DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2021

Nomor: 12
Tahun: 2021
Ditetapkan: 28 Juni 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok dalam Peraturan ini adalah : Ketentuan Umum ,Ruang Lingkup , Pelaporan dan Penanganan Pengaduan Tindak Peidana Korupsi, Perlindungan ,Sanksi,Ketentuan lain -Lain ,ketentuan Penutup

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Giubernur ini, yang dirnaksud dengan

1.Provinsi adalahlProvinsi Sumatera Selatan.
2.Pemerintah Pr t vinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. ::S. t;u·oernur aaa'1ah Ou'oernur ':'>UJnai.era "=>e'1aucn.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatlm.
5.Perangkat Dae�ah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan I Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraJi Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Diierah.
6.Jnspektorat adalah lnspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
7.Penyelenggara Pemerintahan Daerah/orang yang bekerja untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang selanjutnya disebut sebagai Pejabat/Pegawai adalah Gubernur, w+l Gubernur, Aparatur Sipil Negara, Ca.Ion Aparatur Sipilj Negara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewlm Pengawas BUMD, Direksi BUMD dan Pegawai BUMD.
8.Sadan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
9.Tindak Pidana Korupsi adalah Tindak Pidana sebagairnana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pember�ltasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah de l gan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ten tang Pemberantasan 1'indak Pidana Korupsi.
10.Pelapor adalah kasyarakat dan/atau pejabat/pegawai yang melaporkan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Provlnsi, Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan.
11.Masyarakat adf1-lah orang perseorangan Warga Negara Indonesia, Kelompok Masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan l .
12.Laporan adalah informasi dugaan tindak pidana korupsi yang disampa.ikan oleh Pelapor. {
13.SaJuran Penga<\uan adaJah sarana yang digunakan untuk melaporkan pela,hggaran.
14.Pengelola Pengaduan adalah lnspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatab.
15.Whistleblowing {3ystem adalah mekanisme penerimaan dan penanganan pe � gaduan dugaan tindak pidana korupsi yang tclah tcrjaclij atau akan terjadi melibatkan r'r��jtkuAl]Y'ei'"(f�Tggara 9.-'v�nci�,'i�?.£.. Provinsi Su matda Selatan. T"\,..,r,.,...�h /Oononr�i -.....v.-.--•, .. ...o-··-
16.Aplikasi Whistleplowing System adalah media elektronik yang disediakan unNk Pelapor yang memiliki informasi dan ingin rnelaporkan suabi dugaan tindak pidana korupsi.
17.Laporan Hasil Investigasi yang selanjutnya disingkat LHI adalah lapo ranj akhir terhadap hasil pemeriksaan dugaan Lerjadinya tindak pidana korupsi atas pengaduan.
18.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD r dalah rencana keuangan tahunan Daerah.

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai:
1. a.acuan dala.m penanganan pengaduan dugaan tindak pidana kor'upsi di lingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/ f ota se Sumatera Selatan;
2. b.acuan bag� masyarakat dan/atau pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota se Surnatera Sela.tan yang ingin melaporkan dugaan tindak pidana korJpsi.
(2)Peraturan Gubernur ini bertujuan:
1. a.meningkatkJn upaya pemberantasan tindak pidana I korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan;
2. b.mendorong I masyarakat dan/atau pejabat/pegawai d i lingkungan j Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan yang memiliki informasi dugaan tindak pidana koru'psi untuk melaporkannya secara aman dan bertanggungjawab;
3. c.terlindunginya pelapor dari dengan dilgaan tindak dilaporkannya; rasa tidak aman pidana korupsi terkait yang
4. d.tumbuhnya I persepsi masyarakat dan/ atau pejabat/ pegawai di I Provinsi Sumatera Selatan, bahwa apabila melakukan penyimpangan/kecurangan akan semakin besar peluangnya untuk terdeteksi dan dilaporkan; dan
5. e.sebagai uraya memperkuat pengawasan intern, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota se- Sumatera Selatan. ' '

BAB II

ROANG LINGKUP I

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubemur ini meliputi :

a.pelaporan dan penanganan pengaduan tindak pidana korupsi; I
b.perlindungan;I
c.pemberian penghargaan; dan
d.pemberian sanksi;

BAB ILL

PELAPORAN DI\N PENANGANAN PENGADUAN TINDfK PIDANA KORUPSI jBagian Kesatu I Pelaporan I

Pasal 4

(1)Pejabat/pega j ai yang melihat, mendengar dan mengalami adanya dugatn tindak pidana korupsi dapat melaporkan kepada Inspektorat.
(2)Masyarakat y 1 g memiliki informasi adanya dugaan tindak pidana korupsi dapat melaporkan kepada lnspektorat.

Pasal 5

1 . Pelaporan sepagaimana dimaksud dalain Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dapat disampaikan secara lisan dan/ atau 2. tertulis melali.ii media elektronik dan/atau nonelektronik. Laporan sebcigaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hal hal sebagai b+ikut :

a.kondisi p�nyirnpangan ketentuan I peraturan dampaknyai
b.pihak yang diduga terkait; atau ketidaksesuaian dengan perundang-undangan dan
c.lokasi kejadian penyimpangan; dan
d.waktu kejadian penyimpangan.
1. 3.Laporan dilengkapi dengan data pendukung.
2. 4.Inspektorat bertindak sebagai unit kerja yang rnenerima, mengelola, �an menindaklanjuti pengaduan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. al� Kedua Penanganan Pengaduan j Pasal 6 Inspektoral dal t hal adanya laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wjib :
a.meneriroa la oran adanya dugaan tindak pidana korupsi I menggunakan berbagai media penerimaan laporan antara lain aplikasi pelaporan online, telepon, email, layanan pesan singkat dan aplikasi komunikasi lainnya serta pelaporan langsung yahg kemudian dikelola dalam satu aplikasi penanganan pengaduan (aplikasi pengaduan);
b.mencatat ctan; mengadministrasikan laporan;
c.menelaah lap r ran untuk menentukan tindak lanjut;
d.mclakukan aadit investigasi;
e.memberikan fekomendasi kepada pimpinan;
f.melakukan verifikasi terhadap hasil rekomendasi;
g.membuat laporan berkala tentang penanganan pengaduan; dan
h.memberikan jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang diajukan oleh pelapor dalam jangka waktu paling lambat 30 (tj.ga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal I pertanyaan diajukan. I Pasal 7

(1)Hasii telaah Ifporan yang memenuhi kriteria sebagaimana dima.ksud daljun Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3), dilakukan tindak lanjut berupa audjt investigasi oleh Inspcktorat.
(2)Penugasan audit investigasi atas laporan tida.k dapat dila.kukan apdbila ditcmukan salah satu kondisi berikut
1. a.laporan d�ngan materi yang sama sedang dalam atau telah dilakukan audit investigasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan I (BPK) atau Aparat Pengawasan Intern Pemerint.afu (APIP) lainnya; dan
2. b.laporan dcngan materi yang sama sedang dalam atau telah dilakukan penyelidikan/penyidikan oleh instansi penyidik, I yaitu Kejaksaan, Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
(3)Pelaksanaan I penugasan audit investigasi atas Japoran sebelum diter 1 bitkan surat tugas dilakukan haJ-hal sebagai berikut :
1. a.penentuait tim audit oleh lnspektur; :.· ::;;�:r: hi ::�:=: pr :::::� daya pendukung, antara If.in anggaran biaya audit dan sarana atau prasarana lainnya oleh lnspektur. �agian Ketiga �ekomendasi PasaJ 8 Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 6 huruf e, dapat berupa : I
2. a.penjatuhan J\\.ikuman disiplin;
3. b.pengembalial} kerugian keuangan negara/ daerah.
4. c.penyampaianj hasil audit investigasi kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia; dan/atau
5. d.penyampaiani hasil audit investigasi kepada Komisi Pemberantas!m Korupsi Republik Indonesia. j Pasal 9 Penanganan sepagaimana dimaksud dalam PasaJ 6 dapat dilakukan moni\oring dan evaJuasi sebagai tindak lanjut hasil audit investigasi oleh Komisi Pemberan tasan Korupsi Republik Indonesia. • 10 ·
(1)Gubemur wajip memberikan perlindungan kepada pelapor.
(2)perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diber f an dalam hal Japoran mcmenuhi ketentuan sebagaimana f maksud dalam Pasal 5.

BAB IV

PERLINDUNGAN jPasal 10

Pasal 11

(1)Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berupa:
1. a.perlindungan terhadap kerahasiaan;
2. b.perlindungan terhadap karir; dan
3. c.perlindungan terhadap ancaman fisik dan hukum.
(2)Perlindungan lebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a wajib dilaksanakan oleh pengelola pengaduan dengan cara menjaga kerapasiaan identitas pelapor dan data/informasi yang disampaj.kan, dan dalam ha! informasi tersebut harus diungkapkan, maka :
1. a.pengungktpan identitas pelapor hanya dapat dilakukan atas per!etujuan pelapor dan lnspektur, kecuali I ,.a�+,_U\t\.\!f�OL.1 "1Ui'�/\½b...rp��\.tP.n..�z;i1n�a.r;i_cz01 1mJ�!:\_oan ·
2. b.pengungkApan data/informasi yang disampaikan oleh pelapor hanya dapat dilakukan atas persetujuan lnspektur,' kecuali ditcntukan lain oleh peraturan perundanf•undangan;
(3)Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah perlindungan dari tindakan balasan/perlakuan yang bersifat ad m_r istratif kepegawaian yang tidak objektif dan merugikan oerupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), penurunan jabatan, penurunan penilaian kinerja pegawai, pemindahan jtugas/mutasi, atau hambatan karir lainnya atas pejabat/pegawai yang menyampaikan laporan.
(4)Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan �engan berkoordinasi bersama Lembaga Perlindung J Saksi dan Korban atau instansi lain yang berwenang b'erdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 12

Setiap pejabat pada lnstansi Pemerintah Provinsi dilarang memberikan perlakuan diskriminatif atau tindakan yang merugikan pejabat/pegawai karena melaporkan dugaan tindak pidana korupsi. l - 1 1 - j asal 13 Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dan hμruf c juga diberikan kepada pengelola pengaduan. I 1 BAB V PEMBERlAN PENGHARGMN fasal 14

(1)Gubemur dapdt memberikan penghargaan terhadap pelapor dan pengelola pengaduan sesuai dengan ketentuan peraluran perfdang-undangan.
(2)Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)adalah berbentuk piagam penghargaan.
(3)Selain piaga mj penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan penghargaan berupa :
1. a.promosi jabatan;
2. b.kenaikan pahgkat;
3. c.pendidikan dan pelatihan;
4. d.bcasiswa pe�didikan; dan/atau
5. e.penghargaaf lainnya.
(4)Penghargaan sebagaiman a dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal laporan pengaduan berdasarkan Putusan t'"'- · · - J.:.,.,,,,,, --•o f '"' ..�1.....1,., .........,")"""n»...•IJ;· l,n,l,,,,at-,n h,,1..,,,m t-of-or"I. rc1 •��u...uc,u.J J&(Ib 1...c1c::1.J 1 .u..1.""' ,,..u.i � u...,................u......... .. . .... .. _ _ • • • • •1 terbukti telah lerjadi tindak pidana. I
(1)PejabaL/pega,Jai yang tidal< melaporkan terjadinya mengetahui adanya dugaan tindak pidana korupsi ' sebagaimana tlimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dikenakan hukuman disi�lin sesuai peraturan perundang-undangan.
(2)Pejabat yang menyalahgunakan jabatan dan/atau kewenangann y a melakukan tindak balasan kepada pelapor dikenakan htikuman disiplin sesuai peraturan perundang undangan.
(3)Pengelola pJngaduan yang mengungkapkan informasi sebagaimana ' dimaksud dalam Pasal 1 1 ayat (2) yang dilakukan dengan tidak. sesuai ketentuan dikenakan hukuman disfplin sesuai peraturan perundang-undangan.
(4)Pejabat/pega,�ai yang berdasarkan hasil audit investigasi terbukti membuat laporan pengaduan palsu dan/atau membuat dikenakan undangan. l t poran pengaduan yang bersifat fitnah, hukuman displin sesuai peraturan perundang- ..-f H. HERMAN DERU ~ GUBERNUR SUMATERA SELATAN, - L

20212.JUllipada tanggal, Dltetapkan di Palembang t rang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Gubcrnur lni dengan dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera pada tanggalberlaku Diundangkan di Palembang pada tanggal 28 Juai 2021 Plh. SEKRETARIS DAERAH It PROVINSI SUMATERA SELATAN,rer penempatannya Sclatan. p L-I. '~KHMADNAJIB BE ITA DAERAH PROVlNSI SUMAT RA SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 12 Agar setiap pengundangan L 12 -

(5)pejabat/pegaw, yang berdasarkan hasil audit investigasi terbukti mengganggu, menghambat, dan/atau menghalangi kelancaran proses kerja pengelola pengaduan, dikenakan hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan. lAB VlI KETENTbAN LAIN-LAIN

BAB VIII

KETENTGAN PENUTUP ~aSal17 Peraturan Oubernur ini mulai I diundangkan.

Pasal 16

Biaya yang diderlukan dalam rangka penyelenggaraan Peraturan GUberpur ini dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan aelanja Daerah (APBD)dan/atau sumber lain yang sah sesuai, dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. < Dto. Dto.

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…