DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 15 Tahun 2024

Nomor: 15
Tahun: 2024
Ditetapkan: 5 September 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Penerapan Inovasi Daerah dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Diatur mengenai Ketentuan Umum; Inovasi Daerah; Pembinaan dan Pengawasan; Pendanaan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penerapan Inovasi Daerah;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 ten tang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 ten tang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 ten tang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/ atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
8.Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 380);
9.Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 6); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENERAPAN INOVASI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Badan adalah perangkat daerah yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan, kajian penerapan invensi dan inovasi daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7.Kepala Badan adalah kepala perangkat daerah yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan, kajian penerapan invensi clan inovasi daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi.
8.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9.Masyarakat adalah masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan.
10.Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
11.Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah adalah inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen clan pengelolaan unsur manajemen.
12.Inovasi Pelayanan Publik adalah inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
13.Inovasi Daerah lainnya adalah segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Gubernur, anggota DPRD, ASN, perangkat daerah dan/ atau Masyarakat dalam menyelenggarakan penerapan hasil inovasi daerah.
(2)Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
1. a.meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
2. b.melaksanakan Inovasi Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

(1)Inovasi Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip:
1. a.peningkatan efisiensi;
2. b.perbaikan efektivitas;
3. c.perbaikan kualitas pelayanan;
4. d.tidak menimbulkan konflik kepentingan;
5. e.berorientasi kepada kepentingan umum;
6. f.dilakukan secara terbuka;
7. g.memenuhi nilai kepatutan; dan
8. h.dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.
(2)Sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:
1. a.peningkatan pelayanan publik;
2. b.pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
3. c.peningkatan daya saing Daerah.

BAB II

INOVASI DAERAH

Pasal 4

(1)Inovasi Daerah berbentuk:
1. a.inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;
2. b.inovasi pelayanan publik; dan/ atau
3. c.Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
(2)Kriteria Inovasi Daerah meliputi:
1. a.mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
2. b.memberi manfaat bagi Daerah dan/ atau masyarakat;
3. c.tidak mengakibatkan pembebanan dan/ atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesua1 dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
5. e.dapat direplikasi.
(3)Pemerintah Provinsi dapat menggunakan sistem informasi dalam rangka penyelenggaraan Inovasi Daerah.
(4)Penggunaan sistem informasi dalam rangka penyelenggaraan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Usulan Inisiatiflnovasi Daerah dapat berasal dari:
1. a.Gubernur;
2. b.anggota DPRD;
3. c.ASN;
4. d.Perangkat Daerah; dan
5. e.anggota Masyarakat.
(2)Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah, paling sedikit memuat:
1. a.bentuk Inovasi Daerah;
2. b.rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
3. c.tujuan Inovasi Daerah;
4. d.manfaat yang diperoleh;
5. e.waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
6. f.anggaran, jika diperlukan.
(3)mekanisme pelaksanaan inisiatif Inovasi Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

( 1) Inisiatif Inovasi Daerah ditetapkan menjadi Inovasi Daerah dengan Keputusan Gubernur disertai dengan penetapan Perangkat Daerah sesuai bidangnya untuk ditugaskan melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.

(2)Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan uji coba atau tanpa uji coba.
(3)Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)sekurang-kurangnya memuat:
1. a.Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah;
2. b.bentuk Inovasi Daerah;
3. c.rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok;
4. d.perubahan yang akan dilakukan;
5. e.tujuan Inovasi Daerah;
6. f.manfaat yang diperoleh;
7. g.waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
8. h.anggaran, jika diperlukan.
(4)Penetapan Inovasi Daerah dan pelaksanaan uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(1)diterapkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
(2)Penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah yang secara teknis membidangi pemerintahan terkait. urusan)r
(3)Gubernur melalui Kepala Badan melaporkan hasil penerapan Inovasi Daerah kepada Menteri.

Pasal 8

(1)Pemerintah Provinsi memberikan jaminan terhadap Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(3)untuk dapat tetap dipertahankan dan berkelanjutan.
(2)Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan melalui:
1. a.peningkatan skala sebaran dan manfaat; dan/atau
2. b.pengintegrasian program inovasi ke dalam perencanaan dan penganggaran.
(3)Dalam rangka berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) Perangkat Daerah melaksanakan pembangunan dan pengembangan Inovasi Daerah setiap tahun.
(4)Pembangunan dan pengembangan Inovasi Daerah se bagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
1. a.peningkatan pengetahuan dan kapasitas bagi inovator; dan/atau
2. b.pelatihan dan/ atau bimbingan teknis untuk menghasilkan inovasi yang berkualitas.

Pasal 9

(1)Gubernur dapat melaksanakan penilaian dan pemberian penghargaan terhadap Inovasi Daerah sesuai dengan kewenangannya.
(2)Penilaian terhadap Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) secara teknis dilaksanakan oleh Badan serta dapat dibantu oleh tim yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.
(3)Pemberian penghargaan terhadap Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

(1)Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah dilaksanakan oleh Gubernur.
(2)Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk:
1. a.pendampingan, fasilitasi, konsultasi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
2. b.monitoring dan evaluasi; dan/atau
3. c.bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(3)Gubernur dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibantu oleh Badan serta Perangkat Daerah terkait.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan penyelenggaraan penerapan lnovasi Daerah di Provinsi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/ atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. BABV

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…