DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 15 Tahun 2022

Nomor: 15
Tahun: 2022
Ditetapkan: 8 Juli 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang Penerapan Manajemen Risiko, Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak negatif terhadap pencapaian sasaran organisasi. Diatur mengenai ketentuan umum, kerangka manajemen risiko, ketentuan penutup. Lampiran mengatur Petunjuk teknis pelaksanaan Proses Manajemen Risiko.

Isi peraturan

Menetapkan

6.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oIeh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam satu jabatan pemerintahan ata.u diserahi tugas Negara lainnya. dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7.Pimpinan adalah Gubernur, Sekretaris Daerah Provinsi, Kepala Perangkat Daerah dan Pejabat Satu Tingkat di bawah Kepala Perangkat Daerah yang memimpin Unit Pemilik Risiko,
8.Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak negatif terhadap pencapaian sasaran organisasi.
9.Manajemen Risiko adalah budaya, proses dan. struktur yang diarahkan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi dengan mengelola risiko pada tingkat yang dapat diterima.
10.Proses Manajemen Risiko ada1ah penerapan kebijakan, prosedur dan praktik manajemen yang bersifat sistematis atas aktivitas komunikasi dan konsultasi, penetapan konteks, identifikasi rtsiko, analisis risiko, evaluasi fisiko, penanganan risiko, serta pemantauan dan reviu.
11.Level Risiko adalah tingkatan risiko dari tingkatan yang paling tinggi sampai dengan tingkatan yang paling rendah yang ditetapkan Pemilik Risiko.
12.Komite Manajemen Risiko yang selanjutnya disingkat KMR adalah Komite yang melakukan pengendalian tingkat kebijakan Provinsi.
13.Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit organisasi yang bertanggungjawab rnelaksanakan Manajemen Risiko.
14.Unit Kepatuhan Manajemen Risiko yang selanjutnya disingkat VKMR adalah Perangkat Daerah yang melakukan pengawasan atas pengenda1ian terhadap penerapan Manajemen Risiko. Pasa12 Tujuan Manajemen Risiko untuk:

a.meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran organisasi dan peningkatan kinerja;
b.mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif;
c.mernberikan dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan;
d.meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan surnber daya organisasi;
e.meningkatkan kepatuhan kepada regulasi;
f.meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan; dan
g.meningkatkan ketahanan organisasi, Pasal 3 Manfaat Manajemen Risiko untuk:
a.mengurangi kejutan;
b.meningkatnya kesempatan memanfaatkan peluang;
c.meningkatnya kualitas perencanaan dan meningkatkan pencapaian kinerja; Sagian Kedua Pembentukan Struktur Manajemen Risiko Pasal 6

(1)Struktur Manajernen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
1. a.KMR;
2. b.UPR; dan
3. c.UKMR.
(2)KMR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
1. a.Komite Eksekutif;
2. b.Komite Pelaksana; dan
3. c.Sekretariat Komite.
(3)UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari: BAS II KERANGKA MANAJEMEN RlSIKO

Pasal 5

(1)Setiap Pimpinan dan ASN Pemerintah Provinsi harus menerapkan manajcmcn risiko dalam setiap pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran,
(2)Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
1. a.pernbentukan struktur manajemen risiko;
2. b.pengembangan budaya sadar risiko; dan
3. c.penyelenggaraan proses manajemen risiko.

Pasal 4

Prinsip penerapan Manajemen Risiko terdiri dari:

a.berorientasi pada perlindungan dan peningkatan nilai tam bah;
b.terintegrasi dengan proses organisasi secara keseluruhan;
c.bagian dari pengambilan keputusan;
d.mempertimbangkan unsur ketidakpastian;
e.sistematis, terstruktur dan tepat waktu;
f.didasarkan pada informasi terbaik yang tersedia;
g.disesuaikan dengan keadaan organisasi;
h.memperhatikan faktor manusia dan budaya;
i.transparan dan inklusif;
j.dinamis, berulang dan tanggap terhadap perubahan; dan
k.perbaikan terus menerus.
d.meningkatnya hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan;
e.meningkatnya kualitas pengambilan keputusan;
f.meningkatnya reputasi organisasi;
g.meningkatnya rasa aman bagi pirnpinan dan seluruh ASN; dan
h.meningkatnya alruntabilitas dan rata kelola organisasi.

(1)Penyelenggaraan Proses Manajemen Risiko sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 5 huruf c, melalui tahapan sebagai berikut:
1. a.komunikasi dan konsultasi;
2. b.penetapan konteks;
3. c.penilaian risiko yang rneliputi identifikasi risiko, analisis risiko dan evaluasi risiko;
4. d.pcnanganan risiko; dan
5. e.pemantauan dan reviu.
(1)Budaya Sadar Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, harus dikembangkan daLam setiap pelaksanaan kcgiatan untuk mencapai sasaran di seluruh jajaran Pemerintah Provinsi.
(2)Budaya Sadar Risiko diwujudkan melalul pemaharnan dan pengelolaan Risiko sebagai bagian dari setiap proses pengarnbilan kcputusan di seluruh tingkatan organisasi.
(3)Bentuk pemahaman dan pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian dari setiap proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan organisasi, berupa:
1. a.komitmen plrnpinan untuk rnempertimbangkan Risiko dalam settap pengambilan keputusan;
2. b.komunikasi yang berkelanjutan kepada scluruh jajaran organisasi mengenai pentingnya Manajemen Risiko;
3. c.penghargaan terhadap mereka yang dapat mengelola Risiko dengan baik; dan
4. d.pcngintegrasian Manajemen Risiko dalam proses organlsasi.
5. a.Kepala Perangkat Daerah; dan
6. b.Pejabat Satu Tingkat di bawah Kepala Perangkat Daerah.
(4)UKMR sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu Inspektorat Daerah Provinsi.
(5)Struktur Manajemen Risiko sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) rnerniliki tugas sebagaiberikut:
1. a.menetapkan kebijakan penerapan Manajcrnen Risiko;
2. b.menetapkan petunjuk pelaksanaan Manajernen Risiko; dan
3. c.rnelakukan pemantauan dan evaluasi efektivitas penerapan Manajemen Risiko.
(6)Struktur Manajemen Risiko sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Gubemur. Diundangkan eli Palembang pada tanggal • Jw.ll 2022 .. SEKRETARlS DAERAH ;.PROVINSI SUMATERA SELATAN, ~-?'- ¥S.A. SUPRIONO BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2022 NOMOR '15, , ?- H. HERMAN DERU Ditetapkan di Palembang pada tanggal 'Ju.li 2022 GUBERNUR SUMATERA S TAN,Ct__ t/ r: KETENTUAN PENUTUP Pasa! 10 Peraturan Oubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Petunjuk teknis pelaksanaan Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. sebagaimana dalam Piagam
(2)Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)wajib dilaksanakan oleh setiap UPR dan diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan dan mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tabun.
(3)Pelaksanaan Proses Manajemen Risiko dimaksud pada ayat (2) dituangkan Manajemen Risiko.
(4)Piagam Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)ditetapkan oleh Pernilik Risiko paling lambat tanggal 31 Januari tahun berjalan.

Pasal 9

Dto. Dto. UNIT PEMILIK RISIKO A. Kepala Perangkat Daerah I B. Pejabat Satu Tingkat di bawah Kepala Perangkat Daerah I 1. Kabid, Kabag, Kasi

2.Sekretariat KMR
3.Kelompok Jabatan Fungsional ! ! KOMITE MANAJEMEN R1SIKO A. Komite Eksekutif
1.Gubemur selaku Ketua
2.Wakil Gubernur selaku Wakil Ketua
3.Sekretaris Daerah dan Ketua Komite Pelaksana selaku Anggota B. Komite Pe1aksana
1.Kepala Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pereneanaan Daerah Provinsi selaku Ketua
2.Kepala Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi selaku Anggota C. SeJaetariat Komite Biro /Bagian pada Sekretariat Daerah Provinsi yang menangani Urusan yang terkait dengan Administrasi Pembangunan selaku Sekretariat KMR

b.UPR I. Pembentukan Struktur Manajemen Risiko Dalam rangka pengendalian dan pengawasan pengendalian terhadap penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah Provinsi perlu ditetapkan struktur Manajemen Risiko. Struktur Manajemen Risiko terdiri dari:
1. 1.KMR Pernerintah Provinsi, yang rnelakukan pengendalian tingkat kebijakan Pemerintah Provinsi;
2. 2.UPR, yang rnelakukan pengendalian tingkat operasional; dan
3. 3.UKMR (Compliance Office for Risk Management), yang melakukan pengawasan atas pengendalian terhadap penerapan Manajemen Risiko. Seeara rinei struktur Manajemen Risiko tersebut adalah sebagai berikut:
a.KMR Provinsi PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAANPROSES MANAJEMENRISIKO LAMPlRAN PERATURANGUBERNUR SUMATERASELATAN NOMOR 15 TAHUN 2022 TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO A. Komunikasi dan Konsultasi Komunikasi dan konsultasi dilakukan di setlap tahapan Proses Manajemen Risiko, baik kepada para pemangku kepentingan internal maupun pemangku kepentingan eksternal. Bentuk komunikasi dan konsultasi antara lain:
1. 1.rapat berkala;
2. 2.rapat insidental;
3. 3.focused group discussion; dan
4. 4.forum ManajerRisiko. - Penang.nan risiko .._.._._...., Penetap.n kont:..k. . - - - -- - II. Pengembangan Budaya Badar Risiko Selurub jajaran Pemerintah Provinsi wajib mengembangkan budaya sadar risiko dalam pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapalan tujuan. Budaya sadar risiko tersebut dimanifestasikan dengan adanya pemahaman dan pengelolaan risiko sebagai bagian dari setiap proses pengarnbilankeputusan pada seluruh tingkat organisasi. Pernimpin harus berkomitmen untuk mempertimbangkan risiko dalam setiap pengambilan keputusan. Komitmenpemimpinditingkatkan dengan meningkatkan pemahaman atas risiko dan manajemen risiko serta pemahaman atas nilai-nilai pengelolan rislko. Komitmentersebut ditunjukkan antara lain dengan memastikan bahwa sumber daya organisasi tersedia secara mencukupi bagi penerapan Manajemen Risiko.Sumber daya oganisasi tersebut antara lain berupa dana, sumber daya manusia, serta perangkat pcndukung penerapan ManajemenRisiko seperti struktur organisasi, tata kerja, kebijakan, pedoman, dan strategi penerapan manajemen risilco. III. Penyelenggaraan Proses Ma~emen Risiko Proses manajemen risiko merupakan pcnerapan kebijakan, prosedur, dan praktik manajemen yang bersifat sistematis atas aktivitas komunikasi dan konsultasi, penetapan konleks, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, penanganan risiko, serta pemantauan dan reviu. Proses manajemen risiko dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen dan segenap ASNdi lingkungan Pemerintah Provinsi, Ketcrkaitan antar tahapan proses manajemen risiko dapat digarnbarkan scbagai berikut:
c.UKMR UKMR (Compliance Office for Risk Management) dilaksanakan oleb lnspektorat Daerah Provinsiselaku pengawas intern Provinsi. Kategori Kotorangan Risiko Risiko Risiko yang disebabkan oleh segala sesuatu yang dapat Fiskal menimbu1kan tekanan fiskal terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik yang berasal dari deviasi APBD maupun kewajiban kontinjensi Pemerintah Provinsi atau sumber risiko fiskal sebagaimana dinyatakan dalam Nota Kesepahaman Risiko Risiko yang disebabkan oleh adanya penetapan Kebijakan kebijakan organisasi atau kebijakan dari internal maupun eksternal organisasi yang berdampak langsung terhadap organisasi. Risiko Risiko yang disebabkan organisasi atau pihak eksternal Kepatuhan tidak mematuhi dan/ atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Pelaksanaan komunikasi dan konsultasi merupakan tanggung jawab Koordinator Risiko pada masing-masing UPR. B. Penetapan Konteks Penetapan konteks dilakukan dengan cara menjabarkan tujuan, rnendefinisikan parameter internal dan eksternal yang akan dipertimbangkan dalam mengelola Risiko, serta menetapkan cakupan dan kriteria Risiko untuk proses selanjutnya.
1. 1.Tahapan penetapan konteks meliputi.:
a.menentukan ruang lingkup dan periode penerapan Manajemen Risiko, yakni: 1) Ruang lingkup penerapan Manajemen Risiko yang berisi tugas dan fungsi unit terkait, 2) Periode penerapan Manajemen Risiko berisi tahun penerapan Manajemen Risiko tersebut.
b.menetapkan sasaran organisasi, yakni: Penetapan sasaran organisasi dilakukan berdasarkan sasaran strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis, dan Rencana KeIja serta dokumen perencanaan strategis lainnya, termasuk Kegiatan Strategis Daerah,
c.menetapkan struktur UPR, yakni: Struktur UPR mengacu pada struktur UPR yang berlaku di lingkungan Pemerintah Provinsi.
d.mengidentifikasi stakeholder, yakni: Identifikasi stakeholder diperlukan untuk memahami pihak- pihak yang berinteraksi dengan organisasi dalam pencapaian sasaran. Hal yang perlu dituangkan dalam identifikasi stakeholder rneliputi siapa saja stakeholder unit dan hubungan organisasi dengan stakeholdertersebut.
e.mengidentifikasi peraturan perundang-undangan, yakni: mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang terkait identifikasi peraturan perundang-undangan dtperlukan untuk memahami kewenangan, tanggung jawab, tugas dan fungsi, kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh organisasi beserta konsekuensinya.
f.menetapkan Kategori Risiko, yakni: Kategori Risiko diperlukan untuk menjamin agar proses identifikasi, analisis, dan evaluasi Risiko dilakukan secara komprehensif, Penentuan Kategori Risiko didasarkan pada penyebab Risiko. Kategori Risiko di lingkungan Pemerintah Provinsi meliputi: KRITERIA KEMUNGKINAN LEVEL Persentase Jumlah &ekuenai KEMUNGKINAli kemungldnan kemungk1nan terjadinya Iterjadinya dalam daJam 1 periode 1 periode Hampir tidal< Sangatjarang: < 2 kali terjadi (11 x5% dalam 1 tabun Juang terjadi -Jarang: 2 kali s.d. 5 kali (21 5(l!0 < x ,;10% dalam 1 tahun Kadang lOOA.< xs 200A. Cukup sering: 6 s.d, 9 terjadi (31 kali dalam 1 tahun Sering terjadi 200/0< x 500A. Sering: 10 kali s.d. 12 kali (41 dalam 1 tahun Hampir pastt x > 500/0 Sangat sering: > 12 kali terjadi (51 dalam 1 rabun
g.menetapkan KriteriaRisiko,yakni: Kriteria Risiko disusun pada awal penerapan proses Manajemen Risikodan harus ditinjau ulang secara berkala, serta disesuaikan dengan perubahan kondisi organisasi. Kriteria Risiko mencakup Kriteria Kemungkinan teIjadinya Risiko dan Kriteria Dampak, dengan ketentuan sebagai berikut: 1) KriteriaKemungkinanterjadinya Risiko(likeli1wod) a) Kriteria Kemungkinan terjadinya Risiko (likelihood) dapat menggunakan pendekatan statistik (probability), frekuensi kejadian per satuan waktu (han, minggu, bulan, tahun), atau dengan expert judgement. b) Penentuan peJuang terjadinya Risiko di lingkungan Pemerintah Provinsi menggunakan pendekatan kejadian per satuan waktu, yakni dalam periode 1 (satu) tahun. Ada dua kriteria penentuan kemungkinan yaitu berdasarkan persentase atas kegiatan/transaksi/unit yang dilayani dalam 1 (satu) tahun dan jumlah frekuensi kemungkinan teriadinya dalam 1 (satu) tahun. c) Level Kriteria Kemungkinan terjadinya Risiko di lingkungan Pemerintah Provinsimeliputi: Risiko Risiko yang disebabkan o1eh adanya tuntutan hukum Legal kepada organisasi. Risiko Risikoyang disebabkan oleh kecurangan yang disengaja Fraud o1ehnihak internal yang merugikan keuangan daerah. Risiko Risiko yang disebabkan o1eh menurunnya tingkat Reputasi kepercayaan pemangku kepentingan eksternal yang bersumber dari oerseosi nezatif terhadap organisasi. Risiko Risiko yang disebabkan o1eh: Operasional a ketidakcukupan dan/ atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, dan kegagalan sistem.
b.adanya kejadian ekstemal yang mempengaruhi onerasional organisasi 2) Kriteria Oampak (consequences) Kriteria Oampak dapat dlklasifikasi dalam beberapa area dampak sesuai dengan jenls kejadian Risiko yang mungkin terjadi. a) Area dampak yang terdapat eli lingkungan Pernerintah Provinsi, berdasarkan area darnpak yang memiliki bobot tertinggi hingga terendah, meliputi:

(1)Beban keuangan dacrah Oampak Risiko berupa jumlah tambahan pengeluaran daerah balk dalam bentuk uang dan setara uang, surat berharga, kewajiban, dan barang yang disebabkan oleh fraud dan non fraud yang diukur dengan:
(1)fraud, pengukuran dampak berdasarkan angka mutlak sebagaimana dalam tabel Kriteria DW11pai<.
(2)non fraud, pengukuran dampak berdasarkan persentase dad anggaran/aset yang dikelola oleh unit tersebut, misalnya Badan Pendapatan Oaerah tcrhadap target pajak daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah terhadap aset daerah yang dikelola, Dinas Bina Marga tcrhadap anggaran pembangunan jalan, Dinas Pendidlkan terhadap anggaran perneliharaan prasarana dan sarana pendidikan.
(2)Penurunan reputasl Dampak Rislko berupa rusaknya citra/nama balk/ wibawa Pemerintah Provinsi yang menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat menurun.
(3)Sanksi pidana, perdata, danj'atau administratif Oampak Risiko berupa hukuman yang dijatuhkan atas perkara eli pengadilan baik menyangkut ASN atau organisasi.
(4)Kecelakaan Kerja Dampak Risiko berupa gangguan fisik dan mental yang dialami ASNdalam pelaksanaan tugas kedinasan.
(5)Gangguan terhadap layanan organisasi Dampak Risiko berupa simpangan dad standar layanan yang ditetapkan Pemerintah Provinsi.
(6)Penurunan kinerja Oampak Risiko berupa tidak tercapainya target kinerja yang ditetapkan dalam kontrak kinerja ataupun kinerja lainnya. d) Penggunaan Kriteria Kemungkinan ditentukan oleh Pemilik Risiko dengan pertimbangan sebagai berikut:
(1)Persentase digunakan apabila terdapat populasi yang jelas atas kegiatan tersebut.
(2)Jumlah digunakan apabila populasi tidak dapat ditentukan. •• ~ o ci VI )( • ;; ci ~ ci VI )( V • VI X V ~ 8. • VI X v i ~ Q. 0:: v x VI ! a ~ · . 1\ a ~ ~ d. 0:: N )( c ca .. e 'C' 2 ., " c ci2 ~ ;J! g v x VI ;J! OJ') .... ca '1:' ~ C OJ OJ ... ca Qj u., :.c c co '0 i E c co '0 i E c co '0 i E " ...('I:J _._ C" til .. -OJ " C '-._ "' ~0.. '0 ._ ._ .. c:: .. .!! .- .:.:.. !: c'O'O ca~« IJ)~ .. - .,. ." .... V x C a. C ...... " '0 C." .... "'..c >-C ~ .. .... ..J CIt- c -:! .. E ~ • C ._ .. .. 2~ " a.C .. ~a: € C .. ... ;; '2 .2' IJ) OJ ." C OJ IJ) 189 J51 Hampir PasuTerjadi .~i ~ ~~~~--~~~~--~--+-~--t-~--, ::l ~ Moderatl\1inor SignifJkan Matrik AllaHsis Risiko 5xS
1. i.Menetapkan Selera Risiko 1) Selera Risiko menjadi dasar dalam penentuan toleransi Risiko, yakni batasan besaran kuantitatif level kemungkinan terjadinya dan darnpak Risiko yang dapat diterima, sebagaimana dituangkan pada Kriteria Risiko. 2) Penetapan Selera Risiko untuk setiap Kategori Risiko berlaku ketentuan sebagai berikut: a) Risiko pada level rendah dan sangat rendah dapat diterima dan tidak perlu dilakukan proses mitigasi risiko. b) Risiko dengan level sedang hingga sangat tinggi harus ditangani untuk menurunkan Level Risikonya. c) Selera Risiko sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) digambarkan sebagai berikut: 16 - 19 20 - 25 Besaran Rilliko Level Risiko Level RilSiko Matrik Analisls Risiko 5x5
2. h.menetapkan Matriks Analisis Risiko dan Level Risiko, yaitu : 1) Kombinasi antara level dampak dan level kemungkinan menunjukkan besaran Risiko. 2) Penuangan besaran Risiko dilakukan dalam Matriks Analisis Risiko untuk menentukan Level Risiko. 3) Level kemungkinan terjadinya Risiko, level dampak, dan Level Risiko masing-masing menggunakan 5 (lima) skala tingkatan (level). 4) Matriks Analisis Risiko dan Level Risiko di lingkungan Pemerintah Provinsi sebagaimana tabel berikut: Matdk Analisa
 1. 6.Matriks Analisis Risiko dan level Risiko <diisi sesuai dengan Matriks Analisis Risiko dan level Risiko yang ditetapkan dalam keputusan ini>
 2. 7.Selera Risiko <diisi sesuai dengan Selera Risiko yang ditetapkan dalam keputusan ini> 5. No. Peraturan Terkait Amanat Peraturan yang Terkait Unit
3. l.<lsi dengan nama peraturan <lsi dengan amanat atau ketentuan yang terkait proses bisnis> yang diatur oleh peraturan tersebut terkait tugas dan fungsi unit tersebut> Ost. Kriteria Risiko <diislberdasarkankriteriakemungklnan padaunitorganlsasltersebutberdasarkan A. Kriteria Kemungkinan ketentuandalamkeputusanini> No. LEVEL KEMUNGKINAN l\,J!,J
 1. 1.Hampir Tidak Terjadi
 2. 2.-Jarang Terjadi
 3. 3.Kadang-kadang Terjadi
 4. 4.Sering Teriadi
 5. 5.Hampir Pasti Terjadi <dlisiberdasart<ankriteriakemungkinan padaunit organisasitersebutberdasarkan B. Kriteria Dampak ketentuandalamkeputusanini> No. LEVEL OAMPAK AR.EA OAMPAK RISIKO
 6. 1.Tidang signifikan
 7. 2.Minor
 8. 3.Moderat
 9. 4.Signifikan
 10. 5.Sangat Signifikan
 11. 4.Daftar Peraturan Perundang-undangan yang terkait No. Stakeholder Hubungan
 12. 1.<lsi dengan nama <lsi dengan hubungan antara unit stakeholder > dengan stukeholder tersebut> Ost.
 13. 2.Struktur Organisasi Penerapan Manajemen Risiko Pemilik Risiko Koordinator Risiko ManaJer Risiko
 14. 3.Oaftar Pemangku Kepenting (Stake/wider) No. Oaftar Sasaran Keterangan
 15. 1.<lsi dengan nama sasaran> <lsi dengan penielasan singkat tentang sasaran> Ost. Unit Organisasi Lingkup Penerapan Periode Penerapan
4. i.Sasaran Organisasi Konteks Manajemen Risiko
 1. 2.Tahapan penetapan konteks Manajemen Risiko dituangkan dalam Formulir Konteks Manajemen Risiko, sebagai berikut:
 2. 1.Identiflkasi Risiko
5. a.Tahapan identifikasi risiko, meliputi: 1) Memahami sasaran organisasi; Sasaran organlsasi meliputi sasaran strategis UPR dan sasaran Jainnya yang mengaeu pada dokumen perencanaan Pemerintah Provinsi, diantaranya Reneana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Reneana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Reneana Strategis (Renstra), dan Kegiatan Strategis Daerah. 2) Mengidentiflkasi kejadian Risiko (risk euent); Kejadian Risiko dapat berupa kesalahan atau kegagalan yang mungkin terjadi pada tiap proses bisnis, pelaksanaan inisiatif strategis, a.tau Iaktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian sasaran organisast. Kejadian Risiko ini selanjutnya disebut Risiko. Identitlkasi Risiko dilakukan dengan memperhatikan Risiko yang terjadi pada tahun sebelumnya sebagaimana tercatat dalam loss euent database (LED). Format LED sebagaimana tercantum dalam huruf E angka 2 huruf b angka 2) huruf e). 3) Menear! penyebab; Berdasarkan Risiko yang telah diidentlfikasi, dilakukan Identiflkasi akar masalah yang menyebabkannya. Pemahaman mengenai akar masalan akan membantu mcncmukan tindakan yang dapat dilakukan untuk menangani Risiko. Metode yang dapat digunakan misainyajishbone diagram. 4) Menentukan dampak; dan Berdasarkan Risiko, diJakukan identifikasi dampak negatif yang mungkin terjadi. Dampak merupakan akibat Jangsung yang timbul dan dirasakan setelah Risiko terjadi. Apabila terdapat beberapa dampak langsung, ditetapkan satu dampak yang paling besar pengaruhnya terhadap pencapaian sasaran. Penentuan area dampak mengaeu pada Kriteria Dampak. 5) Menentukan Kategori Risiko. Berdasarkan Risiko yang telah diidentlfikasi, ditetapkan Kategori Risiko. Setiap UPR wajib memiliki Kategori Risiko. C. PenjJajan Risiko O~PIII UOfP.rJ~.tu.ullCIunm'e)J =g ~s~i~'!J§~ ~a ~"~~5R '~~32:;'O J& '.... f- ....C v "" rlo h~il' 'E~ ~;2 .\1 8 '" ~.... 'I: . :§ '" 'I! v ~o ~~. --" ~ j ~.~ ..,:!';! .!:'" :§8't: v <)0 -i·>= ~c~....;..; .... 02 y " ~ '" j i 1l :~}JI~~'til '" '& l d! ~ ~ 0 g ';;to ~ i ! .!l 'v -e ....'2 ,- Vi i2 ~ ]ili~~"s 1: 2 ~ y 5 e .. ~ 110 ." 't: J :;; .f ~ e 0 " " ';1 i;Si - "0 a Il ] 0 £ '"' viia '0 ~ 1 a a tifl~Jt'I' .!:! e'a "'~ '3 ~ S1laj E 0 .§ ~l" i [eo:'" ~'~rr. ._ 0 e III V rtl i:e Ct$ ;a 'C ';J it~ ~ £ i~ ,,'., ._c Q, ~ ~ii1 V~.a~ a • s ~ x iX x~c
 1. 8.'ii a~!g s. f _g s ~8. e ·~5~!i ~...¥co c '"~ e " a ." ""... ~] .", "0 .!:> .0 e-, j 0 t~ .8 - i!.s i ~ 0 e fc~~"l' '" i;- t) 8. 4.1 'I:-;; d! " w "" i2 '0'0 ii1 'iii '00 .~ .......... J~~~ f/) v v ,~Ct$ ~ '" .. ".~ ... C·=1fI .. ,~ [ '" ]I ~'C ]~., e 0 V 0 III f ~ 0 0 'lI M :2 .~5 z .. "-II) .. :s'" s a -" e • ii! ..~o. iI·" -"a ! :IIQ, 0" l G a-;: ~ :!' I 0C0. .( .ci
 2. 2.Analisis Risiko
6. a.Tahapan analisis Risiko meliputi: 1) Menginventarisasi sistem pengendalian intern yang telah dilaksanakan a) Sistem pengendalian intern mencakup perangkat manajemen yang dapat menurunkan tingkat kerawanan atau Level Risiko dalam rangka pencapaian sasaran organisasi. Sistem pengendalian intern yang efektif bertujuan untuk mengurangi level kemungkinan terjadinya Risiko atau level dampak. b) Sistem pengendalian intern dapat berupa standard Operating Procedure (SO}1, pengawasan melekat, reviu betjenjang, regulasi, dan pemantauan rutin yang dilaksanakan terkait Risiko tersebut. 2) Mengestimasi level kemungkinan Risiko a) Estimasi level kemungkinan Risiko dilakukan dengan mengukur peluang tetjadinya Risiko dalarn satu tahun setelah mernpertimbangkan sistem pengendalian intern yang dilaksanakan dan berbagai faktor atau isu terkait Risiko tersebut. Estimasi juga dapat dilakukan berdasarkan analisis atas data Risiko yang terjadi pada tahun sebelumnya sebagaimana dituangkan dalam LED. b) Level kemungkinan Risiko ditentukan dengan membandingkan nllai estimasi kemungkinan Risiko dengan Kriteria Kernungkinan Risiko. 3) Mengestimasi level dampak Risiko a) Berdasarkan dampak Risiko yang telah diidentifikasi pada tahap identifikasi Risiko, ditentukan area dampak yang relevan dengan darnpak Risiko tersebut, Estimasi level dampak Rislko dllakukan dengan mengukur dampak yang disebabkan apabila Risiko tetjadi dalam 1 (satu) tahun setelah mempertimbangkan sistem pengendalian intern yang dilaksanakan dan berbagai faktor atau isu terkait Risiko tersebut. Estirnasi juga dapat dilakukan berdasarkan anaJisis atas data Risiko yang terjadi pada tahun sebelumnya sebagaimana dituangkan dalam LED. b) Level dampak Risiko ditentukan dengan membandingkan nilai estirnasi dampak Risiko dengan Kriteria Dampak Risiko. 4) Menentukan besaran Risiko dan LevelRisiko a) Besaran Risiko dan Level Risiko ditentukan dengan mengombinasikan level kemungkinan dan level dampak Risiko dengan menggunakan rumusan dalam Matriks Analisis Risiko. b) Berdasarkan pemetaan Risiko tersebut, diperoleh Level Risiko yang meliputi sangat tinggi (5), tinggi (4), sedang (3), rendah (2), atau sangat rendah (1). 5) Menyusun peta Risiko Peta Risiko merupakan gambaran kondisi Risiko yang mendeskripsikan posisi seluruh Risiko dalam sebuah chart berupa suatu diagram kartesius, Peta Risiko dapat disusun per Risiko atau per Kategori Risiko.
7. b.Tahapan analisis Risiko dituangkan pada Formulir Profildan Peta Risiko
 1. 3.Evaluasi Risiko
8. a.Tahapan evaluasi Risiko meliputi: 1) Menyusun prioritas Risiko berdasarkan besaran Risiko dengan ketentuan: a) Besaran Risiko tertinggi mendapat prioritas paling tinggi. b) Apabila terdapat Iebih dari satu Risiko yang memiliki besaran Risiko yang sama maka prioritas Risiko ditentukan berdasarkan urutan area dampak dari yang tertinggi hingga terendah sesuai Kriteria Dampak. e) Apabila masih terdapat lebih dari satu Risiko yang memiliki besaran dan area dampak yang sama maka prioritas Risiko ditentukan berdasarkan urutan Kategori Risiko yang tertinggi hingga terendah sesuai Kategori Risiko. d) Apabila masih terdapat lebih dari satu Risiko yang rnemiliki besaran, area dampak, dan kategori yang sama maka prioritas Risiko ditentukan berdasarkan pertimbangan pemilik Risiko. 2) Menentukan Risiko utama Risiko yang berada di luar area penerimaan Risiko dan perlu ditangani disebut dengan Risiko utama. .Jika Level Risiko berada pada area penerimaan Risiko, maka Risiko tersebut tidak perlu ditangani.
9. b.Tahapan evaluasi Risiko dituangkan pada Forrnullr Prom dan Peta Risiko, D. Penanganan Risiko
 1. 1.Tahapan penanganan risiko meliputi :
10. a.Memilih opsi penanganan Risiko yang akan dijalankan. Opsi penanganan Risiko dapat berupa: 1) Mengurangi kemungkinan terjadinya Risiko, yaitu penanganan terhadap penyebab Risiko agar peluang terjadinya Risiko sernakin keeil. Opsi ini dapat diambil dalam hal penyebab Risiko tersebut berada dalarn kendali internal UPR. 2) Menurunkan dampak terjadinya Risiko, yaitu penanganan terhadap dampak Risiko apabila Risiko terjadi agar dampaknya semakin kecil. Opsi ini dapat diambil dalam hal UPR marnpu rnengurangi darnpak ketika Risiko itu terjadi. 3) Mengalihkan Risiko, yaitu penanganan Risiko dengan memindahkan sebagian atau seluruh Risiko, baik penyebab dan/ atau dampaknya, ke instansi/ entitas lainnya. Opsi ini diambil dalam hal: a) pihak lain tersebut memiliki kompetensi terkait hal tersebut dan memahami Level Risiko atas kegiatan tersebut; b) proses mengalihkan Risiko tersebut sesuai ketentuan yang berlaku: dan e) penggunaan opsi ini disetujui oleh atasan pemilik Risiko 4) Menghindari Risiko, yaitu penanganan Risiko dengan mengubah/rnenghilangkan sasaran dan/ atau kegiatan untuk menghilangkan Risiko tersebut. Opsi ini diambil apabila: a) upaya penurunan Level Risiko di luar kemampuan organisasi; b) sasaran atau kegiatan yang terkait Risiko tersebut bukan merupakan tugas dan fungsi utama dalam pelaksanaan visi dan misi organisasi; dan c) penggunaan opst ini disetujui oleh atasan pemilikRisiko. 5) Menerima Risiko,yaitu penanganan Risikodengan tidak rnelakukan tindakan apapun terhadap Risikotersebut. Opsi ini diambilapabila: a) upaya penurunan LevelRisikodi luar kemampuan organisasi; b) sasaran atau kegiatan yang terkait Risiko tersebut merupakan tugas dan fungsi utama dalam pelaksanaan visi dan misi organisasi; dan c) penggunaan opsi ini disetujui oleh atasan pemilikRisiko. Opsi penanganan Risiko dapat merupakan kombinasi beberapa opsi tersebut dan sedapat mungkin diarahkan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya Risiko. Prioritas opsi penanganan Risikoyang dipilih ditentukan berdasarkan urutan opsi penanganan sebagaimana tersebut di atas.
11. b.Menyusun rencana aksi penanganan Risiko 1) Berdasarkan opsi penanganan Risiko yang telah dipilih, disusun rencana aksi penanganan Risiko. Rencana aksi penanganan Risiko terdiri atas rencana aksi penanganan Risikoyang diturunkan dari unit organisasi yang lebih tinggi dan yang ditetapkan pada unit organisasi tersebut. 2) Rencana aksi penanganan Risiko bukan merupakan pengendalian intern yang sudah dilaksanakan, Dalam hal penanganan Risiko yang telah dilaksanakan tidak dapat menurunkan LevelRisikomaka diperlukan penetapan rencana aksi penanganan Risiko yang baru. Pemilihan rencana aksi penanganan Risiko mernpertimbangkan biaya dan manfaat atau nilai tambah yang diberikan bagiorganisasi. 3) Rencana aksi tersebut harus memuat informasiberikut: a) kegiatan dan tahapan kegiatan berdasarkan opsi penanganan yang dipilih; b) output yang diharapkan atas kegiatan tersebut; c) target kuantitatif sesuai output yang telah ditetapkan; d) jadwal impiementasikegiatan penanganan Risiko;dan e) penanggungjawab yang berisi unit yang bertanggungjawab dan unit pendukung atas setiap tahapan kegiatan penanganan Risiko, 4) Penanganan yang berhasil menurunkan kemungkinan darr/atau dampak dimasukkan sebagai aktivitas pengendahan pada periode berikutnya, kecuali rencana penanganan Risiko yang sifatnya proyek. 5) Selain rencana penanganan Risiko, suatu organisasi perlu merumuskan rencana kontinjensi. Hal ini berupa langkah kegiatan atau proses dalam mengatasi keadaan darurat yang mempunyai dampak luar biasa dan mengakibatkan keadaan kritis bagi organisasi.
12. c.Menetapkan Level Risiko residual harapan Level Risiko residual harapan merupakan target Level Risiko apabila penanganan Risiko telah dijalankan. Penetapan Level Risiko residual mempertimbangkan perubahan level kemungkinan dan level dampak.
13. d.Menjalankan rencana aksi penanganan Risiko Rencana aksi penanganan Risiko yang disusun harus dijalankan oleh pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya sesuai dengan jadwal implementasi bagi masing-masing reneana aksi penanganan Risiko.
14. e.Memantau Risiko tersisa Setelah kegiatan penanganan Risiko dilaksanakan seeara optimal, masih terdapat Risiko yang tersisa, Risiko ini harus diketahui dan dipantau perkembangannya. Pell9nggung Jawab Uralan keglatan pemullhan keadaan organisasi ke tlngkat normal Penanggung Jawab Uraian kegiatan pemulihan keadaan organisasi dalam kondisi darurat Uraian Kegiatan Tanggap Darurat (pertanganan krisis setelah Risiko Terjadl) -Jerus Bencana: Renca_ Kontijensi Penanggung Jawab Format Rencana KontiJensi 6) Rencana kontinjcnsi secara urnum terdiri atas 3 (tiga) langkah yakni: a) langkah dalam menangani krisis setelah bencana terjadi (tanggap darurat); b) kegiatan atau proses pemulihan keadaan organisasi dalam kondisi darurat;dan e) langkah atau proses pemulihan keadaan organisasi akibat krisis atau bencana yang terjadi ke tingkat normal. 7) Penetapan reneana kontinjensi dilakukan seeara tahunan yang dituangkan dalam format sebagai berikut: ~ '" , ~o~'[8"':E g] 1lO~ - <: ~ '" m ,:: ~ '::,'''''''+=l:';''' "'""" e i2 -r- ~ '" o ~.!11 ,:: o-l '0 - ,= es i-a <: '" 2 :,; s:: :~ ~~ ~ -0 e t ~ <II v_~~~~ .o..::a Do .. :; .!11 A:c ,:: -a ._ ; ~ .;;: 0') fl) t:J2.go _ro/\ .!!::s o..t: 2~ '; 8 aI t) C,_ ,,':: ... 8. r.:t v Jc: !.o .. !ii1lO~<: §g. Na ii ~~j~.~-'4'~ a ~~ .0 3 " 0/) ".'" I'of> a~ ~.~~~ 1!",~1jJ ii2 0 .. ,~3 .8.i!l, 8. ~ ~ .>: ~ Do ~ i ~ a A ~ i u .. ~-""'3 ";~.1!l!!! c:I "" .. 'O'O~ .,' 1I ~j 'm'~ tI') ~ lID 'v 8. .;., c:I III c:I a 'iiI 110 A ~ "~ ,:: } ~~ ~~ ] ~ " ~_Q. ~ ! "0 .... ~s t- 't;; ~ , .... 8 ~ H v5~ :a iil ~ , ~r.. ~ .!: <:W,::~ I ~ £l:;; A ..,2 'S 0101 g c »Q.'~" ,_, <E -1l'gS.>:~ ~~ .;; a.:s '" "II: ,_ is' s ~ a V '0" ~ g- o , ... ~;o . V«S"O 0.. :ii a <: .5 ~~ ~ao : I>. '" ..,_! ~ C b.O -.«1 A _, : e .. .~ ~ ~ 0 ~'"~'"l-~~~ ~ g d) "':!I S>.!j<U~~::J"O(I) e -r 1: et.l ,..; 6 - 't:: ~'" i.!l 'OoOvc;:o~ t.::: 0] ;e~ .....·c ~ 0.. S ~ fh 5 2 s ~o Cl.._ ._ r/) ~ a. v s 'a .~ 'v C>: '0 ii2 0- ~:>0. .. ... = ~ t ,CI ... 1I lID 1I 1l 1/1 i ~ a ~ ~ Do ~ , ! In - , 1I '1:1 1I At ~ .!II i ~... '1:1 0 ~ .!l III: c:I 1I ~ lloO c:I as c:I GI Co 1/1 ~ 0 .. Co ~ Co .= as E-o ~
15. b.Pernantauan berkala 1) Pemantauan berkala dilakukan secara triwulan yaitu pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari pada tahun berikutnya. Pemantauan secara triwulan dilakukan untuk memantau pelaksanaan rencana aksi penanganan Risiko,dan tren perubahan besaran/Level Rislko. 1) Bentuk pemantauan dan reviu terdiri atas:
16. a.Pemantauan berkelanjutan (on-going monitoring) Unit PemilikRisiko secara terus menerus melakukan pemantauan atas seluruh faktor-faktor yang mempengaruhi risiko dan kondisi lingkungan organisasi. Apabila terdapat perubahan organisasi yang direncanakan atau Iingkungan ekstemal yang berubah, maka dimungkinkan terjadi perubahan dalam: 1) Konteksorganisasi. 2) Risikoyang terjadi atau tingkat prioritas Rislko. 3) Sistern pengendalian intern dan penanganan Risiko. Dalam hal terjadi perubahan yang signifikan, dimungkinkan dilakukan penilaian ulang atas Profil Risiko. Pemantauan dilakukan secara harlan dan menjadi bagian dalam proses bisnis organlsasi. E. Pemantanan dan Revin c., Cl C j c: .!! _"iii ,_ "., c: ..:" <COl c Q) 0.. o ...I C .. c 32 rn c :> E ~ ;; .3 .... ~ o 'iii .. .!Il ~ , 0 ... 'iii Iii iX c ~ .. e .. '" 'I: c I- .. c C GI (II A 0.. :s .!i!cu .... :~ c Ct: cu ;;: e eG) 0.. 0.. c c ., Q. ~ A e Cl:'"0 o..C 0.. :::>8. (II '" c...J E :> ... .,.c c2 '3 c: c: .... E OJ 0> c: c: Q) Q) 0 " '0 U. :!Q jQ v v ., ., c .. 0. 'in !'? " Q) '" c:,_ Q) ~o.. 2' .. 0'8 .<t::: ·c e .. ::lo.. Gi ,_ 0 ~ a; C~~~ ~_,O ~c:._._ r::::clra::: O~:!!! (D\'tJ(:- ~ t'4.!! "Q~e~ om IX '-:i: (tI" IV 0 'vw:g~ '" ~ 'iii III 0...0 '" "ii1 '" ~ 0: (i) ~ cf\1\ e ",0 ;:: l!! g>~ .... Q)'_ :J "Cl:., 'in -; 'V' - - 0>,_ c A - 0: :> c- ." :;, Ol (I) ro ce c:O)(OronJ~C :>..0 roC'(QCC(Q ., ." .. O>C'O.o~~O) ,~ c J Ci~xcc.... ~~ ~.oros~~ .. :~~,-~~l- V ~C ., C) ::> f\C 'iii 3l!co:Q) .. ~"'$'tl ,,'I: '" .,e c·-'iii ~~ (0«)0) 'v 0) J2 ~ ::GI ~(Oo.: i5. "0 'ai .m .E OW 0..0) 'v VI .;.; ~ V .0 '(\l ~ .0 ~ ca E .s CIS -0 s • § r-, -• ~ c:: (1j B.~ -0 § c:: ::l -@ .., ~ -0 § ..... ;:l s ·c ..... § ::l CIS ..... c:: <II E v 0- § ... 0 §' ...:l ~ N WI It li '"... '" e it 1 ~ ~ :!! ~ '8 :2 :!: :: '" ::i N <; .I; ~ !:! 0 ::! ~ ... ,., c ~~ ~~ ., ., ... N ... ~ '" ." "11._ il .. ..'" "''6 ll''i Ii ~.~ em " i·C' ",'C' I! ." ]I eo! U}O! !2o! .I!.! .. ~!.., :r .. :r 4( •• "'-'" i~ N .. .. WI O~I'!II."',pefJ.! e 5 llj~ :i! ;; ~c~ " 9 ·-i~ '"';; "' .. l!' .. ~jijl! a: ~<ti 3. 0 '" S Ql ~ " f ~_ !-' ! .. a: ...Ii 0: ~ -' ... " ..'" :0; E ,,- " le IJi .0.. • ~~o '" 0 .l! 'I 1) E - 0 J ._ .e a:: § ~ ~.i a: 3'" 0 .. ~[ .... > ~ 0 I .. r-", ... ~ 11ji! I Ii W~;§J\ C .. 0 ~~E~ S '"~ c .. o a: _ lit .. _ v 0-- c a: l5.c:: 0: " c.·· !S Q. .. &~ai 'iI ~ c.:c: c .. ';~A': .. :z: 'C ~~E~ r iQ. ,.!!!!~ 0:::> •1) iii " 0 ;; c .- ~ .. ~ til It • -e C co'" !t • ~ ~ c: E -e m§ 0 :~§ ~ ~ '"~ . 1i g> .ll 0: 11 _ ~ It e e1.~.~ ~ n'Q.'" ;::,d. :.g ......t!j -" -l;"!ii!,lI">- <0_-_,:: C!: ji~'~i • :ii&i!':r " ",,,,Q. RV 0: e -.'=i;~ cO t;; m1O~'1i 1;'Ecc:'C"QJ\ ~= ~S~Jlj~~/="i2 ,g~e~ ~l!ii 0: ~11j -' ;; ~ C ii.c:li~ 0 ~ 0 l~o: II-' ::i 0: j It'' ~ ~j I "-' ~5 ",.c c2! e c rum g'''' c., e ~ 'O~ C :!! :~ ~ DO C V V ~ c ~ ".. e "'a. i._ .. :!01> ~ .. ., w .lI!c: e c., .!! .. a. !! eo., c: 0'& 0 '" ·c Q. c., :lao " cO -o <tid pemilik Risiko> <Jabatan Pemilik Risiko> < ... tempat ....... tanggal penetapan...> Ditetapkan oleh: Dalam rangka pencapaian sasaran pada unit ...... , .. <diisi dengan nama UPR>... , saya menyatakan:
 1. 1.Piagam Manajemen Risiko ini merupakan hasil penuangan pelaksanaan Proses Manajemen Risiko yang meliputi konteks Manajemen Risiko, profil dan peta Risiko, serta rencana penanganan Risiko.
 2. 2.Pelaksanaan proses tersebut telah dilakukan dengan melibatkan seluruh jajaran dalam unit organisasi yang saya pimpin dan sesuai dengan ketentuan terKait penerapan Manajemen Risiko yang bertaku di lingkungan Pemerintah Provinsi.
 3. 3.Rencana penanganan Risiko yang dituangkan dalam piagam ini akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran dalam unit organisasi yang saya pimpin.
 4. 4.Untuk mengingatkan efektivitas penerapan Manajemen Risiko, akan dilakukan pemantauan dan reviu secara berkala dengan melibatkan seluruh jajaran dalam unit organisasi yang saya pimpin. ...<dlisi dengan nama unit pemilik Risiko> ... TAHUN ...... <diisi dengan tahun penerepan profil Risiko> PIAGAM MANAJEMEN RISIKO
17. c.Reviu Reviu dilakukan terhadap implementasi Manajemen Risiko. Reviu ini bertujuan melihat kesesuaian pelaksanaan dan output seluruh Proses Manajemen Risiko dengan ketentuan yang berlaku. Reviu ini dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi.
18. d.Audit Manajemen Risiko Audit Manajemen Risiko dilakukan oleh Inspektorat sebagai aparat pengawas intern Pemerintah Provinsi. Audit meliputi kepatuhan terhadap ketentua.n Manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah Provinsi dan meninjau efektivitas serta kesesuaian perlakuan Risiko yang ada.
 1. 2.Dokumen Manajemen Risiko
19. a.Piagam Manajemen Risiko 1) Dokumen rrn merupakan pernyataan pemilik Risiko dalam melaksanakan Manajemen Risiko yang dilampiri dengan Formulir konteks Manajemen Risiko, Formulir profil dan peta 2) Risilco,dan Formulir penanganan Risiko. 3) Format piagam Manajemen Risiko sebagai berikut: Format Piagam Manajemen Risiko No. Tingkat Periode Peserta Rapat Pemantauan Penanggung jawab
 1. 1.Komite Triwulan KMRdan Seluruh Pemilik Risiko Ketua Komite Pelaksana
 2. 2.UPR Triwulan Pemilik Risiko, para Pejabat Administrator, Koordinat.or Risiko dan para Peiabat Pt!llgawas 3) Periode dan penanggungjawab pelaksanaan pemantauan di lingkungan Pemerintah Provinsi sebagaimana tabel berikut: Periode Pelaksanaan Pemantauan -l9- f H. HEl~MAN DERU GUBERNUR SUMATERA SELATA ~ f Tingkat Periode PeDyampaiaD Keterangan Komite • Laporau Piagam Laporan disampaikan oleb Ketua Komite Manajemen Risiko: Pelaksana kepada Gubemur 31 Januari Laporan disampaikan oleh Pemilik UPR • Laporan pemantauan: Risiko kepada Ketua Komite Pelaksana triwulanan dan tahunan
20. c.Mekanismepenyampaian dokumen ManajemenRisikosebagaimana tabel berikut: Uralan Desk,lpsl Rlntl.n Kondisi Tangga' Pe,lsUwal Waktu Loka.1 Analisis Setelah Pencatatan Evellts Tcrjadinya Kejadlan Penyebab Dampak Ponanganan Penanganan <dllsl dongan <dlkli dongan <diiai dengan <dUal donga" <dlltJ dongan <dJlsl dongan <diisi dengan <dlisl dongQn tanggBI uralan v/aktu lokasi ponyGbab dampak kegi:;ltan kondlsl $Gtolah pcocetatan porisUwa torJatllnya terjadinya terjadinya terjadlnya ponangnrl(ln difakukan event> Rlslkoyong Rislko> Risiko> Risiko Rl$lko telJtldlnya penanganan tGrJadJ> tersebut> tcr$ObU1> Rlslko tGr~obut> tot'$obot>
21. b.Laporan ManajemenRisiko 1) Laporan Manajemen Risiko merupakan dokumen yang menyajikan informasi terkait pengelolaan Risiko kepada pemangku kepentingan. Informasi tersebut berguna sebagai bahan pertimbangan dan data dukung dalam pengambilan keputusan serta umpan balik terhadap pelaksanaan ManajemenRisiko. 2) Bentuk-bentuk laporan ManajemenRisikomeliputi:
22. a.Laporan pemantauan; Laporan ini terdiri atas laporan pemantauan triwulan (Forrnuhr laporan pemantauan triwulan) dan laporan pemantauan tahunan (Formulirlaporan pemantauan tahunan).
23. b.Laporan ManajemenRisikoinsidentil; dan Laporan ini disusun apabila:
(1)terdapat kondisi abnormal yang perlu diJaporkan segera kepada pimpinan untuk memberikan masukan mengenai rencana kontinjensi;
(2)terdapat permintaan dari pimpinan untuk mcmberikan rnasukan berdasarkan analisis dalam pengambilan suatu keputusan atau kebijakan tertentu; dan
(3)Bentuk dan lSI laporan Manajemen Risiko insidental disesuaikan dengan karakteristik, sifat, dan kondisi yang melatarbelakanginya.
1. c.Loss Event Database (LED).
(1)LED merupakan dokumen yang berisi catatan Risiko yang terjadi pada tahun berjalan baik yang telah diidentifikasidalam ProfilRisikomaupun tidak.
(2)Informasi yang dimuat meliputi Risiko yang terjadi, dampak yang dltimbulkan dan upaya yang telah dilakukan. LED diperbaharui setiap munculnya kejadian dan dituangkan dalam format sebagai berikut: Dto.

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…