DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2020

Nomor: 13
Tahun: 2020
Ditetapkan: 6 April 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai perubahan pada beberapa ketentuan dalam Pergub No.46 Tahun 2016, yakni Pasal 3 ayat (1) huruf f; ketentuan Bagian Keenam dan Pasal 18 diubah; ketentuan Pasal 19 diubah; ketentuan Pasal 20 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dengan Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan, telah ditetapkan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan;
b.bahwa dengan terbentuknya Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium dan Bahan Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap tugas dan fungsi Bidang Pengujian, Peralatan dan Barang yang membawahi Seksi Peralatan dan Perbekalan, Seksi Pengujian Jalan dan Jembatan, dan Seksi Penatausahaan dan Pengamanan Barang;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur tentang Perubahan atas Peraturan Gubemur Nomor 46 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan; Mengingat 1. 2. - 2- Vndang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814); Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4444);

3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4.Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8.Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);
9.Peraturan Gubemur Nomor 46 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Togas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 46); MEMUTUSKAN : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 46 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN F'UNGSI DINA$ PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN TATA RUANO PROVINS! SUMATERA SELATAN. Pasal I Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Togas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 46), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf f diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1)Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang, terdiri dari:
1. a.Kepala Dinas.
2. b.Sekretariat, membawahi :
  1. 1.Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
  2. 2.Subbagian Keuangan; dan
  3. 3.Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. c.Bidang Pengembangan Jaringan Jalan, membawahi:
  1. 1.Seksi Perencanaan Teknik; .4.
  2. 2.Seksi Analisa Data, Dokumen dan Pengembangan Sistem; dan
  3. 3.Seksi Leger Jalan, Pemantauan dan Evaluasi Teknis.
4. d.Bidang Jalan, membawahi:
  1. 1.Seksi Pembangunan dan Preservasi Jalan Wilayah I;
  2. 2.Seksi Pembangunan dan Preservasi Jalan Wilayah Il;dan
  3. 3.Seksi Pengawasan dan Evaluasi Jalan.
5. e.Bidang Jembatan, membawahi:
  1. 1.Seksi Pembangunan dan Preservasi Jembatan Wilayah I;
  2. 2.Seksi Pembangunan dan Preservasi Jembatan Wilayah II; dan
  3. 3.Seksi Pengawasan dan Evaluasi Jembatan. f . Bidang Pengendalian, Peralatan dan Bara.ng Milik Daerah, membawahi: 1.Be'ks1 l'eralatan dan Pet'oe'Ka'tan;
  4. 2.Seksi Pengendalian dan Penanggulangan Jalan dan Jembatan; dan
  5. 3.Seksi Penatausahaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah.
6. g.Bidang Penataan Ruang, membawahi:
  1. 1.Seksi Perencanaan Tata Ruang; 2.Seksi Pemanfaatan dan Pemanfaatan Ruang; dan 3.Seksi Data dan Informasi.
7. h.Unit Pelaksana Teknis Dinas.
8. i.Kelompok Jabatan Fungsional. Pengendalian
(2)Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini.

2.Ketentuan Bagian Keenam dan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berilrut :

Pasal 18

Bidang Pengendalian, Peralatan dan Barang Milik Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang di bidang peralatan dan perbekalan, pengendalian dan penanggulangan jalan dan jembatan, serta penatausahaan dan pengamanan barang milik daerah.

3.Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bida.ng Pengendalian, Peralatan dan Barang Milik Daerah mempunyai fungsi:

a.pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan jalan dan jembatan;
b.pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, perawatan dan inventarisasi peralatan dan perbekalan;
c.pelaksanaan kegiatan a.dministrasi bidang pengendalian dan peralatan;
d.pelaksanaan kegiatan barang milik negara/daerah; dan
e.pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
1. 4.Ketentuan Pasal 20 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1)Seksi Peralatan dan Perbekalan mempunyai tugas:
1. a.menyusun rencana kebutuhan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian peralatan dan ha.rang;
2. b.melaksanakan pemeliharaan, perbaikan, perawatan, penyimpanan dan penggunaan peralatan;
3. c.melaksanakan pengelolaan peralatan;
4. d.mengoptimalkan penggunaan dan pemanfaatan untuk peningkatan pendapatan asli daerah; dan
5. e.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang dibcrikan oleh pimpinan.
(2)Seksi Pengendalian dan Penanggulangan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas:
1. a.mengidentifikasi, mensurvei, mendata dan merencanakan kebutuhan pengendalian dan penanggulangan jalan dan jembatan terhadap jalan dan jembatan yang mengalaml longsor/rawan longsor;
2. b.menyiapkan peralatan/alat berat sesuai kebutuhan lapangan terhadap jalan dan jembatan yang men�ami lonv;or(rawan long,sor;
3. c.melaksanakan pengendalian dan penanggulangan jalan dan jembatan yang mengalami longsor/ rawan longsor;
4. d.membuat laporan, dokumentasi setiap pengendalian dan penanggulangan jalan dan jembatan yang sudah dikerjakan;
5. e.melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait dalam rangka pengendalian dan penanggulangan jalan dan jembatan yang dikerjakan; dan
6. f.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
(3)Seksi Penatausahaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah mempunyai tugas
1. a.melakukan pendataan, pengelolaan dan pemeliharaan barang milik daerah; BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 17 H. NASRUN UMAR Diundangkan di Palembang pada tanggal 6 April 2020 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN, ·H. HERMAN DERU GUBERNUR SUMATERA SELATAN, Ditetapkan di Palernbang pada tanggal 6 ":'pril 2020 penernpatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan. mernerintahkan mi dengan orang mengetahuinya, Peraturan Gubernur Agar setiap pengundangan Peraturan Gubernur iru mulai berlaku pada tanggal diundangkan. PasalII
2. b.melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah;
3. c.melakukan pelaporan kondisi dan nilai barang milik daerah;
4. d.melakukan pengarnanan barang milik daerah; dan
5. e.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. dto. dto. I KEWMPOK JABATAN FUNGSCONAL I I I I I II I --- I: BJDANG PENGEMBANGAN JARINGAN JALAN I ,..., I- TEKNIK I SEKSI ANALISA DATA, -. DOKUMEN DAN - PENOEMBA NGAN SlSTEM - SEKSI LEGER JAi.AN, .... PEt.il'.AN1'AUAN DANEVA LUASI TEKNIS LAMPIRANPER ATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR 13, TAHUN 2020 TENTA NG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 46 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAJAN TUGAS DAN FUNGSmNAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN TATA RUANG BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINA$ PEKERJAAN UMUM BlNA MARGA DAN TATA RUANO PROVINS[ SUMATERA SELATAN I - . KEPALA DINAS - . I I - SU:BBAOIAN PERENCANAAN,EVAl.UASI DAN PELAPORAN I SEKRETARIAT - II SUBBAO[ANKEUANGAN I BIDANG BIDANG . JALAN -- SEKSI PEMBA NGUNAN DA.� PRESERVASIJALAN WILAYAHI SEKSI PEMBANGUNAN DAN PRESERVASJJALAN WILAYARU SEKSI PENGAWASAN DAN EVALUASI JALAN i - - JEMBATAN SEKSI PEMEIA NGUN.AN DAN PRESERVASI JEMBATAN WILAYAH I • SEKSI PEMBANGUNAl.-.., DAN PRESERVAS.I JEMBATAN WlLAYAH II SEKSI PENGA\VASAN DAN EVALUASI JEMBATAN - . UN1T PELAKSANA TEKNIS DlNAS DAN BARA.NG M[LIK DAERAH I - - SEKSI PERALAiAN DAN PERBEKALAN SEKSI PENOENDALlAN DAN - PENANGGULANGAN J ALAN DAN JEMBATAN SEKSI PENATAUSAHAAN DAN - PE NGAMANAN BARANGMILIK DAERAH ·1 SUBBAGIAN UMUMDAN KEPEGAWAIAN IBIDA NG PENATAAN RUANO - SEKSIPERENCANAAN TATARUANG ·- ' ,-.: SEKSI PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANO SEKSl DATA DAN INFORMASI

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2020

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Dasar hukum (1)

Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Dasar hukum (1)

Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2016