DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2019

Nomor: 17
Tahun: 2019
Ditetapkan: 15 Juli 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, penyelenggaraan, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang optimal, efektif, efisien, serta terprogram secara terpadu dan berkelanjutan diperlukan sistem informasi infrastruktur konektivitas;
b.bahwa sesuai ketentuan Pasal 274 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, diamanatkan agar perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam suatu sistem informasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi lnfrastru.ktur Konektivitas;

l.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. 3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. 4.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tal1un 2004 Nomor 132, Tambal,an Le1nbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
5. 6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnforrnasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara RepubJik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi EJektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
6. 7.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Peiayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
7. 8.Undang-Undang Nomor l Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
8. 9.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5025);
9. 10.Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pexnerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noroor 5679);
10. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara · Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348); 1 3 . Peratw·an Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. 14.Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan U:;aha dalam Penyediaan lnfrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
13. 15.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik lnrlonesia Tahun 2018 Nomor 182);
14. 16.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
15. 17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara EvaJuasi Rancangan Pcraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Jnfonnasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
17. 19.Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan 2 0 0 5 -2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17);
18. 20.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016- 2036 {Lembaran Daerah Provinsi Su.matera Selatan Tahun 2016 Nomor I l);
19. 21.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor l);
20. 22.Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2017 tentang Jaringan lnformasi Geospasial Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 Nomor 18); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTAN G PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. 3: Gubernur adalah Gubemur Sumatera Selatan.
4.Pemerintah J<abupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Pemerintah
5.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut Bappeda, adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6.Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda, adalah Kepala Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
7.Data adalah sekumpulan keterangan kuantitatif dan/atau kualitatif yang diperoleh secara langsung dari sumbernya yang dapat memberikan gambaran tentang potensi, perkembangan dan permasalahan tertentu.
8.Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non elektronik.
9.Sistem Informasi adalah satu kesatuan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian, diseminasi, serta pelaporan data dan informasi berbasis teknologi informasi yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non elektronik.
10.Infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, dan sistem yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik.
11.Konektivitas adalah hubungan antar satu wilayah dengan wilayah yang lain.
12.Sistem Informasi Infrastruktur Konektivitas, yang selanjutnya disingkat SI-IKON, adalah aplikasi berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG) yang memetakan kegiatan pembangunan infrastruktur secara terpadu.

Pasal 2

(1)Tujuan SI-IKON adalah sebagai berikut:
1. a.membantu penyajian data dan informasi pembangunan infrastruktur konektivitas yang akurat;
2. b.sarana pengambilan keputusan dalam perencanaan dan alokasi penganggaran yang efektif serta tepat sasaran dan lokasi; dan
3. c.rneropermudah kegiatan monitoring dan evaluasi pembangunan infrastruktur konektivitas.
(2)Sasaran S I -IKON adalah sebagai berikut: a . tersedianya data terkini terkait infrastruktur konektivitas di Provinsi; dan
1. b.tersedianya penyajian secara spasial yang menggambarkan keterkaitan infrastruktur konektivitas dengan pusat-pusat kegiatan di Provinsi, baik Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) maupun Pusat Kegiatan Lokal (PKL), dalam rangka analisis untuk mewujudkan pemerataan dan pertumbuh � ekonomi yang berkualitas.
(3)Ruang lingkup SI-IKON adalah sebagai berikut:
1. a.data infrastruktur, paling sedikit terdiri atas: 1) jalan nasional; 2) jalan daerah; 3) jalan tol; 4) jembatan; 5) jalur kereta api; 6) bandar udara; 7) terminal; dan 8) pelabuhan.
2. b.data kegiatan pembangunan infrastrukt.ur tahunan; dan
3. c.data capaian kegiatan pembangunan infrastruktur tahunan.

BAB II

PENYELENGGARAA.N

Pasal 3

(1)Pengelola SI-IKON, paling sedikit terdiri atas:
1. a.penanggungjawab SI-IKON; dan
2. b.administrator SI-IKON.
(2)Penanggung jawab SI-IKON sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a, bertanggung jawab terhadap terselenggaranya pengelolaan SI-IKON.
(3)Administrator SI-IKON sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, be1·tanggung jawab terhadap:
1. a.keberlangsungan, kelancaran, dan keamanan SI-IKON;
2. b.pemberian informasi terkait pengembangan kegiatan yang masuk ke dalam S I -IKON;
3. c.mengevaluasi dan memverifikasi setiap kegiatan yang masuk ke dalam SI-IKON; dan
4. d.penanganan permasalal1an dan keluhan dari pengguna SI IKON.
(4)Bappeda Provinsi bertanggung jawab terhadap terselenggaranya SI-IKON di lingkungan Pemerintah Provinsi.
(5)Susunan dan keanggotaan pengelola S I -IKON sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 4

(1)Penggunaan SI-IKON adalah untuk menampung kegiatan perencanaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan infrastruktur yang harus ditanggulangi dari pengguna SI-IKON menu.rut alur penggunaan dan jangka waktu yang ditentukan.
(2)Pengguna SI-IKON sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri atas:
1. a.perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi, yaitu sekurang-kurangnya terdiri atas Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi, dan Badan Penanggulangan Bencana Daeral1 Provinsi;
2. b.perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota, yaitu sekurang-kurangnya terdiri atas perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang bina marga, sumber daya air, perhubungan, dan penanggulangan bencana daerah;
3. c.instansi Pemerintah Pusat, yaitu sekurang-kurangnya terdiri atas Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V, Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Palembang, Distrik Navigasi Kelas I Palembang, Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel), Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VII Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Sumsel Babel), clan Satuan Kerja Pengembangan Bandara Silampari; dan
4. d.swasta dan/atau mitra pembangunan lainnya.
(3)Pengguna SI-IKON sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat memasukkan pelaksanaan program infrastruktur sesuai dengan kewenangannya.

BAB LLL

KETENTUAN LAIN-LAJN

Pasal 5

kegiatan Kepala Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pengelolaan SI-IKON sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. • f• • • • BERITADAERAHPROVINSISUMATERASELATANTAHUN2019 NOMOR 17 H. NASRUNUMAR Diundangkan di Palembang pada tanggal 15 Juli 2019 SEKRETARISDAERAH PROVINSISUMATE.RASELATAN, H. HERMANDERU Ditetapkan di Palembang pada tanggal 15, J.uli 2019 GUBERNURSUMATERASELATAN, penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan. mernerin tahkan ini dengan orang mengetahuinya, Peraturan Gubernur Agar setiap pengundangan BABV KETENTUANPENUTUP Pasal 8 Peraturan Gubernur ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, ketentuan peraturan perundang-undangan dan Zatau kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi yang berkaitan dengan penyelenggaraan SI-IKON, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubemur ini. dto. H. HERMAN DERU dto.

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PENYELENGGARAA.N

Pasal 3

Pasal 4

KETENTUAN LAIN-LAJN

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PENYELENGGARAA.N

Pasal 3

Pasal 4

KETENTUAN LAIN-LAJN

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014