Dalam Peraturan Gubemur ini, yang dimaksud dengan: 1: t'i'ovms1 ·aaruiui .t-7ovms1 ·::r-umateta Sela.tan.
2.Pemerintah Provinsi adal�h Pemerintah Provinsi SumateraSelatan.
3.Gubemur adalah Gubemur Sumatera Selatan.
4.Dinas Kesehatan adalah Dinas �esehatan Provinsi Sumatera Selatan.
5.Dinas Linglrungan Hidup dan Pertanahan yang selanjutnya !iisingkat OLHP adalan Oinas Lingkungim Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.
6.Unit Pelaksana Teknis Daerah iyang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang m�laksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas dan/atau Badan Provinsi Sumatera Selatan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan I Layanan Umum Daerah.
7.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pc;gawai .t\�N ,1,(jaJah pc;g!,l,wai negc;ri i;iip!! Q!M! pegawai pemerintah dengan perjanjian I kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian 1 ctan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan �tau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- /\ Urg, ;ru,.ruaeJ;.br ol<;h pengguna barang.
24.Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian ke�atan yang meliputi pemban�an, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran dan pembangunan kembali suatu bangunan. 25.Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu,diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya 014 pikir. 26.Jasa Lainnya adalah jasa nonkonsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus dan/atau keterampilan dalam suatu sis�m tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha 9Dtuk menyelesaikan suatu pekerjaan. 27.Pembelian secara elektronik yang selanjutnya disebut e purchasing adalah tata cara pelfbelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.
28.Unit Kerja Terkait adalah unit kerja di masing-masing UPTD yang berhubunsan dengan Pen$adaan Barang/jasa.
29.Tender adalah metode pemilihan !penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/ja�a lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia barang/peke.rjaan konstruksi/jas.3- konsultansi/jasa lainnya yr, m,monuhi syarat i I J
30.Pembelian Langsung adalah metode pembelian untuk mendapatkan barang secara 18.IJ-gsung ke pelaku usaha.
31.Pengadaan Langsung adalah pengadaan Barang/Jasa langsung kepada penyedia Ifarang/ Jasa, tanpa melalui tender/seleksi/penunjukan langsung.
Bagian Kedua Tujuan, Kebijakan dan Prinsip I?asal 2 Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan P�ngadaan Barang/Jasa pada BLUD yang menjamin ketersediaati barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana, cepat serta mudah menyesuaiar:\ dengan kcbutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan' BLUD.