DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 16 Tahun 2025

Nomor: 16
Tahun: 2025
Ditetapkan: 13 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Tata Cara Penghapusan Piutang pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan; Tujuan utama Pergub ini adalah: Menjaga ketertiban administrasi pengelolaan piutang BLUD, Menjamin akuntabilitas dan efisiensi dalam penghapusan piutang, Mendorong penerapan praktik bisnis sehat pada BLUD, Serta memastikan mekanisme pelaporan dan pencatatan sesuai standar akuntansi pemerintahan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- U ndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 201 7 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Repubik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Repubik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137 /PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah Yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada Panitia Urusan Piutang Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 946);
14.Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 1);
15.Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Uraian Togas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 Nomor 4);
16.Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 28); MEMUTUSKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LABORATORIUM LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN PROVINS! SUMATERA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan : 1 . Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan. 2 . Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

3.Gubemur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4.Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.
6.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan.
7.Pemimpin BLUD adalah Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan.
8.Panitia Urusan Piutang Negara yang selanjutnya disingkat PUPN adalah panitia yang bersifat interdepartemental dan bertugas mengurus piutang negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
9.Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal.
10.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11.Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
12.Piutang BLUD adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada BLUD dan/atau hak yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya yang sah.
13.Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa akan datang dari seseorang dan/ atau korporasi dan/ atau entitas lain.
14.Penghapusan Piutang adalah piutang yang dihapuskan karena tidak mungkin akan ditagih dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
15.Penanggung Utang adalah Badan atau Orang yang berhutang kepada BLUD menurut Peraturan, Perjanjian atau sebab lainnya.
16.Ekstrakomptabel adalah pencatatan pembukuan tersendiri atau terpisah.
17.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelola Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
18.Praktik Bisnis Yang Sehat adalah Penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yag baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
19.Kejadian luar biasa adalah kondisi orang atau badan mengalami pailit atau kebangkrutan.

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai Pedoman bagi UPTD dalam melaksanakan pengelolaan dan Penghapusan Piutang.
(2)Peraturan Gubemur ini bertujuan untuk meningkatkan tertib administrasi pengelolaan dan Penghapusan Piutang pada UPTD.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Gubemur ini, meliputi: .

a.pengelolaan Piutang UPTD;
b.Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
c.Penghapusan Piutang; dan
d.akuntansi dan pelaporan.

(2)Pemberian utang BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan terhadap penyerahan barang, jenis dan/ atau transaksi yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLUD.

BAB II

PENGELOLAAN PIUTANG BLUD Pasal 4 ( 1) UPTD dapat membuat perikatan dan melakukan penatausahaan dalam pemberian utang BLUD sesuai dengan Praktik Bisnis Yang Sehat.

Pasal 5

(1)Piutang UPTD dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah sesuai dengan Praktik Bisnis Yang Sehat berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2)UPTD melaksanakan penagihan Piutang pada saat:
1. a.setelah penyerahan barang/jasa dilaksanakan; atau
2. b.piutang jatuh tempo.
(3)Untuk melaksanakan penagihan Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UPTD menyiapkan bukti dan administrasi penagihan piutang.
(4)Dalam hal Piutang UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sulit tertagih maka dilaporkan kepada Gubernur melalui PPKD.
(5)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai bahan tindaklanjut PPKD untuk menyerahkan penagihan piutang UPTD kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara di wilayah kerja Provinsi.
(1)Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dilakukan terhadap Piutang UPTD yang diperkirakan tidak dapat tertagih.
(2)Penyisihan Piutang Tidak Tertagih UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan berdasarkan daftar umur piutang sebagai berikut:
1. a.0 (nol) sampai dengan 1 (satu) tahun, nilai penyisihan piutang sebesar 0,5 % (nol koma lima persen);
2. b.umur di atas 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun, nilai penyisihan piutang sebesar 10% (sepuluh persen);
3. c.umur di atas 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun, nilai penyisihan piutang sebesar 50% (lima puluh persen); dan
4. d.umur di atas 5 (lima) tahun, nilai penyisihan piutang sebesar 100% (seratus persen).

BAB III

PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH Pasal 6

Pasal 7

(1)Penyisihan Piutang Tidak Tertagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dikecualikan bagi Instansi Pemerintah atau badan yang masih aktif melakukan kegiatan.
(2)Dalam hal terjadi Kejadian luar biasa yang ditetapkan oleh Pemerintah, maka sisa Piutang UPTD kepada orang atau badan yang terkena dampak dapat langsung diusulkan penghapusannya walaupun belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

BAB IV

PENGHAPUSAN PIUTANG

Pasal 8

( 1) Piutang UPTD dengan umur di atas 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d dapat dihapuskan.

(2)Penghapusan Piutang UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bersyarat atau secara mutlak dari pembukuan UPTD.
(3)Penghapusan Piutang UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat menghapus piutang dari menghapuskan hak tagih UPTD. secara bersyarat
(2)dilakukan dengan pembukuan tan pa
(4)Penghapusan Piutang UPTD secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap Piutang UPTD dengan penghapusan hak tagih UPTD.
(5)Penghapusan Piutang UPTD secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. a.penanggung utang tidak ditemukan;
2. b.penanggung utang meninggal dunia; dan/ atau
3. c.penanggung utang mengalami musibah/ Kejadian luar biasa yang ditetapkan oleh Pemerintah. ( 1) Penghapusan dilaksanakan Penghapusan.

Pasal 9

Piutang dengan UPTD secara menerbitkan bersyarat Keputusan

(2)Keputusan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan oleh :
1. a.Pemimpin UPTD, untuk Piutang UPTD dengan jumlah sampai dengan Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per penanggung utang;
2. b.Gubernur tanpa Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk Piutang UPTD dengan jumlah di atas Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) per penanggung utang; dan
3. c.Gubernur dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk Piutang UPTD dengan jumlah di atas Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) per penanggung utang.
(3)Penghapusan Piutang UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib dilaporkan kepada Gubernur melalui PPKD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah Surat Keputusan Penghapusan diterbitkan.
(4)Penghapusan secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, dan penghapusan secara mutlak, hanya dapat dilakukan setelah Piutang UPTD diurus secara optimal oleh PUPN sesuai ketentuan perundang-undangan.
(5)Piutang UPTD yang akan dihapuskan secara bersyarat dan mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diusulkan oleh PPKD kepada Gubernur setelah mendapat pertimbangan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara di wilayah kerja Provinsi.

Pasal 10

(1)Piutang UPTD yang telah dihapusbukukan dicatat secara Ekstrakomptabel dan tetap diusahakan penagihannya.
(2)Jika terdapat pelunasan atas Piutang UPTD yang telah dihapuskan, pelunasan tersebut dibukukan sebagai pendapatan lain-lain tahun berjalan.

BAB V

AKUNTANSI DAN PELAPORAN

Pasal 11

Pencatatan atas Penghapusan Piutang UPTD secara bersyarat atau mutlak dilakukan sesuai Pedoman penatausahaan dan akuntansi UPTD.

Pasal 12

Peraturan Gubernur 1n1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap pengundangan penempatannya Selatan. Diundangkan di Palembang pada tanggal 13 Juil.1 25 SEKRETARIS D PROVINS! SUM T. orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Gubernur 1n1 dengan dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Ditetapkan di Palembang Pada tanggal 13 Jui>.1 2025 GUBERNUR SUMATERA SELATAN, H. HERMAN DERU BERITA DA RAH PROVINS! SUMATERA SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 19

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…