhadap staf medis untuk menentukan kelayakan untuk diberikan kewenangan klinis (clinical privilege).
32. 35.Rckredensial adalah proses reevaluasi terhadap staf medis yang telah memiliki kewenangan klinis (clinical privilege) untuk menentukan kelayal{an pemberian kewenangan !din is terse but.
33. 36.Audit Medis adalah upaya evalua.si secara profesional terha.dap mutu pelayanan medis yang diberikan kepada pasien dengan menggunakan rekam medisnya yang dilaksanakan oleh profesi medis.
34. 37.Mitra Bestari (Peer Group) adalal1 sekelompok staf medis dengan reputasi dan kompetensi profesi yang baik untuk menelaah segala ha! yang terkait dengan profesi med is.
35. 38.Pemilik Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Stlatan, yang selanjutnya disebut Pemilik RS Erba, adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan selaku Pemilik Rumah Sal<lt Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selata.n sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
36. 39.Rencana Bisnis dan Anggaran, yang selanjutnya disingkat RBA, adalah dokumen rencana anggaran tahunan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
37. 40.Rencana Strategis, yang selanjutnya disingkat Renstra, adalah dokumen perencanaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk periode 5 (lima) tahunan.
38. 41.Dokumen Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat DPA, adalah dokumen yang mernuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunal{an sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
39. 42.Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN, adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan/ atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kcrja yang bekerja pada instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturai1 pcrundang-undangan.
40. 43.Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disi11gkat PNS, adalah warga negara 1ndonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat se·bagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
41. 44.Tenaga Profesional adalah pejabat pengelola badan layanan umum daerah dan/atau pegawai badan layanan umum daerah yang berasal dari unsur non aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Gubernur ini, meliputi:

a.identitas RS Erba;
b.kedudukan, tujuan, tugas pokok dan fungsi;
c.kewenangan dan tanggungjawab pemilik RS Erba;
d.pengorganisasian RS Erba;
e.dewan pengawas;
f.pejabat RS Erba;
g.instalasi dan/atau unit;
h.komite;
i.SP!; J. kelompokjabatan fungsional;
k.SMF;
1. 1.tata kerja;
m.pengelolaan sumber daya manusia;
n.peraturan internal staf medis (medical staff bylaws);
o.kerahasiaari info medis;
p.hak dan kewajiban pasien;
q.hak dan kewajiban dokter;
r.hak dan kewajiban RS Erba;
s.kebijakan, pedoman, panduan, dan/atau prosedur;
t.kerjasama/kontrak;
u.tuntutan;
v.pengelolaan RS Erba; dan/atau
w.pembinaan dan/atau pengawasan.

Pasal 4

(1)Visi RS Erba adalah sebagai pusat rujukan pelayanan dan pendidikan kesehatan jiwa yang prima dan berdaya saing nasional.
(2)Misi RS Erba adalah :
1. a.meningkatkan mutu pelayanan kesehatan jiwa; dan
2. b.mengembangkan fasilitas pendidikan dan pelatihan kesehatan jiwa.

Pasal 5

Ni!ai yang menjiwai pelayanan di RS Erba adalah nilai-ni!ai kebersamaan yang dijunjung tinggi sesuai dengan kesepakatan bersama, yaitu :

a.memberikan pelayanan secara profesional;
b.inovatif;
c.berperi!aku jujur;
d.menjunjung tinggi kedisiplinan;
e.selalu bersikap ramah;
f.menunjukkan rasa empati;
g.bersikap bijaksana;
h.menggalang kebersa.maan; dan
i.mengembangkan kemitraan seluas-luasnya.

Pasal 6

Moto RS Erba yaitu melayani dengan sepenuh hati.

Pasal 7

RS Erba. a.dalah Rumah Salcit Khusus Jiwa Kelas A.

Pasal 8

Alamat RS Erba yaitu Jalan Tembus Terminal KM. 12 Nomor 02 �- 20 R\V. 04 Kelurahan Alang-alang Lebar Kecamatan Alang Alang Lebar, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 9

Logo RS Erba dan maknanya adalah sebagai bcrikut :

a.EB
b.angka 33
c.dua hati singkatan dari Prof. Dr. Emaldi Bahar, PhD.; melrunbangkan zikir 33 kali, untuk memperkuat tauhid pada Tuhan YME yang dilambangkan seberkas sinar keemasan; melambangkan komitmen untuk bersama mewujudkan visi RS Erba;
d.kupu-kupu : melambangkan proses metamorfosa dari Rumah Sakit Jiwa menjadi Rumah Sakit Jiwa dengan pelayanan umum di masa depan;
e.hijau suasana hati yang sejuk, damai dan sejahtera;
f.emas optimisme dari suatu harapan; dan
g.merah keberanian menghadapi tantangan perubahan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUJUAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSl

Pasal 10

dan

(1)RS Erba berkedudukan sebagai Rumah Sakit milik Pemerintah Provinsi.
(2)RS Erba merupakan perangkat daerah sebagai unsur pendukung atas pelaJ<sanaan tugas dan wewenang Gubernur di bidang kesehatan.
(3)RS Erba dipimpin oleh scorang Direktur yang secara taktis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 11

RS Erba bertujuan untuk melaksanakan upaya kesehatan mulai dari upaya promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilakukan secara serasi, dengan upaya pengobatan dan pencegahan serta melaksanakan rujukru1.

Pasal 12

Tugas Pokok RS Erba adalah melaksanalrn.n upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang di!al<Sanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan.

Isi peraturan

Teks98PDFHirarki

Memuat teks peraturan…