DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 16 Tahun 2019

Nomor: 16
Tahun: 2019
Ditetapkan: 8 Juli 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur mengenai beberapa ketentuan yang diubah sebagai berikut : ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 2 diubah serta ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (3), ketentuan Pasal 7, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 dihapus, ketentuan pasal 21 ayat (4) dihapus, ketentuan Lampiran III dihapus.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang di bidang pelayanan pendapatan daerah, perlu peningkatan kelas dan dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan di Lingkungan Sadan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
b.bahwa peningkatan kelas dan pembentukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a .. telah menda]?at J?Crsetuiuan Menteri Dalam Negeri dengan surat tanggal 25 Juni 2019 Nomor 061/3383/0TDA hal Rekomendasi Peningkatan Kelas dan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Uraian Togas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Badan di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

l.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. 3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); - 2-
3. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republi.k Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kaJi diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republi.k Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
6. 7.Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi ManunggaJ Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
7. 8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klarifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republi.k Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. 9.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1852);
9. 10.Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);
10. 11.Peraturan Gubemur Nomor 74 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Togas dan F'ungsi Sadan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 74);
11. 12.Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Uraian Togas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Badan di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 Nomor 21); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 21 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN DI LINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINS! SUMATERA SELATAN. Pasal I Beberapa ketenluan dalam Peraturan Gubemur Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Uraian Togas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Badan di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 Nomor 21), diubah sebagai berikut : l . Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 2 diubah serta dita.mbahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (3), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTB di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi.
(2)UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari: a . UPTB Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan Kelas A;
1. b.UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Palembang I Kelas A;
2. c.UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Palembang II Kelas A;
3. d.UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Ogan llir I Kelas A;
4. e.UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Ogan Komering llir I Kelas A;
5. f.UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Banyuasin I Kelas A;
6. g.UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Musi Banyuasin I Kelas A;
7. h.UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Prabumulih Kelas A;
  1. 1.UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Muara Enim I Kelas A; J. UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Ogan Komering Ulu I Kelas A;
8. k.UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Ogan Komcring Ulu Timur I Kelas A;
  1. 1.UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Musi Rawas I Kelas A;
9. m.UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Lubuk Linggau Kelas A;
10. n.UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Lahat I Kelas A;
11. o.UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Pagar Alam Kelas A;
12. p.UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Ogan Komering Ulu Selatan Kelas A; q. UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Musi Rawas Utara Kelas A;
13. r.UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Empat Lawang Kelas A;
14. s.UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Penukal Abab Lematang llir (PALI) Kelas A;
15. t.UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Ogan Komering Ulu Timur II Kelas A;
16. u.UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Ogan Komering Ilir II Kelas A; v . UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Musi Banyuasin II Kelas A;
17. w.UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Palembang Ill Kelas A;
18. x.UPTB Pengclolaan Pendapatan Daerah Wilayah Palembang IV KeJas A;
19. y.UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Banyuasin II Kelas A;
20. z.UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Musi Rawas II Kelas A; aa. UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Lahat II Kelas A; bb. UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Muara Enim II Kelas A; cc. UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Ogan Ilir II Kelas A; dan dd. UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Ogan Komering Ulu lJ Kelas A.
(3)Tempat kedudukan dan wilayah kerja UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf dd, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini. BERITADAERAHPROVINSISUMATERASELATANTAHUN2019 NOMORl' H. NASRUNUMAR Diundangkan di Palembang pada tanggal a JllJ.ii. 2019 SEKRETARISDAERAHPROVINSI SUMATERASELATAN, H.HERMAN DERU Ditetapkan di Palembang pada tanggal • Julii. 2019 GUBERNURSUMATERASELATAN, Agar setiap orang mengetahuinya, mcmcrintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Peraturan Gubernur ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasaill
(2)Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Kepala UPTB Kelas A merupakan jabatan Eselon llJ.b atau jabatan Administrator, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan EseJon IV.a atau jabatan Pengawas.
(4)Dihapus.

4.Ketentuan Lampiran III dihapus.

Pasal 21

(1)Kepala UPTB, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Badan melalui Sekretaris Daerah.

2.Ketentuan Pasal 7, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 dihapus.
3.Ketentuan Pasal 21 ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut: dto. H. HERMAN DERU dto. LAMPIRAN IV: PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TAHUN 2019 TENTANG PERUSAHAN ATAS PERATURAN OUSERNUR NOMOR 21 TAHUN 2018 TENTANG PEMSENTUKAN, URAJAN TUGAS DAN FUNGSI UNlT PELAKSANA TEKNIS SADAN DI LINGKUNGAN SADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN. TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH No. UPTS Tempat Wilayah Kerja Kedudukan
1.UPTS Pengelolaan Palembang - Kecamatan llir Sarat I Pendapatan Daerah - Kecamatan Ilir Barat I I Wilayah Palembang l ,- Kecamatan llir Timur I .. Kecamatan Bulcit Kecil
2.UPTB Pengelolaan Sebcrang Ulu .. Kecamatan Seberang Ulu l Pendapatan Daerah - Kecamatan Seberang Ulu II Wilayah Palembang II '" Kecamatan Jakabaring ,- Kecamatan Plaju - Kecamatan Kertapati
3.UPTB Pengelolaan Alang-ALang - Kecamatan Alang-Alang Lebar Pendapatan Daerah Lebar - Kecamatan Sukararni Wilayah Palembang JU - Kecamatan Kemuning - Kecamatan Oandus
4.UPTB Pengelolaan Kenten Sako - Kecamatan Sematang Borang Pendapatan Daerah - Kecamatan Sako Wilayah Palembang IV - Kecamatan Kalidoni - Kecamatan Ilir Timur II Kecamatan Ilir Timur III
5.UPTS Pengelolaan Pangkalan BaJai - Kecamatan Betung Pendapatan Dacrah .. Kecamatan Banyuasin I Wilayah Banyuasin 1 - Kecamatan Banyuasin II Kecamatan Sanyuasin III Kecamatan Sembawa - Kecamatan Talang Kelapa - Kecamatan Pulau Rimau Kecamatan Rambutan - Kecamatan Suak Tapeh - Kecamatan Tanjung Lago ,- Kecamatan Tungkal Ilir Ke,camatan Kumbang Padang - Kecamatan Marga Telang
6.UPTB Pengelolaan Mariana - Kecamatan Air Saleh Pendapatan Daerah - Kecamatan Makarti Jaya Wilayah Banyuasin II Kecamatan Muara Padang - Kecamatan Muara Sugjhan - Kecamatan Muara Telang Kecamatan Rantau Bayur - Kecamatan Rambutan
7.UPTB Pcngelolaan Sekayu - Kecamatan Sekayu Pendapata:n Daerah - Kecamatan Lais Wilayah Musi Kecamatan Plakat Tinggi Banyuasin I - Kecamatan Babat Toman - Kecamatan Sangah Desa Kecamatan Babat Supat - Kecamatan Tungkal Jlir - Kecamatan Sungai Keruh Kecamatan Batanghari Leko
8.UPTB Pengelolaan Bayung Lencir Kecamatan Sungai Lilin Pendapatan Daerah • Kecamatan Keluang Wilayah Musi " Kecamatan Bayung Lencir Banyuasin II Kecamatan Lalan - Kecamatan Lawang Wetan " Kecamatan Rantau Bayur
9.UPTB Pengelolaan Prabumulih - Kecamatan Prabumulih Barat Pendapatan Daerah • Kecamatan Prabumulih Timur Wilayah Prabumulih • Kecamatan Prabumulih Selatan Kecamatan Prabumulih Utara Kecamatan Rambai Kapak Tengah - Kecamatan Cambai
10.UPTB Pengelolaan Pagar Alam - Kecamatan Pagar Alam Utara Pendapatan Daerah - Kecamatan Pagar Alam Selatan Wilayah Pa.gar Alam - Kecamatan Dempo Utara - Kecamatan Dempo Sela.tan - Kecamatan Dempo Tengah - Kecamatan Tanjung Sakti Pumi - Kecamatan Tanjung Sakti Pumu
11.UPTB Pengelolaan Lubuk Linggau - Kecamatan Lubuk Linggau Ba.rat I Pendapatan Daerah - Kecamatan Lubuk Linggau Barat II Wilayah Lubuk • Kecamatan Lubuk Linggau Timur I Linggau - Kecamatan Lubuk Linggau Timur II - Kecamatan Lubuk Linggau Sela.tan I • Kecamatan Lubuk Linggau Selatan JI - Kecamalan Lubuk Linggau Utara I • Kecamatan Lubuk Linggau Utara II
12.UPTB Pengelolaan Muara Beliti ,. Kecamatan Muara Beliti Pendapatan Daerah • Kecamatan Muara Kelingi Wilayah Musi Rawas I • Kecamatan Muara Lakitan ,- Kecamatan Megang Sakti ,. Kecamatan Jayaloka - Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu • Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas
13.UPTB Pengelolaan Tugumulyo • Kecamatan Tugumulyo Pendapatan Daerah - Kecamatan Sukakarya Wilayah Musi Rawas II - Kecamatan Purwodadi ,- Kecamatan Selangit • Kecamatan Sumber Harta - Kecamatan Tuah Negeri Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut
14.UPTB Pengelolaan Muara Rupit Kecamatan Rupit Pendapatan Daerah - Kecamatan Karang Jaya Wilayah Musi Rawas - Kecamatan Ulu Rawas Utara - Kecamatan Karang Dapo - Kecamatan Nibung Kecamatan Rawas Ilir - Kecamatan Rawas Ulu
15.UPTB Pengelolaan Tebing Tinggi - Kecamatan Tebing Tinggi Pendapatan Daerah Kecamatan Ulu Musi Wilayah Empat Kecamatan Talang Padang Lawang - Kecamatan Pendopo - Kecamatan Muara Pinang ,. Kecamatan Lintang Kanan - Kecamatan Pendopo Barat Kecamatan Pasemah Air Keruh - Kecamatan Saling - Kecamatan Sikap Dalam
16.UPTB Pengelolaan Lahat • Kecamatan Lahat Pendapatan Daerah - Kecamatan Merapi Barat Wilayah Lahat I - Kecamatan Merapi Timur Kecamatan Merapi Selatan • Kecamatan Gumay Ulu • Kecamatan Lahat Selatan - Kecamatan Kota Agung - Kecamatan Tanjung Tebat ,. Kecamatan Mulak Ulu ,. Kecamatan Pulau Pinang • Kecamatan Pajar Bulan ,- Kecamatan Muara Payang ,- Kecamatan Jarai • Kecamatan Suka Merindu • Kecamatan Mulak Sebingkai ,- Kecamatan Pagar Gunung
17.UPTB Pengelolaan Bunga Mas .. Kecamatan Kikim Barat Pendapatan Daerah .. Kecamatan Pseksu Wilayah Lahat I I ,- Kecamatan Kikim Selatan - Kecamatan Kikim Tengah ,_ Kecamatan Kikim Timur ,.. Kecamatan Gumay Talang
18.UPTB Pengelolaan Muara Enim .. Kecamatan Muara Enim Pendapatan Daerah - Kecamatan Ujan Mas Wilayah Muara Enim I .. Kecamatan Benakat .. Kecamatan Beliinbing - Kecamatan Gunung Megang .. Kecamatan Tanjung Agung ,_ Kecamatan Semende Darat Laut - Kecamatan Semende Darat Tengah .. Kecamatan Semende Darat Ulu ,_ Kecamatan J.,awang Kidul - Kecamatan Lubay - Kecamatan Lubay Ulu
19.UPTB Pengelolaan Gelumbang - Kecamatan Gelumbang Pendapatan Daerah ,_ Kecamatan Sungai Rotan Wilayah Muara Enim II ,_ Kecamatan Lembak - Kecamatan Kelekar - Kecamatan M uara Belida ,_ Kecamatan Belida Darat ,.. Kecamatan Rambang - Kecamatan Rambang Dangku
20.UPTB Pengelolaan Indralaya - Kecaroatan lndralaya Pendapatan Daerah ,_ Kecamatan Jndralaya Utara Wilayah Ogan llir I ,.. Kecamatan Indralaya Selatan - Kecamatan Pemulutan ,_ Kecaroatan Pemulutan Barat • Kecamatan Pemulutan Selatan - Kecamatan Payaraman - Kecamatan Tanjung Batu - Kecamatan Rantau Panjang
21.UPTB Pengelolaan Tanjung Raja - Kecamatan Tanjung Raja Pendapatan Daerah - Kecamatan Ram'bang Kuang Wilayah Ogan llir 11 - Kecamatan Sungai Pinang ,_ Kecamatan Muara Kuang - Kecamatan Lubuk Keliat Kecamatan Rantai Alai - Kecaroatan Kandis
22.UPTB Pengelolaan Kayu Agung ,_ Kecamatan Kota Kayu Agung Pendapatan Daerah Kecamatan Pedamaran Wilayah Ogan Kecamatan Pedamaran Timur Komering Ilir l Kecamatan Tanjung Lubuk • Kecamatan Pampangan .. Kecamatan Tulung Selapan
23.UPTB Pcngelolaan Tugu Mulyo Pendapatan Daerah Wilayah Ogan Komering Ilir II
24.UPTB Pengelolaan Baturaja Pendapatan Daerah Wilayah Ogan Komering Ulu I
25.UPTB Pengelolaan Peninjauan Pendapatan Daerah Wilayah Ogan Komering Ulu II
26.UPTB Pengelolaan Muara Dua Pendapatan Daerah Wilayah Ogan Komering Ulu Selatan - Kecamatan Cengal - Kecamatan Pangkalan Lapam - Kecamatan SP. Padang Kecamatan Jejawi - Kecamatan Air Sugihan - Kecamatan Lempuing - Kecamatan Lempuing Jaya - Kecamatan Mesuji - Kecamatan Mesuji Raya - Kecamatan Mesuji Makmur Kecamatan Teluk Gelam Kecamatan Baturaja Barat - Kecamatan Baturaja Timur - Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kecamatan Lubuk Raja - Kecamatan Lengkiti - Kecamatan Muara Jaya Kecamatan Pengandonan - Kecamatan Semidang Aji - Kecamatan Sosoh Buay Rayap Kecamatan Ulu Ogan Kecamatan Peninjuan - Kecamatan Lubuk Batang ,- Kecamatan Sinar Peninjauan Kecamatan Muara Dua Kecamatan Muara Dua Kisam ,- Kecamatan Runjung Agung ,- Kecamatan Buay Runjung - Kecamatan Buay Sandang Aji - Kecamatan Kisam Tinggi ,- Kecamatan Muara Kisam • Kecamatan Simpang - Kecamatan Buana Pemaca - Kecamatan Buay Rawan Kecamatan Kisam Ilir - Kecamatan Banding Agung - Kecamatan Buay Pemaca Kecamatan Mekakau Ilir Kecamatan Pulau Beringin - Kecamatan Warkuk Ranau Selatan - Kecamat.an Tiga Dihaji - Kecamatan Sindang Danau - Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Kecamatan Sungai Are H.HERMAN DERU GUBERNURSUMATERASELATAN,
27.UPTB Pengelolaan Martapura Kecamatan Martapura Pendapatan Daerah Kecamatan Jayapura Wilayah OKUTirnur I ~ Kecamatan Buay Mayang Kecamatan Buay Pemuka Peiiung Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raya Kecamalan Buay Madang Kecamatan Madang Suku I Kecamatan Madang Suku II - Kecamatan Madang Suku !II
28.UPTB Pengelolaan Gumawang - Kecamatan Buay Madang Timur Pendapatan Daerah Kecamatan Belitang I Wilayah OKUTimur II Kecamatan Belitang II Kecamatan Bciitang III Kecamatan Cempaka Kecamatan Semendawai Suku 111 Kecamatan Semendawai Suku Timur Kecamatan Semendawai Suku Barat Kecarnatan Belitang Jaya r Kecamatan Belitang Mulya Kecamatan Belitang Jaya
29.UPTB Pcngelolaan Taiang Ubi Kecamatan Abab Pendapatan Daerah Kecamatan Penukal Wilayah Penuka! Abab Kecamatan Penukal Utara Lematang Ilir (PALl) Kecamatan Talang Ubi Kecamatan Tanah Abang dto. H. HERMAN DERU

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…