DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 16 Tahun 2015

Nomor: 16
Tahun: 2015
Ditetapkan: 8 April 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang bantuan keuangan kepada partai politik dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai ketentuan umum, pemebrian dan penetapan jumlah bantuan keuangan, pengajuan bantuan keuangan, verifikasi kelengkapan administrasi, penyaluran bantuan keuangan, penggunaan bantuan keuangan, laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik; Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 ten tang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA GUBERNURSUMATERASELATAN, BANTUANKEUANGANKEPADAPARTAlPOLITIK TENTANG NOMOR 16 TAHUN2015 PERATURANGUBERNURSUMATERASELATAN GUBERNUR SUMATERA SElATAN .,- BABI KETENTUANUMUM Pasall Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan:
1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3.Gubemur adalah Gubemur Sumatera Selatan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut DPRD Provinsi adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Ptovinsi Sumatera Selatan . Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADAPARTAIPOLITIK. MEMUTUSKAN:
4.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 ten tang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara RepubJik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menter! Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pcngajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744); L \ Pasal 3 Tata cara penghitungan bantuan keuangan kepada partai politik, yang dananya bersumber dan APBD sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagai berikut :

a.besamya nilai bantuan per suara untuk partai politik yang mendapat kursi di DPRD Provinsi adalah jumlah bantuan APBD Provinsi tahun anggaran 2013 dibagi dengan jumlah perolehan suara yang mendapatkan kursi di DPRD Provinsi periode 2009;

BAB II

PEMBERlANDANPENETAPAN JUMLAHBANTUANKEUANGAN Pasal 2

Pasal 7

(1)Verifikasi ke!engkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan oleh Tim Verifikasl Kelengkapan Administrasi Pengajuan Pennohonan Bantuan Keuangan Partai Politik.
(2)Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi.
(3)Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi, Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi, Inspektorat Provinsi, Kantor WiJayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi.
(4)Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(5)Biaya verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana elimaksud pada ayat (1) elibebankan pada APBDProvinsi. BABIV VERlFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASJ Pasal 6
1. g.surat pernyataan ketua partai politik yang menyatakan bertanggung jawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang- undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan !ainnya eli atas kertas bermeterai dengan menggunakan kop surat partai politik.
(2)Lampiran kelengkapan adrninistrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) elibuat dalam rangkap 2 (dua).
(3)Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi, Ketua Kornisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi. politikKegiatan operasional Sekretariat DPD partai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berkaitan dengan:
1. a.administrasi urnum;
2. b.berlangganan daya dan jasa;
3. c.perneliharaan data dan arsip; dan
4. d.pemeliharaan peralatan kantor.

Pasal 10

(1)Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bertujuan untuk:
1. a.meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
2. b.meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalarn kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
3. c.meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
(2)Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila. Bantuan keuangan kepada partai politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional Sekretariat DPDpartai politik.
(1)Penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas urnum partai politik dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas persetujuan Gubernur.
(2)Ketua partai politik atau sebutan lainnya menyampaikan tanda bukti penerima bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

BAB VI

PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN Pasal 9 BABV PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN PasalS

Pasal 15

(1)Bantuan keuangan partai politik untuk periode pemilu 2009- 2014 diterima oleh partai politik dihitung secara proporsional berdasarkan rentang waktu sampai dengan diresmikannya keanggotaan DPRD Provinsi hasil Pemilu Tahun 2014.
(2)Bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Provinsi hasil Pemilu Tahun 2014 diberikan terhitung sejak diresmikannya keanggotaan DPRD Provinsi hasil Pemilu Tahun 2014.

Pasal 14

Partai politik penerima banruan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan dalam tahun anggaran berjalan sampai laporan pertanggungjawaban diterima oleh Gubernur.

Pasal 13

(1)Partai 'Politik yang rnendapat bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Provinsi kepada BPK seeara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diperiksa paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
(2)Partai politik penerima bantuan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan secara, berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Gubernur, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diperiksa oleh BPK.
(3)Format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tereantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Oubernur ini. Partai politik yang mendapat bantuan keuangan wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan. Peraturan Gubemur ini mulai berJaku pada tanggal diundangkan.

BAB VII

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN Pasal 12 BERlTA DAERAHPROVINSISUMATERASELATANTAHUN2015 NOMOR..1.I? SEKRETARlSDAERAH PROVINSlSU TERA SELATAN, Dlundangkan di Palembang pada tanggal • April 2015 GUBERNURSUMATERASELATAN, Ditetapkan di Palembang pada tanggal 8 April 2015 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya daJam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 17

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubemur Nomor 31 Tahun 2014 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik [Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 31) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. BAB VITI KETENTUANPENUTUP Pasal 16 GUBERNUR SUMATERA SELATAN, dto H. ALEX NOERDIN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN, dto H. MUKTI SULAIMAN '1l I:"J ~ -'"'J c Z ~ ~~ ~~ ~~ E~ ~~ ~Ill E::~ rC: ~~ {;jz~r (iJ~ ~~~~ ~c: >O'"'J~_:>- ~::uc:: ..,z ~~ g! ~- ~ .. 0 ~~ c::: ... §i >0- 8~ Z I:"J l:;j'"'J::U .j:>)- c::>-~ ~ >::1: ~ zj§2UJ >tvC: zo~ '1l f;jU;~ 0 '1l I:"J r E; ~::j - > ::<: UJ '1l I:"J > ~ ::u ~ -e ~ 0 ~ ~ ;.: ,_. .... z,_. 0 10 00 -..J 0- (J1 .j:> (.0 IV ,_. 0 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~e!. e!. e!. e!. III iif ~ ( 0 0 0 0 ~ ~ z E- O) i 0 '" ~. !:T. ~ 8 0' 8 III 0' § Z [ ~ [ e: § III ~. r OQ ~ z ::5' § s !5: :>- z 5' UJ ~ 0 ~ ~ l ~. '@ f5' f 5' .!!. ~ c, I 0 ~ ~ ~ Il<l ::s ::s g- III til 0' e- O) s i [ ~ ~ en '0 ~ ~ iii' " iil $ 0 !!J. ~ ~ ::0 ~ III ~ ~ ;3 ~ ~ ~ ~ III .::I. e c: ~ I c; 0 '"'J ~ § ~ -:g ::<: § ~ ~ - rJ2 ~ -..j IV (J1 IV 0- .... ..... ..... ,_. (J1 0- (J1 ~ ~ (J1 .... 0 0 (.0 :I> ~I 0 .... ~ IV ~ t ~ <t -.j ~ (.0 ~ IV ~ .... ,_. .... \() .... tv .j:> 00 (.0 0- (.0 (.., ~ .... ~ ~ .... ~ tv (;, ~ io ~ ~ U1 .j:> (.0 IV (.0 10 10 -..l .j:> .j:> (J1 (.0 .... 0- 0- 00 (J1 tv 0 0 -.j 0 III UJ ~ ~ ~ ~'t) U1 (/1 U1 ~ (J1 s ~ s ~ ~ U1 U1 -t9 0 0 0 0 0 0 ::0 .j:> .j:> .j:> .j:> .j:> .j:> .j:> .j:> .j:> .j:> .j:> .j:> c, c: E:: ;it ~ ::I: tv ::I: III 0 ,_. .... tv tv ,_. IV W .... .... .... §2 ~(.0 00 .j:> 0 0 .... 10 -.j ~ ~ U1 .j:> 0 0 (J1 0- 0 -..j 00 0- 00 tv ~ '"'J 00 W IV ~ (.., ~ io (.0 '" s» i0 00 ~ .... '" ~ ..... 0 -o -..l (.0 W 0- tv (J1 .... .j:> .j:> tv -.j 0- -o -o U1 10 00 (J1 (.0 0 io -.j U1 0- .... tv ~ tv 00 '1l U1 .... 0- t 0 U1 00 '" 00 0- 00 0 I:"J tv tv .j:> .j:> tv 0 00 0 0 00 0 ::0 ::I: ::j c z ~ ~ ~ III ..... ~~ '" ,_. .... ..... .... IV tv .... .... .... 't) c: 10 0- tv 00 0- !X> !" (.0 -o tv (.0 .... -~ i0 '" .... ~ '" ..... &l s io 0 .... io (.0 10 0 10 ~ 0- (.0 00 ~ ~ .j:> -..l .... IV .... .... 00 \() 0 U1 tv 0 io io 00 ~ (.., tv io ..~ io ::0 10 tv IV .... \() 10 \() 0- .j:> 00 -.j 0 0- 0- IV IV IV 0- 0 .j:> 0 0 ..0 ~ IV .... io ~ .j:> 00 0 tv io IV (.0 (.0 § -..j IV I~III I:"J II ~ ~ ::u (;, UJ 0 •.j:> c , E:: -e ~ '" "' i!! ~ ~UJ I:"J r ~ ~ B. BERITA ACARA VERIFIKASI ( )( ) SEKRETARISKETUA DPD/DPW .. PARTAl .. ........., . Demikian surat pemyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestiny Yangbertanda tangan di bawah ini,

1.Nama Jabatan : Ketua Alamat
2.Nama Jabatan : Sekretaris Alarnat Dengan ini menyatakan bahwa :
1.Kamibertanggungjawab secara forrnildan materill dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politlk.
2.Kami bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar terhadap kelengkapan administrasi bantuan dana partai politikTahun Anggaran .... yang kami sampaikan. SURAT PERNYATMN A. FORMAT SURAT PERNYATMN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK CONTOH FORMAT SURAT PERNYATMN, BERITA ACARA VERIFlKASI, BERITA ACARA SERAH TERIMA, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK LAMPlRAN II PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR : 16 TAHUN 2015 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
3.Anggota
4.Anggota 5 , Anggota 6 ,................................. Anggota
7.Anggota
1.Ketua ( ) 2 Sekretaris ( ) TIM VERIFIKASI KELENGKAPANADMINISTRASI BANTUANKEUANGANKEPADA PARTAIPOLITIK Dernikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai ..... ini, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Berdasarkan hasil Veriflkasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah ..... yang didasarkan pada hasil perolehan suara pada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Provinsi pada Pemilihan Umum Tahun . sebanyak suara sah X Rp =Rp .. Pada hari ini tanggal bulan Tahun , Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Gubernur Nomor Tahun tanggal , telah melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik tahun yang diajukan oleh DPD/DPW . BERITA ACARAVERIFIKASI KELENGKAPANADMINISTRASI BANTUANKEUANGANKEPADA PARTAI.... ,..
8.8ERITA ACARAVERIFlKASI ( ) BENDAHARA ( )( ) PIHAK PERTAMA GUBERNUR ... PIHAK KEDUA DPD/DPW PARTAI ... KETUA Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah coPy Surat Perintah Membayar (SPM) Giro Bank/Burat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari BUD melalui rekening kas umum daerah diterima oleh DPD/DPW Partai Politik yang bersangkutan. Pada Hari ini ... Tanggal ... Bulan ... Tahun ... yang bertanda tangan dibawah ini : .
1.Gubernur ... atau pejabat yang ditunjuk atas- nama Pemerintah Provinsi ... selanjutnya disebut Pihak Pertama.
2.Ketua dan Bendahara DPD/DPW Partai .,. Provinsi ... atau sebutan lainnya selanjutnya disebut Pihak Kedua. Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertarna menyerahkan Bantuan Keuanga.n Partai Politik Tahun ... kepada DPD/DPW Partai ... Provinsi ... sejumlah Rp .... (...) dan Pihak Kedua menerima Bantuan Keuangan tersebut dari Kuasa Bendahara Umum Negara, KPPN ... melalui Rekening Bank DPD/DPW Partai ... Provinsl ... BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUANKEUANGANPARTAIPOLITIK NOMOR: . C. BERITA ACARASERAH TERIMA DPD/DPW PARTAITINGKATPROVINSI , '= OERDIN GUBERNUR SUMATERA SELATAN, ( J( ) BENDAHARA UMUM / BENDAHARA, Mengetahui : KETUA UMUM / KETUA, NO JENIS PENGELUARAN JENIS VOLUME REALISASI KETERANG KEGIATAN KEGIATAN (Rp) AN 1 2 3 4 5 6 A PENDIDlKAN POLITIK

a.Seminar;
b.Lokakarya;
c.Dialog interaktif;
d.Sarasehan; dan
e.Workshop. B OPERASIONAL SEKRETARIAT
1. 1.Administrasi Umum
a.Keperluan ATK
b.Rapat Internal Sekretariat
c.Transport dalarn rangka mendukung kegiatan operasional Sekretariat
1. 2.Langganan Daya dan Jasa
a.Telepon dan Listrik
b.AirMinum
c.Jasa Pos dan Giro
d.Surat menvurat
1. 3.Pemeliharaan Data dan Arsip
2. 4.Pemeliharaan Peralatan Kantor C SALDO Rp................ Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan partai politik sebesar Rp , yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal ...bulan tahun sebagai berikut: LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK . TAHUN ANGGARAN . D.LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PARTAJPOLITIK GUBERNUR SUMATERA SELATAN, dto H. ALEX NOERDIN

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…