DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 18 Tahun 2016

Nomor: 18
Tahun: 2016
Ditetapkan: 22 Juni 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 58

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang pola tata kelola RS Khusus Gigi dan Mulut Prov. Sumsel dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, pola tata kelola korporasi, pola tata kelola staf medis, tindakam dan korektif, pemberhentian, sanksi, kerahasiaan dan informasi medis, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pola Tata Kelola Rumab Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan; DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA GUBERNURSUMATERASELATAN, PROVINSISUMATERASELATAN , TENTANG POLATATAKELOLA RUMAHSAKITKHUSUS GIGI DAN MULUT PERATURANGUBERNURSUMATERASELATAN NOMOR 18) TAHUN2016 GUBERNURSUMATERASELATAN J. t Mengingat Menimbang l Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); Keuangan Badan Layanan Umum Republik Indonesia Tahun 2012 tentang Pengelolaan (Lembaran Negara
5.Undang-Uridang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara RepubJik Indonesia Tahun 2005 ~omor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 17);
11.Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159); - .
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
14.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/ PER/V/2011 ten tang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 259);
15.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013 tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1053);
16.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);
17.Peraturan Menter! Kesehatan Nomor 69 Tahun 2014 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1609);
18.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/Menkes/SK/ VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) ;
19.Peraturan Gubemur Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Seiatan (Serita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Gubernur Nomor 17 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana 't_eknisDinas (UPTD)di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Nomor 15 Nomor DaIam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1.Provinsi adaIah Provinsi Sumatera Selatan.
2.Pemerintah Provinsi adaIah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3.Gubernur adaIah Gubernur Sumatera Selatan.
4.Pelayanan Kesehatan adaIah segaIa kegiatan 'pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang daIam rangka promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

BAB I

KETENTUANUMUM Pasall Menetapkan: PERATURANGUBERNUR TENTANG POLA TATA KELOLA RUMAH SAKIT KHUSUS GIGI DAN MULUT PROVINSI SUMATERASELATAN.

Pasal 16

Komposisi Pejabat Pengeloia Ruroah Sakit berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Kepala Subbagian Tata Usaha selaku Pejabat Keuangan serta Kepala Seksi Peiayanan Medis dan Penunjang Medis serta Kepala Seksi Keperawatan selaku Pejabat Teknis bertanggung jawab kepada Kepala Rumah Sakit sesuai bidang tanggung jawab masing-masing. Kepala Rumah Sakit selaku pemimpin rumah sakit bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Pejabat Pengelola Rumah Sakit terdiri atas :

a.Pemimpin, selanjutnya disebut Kepala Rumah Sakit;
b.Pejabat Keuangan, selanjutnya disebut Kepala Subbagian Tata Usaha;
c.Pejabat Teknis, selanjutnya disebut :
1. 1.Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Penunjang Medis;
2. 2.Kepala Seksi Keperawatan. Paragraf5 Sekretaris Dewan Pengawas Pasalll

(1)Gubemur dapat mengangkat sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Sekretaris Dewan Pengawas bukan merupakan anggota Dewan Pengawas. Paragraf6 Biaya Dewan Pengawas Pasal 12 ~ V '.. .'. Syarat untuk dapat diangkat menjadi Kepala Rumah Sakit adalah :
1. a.seorang Dokter/Dokter Gigi yang memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bidang perumahsakitan;
2. b.berkelakukan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha guna kemandirian Rumah Sakit;
3. c.mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pemah menjadi pemimpin perusahaan yang dinyatakan pailit;
(1)Dalam hal Kepala Rumah Sakit berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka yang bersangkutan merupakan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Daerah.
(2)Dalam hal Kepala Rumah Sakit berasal dan unsur non Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka yang bersangkutan bukan merupakan Pejabat Kuasa Pengguna Anggararr/Barang Daerah.
(3)Dalam hal Kepala Rumah Sakit bukan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka yang -menjadi Pejabat Kuasa Pengguna Anggarari/Barang Daerah adalah Kepala Subbagian Tata Usaha yang berasal dan un sur Pegawai Negeri Sipil. Paragraf2 Pengangkatan Pejabat Pengelola Pasal 17
(1)Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan Pejabat Pengelola Rumah Sakit ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktik bisnis yang sehat.
(2)Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh Pejabat Pengelola Rumah Sakit berupa pengetahuan, keterarnpilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
(3)Kebutuhan praktik bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)merupakan kepentingan Rumah Sakit untuk meningkatkan kinerja keuangan dan non keuangan berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik.
(4)Pejabat Pengelola Rumah Sakit diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. t i· Syarat untuk dapat diangkat menjadi Kepala Seksi Keperawatan adaJah:
1. a.memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengaJaman di bidang keperawatan di Rumah Sakit;
2. b.berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan kegiatan keperawatan di Rumah Sakit; Pasal 2Z

Pasal 21

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Penunjang Medis adalah :

a.memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengaJaman di bidang pelayanan dan penunjang medis di Rumah Sakit;
b.berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan pelayanan dan penunjang medis di Rumah Sakit;
c.mampu melaksanakan koordinasi di lingkup umum dan administrasi Rumah Sakit;
d.berstatus PNS atau Non PNS;
e.bersedia membuat surat pemyataan kesanggupan untuk meningkatkan dan mengembangkan pelayanan dan penunjang medis di Rumah Sakit;
f.memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Syarat untuk dapat diangkat menjadi Kepala Subbagian Tata Usaha adalah :
a.memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bidang tata usaha di Rumah Sakit;
b.berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha pelayanan umum dan administrasi yang profesional;
c.mampu melaksanakan koordinasi di lingkup umum dan administrasi Rumah Sakit;
d.berstatus PNS atau Non PNS, dengan ketentuan apabila Kepala Rumah Sakit berstatus non PNS maka Kepala Subbagian Tata Usaha harus berstatus PNS;
e.bersedia membuat sural pemyataan kesanggupan untuk meningkatkan dan mengembangkan pelayanan umum dan administrasi di Rumah Sakit;
f.memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 20
d.berstatus Pegawai Negeri Sipil atau Non Pegawai Negeri Sipil;
e.bersedia membuat Surat Pemyataan Kesanggupan untuk menjalankan prinsip pengelolaan keuangan yang sehat di Rumah Soot;
f.memenuhi syarat administrasi kepegawaian bagi yang berasal dari PNS;
g.memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Paragraf5 Tugas dan Kewajiban, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab Pejabat Pengelola Rumah Sakit Pasal 24 Tugas dan Kewajiban Kepala Rumah Sakit selaku Pemimpin Rumah Sakit adalah:
a.memirnpin, mengarahkan, rnembina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan Rumah Sakit;
b.menyusun Rencana Strategis Bisnis Rumah Sakit;
c.menyiapkan Rencana Bisnis Anggaran;
d.mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada Gubemur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
e.menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan Rumah Sakit selain pejabat yang telah ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;
f.menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan Rumah sakit kepada Gubemur;
g.melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan provinsi. Pejabat Pengelola Rumah Sakit dapat diberhentikan karen a :
a.meninggal dunia;
b.berhalangan secara tetap selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik;
d.melanggar misi, kebijakan atau ketentuan-ketentuan lain yang telah digariskan;
e.mengundurkan diri karena alasan yang patut;
f.terlibat dalam suatu perbuatan melanggar hukum yang ancaman hukuman pidana 5 (lima)tahun atau lebih;
g.alasan-alasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Paragraf4 Pemberhentian Pejabat Pengelola Rumah Sakit Pasal 23
c.mampu melaksanakan koordinasi di lingkup umum dan administrasi Rumah Sakit;
d.berstatus PNS atau Non PNS;
e.bersedia membuat surat pemyataan kesanggupan untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan keperawatan di Rumah Sakit;
f.memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Wewenang Kepala Rumah Sakit adalah:
a.memberikan perlindungan kepada dokter sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
b.menetapkan kebijakan operasional Rumah Sakit;
c.menetapkan peraturan, pedoman, petunjuk teknis dan prosedur tetap Rumah Sakit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.mengangkat dan memberhentikan pegawai Rumah Sakit sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e.menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pegawai Rumah Sakit sesuai ketentuan peraturan sesuai perundang-undangan.;
f.memberikan penghargaan kepada pegawai, karyawan dan profesional yang berprestasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
g.memberikan sanksi yang bersifat .mendidik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
h.mcngusulkan pengangkatan dan pemberhentian calon Pejabat Pengelola Keuangan dan Pejabat Teknis sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
1. 1.mendatangkan ahli, profesional konsultan atau lembaga independen manakala diperlukan; J. menetapkan organisasi pelaksana dan organisasi pendukung dengan uraian tugas masing-masing;
k.melakukan kerja sarna dengan pihak lain untuk jenis perjanjian yang bersifat teknis operasional pelayanan sesuai ketentuan perundang- undangan;
1. 1.mendeJegasikan sebagian kewenangan kepada jajaran dibawahnya sesuai ketentuan perundang-undangan; rn, meminta pertanggungjawaban peJaksanaan tugas dari Pejabat Pengelola Keuangan dan Pejabat Teknis Rumah Sakit.

Pasal 27

Tanggung Jawab Kepala Rumah 8akit menyangkut hal-hal sebagai berikut:

a.kebenaran kebijaksanaan Rumah Sakit;
b.kelancaran, efektivitas dan efisiensi kegiatan Rumah Sakit;

Pasal 26

PasaJ 25 Kepala rumah sakit selaku pemimpin rumah sakit dalarn melaksanakan tugas dan kewajibannya mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan rumah sakit.

Pasal 31

Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Penunjang Medis selaku pejabat teknis di bidang pelayanan medis dan penunjang medis mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab teknis di bidang peJayanan medis dan penunjang medis. Tugas dan Kewajiban Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Penunjang Medis selaku Pejabat Teknis di bidang pelayanan medis dan penunjang medis adalah :

a.menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidang pelayanan medis dan penunjang medis;
b.melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan RBA;
c.mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidang pelayanan medis dan penunjang medis;
d.melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasa130 mempunyai fungsikewajibannya rumah sakit. melaksanakan tugas dan penanggungjawab keuangan dalam sebagai KeuanganPejabat Pasal 29 seiakuKepala Subbagian Tata Usaha Tugas dan Kewajiban Kepala Subbagian Tata Usaha selaku Pejabat Keuangan adalah :
a.rnengkoordinasikan penyusunan RBA;
b.menyiapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Rumah Sakit;
c.melakukan pengelolaan dan pendapatan dan biaya;
d.menyelenggarakan pengeloiaan kas;
e.me1akukan pengelolaan utang-piutang;
f.menyusun kebijakan pengeiolaan barang, aset tetap dan investasi;
g.menyelenggarakan sistim informasi manajemen keuangan;
h.menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan;
1. 1.melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 28

c.kebenaran program kerja, pengendalian, pengawasan dan pelaksanaan serta laporan kegiatannya;
d.meningkatkan akses, keterjangkauan dan mutu pelayanan kesehatan. t lr •. J

(1)Guna memungkinkan penyelenggaraan kegiatan pelayanan dapat dibentuk unit pelayanan non struktural sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
(2)Pembentukan unit ditetapkan dengan Keputusan kepala Rumah Sakit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Unit dipimpin oleh Kepala Unit yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Rumah Sakit.

Pasal 35

Kepala Seksi Keperawatan selaku pejabat teknis di bidang keperawatan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab teknis di bidang keperawatan.

Pasal 34

Tugas dan kewajiban Kepala Seksi Keperawatan selaku pejabat teknis di bidang keperawatan adalah:

a.menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidang keperawatan selaku pejabat teknis di bidang keperawatan;
b.melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan RBA;
c.mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidang keperawatan;
d.melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan, Pasal 33 Pasal 32 Tanggung Jawab Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Penunjang Medis berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya di bidang pelayanan medis dan penunjang medis, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. J,. r .,... Paragraf3 Star Medis Fungsional Pasal 40

(1)Staf Medis Fungsional adalah kelompok Dokter yang bekerja di bidang medis dalam jabatan fungsional.
(2)Staf Medis Fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran.
(3)Dalam melaksanakan tugasnya, star medis fungsional menggunakan pendekatan tim dengan tenaga profesi terkait.
(1)Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai bidang keahliannya.
(2)Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang ada.
(3)Kelompok jabatan fungsional bertugas melakukan kegiatan sesuai denganjabatan fungsional masing-masing yang berlaku.
(4)Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku. Paragraf2 KelompokJabatan Fungsional Pasal 39 Kepala Unit mempunyai tugas dan kewajiban merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi, serta melaporkan kegiatan pelayanan di unitnya masing-masing P(l,sa138 Pasal 37
(1)Pembentukan dan perubahan unit didasarkan atas analisis organisasi dan kebutuhan.
(2)Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis unit dilaporkan secara tertulis kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Kesehatan.
(4)Dalam melaksanakan kegiatan operasional pelayanan wajib berkoordinasi dengan pejabat pengelola terkait.
(5)Kepala Unit dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga fungsional dan/atau tenaga non fungsional. .L .r .,' Paragraf2 Komite Medis Pasal 43
(1)Guna membantu kepala Rumah Sakit dalam mengawal dan menjamin mutu pelayanan medis agar sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit dibentuk Komite Medis.
(2)Komite Medis adaIah organisasi non struktural yang ditetapkan oleh kepala Rumah Sakit yang merupakan perangkat rumah sakit untuk menerapkan tata kelola klinis (clinical governance) agar staf medis dirumah sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profe.si medis dan pemeliharaan etika serta disiplin profesi medis.
1. a.pengamanan harta kekayaan;
2. b.menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
3. c.menciptakan efisiensi dan produktivitas; " .
4. d.mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.
(3)Satuan Pengawas Internal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Rumah Sakit.
(4)Satuan Pengawas Internal dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan kepala Rumah Sakit.
(1)Tugas Satuan Pengawas Internal adalah menciptakan dan meningkatkan pengendalian internal secara bersama-sama dengan jajaran manajemen rumah sakit,
(2)Fungsi Satuan Pengawas Internal adalah membantu manajemen rumah sakit dalam hal :

Pasal 42

Guna membantu kepala Rumah Sakit daIam bidang pengawasan operasional dalam lingkungan internal rumah sakit dapat dibentuk Satuan Pengawas Internal yang dilaksanakan oleh Internal Auditor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 'It Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Rumah Sakit wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan cross junctional approach secara vertikal dan horizontal baik di lingkungannya serta dengan instalasi lain sesuai tugas masing-rnasing.

Isi peraturan

Teks58PDFHirarki

Memuat teks peraturan…