DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2021

Nomor: 13
Tahun: 2021
Ditetapkan: 8 Juli 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok dalam Peraturan ini adalah : Ketentuan Umum ,Tata Cara Penerimaan Perderta Didik Baru ,Pendanaan ,Sosialisasi,Pengawasan dan Pelaporan,Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemdr tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolahl Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Satuan Pendidikan Khusus.

1.Pasal 18 ayat \6) Undang-Undang Dasar Negara Republik ' Indonesia Tah i 1945;
2.Undang-Undang. Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkai I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indo1esia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814); '
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem I Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No&or 78, Tambahan Lembaran Negara Republik I Indonesia Nomo r 4301); ..
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembafan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) �ebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengai\ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 I -l-- --·. ..... ... ... . . I tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia ' Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan PendJdikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan daQ. Penyelenggaraan Pcndidikan (Lembaran Negara Republik/ndonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157};
7.Peraturan Pemerlntah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran. Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
8.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 ten tang 'Penye'lenggaraan' Pen6-iatkan \'Lem'oaran Daeran 't'ruv·ms1 Sumatera Selatru;i Tahun 2019 Nomor 8); MEMUTUSKAN: PERATURAN GU ERNUR TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIOIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MElNENGAH KEJURUAN DAN PENDIDIKAN KHUSUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM Bagian Kesa.tu Pengertian, Definisi dan Istilah

Pasal 1

SA.TUAN Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan

1.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan. I - 3 -
2.Menteri adaih Menteri yang menyelenggarakan pemerintahan bidang Pendidikan.
3.Provinsi adal� Provinsi Sumatera Selatan. urusan
4.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
5.Gubernur adalah Gubemur Sumatera Selatan.
6.Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Penclidikan Provinsi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan pendidikan Provinsi Sumatera ISelatan. I
7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pcndidikan Provinsi Sumatera Selatan.
8.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
9.Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat MTs, adalah satuan penclidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar yang diselenggarakan dan berada di bawah koordinasi Kementrian 1)-gama Republik Indonesia.
10.Sekolah Men,engah Atas, yang selanjulnya disingkat SIVIA, adalah satu$ pendidikan formal yang menyelenggarakan sebagai lanjutan dari satuan pendidikan SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat.
11.Sekolah Medengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, adalah satuan pendidikan formal yang menyelcnggarakan penclidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari satuan pendidikan SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat.
12.Sekolah Berasrama adalah satuan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah :("rovinsi dengan yang menerapkan kurikulum tcrtentu yan� mewajibkan peserla didiknya untuk tinggal cli asrama yfg disediakan olch pihak sekolah.
13.Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus adalah satuan penclidikan pada jenjang pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi dengan menerapkan kurikulum tertentu sebagai tambahan dari kurikulum yang berlaku umum pada sekolah-seko\ah sederajat.
14.Penerimaan l Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah kegiatan pada SMA dan SMK yang dilakukan pkda saat akan mengawali tahun pelajaran I baru sesua � dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
15.Rombongan Belajar yang adalah kelo:mpok peserta I selanjutnya didik yang disebut Rombel terdaftar Ujian Nasional ata,li sebutan lain adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nas,ional dengan mengacu pada Standar Kompetensi ILulusan pada satuan kelas dalam satu sekolah. I
16.Calon Peser t Didik Baru, yang selanjutnya disingkat CPDB, adal l Calon Peserta Didik Baru yang akan diterima padi3. satuan pendidikan SMA atau SMK dengan memenuhi �iteria, persyaratan dan ketentuan sesuai jenis satuan �endidikan yang dituju.
17.Zonasi adala� jalur yang diperuntukkan bagi peserta didik yang berdornisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan I Pemerintah 0aerah untuk memasuki sekolah tertentu. I
18.Afirmasi ada)ah jalur yang diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu. I
19.Jalur Perpin'dahan Tugas Orang Tua/Wali adalah jalur yang dibuktlkan dengan surat penugasan da. r i instansi, lembaga, kaltor, perusahaan yang memperkerjakan atau surat ketel•angan dari Pejabat Pemerintah yang berwenang. l
20.Jalur Prestasi adalah jalur yang ditentukan berdasarkan peringkat nil� rapor dan/atau prestasi dibidang akademik maupun non akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, J tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/ ota, antara lain pemenang lomba olimpiade sains, olahraka. I - 5 -
21.Penelusuran Minat dan Prestasi Akademik yang selanjutnya disingkat PMPA, adalah jalur penerimaan peserta didi� baru yang dilakukan melalui jalur undangan dengan mJmperhatikan potensi, bakat, dan/ atau kemampuan �aik akademik maupun non akademik.
22.Tes Potensi �kademik, yang selanjutnya disingkat TPA, adalah tes r ompetensi yang dilakukan terhadap calon peserta didik baru yang berhubungan dengan beberapa mata pelajar!n SMP/MTs. I
23.Penerimaan feserta Didik Baru Online, yang selanjutnya disebut PPDB-Online, adalah proses PPDB yang, seleksi dan pengum r an hasil akhir berbasis teknologi informasi secara onlin 1

Pasal 2

(1)Peraturan olbemur ini bertujuan untuk :
1. a.mendoroig peningkatan akses layanan pendidikan;
2. b.sebagai Jedoman bagi Kepala Dinas untuk menyusun . j teknJs pelaksanaan PPDB pada SMA, SMK dan Satuan Pendidikr Khusus di Provinsi;
3. c.menyalu�kan bakat, minat dan kemampuan bagi calon siswa be4prestasi agar berkembang lebih optimal; dan I
4. d.memberi}an kesempatan seluas-luasnya bagi anak usia sekolah untuk memperoleh layanan pendidikan.
(2)PPDB dilaksbakan secara:
1. a.objektif; I
2. b.transpar:pi; dan
3. c.akuntabd1;
(3)Objektif setlagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah bah�a PPDB harus memenuhi ketentuan yang diatur dal� Peraturan Gubemur ini serta ketentuan peraturan p�rundang-undangan terkait lainnya. I
(4)Transparan i5ebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah PPD)3 harus terbuka dan diketahui masyarakat l I I I luas terma i uk orang tua dan peserta didik, sehingga dapat dihi f dari segala bentuk penyimpangan yang mungkin teajadi.
(5)Akuntabel Jebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ! adalah ba.Q.wa PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik menyangkut prosedur maupun basil. I
(6)PPDB seba�airnana dimaksud pada ayat (2) dilakukan tanpa diskfiminasi kecuali bagi sekolah yang secara khusus dirbcang untuk melayani peserta didik dari kelompok ginder atau agama tertentu. l BAB II TATA CA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU l Bagian Kesatu Persyaratan Calon Peserta PPDB

Pasal 3

(1)Persyaratan calon peserta PPDB meliputi: I
1. a.berusia � aling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal if Juli tahun berjalan;
2. b.telah mJnyelesaikan kelas 9 (sembilan) SMP atau l bentuk lain yang sederajat; dan
3. c.memiliki I r a t a -rata nilai raport yang memenuhi I persyara1lan yang ditentukan oleh sekolah yang dituju.
(2)Khusus untbk SMA Negeri Sumatera Selatan calon PPDB berasal dari l kelas 9 (sembilan) SMP/MTs yang berprestasi dari keluarga yang kurang mampu. ' 1 1

Pasal 4

(1)Persyaratan l usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dibuktikan dengan: '
1. a.akta kela:hiran; atau
2. b.surat kelerangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berZvenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau peji3-bat setempat lain yang berwenang sesuai dengan Jomisili calon peserta didik. l - 7 - I
(2)Persyaratanjsebagaimana diroaksud dalam Pasal 3 ayat
(1)huruf b � arus dibuktikan dengan:
1. a.ijazah; atau
2. b.dokumev- lain yang menyatakan kelulusan.
(3)Persyaratan ' l rata-rata nilai raport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c merupakan rata-rata nilai pelajaran t y rtentu semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (Fima). l Pasal 5 CPDB penyand g disabilitas dikecualikan dari ketentuan persyaratan : I
1. a.syarat usia s j bagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a; dan I
2. b.ijazal1 atau d'bkumen lain sebagaimana diroaksud dalarri I Pasal 4 ayat ('.?). I

Pasal 6

(1)Selain mem!nuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 3, CPDB kelas 10 (sepuluh) SMA/SMK yang berasal dari �ekolah di luar negeri harus mendapatkan surat rekome p dasi izin belajar.
(2)Permohonan Jsurat rekomendasi izin belajar sebagairnana dimaksud pai:Ja ayat (1) disampaikan kepada:
1. a.direktur I jenderal yang membidangi Pendidikan meneng� untuk CPDB SMA; dan
2. b.direktur j�nderal yang membidangi Pendidikan vokasi untuk CP6B SMK.
(3)Ketentuan sJbagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)berlaku luntuk calon peserta didik warga negara Indonesia dat warga negara asing. ! I Pasal 7
(1)Bagi Sekolah\ yang meneriroa peserta didik warga negara asing wajib I menyelenggarakan matrikulasi Pendidikan Bahasa Indcmesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggara�an oleh sekolah yang bersangkutan.
(2)Dalam hal �ekolah yang menerima peserta didik warga negara asin i tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud 1 ada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peririgatan tertulis. I Bagian Kedua Jalur Penclaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru I Pasal 8
(1)PPDB untuk SMA dilaksanakan melalui jalur pendaftaran PPDB melipbti:
1. a.zonasi;I
2. b.afirmaJi;
3. c.perpin1ahan tugas orang tua/wali; dan/atau
4. d.prestasi.
(2)Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki k'-)�ta sebesar 50% (Lima puluh persen) dari daya tampung sekolah. '
(3)Jalur afirm4si sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki Jkuota sebesar 15% (lima belas persen) dari daya tampurg sekolah.
(4)Jalur perpipdahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki kuota sebesar 5% (lima peisen) dari daya tampung sekolah.
(5)Jalur PresJsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat
(1)huruf d memiliki kuota sebesar 30% (tiga puluh l persen) darildaya tampung sekolah.
(6)Dalam hJ masih terdapat sisa kuota dari jalur pendaftar, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4), Pemerintah Daerah dapat membuka jalur prestasi. I
(1)

Pasal 9

Ketentuan mengenai jalur sebagaim34a dimaksud dalam untuk seko}ah sebagai berikut:

a.SMK; Pendaftaran PPDB Pasal 8 dikecualikan ' - 9 - I
b.satuan 1 endidikan kerja sama;
c.sekolah I ndonesia di luar negeri; d . sekolah :yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
e.sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; l
f.sekolah f. erasrama;
g.sekolah midaerah tertinggal, terdepan, dan terluar;
h.sekolah tdaerah yang jumlah penduduk usia sekolah I tidak dlfpat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik ctalb 1 (satu) rombongan belajar; dan I
i.sekolah yang menerapkan double kurikulum.

(2)Pengecualianl ketentuan jalur pendaftaran PPDB bagi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, htirff f dan huruf h ditetapkan oleh Gubernur melalui Dina 1 ' Pendidikan dan dilaporkan kepada:
1. a.direktur 1jenderal yang membidangi Pendidikan ' . menengah,untuk Jalur pendaftaran SMA; dan
2. b.direktur jtderal yang membidangi Pendidikan vokasi untuk jaluf pendaftaran PPDB SMK.
(3)Pelaksanaan f>PDB sebagaimana yang dimaksud pada ayat
(1)ditetapkari oleh Gubernur. I f

Pasal 10

(1)Pelaksanaan 11"°PDB dilakukan secara serentak pada SMA Negeri dan SMK Negeri di Provinsi dimulai paling lambat minggu pertaka bulan Mei.
(2)Khusus bagi! SMA berasrama dan SMA penyelenggara program pelctidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) pelaksanaan PPDB dapat dilalrukan lebih awal. L
(3)Gubemur me r etapkan jadwal pelaksanaan kegiatan PPDB melalui Dinas.

Pasal 11

(1)Pelaksanaan. PDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dimulai dari iahap
1. a.publikasi jpengumuman pendaftaran melalui papan pengumu!an sekolah, media massa, laman, jejaring sosial, atab sosialisasi ke SMP/MTs;
2. b.pendaftar4n dan verifikasi data;
3. c.seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
4. d.pengumuian kelulusan calon peserta didik baru; dan
5. e.daftar ula.Ag.
(2)Pengumumaq. pendaftaran CPDB sebagaimana dimaksud I pada ayat (l) huruf a, paling sedikit memuat informasi sebagai beriktit:
1. a.persyaratJn CPDB sesuai dengan jenjangnya;
2. b.tanggal pe\idaftaran;
3. c.jalur peniaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan I ·a1 iatau J ur prestas1;
4. d.jumlah dAya tampung yang tersedia pada kelas 10 (sepuluh) I SMA atau SMK sesuai dengan data Rombong Belajar dalam Dapodik; dan l
5. e.tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi
(3)Pe:;:�mj kelulusan CPDB melalui jalur PMPA dilaksanak, setelah seleksi berkas dan perankingan dengan jumfah yang akan diterima sebanyak 10% dari kuota. I
(4)Pengumuma f kelulusan CPDB melalui jalur TPA dilaksanaka 9 secara transparan setelah pelaksanaan TPA.
(5)Proses pengqlahan nilai kelulusan jalur TPA merupakan gabungan d�li rata-rata nilai raport dan jumlah nilai TPA.
(6)Penetapan kklulusan CPDB ditandatangani oleh Kepala Sekolah danrepala Bidang SMA dan/atau Kepala Bidang SMK Dinas. I
(7)Bagi calon peserta didik yang dinyatakan lulus wajib melakukan dkftar ulang.

Pasal 12

(1)Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 ! ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme daring.
(2)Dalam hal tidak tersedia fasiJitas jaringan, maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan (luring) dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.
(3)TPA dilaksanf11<an dengan sistem tes berbasis computer.

Pasal 13

(1)Seleksi CPDB kelas 10 (sepuluh) SMK tidak menggunak� jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud qalam Pasal 8 ayat (1).
(2)Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK sebagaiman,'a dimaksud pada ayat (1) dengan mempertim�angkan :
1. a.rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan ·, peringkat nilai rapor peserta didik dari sekolah asal;
2. b.prestasi 1 di bidang akademik maupun n o n -akademik; dan/atau
3. c.hasil te bakat dan minat sesuai dengan bidang keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan sekolah, dan dunia usaha, dunia industri, atau asosiasi profesi.
(3)Rapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menggunakan nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir.
(4)Seleksi CPbB kelas 10 (sepuluh) SMK sebagaimana dimaksud hacta ayat (1) harus memprioritaskan caJon peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dal1/atau penyandang disabilitas paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tamping sekolah.
(5)Selain seleksi CPDB kelas 10 (sepuluh) SMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), SMK I _ 12 _ dapat me + prioritaskan calon peserta didik yang berdomisili terdekat dengan sekolah paling banyak 10% (sepuluh pe}sen) dari daya tampung sekolah.
(6)Khusus un;ik SMK, dalam tahapan pelaksanaan PPDB sebagaiman r dimaksud dalam Pasal 1 1 dapat melakukan proses seleksi khusus yang dilakukan sebelum tahap pengumum{n penetapan peserta didik baru. ( 1)
(2)
(3)( 1 )

Pasal 14

Setiap seko \ ah wajib menginformasikan daya tampung CPDB. I Daya tampuhg CPDB harus sesuai dengan jumlah rombel yang akan hu1us pada tahun pelajaran yang sedang berlangsun�dan jumlah ruang belajar yang tersedia. Sekolah di ) arang menerima CPDB melebihi jumlah rombel yan 1 akan lulus dan/atau melebihi jumlah kelas yang tersedi r - l Pasal 1 5 Dalam me! sanakan PPDB, jumlah peserta didik untuk l setiap kelas' ditetapkan paling banyak 36 (tiga puluh enam) peser!a didik.

(2)Jumlah pesdrta didik per kelas tidak boleh melebihi batas l
(3)daya tamppng yang telah ditentukan dan tidak dibenarkan lmenambah jumlah peserta didik per kelas sesuai kete � tuan peraturan perundang-undangan. Daya tamphng PPDB ditetapkan dengan Keputusan Kepala DiJas atas usu! Kepala Sekolah dengan • memperhati�an faktor-faktor pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dan I kapasitas S � /SMK Swasta yang ada di wilayah yang bersangkut , sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…