DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2019

Nomor: 12
Tahun: 2019
Ditetapkan: 29 Mei 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Tata cara penerapan sanksi Administratif dibidang Perlindungan dan pengelolaan lilngkungan hidup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Mengingat 1. Pasa1 18 ayat lo) Undang-Undang Dasar Negara Reptitifik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814};
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412); ..
5.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tent.ang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas l)ndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor , 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebal--..aran Hutan dan/atau Laban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RepubHk Indonesia Nomor 4076);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo, 5285);
13.Peraturan Peroerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 20 l(> tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5957);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 ten tang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228, Tarobahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6134);
17.Peratnran Menteri Dala,m Negeri No·mor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 201_1 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 314);
19.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pen1bahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 14);
20.Peraturan Oaerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan· dan/atau Lahan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 8};
21.Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 17);
22.Peraturan Daerah Nomor l Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 No.mor l); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENERAPAN SANKS! ADMINISTRATIF DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LL"lGKUNGAN HIDUP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

l . Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.

2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3.Gubernur adalah Gubemur Sumatera Selatan.
4.Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.
5.Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan/atau penarikan kembali keputusan tata usaha negara yang dikenakan kepada penanggung ja.wab usaha dan/atau kegiatan atas dasar ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau ketentuan dalam izin lingkungan.
6.Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang de_ngan semua benda, daya, keadaan, dan mahluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengarubi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lain. '
7.Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan , mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
8.Izin Lingkungan adalah i,zin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan Jingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
9.Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengclolaan air limbah, emisi, udara, limbah bahan berbahaya dan beracun, bahan berbahaya dan beracun dan/atau gangguan yang berdampak pada lingkungan hidup dan/atau kesehatan manusia.
10.Pengawa$an Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Pengawasan, adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi, pejabat pengawas lingkungan hidup, dan/atau pejabat pengawas lingkungan hidup daerah untuk mengetahui, memastikan, dan menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
11.Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak. terhadap lingkungan hidup.
12.Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah, yang selanjutnya disingkat PPLHD, adalah aparatur sipil negara di daerah yang diberi tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung j.i.wab untuk melaksanakan kegiatan pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ba.gian Kedua ·Tujuan

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk menjadi panduan dalam:

a.perlindungan lingkungan hidup dari pencemaran dan/atau pe1usakan akibat dari suatu usaha dan/atau kegiatan;
b.penanggulangan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup;
c.pemulihan kuaJitas lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; dan d . pemberian efek jera bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar peraturan perundang undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan ketentuan dalam izin lingkungan .. BABU TATA CARA

Pasal 3

(1)Gubernur menerapkan sanksi administratif kepada penanggun� iawab usaha dan/atau kegjatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap:
1. a.izin lingkungan;
2. b.izin perlin.dungan hidup; dan/atau dan pengelolaan lingkungan
3. c.peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan:
1. a.ternuan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan;
2. b.laporan pelaksanaan lZID lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan Iingkungan hidup; dan/atau
3. c.pengaduan masyarakat.
(3)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2), secara tek:nis dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan.
(4)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat .
(1)dan ayat
(2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), terdiri atas:
1. a.teguran tertulis;
2. b.paksaan pemerintah provi.nsi;
3. c.pembekuan izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
4. d.pencabutan izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
(2)Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diterapkan kepada , penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan dan/ atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tetapi belum menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.
(3)Paksaan pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan:
1. a.melakukan kewajiban dan/atau lingkungan pelanggaran terhadap yang tercantum dal.am = perlindungan hidup; dan/atau persyaratan dan izin lingkungan dan pengelolaan
2. b.menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
(4)Pembekuan izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaiu1ana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan:
1. a.tidak melaksanakan paksaan pemerintah provinsi;
2. b.melakukan kegiatan selain kegiatan yang tercantum dalam 1zm lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
3. c.dugaan pemalsuan dokumen persyaratan izin lingkungan dan/a tau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
(5)Pencabutan izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan:
1. a.memindahtangankan izin usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin u�aha;
2. b.tidak melaksanakan sebagian besar atau seluruh paksaan pemerintah provinsi yang telah diterapkan dalam waktu tertentu; dan/atau
3. c.telah menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang membahayak:an keselamatan dan kesehatan manusia.

Pasal 5

(1)Penerapan sanksi administratif harus memperhatikan:
1. a.legalitas kewenangan;
2. b.prosedur yang tepat;
3. c.ketepatan penerapan sanksi;
4. d.kepastian tiadanya ca.cat yuridis dalam penerapan sanksi; dan
5. e.asas kelestarian dan keberlanjutan.
(2)Penerapan sanksi administratif dilakukan melalui mekanisme:
1. a.bertahap;
2. b.bebas; dan/atau
3. c.kumulatif.

Pasal 6

(1)Penangi,>ung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah provinsi dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah provinsi.
(2)Denda sebagain1ana dimaksud pada ayal (1). hanya dapat dikenakan sepanjang tidak bertentangan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang�undangan.

Pasal 7

(1)Gubemur sesuai dengan kewenangannya menerapkan sanksi administratif atas pelanggaran yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/a.tau kegiatan terhadap izin lingkungan dan/ atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
(2)Dalam pelaksanaan kewenangan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat menugaskan a.tau kewenangannya kepada Dinas Pertanahan. melimpahkan sebagian Lingkungan Hidup dan
(3)Penugasan at.au pelimpahan . sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam Keputusan Oubernur.

Pasal 8

(1)Sanksi administratif ditetapkan dalam bentuk Keputusan Gubemur.
(2)Penerapan sanksi administratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BERITADAERAHPROVINSISUMATERASELATANTAHUN2019 NOMOR 12. H. NASRUNUMAR Diundangkan di Palembang pad a tanggal 2, Mei 2019 SEKRETARIS DAERAH PROVINSISUMATERASELATAN, Ditetapkan di Palembang pada tanggal 2, l1"i 2019 GUBERNURSUMATERASELATAN, penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan. dengan101Gubernurpengundangan memerintahkanAgar setiap orang mengetahuinya, BABfV KETENTUANPENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur lID mulai berlaku pada tanggal diundangkan. BABlfI KETENTUANPERALlHAN Pasal 9 Pada saat Peraturan Gubemur ini mulai berlalru, ketentuan peraturan perundang-undangan danZatau kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi yang berkaitan dengan tata cara penerapan sanksi administratif di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubemur ini. dto. H. HERMAN DERU dto.

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…