DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 16 Tahun 2018

Nomor: 16
Tahun: 2018
Ditetapkan: 18 Januari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Pergub ini diatur tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi UPTD di Lingkungan Dinas Perhubungan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain mengenai Pembentukan, Kedudukan dan tugas, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, kelompok jabatan fungsional, kepegawaian, keuangan, dan tata kerja.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang di bidang penyelenggaraan angkutan sungai, danau, penyeberangan aan 'neat, u'i 'u'iuaug ve1a'ua'rr-£1 -per.rye'tJt:It(ngtt:r1 itt:riJang A p i -Api dan Kereta Api Indralaya, serta di bidang pengelolaan terminal, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan;
b.bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri dengan surat Nomor 061/8952/SJ tanggal 5 Desember 2017 ha! Rekomendasi Pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan;

1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
4.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kaJi diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembetukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8.Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);
9.Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Togas dan Fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan (Serita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 72); MEMUTUSKAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, URAlAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINS! SUMATERA SELATAN.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 3

(1)UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(2)UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian dari perangkat daerah Provinsi.

Pasal 4

UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang yang bersifat pelaksanaan di bidang penyelenggaraan angkutan sungai, danau, penyeberangan dan laut, di bidang pelabuhan penyeberangan Tanjung Api-Api dan Kereta Api Indralaya, serta di bidang 9en�elolaan terminal dari Dinas Perhubungan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1)Susunan Organisasi UPTD Penyelenggaraan Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan dan Laut Kelas A, terdiri dari:
1. a.Kepala UPTD;
2. b.Subbagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Operasional;
4. d.Seksi Sarana dan Prasarana; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional
(2)Bagan Susunan Organisasi UPTD Penyelenggaraan Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan dan Laut adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

(1)Susunan Organisasi UPTD Pelabuhan Penyeberangan Tanjung A p i -Api dan Kereta Api lndralaya Kelas A, terdiri dari:
1. a.Kepala UPTD;
2. b.Subbagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Operasional Pelabuhan Penyeberangan Tanjung A p i -Api;
4. d.Seksi Operasional Kereta Api Indralaya; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan Susunan Organisasi UPTD Pelabuhan Penyeberangan Tanjung A p i -Api dan Kereta Api Indralaya adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

(1)Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Terminal Kelas A terdiri dari :
1. a.Kepala UPTD;
2. b.Subbagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Operasional;
4. d.Seksi Sarana dan Prasarana; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Terminal adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ill yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 8

Kepala UPTD mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan angkutan sungai, danau, penyebera.ngan dan laut.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala UPTD mempunyai fungsi

a.penyelenggaraan pengoperasian, pengendalian, pengawasan, pemeriksaan dan evaluasi angkutan sungai, danau, penyeberangan dan laut;
b.penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan pelabuhan sungai, danau, penyeberangan, pelabuhan laut wilayah dan terminal khusus;
c.pelaksanaan kebijakan terkait pengoperasian, pengendalian, penyelenggaraan, pengawasan dan pemeriksaan angkutan sungai, danau, penyeberangan dan laut;
d.pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan, evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan angkutan sungai, danau, penyeberangan dan laut;
e.pelaksanaan penyusunan rencana, program kegiatan, anggaran, evaluasi, pengolahan data dan pelaporan terkait penyelenggaraan angkutan sungai, danau, penyeberangan dan laut; f . pelaksanaan dan pengawasan pemungutan retribusi angkutan sungai, danau, penyeberangan dan laut serta pungutan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
g.pelaksanaan koordinasi dengan instansi lain terkait penyelenggaraan, pengendalian, pengawasan dan pemeriksaan angkutan sungai, danau, penyeberangan dan laut;
h.pembagian tugas kepada Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pelaksana serta Fungsional;
1. 1.pengevaluasian pelaksanaan kegiatan; dan J. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 10

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas

a.melaksanakan pengelolaan keuangan, kepegawaian, umum, hubungan masyarakat dan kerjasama;
b.melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, evaluasi dan pelaporan; c . menyusun rencana, program kegiatan, anggaran, evaluasi, pengolahan data dan pelaporan;
d.melaksanakan perencanaan, pengusulan kebutuhan dan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SOM);
e.menyelenggarakan dan pelaksanaan urusan kearsipan dan penatausahaan surat menyurat serta dokumen lainnya;
f.melaksanakan perencanaan penyediaan dan pemeliharaan peralatan, perlengkapan, sarana prasarana dan fasilitas kantor;
g.merencanakan program dan kegiatan UPTD;
h.memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
1. 1.melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan J. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 11

(1)Seksi Operasional mempunyai tugas:
1. a.melaksanakan kebijakan terkait penyelenggaraan, operasional, pengawasan dan penertiban lalu lintas angkutan sungai, danau, penyeberangan dan laut;
2. b.melaksanakan penyelenggaraan teknis operasional, pengawasan dan penertiban lalu lintas angkutan sungai, danau, penyeberangan dan taut;
3. c.melaksanakan pemberian rekomendasi pengangkutan barang khusus dan bahan berbahaya di sungai lintas Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi;
4. d.melaksanakan pemungutan retribusi jasa tambat, jasa labuh dan/atau jasa-jasa lainnya di lingkungan pelabuhan atau dermaga yang dikelola Pemerintah Provinsi dan di alur pelayaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. e.melaksanakan perencanaan, pengaturan dan pengoperasian kapal-kapal patroli dan bus air yang menjadi kewenangannya; - 9-
6. f.mengawasi dan menertibkan terminal khusus yang berada di sungai dan danau dalam wilayah Provinsi; g . mengatur dan mengawasi penyelenggaraan angkutan sungai pada jaringan trayek lintas Kabupaten/Kota dalam Provinsi;
7. h.mengawasi dan menertibkan angkutan barang khusus dan bahan berbahaya melalui sungai dan danau dalam wilayah Provinsi;
  1. 1.mengawas1 pelaksanaan pedoman tarif angkutan sungai lintas Kabupaten/Kota dalam ,ivi!ayah Provinsi; J. mengawasi keselamatan lalu lintas angkutan sungai, danau, penyeberangan dan laut dalam wilayah Provinsi;
8. k.mengawasi dan menertibkan kapal-kapal angkutan sungai lintas Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi; I. melaksanakan penanggulangan pencemaran, bencana atau musibah/kecelakaan di perairan pedalaman serta alur pelayaran laut;
9. m.mengumpulkan data dan informasi serta pelaporan musibah/kecelakaan di perairan pedalaman serta alur pelayaran laut;
10. n.mengawasi penyelenggaraan dan pelabuhan sungai pelabuhan laut regional dan danau lintas Kabupaten/Kota dalam Provinsi;
11. o.merencanakan program dan kegiatan UPTD;
12. p.memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
13. q.melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
14. r.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
(2)Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas :
1. a.melaksanakan perencanaan, pengadaan, penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung operasional;
2. b.melaksanakan pengawasan, pemeriksaan dan pengujian sarana prasarana;
3. c.melaksanakan pemeliharaan r utin/berkala dan perbaikan sarana prasarana;
4. d.melaksanakan perencanaan pemeliharaan rutin/berkala dan perbaikan kapal-kapal patroli serta bus air yang menjadi kewenangannya;
5. e.melaksanakan koordinasi dengan instansi lain terkait sarana dan prasarana pada alur pelayaran dalam wilayah Provinsi; f . melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data, evaluasi serta pelaporan terkait sarana prasarana dan fasilitas keselamatan angkutan sungai;
6. g.merencanakan program dan kegiatan UPTD;
7. h.memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
  1. 1.melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan J. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 12

Kepala UPTD mempunyai tugas melaksanakan penyeleng garaan pelabuhan penyeberangan Tanjung Api-Api dan kereta api lndralaya.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…