DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2018

Nomor: 12
Tahun: 2018
Ditetapkan: 17 Januari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Pergub ini diatur tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Kelompok Jabatan Fungsional, Kepegawaian, Keuangan, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan

1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2.Gubenur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
4.Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan yang selanjutnya disebut Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan.
6.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura. ' . .4.
7.Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dilingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.
8.Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
9.Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk 4 (empat) UPTD di Lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.
(2)UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kelas A;
2. b.UPTD Balai Pelatihan Penyuluhan Pertanian, Kelas A;
3. c.UPTD Balai Pengembangan dan Produksi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kelas A; dan
4. d.UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanam.an Pangan dan Hortikultura, Kelas A.

Pasal 3

(1)UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(2)UPTD merupakan bagian dari perangkat daerah Provinsi.

Pasal 4

UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang yang bersifat pelaksanaan di bidang perlindungan tanaman pangan dan hortikultura, di bidang pelatihan penyuluhan pertanian, di bidang pengembangan dan produksi benih tanaman pangan dan hortikultura serta di bidang pengawasan dan sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura. BAB 111 SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1)Susunan Organisasi UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kelas A, terdiri dari:
1. a.Kepala UPTD;
2. b.Subbagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Perlindungan Tanaman Pangan;
4. d.Seksi Perlindungan Tanaman Hortikultura; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan Susunan Organisasi UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

(1)Susunan Organisasi UPTD Balai Pelatihan Penyuluhan Pertanian Kelas A, terdiri dari
1. a.Kepala UPTD; ' .
2. b.Subbagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Pelatihan Pertanian;
4. d.Seksi Sarana dan Prasarana Pelatihan; dan
5. e.Kelompok Jabatan FungsionaJ. {2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Balai Pelatihan Penyuluhan Pertanian adaJah sebagaimana tercantum pada Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

(1)Susunan Organisasi UPTD Balai Pengembangan dan Produksi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Kelas A terdiri dari :
1. a.KepaJa UPTD;
2. b.Subbagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Produksi Benih Tanaman Pangan;
4. d.Seksi Produksi Benih Tanaman Hortikultura; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional
(2)Bagan Susunan Organisasi UPTD Balai Pengembangan dan Produksi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

(1)Susunan Organisasi UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Kelas A terdiri dari :
1. a.KepaJa UPTD;
2. b.Subbagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Pengawasan, Perbenihan; Peredaran dan
4. d.Seksi Pelayanan Teknis Mutu Benih; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional. Perizinan
(2)Bagan Susunan Organisasi UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini.

BAB IV

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 9

Kepala UPTD mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pembinaan dan penerapan teknologi serta operasional pengendalian organisme pengganggu tanaman dan pemantauan penggunaan pestisida.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dala.m Pasal 9, Kepala UPTD mempunyai fungsi:

a.penyusunan wilayah pengamatan dan penetapan diagnosa organisme pengganggu tanaman pangan dan hortikultura spesiftk lokasi;
b.penyusunan penerapan rekomendasi pengendalian organisme pengganggu tanaman pangan dan hortikultura;
c.penyusunan rencana pemantauan penggunaan pestisida;
d.penyusunan rencana pelaksanaan pengamatan dan pendataan tana.man yang mengalami kerusakan dan fuso baik terkena serangan hama/penyakit maupun terkena bencana alam, banjir dan kekeringan;
e.pembinaan instalasi laboratorium pengamatan hama dan penyakit serta instalasi brigade proteksi tanaman;
f.penyusunan pelaksanaan program, pembinaan, evaluasi dan pelaporan; g . perencanaan operasional perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
h.pembagian tugas kepada Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pelaksana serta Fungsional;
1. 1.pengevaluasian pelaksanaan kegiatan; dan
j.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 11

Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas a . menyusun pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengelolaan rumah tangga;

b.menyusun pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan;
c.menyusun penyiapan bahan dan pendapatan dan belanja; rencana anggaran
d.menyusun pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
e.menyusun penyiapan bahan dan penyusunan laporan berkala; f . merencanakan program dan kegiatan UPTD;
g.memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
h.melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
1. 1.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 12

(1)Seksi Perlindungan Tanaman Pangan, mempunyai tugas:
1. a.melakukan penghimpunan, pengelolaan dan penyajian serta pendokumentasian data dan informasi organisme pengganggu tanaman pangan;
2. b.melakukan penyiapan bahan peramalan dan pemetaan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) pangan;
3. c.melakukan operasional penyusunan dan/atau rencana pelaksanaan sosialisasi teknologi pengendalian OPT pangan, penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) dan lingkungan;
4. d.melakukan penyiapan bahan saran dan pertimbangan mengenai perlindungan tanaman pangan;
5. e.melakukan pemantauan penggunaan tanaman pangan;
6. f.melakukan evaluasi dan pelaporan kegiatan;
7. g.merencanakan program dan kegiatan UPTD; pestisida
8. h.memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
9. i.melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan J- melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.
(2)Seksi Perlindungan Tanaman Hortikultura, mempunyai tugas: a.melakukan penghimpunan, pengelolaan dan penyajian serta pendokumentasian data dan informasi organisme pengganggu tanaman hortikultura;
1. b.melakukan penyiapan bahan peramalan dan pemetaan OPT Hortikultura;
2. c.melakukan operasional pengendalian lingkungan; penyusunan rencana pelaksanaan dan/ atau sosialisasi teknologi OPT Hortikultura, penanganan DP! dan
3. d.melakukan penyiapan bahan saran dan pertimbangan mengenai perlindungan tanaman hortikultura;
4. e.melakukan pemantauan penggunaan pestisida tanaman hortikultura;
5. f.melakukan evaluasi dan pelaporan;
6. g.merencanakan program dan kegiatan UPTD;
7. h.memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
  1. 1.melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan J. melaksanakan pimpinan. tugas lain yang diberikan oleh

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…