DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2024

Nomor: 12
Tahun: 2024
Ditetapkan: 2 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berupa Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pekerja Perkebunan Sawit Melalui Dana bagi Hasil Sawit dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi dasar hidup yang layak. Diatur mengenai Ketentuan Umum; Kepesertaan dan Tata Cara Pendaftaran; Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan . program jaminan ketenagakerjaan pada setiap pekerja yang berada di Daerah untuk pemenuhan hak atas kebutuhan dasar hidupnya, perlu untuk mengoptimalkan cakupan kepesertaan pekerja yang berada di Daerah dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan;
b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat

(12)Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berupa Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Program Jaminan Kematian Bagi Pekerja Perkebunan Sawit Melalui Dana Bagi Hasil Sawit;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berupa Program J aminan Kecelakaan Kerja dan Program Jaminan Kematian Bagi Pekerja Perkebunan Sawit Melalui Dana Bagi Hasil Sawit;
1. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. 3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
4. 4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. 5.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 ten tang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. 6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. 7.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
8. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54 73);
9. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 ten tang Penyelenggaraan Program J aminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);
10. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187);
11. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6884);
12. 12.Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
13. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. 14.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);
15. 15.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 451);
16. 16.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 715);
17. 17.Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Togas dan Fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 53); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEG IATAN PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BERUPA PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI PEKERJA PERKEBUNAN SAWIT MELALUI DANA BAGI HASIL SAWIT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2.Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sumatera Selatan.
3.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
4.Dinas adalah Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan.
5.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan hukum Publik yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011.
6.Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit yang selanjutnya disebut DBH Sawit adalah Dana Bagi Hasil yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan dari bea keluar dan pungutan ekspor atas kelapa sawit, minyak kelapa sawit mentah, dan/ atau produk turunannya.
7.Rancangan Kegiatan dan Penganggaran Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit yang selanjutnya disebut RKP DBH Sawit adalah rencana kegiatan dan penganggaran yang dapat dibiayai oleh DBH Sawit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diselaraskan dengan program kerja Pemerintah Daerah pada tahun anggaran berjalan.
8.Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi dasar hidup yang layak.
9.Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/ atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
10.Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika Peserta meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja.
11.Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar Iuran.
12.Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta dan/ atau Pemberi Kerja.
13.Pekerja Perkebunan Sawit adalah Pemilik dan/ atau Pekerja yang memiliki dan/ atau bekerja pada komoditi tanaman kelapa sawit.
14.Tim Pengelolaan dan Pemanfaatan DBH Sawit adalah tim yang dibentuk untuk menjalankan tugas pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui penggunaan Dana Bagi Hail Perkebunan Sawit.
15.Bantuan Iuran adalah bantuan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada pekerja perkebunan sawit berupa dana untuk pembayaran iuran program jaminan kecelakaan kerja dan program jaminan kematian melalui Dana Bagi Hasil Sawit.
16.Pagu Anggaran adalah Alokasi Anggaran yang ditetapkan untuk mendanai belanja kegiatan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui pendanaan Dana Bagi Hasil Sawit yang dibebankan dalam APBD Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan kegiatan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berupa program JKK dan program JKM melalui DBH Sawit.
(2)Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk: a acuan bagi Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan perencanaan, penyusunan, monitoring dan evaluasi penggunaan DBH Sawit;
1. b.optimalisasi cakupan kepesertaan program JKK dan program JKM bagi Pekerja Perkebunan Sawit; dan
2. c.terselenggaranya pemberian perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berupa program JKK dan program JKM bagi Pekerja Perkebunan Sawit. ( 1) Penyelenggaraan

Pasal 3

Jaminan Perlindungan Ketenagakerjaan di Provinsi berdasarkan asas:

a.kemanusiaan;
b.manfaat; dan
c.keadilan. Sosial

(2)Penyelenggaraan Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi berdasarkan prinsip:
1. a.kegotong-royongan;
2. b.nirlaba;
3. c.keterbukaan;
4. d.kehati-hatian;
5. e.akuntabilitas;
6. f.portabilitas;
7. g.kepesertaan bersifat wajib;
8. h.dana amanat; dan
  1. 1.hasil pengelolaan Dana J aminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan Peserta.

BAB II

KEPESERTAAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN

Pasal 4

(1)Pemerintah Provinsi memberikan bantuan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Perkebunan Sawit, meliputi:
1. a.program JKK; dan
2. b.program JKM.
(2)Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan se bagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
(3)Kriteria dan kondisi pemberian Bantuan Iuran untuk menjadi peserta perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.pekerja perkebunan sawit di Provinsi antara lain: 1) pekerja pembebasan lahan; 2) pekerja pada masa penanaman; 3) pekerja pemanen dan pemeliharaan; 4) pekerja pada masa replanting; 5) pekerja pabrik kelapa sawit; dan 6) masyarakat pekerja yang merupakan supporting yang mendukung berjalannya perkebunan sawit yang berada di wilayah atau kawasan perkebunan sawit.
2. b.usia pekerja: 1) paling rendah 17 (tujuh belas) tahun; dan 2) paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun, pada saat didaftarkan;
3. c.diusulkan oleh Dinas.
(4)belum terdaftar sebagai peserta Jamman sosial ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(5)Pelaksanaan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Besar Bantuan Iuran setiap peserta adalah Rp16.800,- (enam belas ribu delapan ratus rupiah) per bulan dengan rincian sebagai berikut:
1. a.JKK sebesar Rpl0.000,- (sepuluh ribu rupiah) per peserta per bulan; dan
2. b.JKM sebesar Rp6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) per peserta per bulan.
(2)Jangka waktu pemberian Bantuan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan selama 12 (dua belas) bulan.
(3)Kepesertaan dan perlindungan dimulai sejak 1uran diterima oleh BPJS Ketenagakerjaan.
(4)Pemerintah Provinsi dapat melakukan penyesuaian jangka waktu dan jumlah penerima Iuran serta menganggarkan kembali Iuran untuk menjaga (sustainability) keberlanjutan kepesertaan melalui RKP DBH Sawit pada tahun anggaran berikutnya.
(2)Pemerintah Provinsi mengusulkan calon penerima Bantuan Iuran perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang telah diverifikasi dan divalidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui RKP DBH Sawit yang memuat:
1. a.jumlah calon penerima bantuan;
2. b.besaran bantuan; dan
3. c.jangka waktu pemberian bantuan.
(3)Calon penerima Bantuan Iuran perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang telah diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya ditetapkan sebagai penerima Bantuan Iuran melalui Keputusan Gubernur.
(4)Penerima Bantuan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan penyesuaian dalam hal kematian/meninggal dunia dan/atau tidak terpenuhinya Pagu Anggaran pada tahun berjalan.
(5)Penyesuaian penerima Bantuan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan tidak melebihi Pagu Anggaran pada tahun berjalan.

BAB III

PEMBINAAN, PEN GAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 7

(1)Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pekerja Perkebunan Sawit di Provinsi.
(2)Untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur dapat membentuk Tim.
(3)Pembentukan, uraian tugas dan susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(4)Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan Tim dapat berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 8

(1)Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaporkan kepada Gubernur setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
(2)Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan penyelenggaraan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Perkebunan Sawit di Provinsi.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada: a anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi;

b.sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BABV

Pasal 10

Peraturan Gubernur 1n1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap pengundangan penempatannya Selatan. Diundangkan di Palembang pada tanggal 2 .igu u• 2t 2~ ~.SEKRETAR DAERAH PROVINS! SUM ERA SELATAN, ED ARD CANDRA orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Gubernur m1 dengan dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Ditetapkan di Palembang pada tanggal 2 Pj. GUBERN~-~!J.! __....__ ELEN SETIADI BERITA Di\ERAH PROVINS! SUMATERA SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 1 2

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2024

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

KEPESERTAAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN

Pasal 4

Pasal 5

PEMBINAAN, PEN GAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 7

Pasal 8

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

KEPESERTAAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN

Pasal 4

Pasal 5

PEMBINAAN, PEN GAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 7

Pasal 8

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023