DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 15 Tahun 2020

Nomor: 15
Tahun: 2020
Ditetapkan: 18 Mei 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai maksud, tujuan dan ruang lingkup panduan pelaksanaan PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19 di Provinsi. Diatur juga mengenai Pelaksanaannya, Hak dan Kewajiban serta Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penduduk, Sumber Daya Penanganan Covid-19, dan Pemantauan, Evaluasi serta Pelaporan dalam pelaksanaannya.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07 /MENKES/306/2020 dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07 /MENKES/307 /2020 tanggal 12 Mei 2020 telah disetujui dan ditetapkan Pembatasan Sosial Beskala Besar (PSBB) di Wilayah Kota Palembang dan Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan;
b.bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya PSBB sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dalam rangka menekan dan mencegah penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Sumatera Selatan, diperlukan suatu pedoman bagi masyarakat dan para pihak serta sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota yang akan memberlakukan PSBB di wilayahnya;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Vi.rus Disease 2019 di Provinsi Sumatera Selatan;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara tentang Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubemur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6391);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVJD-19) dan/ atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514);
16.Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
17.Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Penanganan Corona Vims Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Vims Disease 2019 ( COVJD-19);
18.Keputusan Presiden Nomor 11 Tal1un 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Vims Disease 2019 (COVID-19);
19.Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Vims Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
20.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326); · . \
21.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
23.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/ 104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Corona Virus (Infeksi 2019-Ncov) sebagai Jenis Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah da.n Upaya Penanggulangannya;
24.Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9.A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
25.Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE2019 DI PROVINS! SUMATERA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
5.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
6.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Sumatera Selatan.
7.Pembatasan Sosial Berskala Besar, yang selanjutnya disingkat PSBB, adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVJD-19).
8.Gugus Togas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Provinsi, yang selanjutnya disebut Gugus Togas Provinsi, adalah tim yang dibentuk oleh Gubemur, mempunyai tugas mempercepat penanggulangan COVJD-19 melalui sinergitas antar pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat, dan media.
9.Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut Gugus Togas Kabupaten/Kota, adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang dibentuk oleh Bupati/Walikota.
10.Penduduk adalah setiap orang yang berdom.isili dan/atau berkegiatan di Kabupaten/Kota.
11.Penegak Hukum adalah instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang melaksanakan penegakan hukum antara lain Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi, dan/atau Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota.
12.Corona Virus Disease 2019, yang selanjutnya disingkat COVID-19, adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Vi ru s -2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Maksud Peraturan Gubernur ini adalah sebagai panduan pelaksanaan PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan COV l 9 di Provinsi.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Gubernur ini adalah untuk mengatur:

a.pembatasan kegiatan dan pergerakan aktivitas masyarakat;
b.pengendalian penyebaran kasus dan jumlah kasus baru;
c.penguatan upaya pengendalian dan penanganan; dan
d.penanggulangan dampak sosial dan ekonomi.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.pelaksanaan;
b.hak, kewajiban serta pemenuhan kebutuhan dasar penduduk;
c.sumber daya penanganan COVJD- l 9;
d.pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
e.pendanaan; dan
f.sanksi.

BAB II

PELAKSANAAN

Pasal 5

(1)Dalam upaya mencegah meluasnya penyebaran COVID-19, diberlakukan PSBB di Kabupaten/Kota tertentu yang telah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan.
(2)PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pembatasan kegiatan Iuar rumah yang dilakukan oleh setiap orang yang berdomisili dan/ atau berkegiatan di Kabupaten/Kota yang memberlakukan PSBB.
(3)Bupati/Walikota yang mengusulkan PSBB mempersiapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Pedoman Pelaksanaan PSBB dalam Penanganan COVID-19.
(4)Selama pemberlakuan PSBB, setiap orang wajib:
1. a.melakukan cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau pembersih tangan (hand sanitizer), dan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS);
2. b.menggunakan masker dan menjaga jarak (physical distancing) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter pada saat di luar rumah; dan
3. c.melakukan isolasi mandiri baik di n1mah dan/atau ruang isolasi sesuai protokol kesehatan bagi:
  1. 1.Orang Tanpa Gejala (OTG);
  2. 2.Orang Dalam Pemantauan (ODP); atau
  3. 3.Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dengan gejala ringan.
(5)Pembatasan kegiatan luar rumah dalam pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.pelaksanaan pembelajaran di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
2. b.pelaksanaan pembelajaran di industri dalam rangka magang da.n praktek kerja lapangan;
3. c.kegiatan bekerja di tempat kerja;
4. d.kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
5. e.kegiatan di tempat/fasilitas umum; f . kegiatan sosial dan budaya; dan
6. g.pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi.
(6)Koordinasi, pengerahan sumber daya dan operasional pelaksanaan/pemberlakuan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota. Bagjan Kedua Pembatasan Pelaksanaan Pembelajaran di Sekolah dan/atau Institusi Pendidikan

Pasal 6

(1)Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan pembatasan sementara kegiatan di:
1. a.sekolah;
2. b.institusi pendidikan lainnya; dan/atau
3. c.industri dalam rangka magang dan praktek kerja lapangan.
(2)Dalam pelaksanaan pembatasan sementara kegiatan di sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, semua kegiatan pembelajaran diubah pelaksanaannya dengan melakukan pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing masing melalui metode pembelajaran jarak jauh dan/atau secara virtual/daring.
(3)Kegiatan pelayanan administrasi sekolah dikerjakan dari rumah dengan bentuk pelayanan yang disesuaikan dengan kebutuhan.
(4)Teknis pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran serta pelayanan administrasi sekolah yang merupakan kewenangan Provinsi selama pemberlakuan PSBB ditetapkan oleh Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan.
(5)Teknis pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran serta pelayanan administrasi sekolah di luar kewenangan Provinsi selama pemberlakuan PSBB ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan bidang pendidikan dan Instansi Penyelenggara Pendidikan lainnya.

Pasal 7

(1)lnstitusi pendidikan lainnya yang dilakukan pembatasan sementara selama pemberlakuan PSBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, meliputi:
1. a.lembaga pendidikan tinggi;
2. b.lerobaga pendidikan setara SD, SLTP dan SLTA di lingkungan Kementerian Agama;
3. c.lembaga pelatihan;
4. d.lembaga penelitian;
5. e.lembaga pembinaan; dan
6. f.lembaga sejenisnya.
(2)Pembatasan sementara kegiatan di institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi lembaga pendidikan, pelatihan dan penelitian yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan.
(3)Dalam pelaksanaan pembatasan sementara kegiatan di institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kegiatan pembelajaran dan pelayanan administrasi dilaksanakan secara daring dari rumah sesuai ketentuan teknis dari instansi terkait.

Pasal 8

(1)Dalam pembatasan sementara kegiatan selama pemberlakuan PSBB, penanggung jawab satuan pendidikan dan institusi pendidikan lainnya wajib:
1. a.memastikan proses pembelajaran tetap berjalan dan terpenuhinya hak peserta didik dalam mendapatkan pendidikan;
2. b.melakukan pencegahan penyebaran COVID-19 di lokasi dan lingkungan sekolah dan/atau institusi pendidikan lai1111ya; dai1
3. c.menjaga keamanan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya.
(2)Upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di lokasi dan lingkungan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara berkala dengan cara:
1. a.roembersihkan dan melakukan penyemprotan disinfektan pada sarana dan prasarana sekolah; dan
2. b.menerapkan protokol pencegahan penyebaran COVID-19 bagi pendidik dan tenaga kependidikan lainnya.

Pasal 9

(1)Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan pembatasan sementara kegiatan bekerja di tempat kerja/kantor.
(2)Selama pembatasan sementara kegiatan bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengganti kegiatan bekerja di tempat kerja dengan kegiatan bekerja di rumah/tempat tinggal.
(3)Selama pembatasan sementara bekerja di tempat kerja/ kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus tetap menugaskan katyawan untuk bekerja secara bergantian dengan mempedomani ketentuan protokol kesehatan COVID- 19.

Pasal 10

(1)Pembatasan sementara bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dikecualikan bagi tempat kerja/kantor dengan kategori
1. a.kantor/instansi pemerintahan baik pusat maupun daerah berdasarkan pengaturan kementerian terkait;
2. b.badan usaha milik negara/daerah yang tu1ut serta dalam penanganan COVJD-19 dan/atau pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat;
3. c.pelaku usaha yang bergerak pada sektor:
  1. 1.kesehatan;
  2. 2.bahan pangan/makanan/minuman;
  3. 3.energi;
  4. 4.komunikasi dan teknologi informasi;
  5. 5.keuangan;
  6. 6.logistik;
  7. 7.perhotelan;
  8. 8.konstruksi dan pertukangan;
  9. 9.industri strategis;
  10. 10.perbengkelan
  11. 11.unit yang bertanggung jawab untuk mengoperasikan dan memelihara kebun binatang, pembibitan, margasatwa, pemadam kebakaran di hutan, menyiram tanaman, patroli dan pergerakan transportasi yang diperlukan;
  12. 12.unit yang bertanggung jawab untuk pengelolaan panti asuhan/panti jompo/panti sosial Jainnya;
  13. 13.toko-toko yang berhubungan dengan bahan dan barang pangan atau kebutuhan pokok lainnya termasuk warung makan/rumah makan/restoran, toko bahan bangunan serta barang penting yang mencakup bidang pertanian, peternakan, perikanan, industri kreatif, energy/gas LPG dan spare part;
  14. 14.bank, kantor asuransi, kantor Notaris/PPAT, Kantor Jasa Keuangan, Kantor Pengacara/Advokat, penyelenggara sistem pembayaran, dan ATM, termasuk vendor pengisian ATM dan vendor IT untuk operasi perbankan, call center perbankan dan operasi ATM;
  15. 15.media cetak dan elektronik;
  16. 16.telekomunikasi, layanan internet, penyiaran dan layanan kabel. IT dan layanan yang diakti.fkan dengan IT (untuk layanan esensial) sebisa mungkin diupayakan untuk bekerja dari rumah, kecuali untuk mobilitas penyelenggara telekomunikasi, vendor/supplier telekomunikasi/lT, dan penyelenggara infrastruktur data;
  17. 17.pengiriman semua bahan dan barang pangan atau barang pokok serta barang penting termasuk makanan, obat-obatan, peralatan medis;
  18. 18.pompa bensin, LPG, outlet rite! dan penyimpanan Minyak dan Gas Bumi;
  19. 19.pembangkit listrik, unit dan layanan transmisi dan distribusi;
  20. 20.layanan pasar modal sebagaimana yang ditentukan oleh Bursa Efek;
  21. 21.layanan ekspedisi barang, termasuk sarana angkutan roda dua berbasis aplikasi dengan batasan hanya untuk mengangkut barang dan tidak untuk penumpang;
  22. 22.layanan penyimpanan dan pergudangan dingin (cold storage);
  23. 23.layanan keamanan pribadi;
  24. 24.pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu; dan/atau
  25. 25.pasar atau tempat-tempat tertentu yang menyediakan kebutuhan sehari-hari.
4. d.Kantor Notaris/PPAT dan Konsultan Hukum;
5. e.Organisasi kemasyarakatan lokal dan internasional yang bergerak pada sektor kebencanaan dan/atau sosial.
(2)Pengecualian terhadap pembatasan proses bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan tempat kerja wajib melakukan:
1. a.pembatasan interaksi dalam kegiatan kerja;
2. b.pemberian perhatian khusus bagi setiap orang yang mempunyai penyakit penyerta dan/ atau kondisi yang dapat berakibat fatal apabila terpapar COVID-19 untuk melakukan kegiatan di tempat kerja, antara lain:
  1. 1.penderita tekanan darah tinggi;
  2. 2.pengidap penyakit jantung;
  3. 3.pengidap diabetes;
  4. 4.penderita penyakit paru-paru;
  5. 5.penderita kanker;
  6. 6.ibu hamil; dan
  7. 7.berusia lebih dari 60 (enam puluh) tahun.
3. c.penerapan protokol pencegahan penyebaran COVID-19 di tempat kerja, meliputi:
  1. 1.memastikan tempat kerja selalu dalam keadaan bersih dan higienis;
  2. 2.seluruh karyawan di area perkantoran men&,"1.lnakan masker dan mencuci tangan secara teratur dengan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (hand sanitizer);
  3. 3.bekerja sama dalam perlindungan kesehatan dan pencegahan COVJD-19 dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk tindakan darurat;
  4. 4.melakukan penyemprotan disinfektan seca.ra berkala pada lantai, dinding dan perangkat bangunan tempat kerja;
  5. 5.melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan yang memasuki tempat kerja serta memastikan karyawan yang bekerja di tempat kerja tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal atau sakit;
  6. 6.mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (hand sanitizer) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses pada tempat kerja;
  7. 7.menjaga jarak antar sesama karyawan (physical distancing) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter; - 1 2 - 8 . melakukan penyebaran informasi serta anjuran/ himbauan pencegahan COVlD-19 untuk disebarluaskan pada lokasi strategis di tempat kerja;
  8. 9.dalam ha! ditemukan adanya karyawan di tempat kerja yang menjadi Pasien Dalam Pengawasan, maka dilakukan tindakan sesuai protokol kesehatan COVID-19.
(3)Terhadap kegiatan penyediaan makanan dan mmuman, kegiatan perhotelam dan kegiatan konstruksi, pemilik/ penanggung jawab kegiatan dimaksud wajib melaksanakan tindakan sesuai protokol kesehatan COVID-19 :
(4)Bupati/Walikota dapat menambahkan kategori tempat kerja/kantor yang dikecualikan dari pembatasan proses bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan mengatumya secara teknis, sesuai protokol kesehatan dan peraturan perundang undangan serta kebutuhan daerah.
(1)Selama pemberlakuan PSBB dilakukan pembatasan kegiatan keagamaan berpcdoman pada fatwa 1em·baga keagamaan res!TU yang diakui pemerintah dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Selarna pembatasan kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan penanda waktu ibadah seperti adzan, lonceng, dan/atau penanda waktu lainnya dilaksanakan seperti biasa.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…