DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 15 Tahun 2016

Nomor: 15
Tahun: 2016
Ditetapkan: 22 Juni 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang road map reformasi birokrasi (RB) Pemprov Sumsel dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ketentuan umum, sasaran RB, Tim Road Map RB, Pelaksana, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka mempercepat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, diperlukan suatu Road Map Reformasi Birokrasi;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019, Pernerintah Daerah menyusun Road Map Reformasi Birokrasi dengan mengacu pada Road Map yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruI b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur ten tang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan; DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA TENTANG ROAD MAP REFORMASIBIROKRASI PEMERINTAHPROVINSISUMATERASELATAN TAHUN2016NOMOR: l) PERATURANGUBERNURSUMATERASELATAN GUBERNURSUMATERASELATAN Mengingat Menimbang , BAB 1 KETENTUANUMUM

1.Provinsi adalah Provinai Sumatera Selatan.
1.Pemermtah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera SeJatan.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPDadalah unit kerja.
6.Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPDadalah unit kerja. MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASIPEMERINTAHPROVlNSISUMATERASELATAN
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Nega.ra Republik Indonesia Nomor 5038);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RepubJik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6.Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 ten tang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 [Berita Negara RepubJik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
8.Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 (Lernbaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tabun .2007 Nomor 17);
9.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lernbaran Daerah Provinsi Surnatera Selatan Tahun 2013 Nomor 3);
10.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 ten tang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan 'rabun 2014 Nomor 9). -2 Menetapkan Pasal 5

(1)Kegiatan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan antara lain :
1. a.sosialisasi, internalisasi dan fasilitasi Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi;

BAB II

SASARAN REFORMASI BIROKRASI Pasal 3 Sasaran Reformasi Birokrasi rneliputi :

Pasal 9

SKPDsebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 membentuk satuan tugas Reformasi Birokrasi untuk membantu Tim Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi.

Pasal 8

(1)Seluruh Pimpinan SKPD pelaksana Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bertanggung jawab terhadap peJaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi pada SKPDmasing-rnasing.
(2)Keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai berdasarkan penetapan indikator kinerja yang telah disepakati dan menjadi dasar bagian dan penilaian kinerja pimpinan SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi oleh Gubernur. BABIV PELAKSANA

Pasal 7

Pelaksana Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi. BABIII TIM ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI Pasa16 (I}Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dibentuk Tim Road Map Reformasi Birokrasi.

(2)Tim Road Map Reformasi Birokrasi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
1. b.perumusan, penyusunan, pembahasan dan penetapan kebijakan dan pedoman pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
2. c.pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi; dan
3. d.pendampingan, monitoring, evaluasi, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi,
(2)Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diselenggarakan oleh Tim Reformasi Birokrasi, terdlri dari pejabat di Lingkungan Pemerintah Provinsi. 'j BERITADAERAHPROVINSISUMATERASELATAN TAHUN2016 NOMOR. ..1.?i . Diundangkan di Palernbang pada tanggal 22 Jll}iI 2016 SEKRETARISDAERAH PROVINSISUMATERASELATAN, Ditetapkan di Palernbang pada tanggal . ~d_ JUHI 2016 GUBERNURSUMATERASELATAN, BABVI KETENTUANPENUTUP Pasa112 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 11

(1)Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dibentuk Tim Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan Road Map Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Provinsi, dan Kabupaten/Kota se- Sumatera Selatan.
(2)Tim Pernbinaan, Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur serta bertanggung jawab kepada Gubemur melalui Sekretaris Daerah. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN, dto H. MUKTI SULAIMAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN, dto H. ALEX NOERDIN

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 15 Tahun 2016

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

SASARAN REFORMASI BIROKRASI Pasal 3 Sasaran Reformasi Birokrasi rneliputi :

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 11

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

SASARAN REFORMASI BIROKRASI Pasal 3 Sasaran Reformasi Birokrasi rneliputi :

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 11

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015