DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2023

Nomor: 11
Tahun: 2023
Ditetapkan: 5 Juni 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 57

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang ketentuan umum, kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, UPTD/UPTB, Kelompok Jabatan Fungsional, tata kerja, kepegawaian : Dinas Pendidikan, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu melakukan perubahan susunan organisasi perangkat daerah di lingkungan Provinsi Sumatera Selatan;
b.bahwa herdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B / 888 / M.KT.01/2022 tanggal 24 Agustus 2022 hal Penyederhanaan Struktur Organisasi di Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dilakukan secara komprehensif dan dilakukan diseluruh Perangkat Daerah yang didasari dengan kriteria dan model penyederhanaan Struktur Organisasi yang diatur dalam surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/467 /KT.01/ 2021 tanggal 27 Mei 2021;
c.bahwa sesum surat Menteri Dalam Negeri Nomor 800/7047 /OTDA tanggal 7 Oktober 2022 Gubernur telah diberikan Persetujuan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah yang mengatur mengenai kelembagaan, struktur, organisasi dan tata kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimUakrasiuand f - dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Susunan Organisasi, k h . ~ Tugas dan Fungsi Perang at Daera ; ,i. ,,,,. T''J

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
8.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 ten tang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahf:l.Il Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
12.Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1498);
15.Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2017 ten tang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Urusuan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 Nomor 1956);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 7 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
19.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 . tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
20.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
21.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Penata Perizinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 549);
22.Peratu.ran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1164);
23.Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peratu.ran Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. f
3.Gubemur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5.Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
6.Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
7.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan.
8.Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terin tegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
9.Tim Kerja PTSP adalah kelompok kerja yang dibentuk sesuai kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan PTSP, yang mempunyai kewenangan memberikan rekomendasi atas penerbitan Perizinan dan Non Perizinan.
10.Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran sesuatu asumsi dan/ atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan provinsi.
11.pengkajian adalah penelitian terapan yang bertujuan memecahkan permasalahan yang sedang sedang berkembang yang dilakukan untuk mencapai tujuan jangka menengah dan jangka panjang lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan provinsi.
12.Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat dan aplikasi ilmu pengetahuan yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintah provinsi.
13.Perekayasaan adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/ atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks ternikal, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintah dalam negeri dan pemerintah provinsi.
14.Penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/ atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi, serta difusi teknologi yang terkait dengan penyelenggataan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan provinsi.
15.Pengoperasian adalah uji operasional atas suatu produk kebijakan, model, atau sistem perekayasaan yang telah melalui proses penerapan, melalui kegiatan pendampingan dan supervise guna modifikasi, dan penyempurnaan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan provinsi.
16.Evaluasi Kebijakan adalah suatu proses penilaian yang sistematis melalui pengumpulan, analisis dan interpretasi informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan/program dengan menggunakan kriteria/ model tertentu untuk memperoleh rekomendasi dan penyempurnaan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan provinsi.
17.Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodelogi ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala alam dan/ atau gejala kemasyarakatan tertentu.
18.Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
19.Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/ atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
20.Difusi Teknologi adalah kegiatan adopsi dan penerapan hasil inovasi secara lebih ekstensif oleh penemunya dan/ atau pihak-pihak lain dengan tujuan untuk meningkatkan daya guna potensinya.
21.Disemina&i adalah suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut.
22.Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
23.Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus yang selanjutnya disingkat PKLK adalah jenis pendidikan yang berfungsi menyelenggarakan pendidikan khusus dan layanan khusus.
24.Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disingkat PI'K adalah tenaga pengajar dan tenaga administrative yang berfungsi menyelenggarakan pendidikan pada satuan pendidikan/ sekolah.
25.Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah umum.
26.Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah kejuruan.
27.Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
28.Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh melaksanakan fungsi sesuai keahliannya.
29.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPI'D adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
30.Unit Pelaksana Teknis Badan adalah yang selanjutnya disingkat UPI'B adalah Organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Badan.
31.Jabatan Fungsional adalah Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

DINAS PENDIDIKAN

Pasal 2

( 1) Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang pendidikan.

(2)Dinas Pendidikan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

( 1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari:

a.Kepala Dinas.
b.Sekretariat, membawahi:
1. 1.Subbagian Keuangan; dan
2. 2.Subbagian Umum dan Kepegawaian.
c.Bidang SMA.
d.Bidang SMK.
e.Bidang PKLK
f.Bidang PTK.
g.UPTD.
h.Kelompok Jabatan Fungsional.

(2)Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunya1 tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang pendidikan dan tugas pembantuan yang diserahkan kepada Provinsi.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

a.penyusunan rumusan kebijakan, meliputi:
1. 1.penyelenggaraan SMA, SMK dan PKLK;
2. 2.penyelenggaraan manajemen PTK;
3. 3.penyelenggaraan program sekolah gratis;
4. 4.penyelenggaraan program kuliah gratis;
5. 5.penyelenggaraan bantuan operasional sekolah;
6. 6.penyelenggaraan dana alokasi khusus;
7. 7.penyelenggaraan program pendidikan untuk semua;
8. 8.penyelenggaraan program pengarusutamaan gender dalam pendidikan;
9. 9.penyelenggaraan administrasi dinas;
10. 10.penyelenggaraan kerjasama kelembagaan;
11. 11.pelaksanaan tugas dan fungsi yang bersifat koordinatif;
12. 12.penyelenggaraan UPTD; dan
13. 13.penyelenggaraan manajemen jabatan fungsional.
b.pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/ daerah;
c.pengkoordinasian penyelenggaraan pendidikan yang menjadi wewenang Dinas Pendidikan;
d.pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
e.pelaksanaan pembinaan dan penilaian prestasi kerja pegawa1;
f.pelaksanaan tugas pembantuan; dan
g.pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. Paragraf Kedua Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan fungsi Dinas Pendidikan dalam penyelenggaraan perencanaan, keuangan, umum clan kepegawaian.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi:

a.perencanaan, yang meliputi:
1. 1.penyusunan kebijakan, program, kegiatan dan anggaran;
2. 2.pengelolaan data dan informasi pendidikan;
3. 3.penyelenggaraan pengelolaan dan laporan keuangan;
4. 4.penyelenggaraan pengelolaan aset;
5. 5.penyelenggaraan urusan organisasi dan tatalaksana;
6. 6.penyelenggaraan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
7. 7.penyelenggaraan urusan kepegawaian; I
8. 8.penyusunan rancangan peraturan perundangan- undangan dan fasilitasi bantuan hukum;
9. 9.penyelenggaraari publikasi dan hubungan masyarakat; I
10. 10.penyelenggaraa11 pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan;
11. 11.penyelenggaraan kerjasama kelembagaan;
12. 12.penyelenggaraan administrasi kearsipan; dan
13. 13.penyelenggaraan administrasi perpustakaan.
b.pembagian tugas dan pembinaan staf;
c.pengkoordinasian penyelenggaraan urusan yang menjadi wewenang sekretariat;
d.pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
e.pelaksanaan penilaian prestasi kerja pegawai;
f.pelaksanaan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/ daerah; dan
g.pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh p1mpman.

Pasal 8

(1)Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas:
1. a.menyiapkan rencana kerja, yang meliputi:
  1. 1.memproses permintaan surat penyediaan dana;
  2. 2.memproses surat permintaan pembayaran;
  3. 3.memproses surat perintah membayar;
  4. 4.memproses tagihan pengeluaran belanja;
  5. 5.memproses pertanggungjawaban keuangan;
  6. 6.memproses surat perintah perjalanan dinas;
  7. 7.menyelenggarakan akuntansi barang milik daerah;
  8. 8.menyelenggarakan bimbingan teknis penyusunan laporan keuangan oleh sekretariat, bidang dan UPTD;
  9. 9.membina pengelolaan keuangan oleh sekretariat, bidang, dan UPTD;
  10. 10.menyelenggarakan laporan keuangan tahunan berupa jurnal, buku besar, neraca lajur dan neraca akhir serta melaksanakan analisa laporan keuangan yang dituangkan dalam laporan keuangan per 31 Desember tahun yang bersangkutan;
  11. 11.mengadakan alat pengelolaan barang milik daerah;
  12. 12.melaksanakan pendataan, pencatatan, pembukuan dan pembaharuan data barang milik daerah;
  13. 13.menyimpan barang milik daerah yang belum digunakan atau setelah digunakan;
  14. 14.melaksanakan penilaian dan penghapusan barang milik daerah;
  15. 15.membina, mengendalikan, dan mengevaluasi manajemen barang milik daerah; dan
  16. 16.menyajikan data dan informasi barang milik daerah.
2. b.memeriksa rencana kerja yang disusun;
3. c.melaksanakan rencana kerja yang ditetapkan;
4. d.membagi tugas dan melaksanakan pembinaan staf;
5. e.melaksanakan monitoring dan evaluasi;
6. f.menilai prestasi kerja pegawai; dan
7. g.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
(2)Subbagian Umurn dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1) huruf b angka 2, mempunyai tugas:
1. a.menyiapkan rencana kerja, yang meliputi:
  1. 1.menyelenggarakan administrasi umum dan kearsipan yang meliputi pengadministrasian surat masuk, surat keluar, pengelolaan arsif aktif dan in aktif serta membuat statistik surat masuk dan keluar;
  2. 2.menyelenggarakan urusan kerumahtanggaan yang meliputi pendataan, pengadaan, pengelolaan, pemeliharaan dan pengadministrasian sarana prasarana dinas yang berupa barang dan jasa;
  3. 3.menyelenggarakan administrasi kepegawaian yang meliputi pendataan, analisis, pemetaan dan penyajian data pegawai, analisis jabatan dan beban kerja, mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, pensiun, pemberian penghargaan dan pengelolaan pegawai honorer;
  4. 4.melaksanakan urusan organisasi dan tatalaksana dinas yang meliputi pembinaan dan pengembangan organisasi dinas, melaksanakan program yang terdiri dari ketertiban dan keamanan, kebersihan, keimanan, kekeluargaan, kerindangan, kerapian dan keindahan dinas;
  5. 5.melaksanakan urusan meliputi pengelolaan rapat/ pertemuan; protokoler dinas dan penyiapan yang ruang
  6. 6.melaksanakan penyusunan kebutuhan produk hukum daerah dan menghimpun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendidikan serta fasilitasi bantuan hukum kepada pegawai;
  7. 7.menyelenggarakan urusan kehumasan dan layanan informasi publik yang meliputi menghimpun data program dan kegiatan dinas, mempublikasikan serta memberikan layanan informasi kepada masyarakat; dan
  8. 8.menyelenggarakan administrasi perpustakaan yang meliputi inventarisasi koleksi, katalogisasi, menata ruang dan koleksi perpustakaan, memberikan layanan teknis dan layanan kepustakaan.
2. b.melaksanakan memeriksa rencana kerja yang disusun;
3. c.melaksanakan rencana kerja yang ditetapkan;
4. d.membagi tugas dan melaksanakan pembinaan staf;
5. e.melaksanakan monitoring dan evaluasi;
6. f.menilai prestasi kerja pegawai; dan
7. g.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. Paragraf Ketiga Bidang SMA

Pasal 9

Bidang SMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan menengah umum.

Isi peraturan

Teks57PDFHirarki

Memuat teks peraturan…