DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2022

Nomor: 12
Tahun: 2022
Ditetapkan: 17 Juni 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Pendanaan Pendidikan, Pendanaan Pendidikan adalah penyediaan biaya sekolah yang meliputi dana investasi, dana operasional dan dana personal yang bersumber dari APBD Provinsi dan Masyarakat;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pendanaan Pent:lidikan;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Un ang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tin�kat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan 1d baran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
3.Undang-Undang Nomor 20 1 ahun 2003 tentang Sistem I Pendidikan Nasional (Le baran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran I Negara Republik Indonesia N�mor 430 l);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lefbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diub terakhlr dengan Undang- -..�, Undang Nomor 1 Ta.hun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerin tit Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara l _ Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan I mbaran Negara R epublik Indonesia Nomor 6757); /7 5. 6. 7. 8. 9. 10. Peraturan Pemerintah Nom � r 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan ( mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Norn r 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana ::� n diu :: 2 de : g n :n: era ;t;::: e :�� :::::r: Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Neg�a Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambah ] :Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793); Peraturan Pemerintah Norn r 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelengg aan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negar Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tah n 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintt Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan �enyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RepubJ.tk Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lbmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); Peraturan Menteri Pendidikf Nasional Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Admin�strasi Sekolah/Madrasah. Peraturan Menteri Pendidikar. dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komtte Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 9 16 Nomor 2117); Peraturan Menteri Pendidikar dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 ten tang Pemeruhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengaras Sekolah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2 18 Nomor 683); Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 20 9 Nomor 8); MEMUTUSKAN:

BAB I

PROSEDUR PEL DAN PENGGUN N DANA Bagian K satu Penetapan Alo asi Dana

Pasal 5

(1)Besaran Pendanaan Pendidikan dihitung berdasarkan jumlah peserta didik yang di etapkan dengan Keputusan v Gubernur.
(2)Besaran Pendanaan Pendidik dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan dan kewajar sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 6

(1)Pendanaan Pendidikan diber,kan selama 12 (dua belas) bulan setiap tahunnya, yan� disalurkan secara periodik setiap tiga bulan yaitu :
1. a.Periode Januari-Maret;
2. b.Periode April-Juni;
3. c.Periode Juli-September; d
4. d.Pedode Oktober-Desember.
(2)Penyaluran Pendanaan Pendi ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pad· awal bulan setiap periode oleh Pemerintah Provinsi.
(1)Seluruh SMA, SMK, dan SLB negeri dan swasta penerima dana BOS berhak menerima Pendanaan Pendidikan dari Pemerintah Provinsi.
(2)Persentase Pendanaan P ndidikan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. V #
(3)Sekolah penerima sebagaim a dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan Penggu aan Pendanaan Pendidikan tersebut kepada Gubernur mel Jui Kepala Dinas. Satuan pendidikan dapat men rima bantuan Pendanaan Pendidikan berupa uang, gedun dan/atau barang/jasa yang sah dan tidak mengikat sesuai engan ketentuan peraturan perundang-undangan. ;t Pasal b
(1)Dinas Pendidikan harus ikut mengendalikan dan mengawasi sumbangan yang "lakukan oleh sekolah sesuai kewenangannya.
(2)Sumbangan yang diterima dari masyarakat/orang tua/wali peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus mengikuti prinsi� nirlaba, transparan dan akuntabel. I
(3)Gubernur dapat membatal � sumbangan yang dilakukan oleh sekolah apabila sumbargan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak melalui prosedur, mekanisme dan taliapan yang tepat dan dinilai meresahkan masyarakat. I

Pasal 0

a.menjadi sarana penting untu perluasan kesempatan dan peningkatan mutu pendidikan; dan
b.memberi kepastian bahwa ti ale ada peserta didik miskin yang putus sekolah.

Pasal 1

Pendanaan Pendidikan dikelola ecara mandiri oleh sekolah penerima dengan melibatkan Dewan Guru dan Komite Sekolah dengan prinsip-prinsip tr sparan dan akuntabel. Mekanisme dilaksanakan

Pasal 2

pengalokasian sebagai berikut Pendanaan Pendidikan a . tim Manajemen Provinsi mprekapitulasi data jumlah peserta didik berdasarkan dat pokok pendidikan; dan

b.tim Manajemen Provinsi mel ukan verifikasi data jumlah peserta didil{. B . Iag1an u a Penyaluran Pendan an Pendidikan

Pasal 3

Mekanisme penyalurah Pendana Pendidikan dilaksahakan dengan syarat

a.pendanaan pentlidikan disal rkan dari kas ct·a:erah ke rekening atas nama lembagj'l dan tidak sama dengan rekening dana Bantuan Opers(onal Sekolah (BOS);
b.satuan pendidikan meny$paikan nomor rekening tersebut kepada Tim Manajemtn Provinsi; dan
c.tim Manajemen Provinsi sesual. kewenangannya melakukan verifikasi dan menyusun r1kapitulasi nomor rekening satuan pendidikan sebagaim�a dimaksud pada huruf b. I Pasal ,4

(1)Penggunaan pendanaan pendidikan dilaksanakan untuk kebutuhan pendidikan ses�ai kewenangan Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pengaturan lebih lanjut men enai tata cara penggunaan dana sebagaimana diatur p a a ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 5

Penggunaan Pendanaah Pendidi bagi Pendidik diperbolehkan h suatu kegiatan sekolab di Juar j sesuai ketentuan yang berlaku. n Unttik bantuan transport y a untuk penyelenggaraan mengajar, dengan besaran Pasal j6 Dalam penggu _ na � Dana Pendi f ikan harus memperhatikan hal-hal sebagru berikut : +

a.pr ioritas utama penggun Pendanaan Pendidikan adalah untuk kegiatan opera � onal sekolah;
b.penggunaan dana untuk pemberian honorarium pendidik/guru dan Tenaga ependidikan Non ASN agar mernpertimbangkan kewajar � , rasio jumlah peserta didik, jumlah jam rnengajru· dan standar honorar-ium yang ditetapkan dengan tetap ,emperhatikan kemampuan keuangan pada satuan Pendidfkan yang bersangkutan;
c.bunga Bank/Jasa Giro akibtt adanya dana di rekening sekolah menjadi rnilik seko t ah untuk digunakan bagi kepentingan sekolah; dan
d.ketentuan lebih lanjut meng nai pemberian honorarium sebagaimana dimaksud dal huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Gubemur. unaan Dana Pasal .17 Pendanaan Pendidikan dilarang d gunakan untuk
a.disimpan dalam jangka waktu Jama dengan maksud untuk dibungakan;
b.dipinjamkan kepada pihak laillj;
c.membiayai kegiatan yang tida.kl menjadi proiritas sekolah;
d.membeli pakaian/seragam baki guru/peserta didik untuk bukan inventaris sekolah; I
e.digunakan untuk rehabilit f si sedang/berat gedung sekolah.
f.membangun gedung/ruangan �aru;
g.membeli bahan/peralatan y � 1 g tidak mendukung proses kegiatan pembelajaran;
h.digunakan sebagai saham; d
i.membiayai kegiatan yang tel dibiayai dari sumber dana Pemerintah pusat atau Pemeri tah provinsi secara penuh, seperti guru kontrak/guru ban u.

BAB V

MONITORING, PENGAWA ½ N DAN PELAPORAN Bagian K atu Monitor ng

Pasal 18

Dinas Pendidikan melakukan mo p itoring dan evaluasi untuk mencegah adanya kesalahan a lupun penyimpangan dalam pengelolaan dana pendidikan.

Pasal 19

(1)Monitoring dan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan sebagaimana dim sud dalam Pasal 18 adalah monitoring internal dan bersi£ t supervisi.
(2)Monitoring internal sebag · a dimaksud pada ayat (1) bersifat supervisi klinis ( 1) Selain monitoring internal 7 uga dilakukan monitoring eksternal yang lebih be r sifat evaluasi terhadap pelaksanaan program dan J�lakukan analisis terhadap dampak program, kelemah dan rekomendasi untuk perbaikan program. II - 1 1 -
(2)Monitoring eksternal sebagaiJana dirnaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh lemb,a independen lainnya atau lembaga lainnya sesuai kete1tuan peraturan perundang- undangan. i i Pasal ¥2 Dinas Pendidikan wajib mener pkan pengawasan melekat dalam pengelolaan dana pendidik sesuai kewenangannya. PasaJ
(1)Pengawasan fungsional di! ukan oleh lembaga yang berwenang sesuai undangan. peraturan perundang-
(2)Selain pengawasan pula mengadakan dana pendidikan. fungsion unsur masyarakat dapat pengawi:san terhadap pengelolaan

Pasal 2

Satuan pendidikan penerima pen anaan wajib menyusun dan menyampaikan laporan penggu aan dana kepada Dinas Pendidikan sesuai kewenanganny Dinas Pendidikan kegiatan kepada Gubernur. BAB Iaporan pelaksanaan LAYANAN PENGADUA MASYARAKAT PasaJ 6 DaJam rangka transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaat Pendanaan Pendidikan Pemerintah Provinsi masyarakat. layanan pengaduan BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 12 Diundangkan di Palembang pada tanggal 11 JlOli 2022 Pj. SEKRETARIS DAERAH f..PROVINsr SUMATERA SELATANf ~-?r- S.A SUPRIONO Diteta kan di Palernbang padat ggal 11 J1OI1 2022 ftGUBE NUR SUMATERA SELATA Agar setiap pengundangan pcncmpatannya Selatan. Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. I orang meng Itahuinya memerintahkan Peraturan Gubernur tni dengan dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Pasal Pasal F8 Dengan berlakunya Peraturan <iubernul' ini maka peratur.an Gubernur Nomor 42 Tahun 2017 ten tang Program Sekolah ! Gratis (Berlta Daerah Provinsi . umatera Selatan Nornor 42 Tahun 2017 dlcabut dan dinyat an tidak berJaku). - 12 - , I Pas3.I27 Layanan Pengaduan Sebagaimaba dimaksud dalam Pasal 26 dapat disampaikan atau menghubungi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan cq. Dinas Pdndidikan Provinsi Sumatera 1 Selatan : I Telepon : (0711) - 354137 _1311089 Faksimili : (0711) - 311089 ' Email: disdlk@sumselPro4.g0.id Website : http://disdik.sumselprov.go, id BAB1x KETENTUAN ~ENUTUP Dto. Dto.

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…