DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 16 Tahun 2022

Nomor: 16
Tahun: 2022
Ditetapkan: 22 Juli 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini untuk tercapainya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negera, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturati Gubernur tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; Mengingat l. Pasal 18 ayat (6) Undang-Unqang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 2i Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingl{at I Sumatera Selatan I (Lembaran Negara Republik I4donesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Neg 9 a Republik Indonesia Nomor 1814);
3.Undang-Undang Nomor Ii Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (14mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nom9r 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Notjior 4355);
4.Undang-Undang Nomor 1� Tahun 2011 tentang Penibentukan Peraturan Peruindang-undangan (Lembaran Negara R1:publik Indonesia I Tahun 2011 Nomor 82, , '\ ' Tambahan Lembaran Negarai Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah be�erapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nom;or 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Unda!).g-Undang Nomor 12 Tahun ! 2011 tentang Pembentuk$ Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negaraj Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan; Lembaran f'-!egara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 5 T�un 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negar� Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 6, Tambahan ! Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6.Undang-Undang Nomor Pemerintahan Daerah 2� Tahun 2014 (Lerhbaran Negara tentang Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norp.or 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, ter�ir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemefi:ntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara, Republik Indonesia Nomor 6757);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan iqnerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negat.a Republik Indonesia Nomor 4614);
8.Peraturan Pemerintah NomO'l' 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara ' Republik Indonesia Tahun 2Q08 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9.Peraturan Pemerintah Nomor , 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran ; Negara Republik Indonesia ; Tahun 2016 Nomor 114, Taimbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 588�) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintal;i Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peratμran Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2q19 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Ind�mesia Nomor 6402);
10.Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita I Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tah?n 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun ! 2015 tentang Pembentukan Pr9duk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11.Peraturan Badan Pengawasan �euangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 ten;itang Penelitian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Peng�ndalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementeri4,n/ Lembaga/ Pemerintah Daerah (Berita Negara Repuqlik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41�; Iv{
12.Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan ' Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran · Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Da¢rah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan �usunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (lembaran Daerah Provinsi I Sumatera Selatan Tahun 2020 !Nomor 3); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM'

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yaJng dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Suma'tera Selatan.
2.Pemerintah Provinsi adalah P�merintah Provinsi Sumatera Selatan.
3.Gubemur adalah Gubernur Sumatera Selatan. '
4.Sekretaris Daerah Provinsi : adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5.Inspektur Provinsi adalah lJilspektur Selatan. Provinsi Sumatera
6.Perangkat Daerah Provinsi ! adalah Unsur Pembantu Gubemur dan Dewan Perw�lan Rakyat Daerah Provinsi dalam menyelenggaraan utusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi !Sumatera Selatan. !
7.lnspektorat Daerah Provinsi i adalah Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. I
8.Sadan Pengawasan Keuangap dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat BPKP! adalah Perwakilan Sadan Pengawasan Keuangan ctab Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan.
9.Sistem Pengendalian Intern fldalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan da'.n seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memtdai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan: yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangdn, pengamanan asct negara, I dan ketaatan terhadap peratutan perundangan-undangan.
10.Sistem Pengendalian Intern ftemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sisterii Pengendalian intern yang diselenggarak:an secara ntnyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemermtah daerah.
11.Lingkungan Pengendalian adhlah kondisi dalam instansi pemerintah yang dapat Imempengaruhi efektivitas pengendalian intern.
12.Penilaian Risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi p�merintah.
13.Kegiatan Pengendalian adal� tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko senta penetapan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko 'telah dilaksanakan secara efektif. '
14.Informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambil¥1 keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fup.gsi instansi pemerintah.
15.Komunikasi adalah proses 1 penyarnpaian pesan atau Informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsu?g maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik.
16.Pemantauan adalah proses :penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam ;mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
17.Pengawasan Intern adalah se�ruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, j dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan, tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan i keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksc\flakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkani secara efektif dan efisien I untuk kepentingan pimpina_i;t dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. :
18.Audit adalah proses identifi¼:asi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilaktlkan secara independen, obyektif, dan profesional berd4sarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kecerma�an, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan Info�asi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. ;
19.Reviu adalah penelaahan ujang bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa ! kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan l{etentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapk:an.
20.Evaluasi adalah rangkaian kebatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiataii dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetap�an, dan menentukan faktor yang mempengaruhi keberha�ilan atau kegagalan dalam . . ' mencapai tuJuan.
21.Pemantauan Pengendalian ln�ern adalah proses penilaian atas mutu kinerja Sistem Pen�endalian Intern dan proses yang memberikan keyakinan! bahwa temuan Audit dan ' Evaluasi lainnya segera ditind�anjuti.
22.Kegiatan Pengawasan Lainny� adalah rangkaian kegiatan pengawasan paling sedikit �erupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan jlatihan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil �engawasan dan pemaparan hasil pengawasan sesuai kebu f uhan. i !
23.Badan Pengawasan Keuangap dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat BPKP :adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang i bertugas sebagai unsur pembinaan dalam penyelengglu-aan SPlP dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
24.Maturitas Penyelenggaraan 1 SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam me�capai tujuan pengendalian yang efektif dan efisien, keai}dalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, i dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
25.Penilaian Maturitas Peny�lenggaraan SPIP adalah penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang metiputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisksi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan as�t negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundan$-undangan.
26.Anggaran Pendapatan ctary Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD a,tialah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi S�matera Selatan.

Pasal 2

(1)Maksud Peraturan Gubemur ini adalah: I
1. a.untuk tercapainya pengeltjlaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan �an akuntabel; dan I
2. b.terlaksananya pengendalfan atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah.
(2)Tujuan Peraturan Gubernur 1 ini dalam rangka untuk I tercapainya penyelenggaraan !Pemerintahan Daerah yang efektif dan efisien, keand� pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, I dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangtz1.

Pasal 3

! Ruang Lingkup Peraturan Guberniur ini meliputi: !

a.kewenangan pengendalian;
b.penyelenggaraan;
c.penguatan;
d.pembinaan; dan
e.penilaian maturitas.

BAB II

KEWENANGANPENGEND�LIAN

Pasal 4

(1)Gubemur mempunyai kewe '. r: angan dalam melakukan pengendalian intern atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi untuk mencapai pengelolaan keu�gan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akunt r bel. - 6-
(2)Pengendalian intern atas :penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Provinsi sebagaimaiia dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui SPIP �suai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan/ ;

Pasal 5

(1)Gubernur bertanggung jawab · atas efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitasi hasil pelaksanaan program Pemerintah ProvinsL !
(2)Kepala Perangkat Daerah !bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan sesu� dengan tugas dan fungsi masing-masing untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, tran�paran, dan akuntabel.
(1)Dalam Penyelenggaraan SPIP setiap Perangkat Daerah wajib menerapkan SPIP di lingkungaiji Pemerintah Provinsi yang meliputi unsur: a . lingkungan pengendalian;
1. b.penilaian risiko;
2. c.kegiatan pengendalian;
3. d.informasi dan komunikasi; diμi
4. e.pemantauan pengendalian intern.
(2)Uraian dan pengaturan unsur SPIP di lingkungan Pemerintah Provinsi sebagaimrulia dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perunda n g -undangan yang mengatur tentang SPIP. I
(3)Penerapan unsur SPIP di lingHiungan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayft (1) dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral da,-i program dan kegiatan di lingkungan Pemerintah Provinsi.;

BAB III

PENYELENGGARAAN;

Pasal 7

(1)Penyelenggaraan SPIP sebagaim$}a dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diintegrasikan pada seipua kegiatan yang meliputi tahap perencanaan, pelaksana�, pertanggungjawaban, dan pemanfaatan yang dilaks�akan melalui kegiatan pengendalian rutin, pengendalia.p berkala, dan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko pada Perangkat Daerah. i
(2)Penyelenggaraan SPIP sebagaim1'11a dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara elektronik.
(3)Penyelenggaraan SPIP sebagaimba dimaksud pada ayat (1) I dikoordinasikan oleh Sekretaris IDaerah Provinsi.
(4)Penyelenggaraan SPIP sebagaimJ.na dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan P,etunjuk pelaksanaan yang ditetapkan dengan Keputusan G�bernur.

Pasal 8

(1)Dalam penyelenggaraan SPIP se'.bagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dibentuk '. satuan tugas koordinasi penyelenggaraan SPIP yang terdiri atas:
1. a.satuan tugas koordinasi penyelenggaraan SPIP Pemerintah Provinsi; dan
2. b.satuan tugas koordinasi penyelenggaraan SPIP Perangkat Daerah.
(2)Satuan tugas koordinasi penyeienggaraan SPIP Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksqd pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Gμbernur.
(3)Satuan tugas koordinasi ; penyelenggaraan SPIP Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikoordinasikan oleh �ekretaris Perangkat Daerah dan ditetapkan dengan Keputus;m Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran.

BAB IV

PENGUATAN

Pasal 9

(1)Kepala Perangkat Daerah bertaiiggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan SPIP di lingku1gan masing-masing.
(2)Untuk memperkuat penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pemantauan dan Pengawasan Intern atas penyelfnggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah termas�k akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi.
(3)Kepala Perangkat Daerah melakukan Pemantauan atas I efekt.ivitas penyelenggaraan S?iIP di lingkungan masing- masing dan menyampaikan lappran hasil Pemantauan atas penyelenggaraan SPIP sebagaim:ana dimaksud pada ayat (2) setiap 3 (tiga) bulan sekali ;kepada Sekretaris Daerah Provinsi dengan tembusan kepafa Inspektur Provinsi.

Pasal 10

(1)Pengawasan Intern sebagaima.tja dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilaksanakan oleh lnspdktorat Daerah Provinsi. I
(2)Pengawasan Intern sebagaimaljla dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap seluruh aktjvitas penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerahj yang didanai dari APBD Provinsi sesuai dengan keten�uan peraturan perundang undangan, melalui aktivitas:
1. a.audit;
2. b.reviu;
3. c.evaluasi;
4. d.pemantauan; dan
5. e.kegiatan pengawasan lainny f . ' ' '
(3)Dalam melaksanakan penga'faSan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), InspeR:torat Daerah Provinsi dapat berkoordinasi dengan Perangka� Daerah terkait. BABV PEMBINAAN Pasal 1 1
(1)Sekretaris Daerab Provinsii melakukan pembinaan ; penyelenggaraan SPIP di lingkuntan Pemerintah Provinsi.
(2)Sekretaris Daerah Provinsi dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan BPKP.
(3)Pembinaan penyelenggaraan S�!P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penyusunan petunjuk pel�sanaan penyelenggaraan SPIP;
2. b.sosialisasi SPIP;
3. c.pendidikan dan pelatihan SPIP;
4. d.pembimbingan dan konsulta$i SPIP; dan/atau
5. e.peningkatan kompetensi ! Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pfmerintahan Daerah pada lnspektorat Daerah Provinsi. i

BAB VI

PENILAIAN MATURITA$

Pasal 12

(1)Penilaian Maturitas Penyelengga_taan SPIP terdiri atas:
1. a.penilaian mandiri;
2. b.penjaminan kualitas; dan
3. c.evaluasi.
(2)Pelaksanaan penilaian mandiri �bagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan �!eh Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Paerah Provinsi.
(3)Penjaminan kualitas sebagaim$Ila dimaksud pada ayat(l) huruf b dilaksanakan oleh Inspe�torat Daerah Provinsi.
(4)Evaluasi sebagaimana dimaks�d pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh BPKP sel � pembina SPIP atas hasil penilaian mandiri yang telah dila;kukan penjaminan kualitas.

Pasal 13

Ketentuan mengenai petunjuk pel*sanaan Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP sebagaiman� dimaksud dalam pasal 12 ditetapkan dengan Keputusan GubFmur. i BERITA DAERAH PROVINSISUMATERA SELATAN!TAHUN 2022 NOMOR 1Ei ! , Diunctangkan di Palembang pada tanggal 22 Jllli 2022 SEKRETARISDAERAH t PROVINSISUMATERA SELATAN/ d<?,- ~.;. SUPRlONO , I ~IH. HERMAN DERU Agar setiap orang mengejahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan GUbelnUr ini ctenganpenempatannya dalam Berita Daerah Provinsi sumrera Selatan. , DitetaPfan di Palembang pacta tanggal 22 J1l1i 2022 / GUBE$UR SUMATERA SELATAN i I pada tanggal i mUlq.i berlaku I Peraturan Gubernur ini diundangkan. KETENTUAN PENUTUP Pasal 15 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku Peraturan i Gubernur Nomor 51 Tahun 201'0 tentang Penyelenggaraan I Sistem Pengendalian Intern (SPT)Pernerintah Provinsi Sumatera I Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010 Nomor 24 SERI E). sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2018 tentang Perubahan I atas Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendahan Intern (SPI) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 Nomor 63). dlcabut dan dinyatakan tidak berlaku. I Pasal 16 ~ rangka dengan Dto. Dto.

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…