DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 15 Tahun 2019

Nomor: 15
Tahun: 2019
Ditetapkan: 21 Juni 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Materi pokok dalam peraturan ini antara lain : Pelaksanaan , Ketentuan lain-lain ,ketentuan Peralihan,

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Analisis Standar Belanja;

l.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. 3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. 4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 27 'Pabun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia ·Tabun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. 9.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah bcberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. 11.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaar1 Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010 Nomor 2 Seri E) sebagairnana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 14);
11. 12.Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sun1atera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatcra Selatan Tahun 2010 Nomor 23 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Pcraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Suroatera Selatan Tahun 2010 Nomor 26); ., - 3 - MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM Bagian- Kesatu P€ngc;;rtian dan Dc;;fmisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan. .4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan · Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Prov.insi Sumatera Selatan.
5.Inspektorat Daerah adalah lnspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6.P.erangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
7.Rencana Kerja dan Anggaran, yang selanjutnya disingkat RKA, adalah dokumen perencanaan dan penga:nggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APED).
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah reocana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9.Analisis Standar · Belanja, yang selanjutnya disingkat ASB, adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
10.Tim Anggaran TAPD, adalah melaksanakan Pe1nerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat tim yang mempunyai kebijakan kepala tugas menyiapkan serta daerah dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pasal 2

ASB dimaksudkan untuk ·mewujudkan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja daerah yang efektif, efisien, transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

ASB bertujuan untuk: a.· menentukan kewajaran belanja suatu kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

b.memberikan pedoman dalam penyusunan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas; dan
c.menin�katkan efisiensi dan efektivitas dalam pen�elolaan keuangan daerah.

(2)ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Larnpiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini. "

BAB II

PELAKSANMN Pasal 4 ( 1) Kegiatan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi mengacu pada ASB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

K.omponen ASB terdiri atas:

a.deskripsi;
b.pengendali belanja;
c.satuan pengendali belanja tetap;
d.satuan pengendali belanja variabel;
e.rumus _pen�hitun�an belanja total; dan/ atau
f.batasan alokasi objek belanja.

Pasal 6

D€skripsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, merupakan penjelasan detail operasional peruntukan dari ASB.

Pasal 7

Pengendali belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya belanja dari suatu kegiatan.

Pasal 8

(1)Satuan pengendali belanja tetap scbagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, merupakan belanja yang nilainya tetap walaupun target kinerja suatu kegiatan berubah-ubah.
(2)Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan volume dan/ atau target kinerja suatu kegiatan.
(3)Besarnya nilai belanja sebagaimana dimaksud pada ayat · (1), merupakan batas maksim.al untuk setiap ke(Patan.

Pasal 9

Satuan ])€ng€ndab belanja variabd S€bagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, merupakan besarnya perubahan belanja untuk masing-masing kegiatan yang dipengaruhi oleh perubahan atau penambahan volume kegiatan. • Pa-sal 10 Rumus penghitungan belanja total sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 hwuf e, me1upal{an 1umus dalam menghitung besarnya total dari suatu kegiatan.

Pasal 11

(1)Batasan alokasi objek belanja sebagaimana, dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, merupakan proporsi objek belanja dari suatu kegiatan.
(2)Proporsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbagi dalam 2 (dua) jenis, yaitu: a . r a t a -rata; dan/atau
1. b.batas atas.

BAB ILL

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

(l) GJJbermJr melaku.�n pembinaa.n, pengawasan, !'.tan pengendalian terhadap pelaksanaan ASB.

(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilakukan oleh Sadan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan/ atau perangkat daeral1 terkait.
(3)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Inspektorat Daerah.
(4)Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka penyusunan RKA perangkat daerah.
(5)Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan oleh perangkat daera11 masing-masing.

BAB IV

KETENTUAN PERALJHAN

Pasal 13

Kegiatan p.er.angkat daer.ah y.ang belum diatur dalam P.eratur.an Q:ubernur ini, dapat dianggarkan sesuai kebutuhan rill, ketentuan besaran total belanja, dan/atau ketentuan alokasi _rincian objek belanja kegiatan, yang dilakukan berdasarkan basil pembahasan bersama TAPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. BERlTA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 15 H. NASRUN UMAR Diundangkan di Palembang pada tanggal 21 JURi 2019 SEKRETARIS DAERAH PROVlNSl SUMATERA SELATAN, H. HERMAN DERU Ditetapkan di Palembang pada tanggal 21 Jl.Dli 2019 GUBERNUR SUMATERA SELATAN, Agar setiap orang mengetahuinya, rnemerintahkan pcngundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerab Provinsi Surnatera Selatan. Pcraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…