DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 18 Tahun 2021

Nomor: 18
Tahun: 2021
Ditetapkan: 6 September 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur mengenai Ketentuan Umum,Pendidikan anti korupsi,aksi anti korupsi,kerja sama,Monitoring evaluasi dan pelaporan,pendanaan,ketentuan penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan ?e-rro'talRan hT(U 'l\.trrccps'r, Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tcntang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
3.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ten.tang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Vndang Nomor 20 Tahun 2001 ten.tang Perubahan atas Undang-Vndang Nomor 31 Tahun 1999 ten.tang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); ' '
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah , terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 201 9 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaxan Negara Republik Indonesia Tahun 201 9 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7.Undang-Undang Nom01· 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 4 Nomor 244, Tambahan Lembara.n Negara Republik Indonesia Nomor 558 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah , teralrnir dengan Undang-Unda.ng Nomor 9Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua. a.tas Unda.ng-Unda.ng Nomor 23 Tahun 2014 tenta.ng Pemerintahan Daerah (Lembara.n Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noroor 5679); 8 . Pera.turan Pemerintah Nomor 57Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidika.n (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tamba.han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
9.Peraturan Presiden Nomor 8 7 Tahun 201 7 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 Nomor 195);
10.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108); 1 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1072);
12.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2 0 36) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam. Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalain Negeri Nomor 80 Tahun 201 5 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1714); 1 4 . Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 8); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1 . Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan. 2 . Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. 3 . Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.

4.Kabupaten/Kota adaiah Kabupaten/Kota ,ivilayah Provinsi Sumatera Selatan. dalam •
5.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
6.Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
7.Pendidikan Anti Korupsi adalah usaha sadar untuk memberi pemahaman dan pencegahan terjadinya perbuatan korupsi yang dilakukan dalam diri peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Sela.tan, pegawai Badan Usaha Milik Daerah, serta masyaral<at penerima hibah dan/atau bantuan da!i Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk menguatkan sikap Anti Korupsi.
8.Aksi Anti Korupsi adalah sikap dan perilaku untuk tidak terlibat dan tidak mendukung tindal< pidana korupsi senantiasa menjalankan dan mengedepankan integritas dan mengajak setiap orang untuk melakukan tindakan · Anti Korupsi.
9.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggaral<an pendidikan pada jalur fonnal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan yang diselenggru·akan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.
10.Peserta Didik adalah anggota masyaral<at yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada SLB, SMA, dan SMK.
11.Pendidik adalah tenaga profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, dan menilai serta mengevaluasi Peserta Didik.
12.Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan yang bertugas di Satuan Pendidikan.
13.Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli Pendidikan.
14.Pegawai Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat Pegawai BUMD adalah dewan komisaris/dewan pengawas, direksi dan seluruh ka:iyawan pada badan usaha milik daerah yang sebagian besar a.tau seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Sela.tan.
15.Masyarakat adalah badan, lembaga dan organisasi kemasyaral{atan, serta organisasi politik yang menerima dan mengelola hibah dan bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Sela.tan.
16.Widyaiswara adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional oleh pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk mendidik, mengajar, dan melatih sumber daya manusia pada lembaga pendidikan dan pelatihan pemerintah.
17.Fasilitator adalah seseorang yang membantu sekelompok orang memahami tujuan bersan1a mereka dan membantu mereka membuat rencana guna mencapai tujuan tersebut tanpa mengambil posisi tertentu.
18.Penyuluh adalah orang yang memiliki peran, tugas atau profesi yang memberikan pendidikan, bimbingan, dan penerangan kepada masyarakat untuk mengatasi berbagai masalah, seperti pertanian dan kesehatan, sehingga dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
19.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Sela.tan.
20.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan a.tau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang undangan.
21.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
22.Unit Kerja adalah Unit Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 2

(1)Ruang lingkup Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi meliputi:
1. a.pendidikan anti korupsi; dan
2. b.al(Si anti korupsi.
(2)Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimal{sud pada ayat (1) huruf a terdiri dari: a . pendidikan Anti Korupsi bagi Peserta Didik;
1. b.pendidikan Anti Korupsi bagi Pendidik dan tenaga kependidikan;
2. c.pendidikan Anti Korupsi bagi orang tua dan komite sekolah;
3. d.pendidikan Anti Korupsi bagi Pegawai ASN;
4. e.pendidikan Anti Korupsi bagi Pegawai BUMD; dan f . pendidikan Anti Korupsi bagi masyarakat.
(3)Aksi Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
1. a.aksi anti korupsi pada satuan pendidikan;
2. b.al{si anti korupsi bagi Pegawai ASN;
3. c.aksi anti korupsi bagi pegawai BUMD; dan
4. d.aksi anti korupsi bagi masyarakat.

Pasal 3

Sasaran Penyelenggaraan Pendidikan Anti sebagaimana dimaksud dalan1 Pasal 2 ayat (2) kepada:

a.peserta Didik;
b.pendidik dan tenaga kependidikan;
c.orang tua dan komite sekolah;
d.pegawai ASN;
e.pegawai BUMD; dan f . masyaral{at. Korupsi ditujukan

BAB II

PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Pasal 4

Pendidikan Anti Korupsi bagi Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a pada Jenjang Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolal1 Luar Biasa meliputi

a.pembiasaan sikap dan perilal{u jujur, disiplin, bertan&,"1.lng jawab, mandiri, kerja keras, sederhana, berani, peduli, dan adil;
b.pemberian materi pendidikan anti korupsi melalui mata pendidikan pancasila da.n kewa.rga.negara.an;
c.pembiasaan nilai-nilai utama dalam keseharia.n sekolah dan memberikan keteladanan antar warga sekolah;
d.pembiasaa.n sikap sebaga.imana dimaksud pada huruf a diialmka.n melalui pengua.tan pendidikan ka.rakter di Sa.tuan Pendidika.n yang dilaksanal<:an dalam bentuk kegiatan spiritual sesuai agama dan kepercayaa.n yang dia.nut, diskusi, bernya.nyi, mendenga.rkan cerita, menonton, menggambar, mengara.ng dan mengapresiasi lagu yang diterapkan dalam kokurikuler, ekstralmrikuler, dan praktik kerja. lapangan di dunia usaha dan dunia industri; Bagia.n Kedua Pendidika.n Anti Korupsi bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 5

Pendidikan Anti Korupsi bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebaga.imana dima.ksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilal<:ukan melalui pemberian mate1i/modul pembelajaran pada kegiatan:

a.peningkatan kompetensi teknis bagi Pendidik dan Tenaga Kependidika.n;
b.pengembangan keprofesian berkelanjutan; da.n
c.pelatihan atau sertifikasi kejuruan/keahlian bagi Pendidik.

Pasal 6

Pendidikan Anti Korupsi bagi orang tua dan Komite Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dilakukan melalui: a . sosialisasi nilai-nilai anti korupsi;

b.komitmen membangun dan mematuhi norma, peraturan dan ketentuan sekolah;
c.pembiasaan nilai-nilai budi pekerti dalru11 keseharian sekolah dan memberikan keteladanan antar warga sekolah; dan
d.pelibatan komite sekolah dalam setiap al{Si anti korupsi.

Pasal 7

(1)Pendidikan Anti Korupsi bagi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d dilaksanakan dengan pemberian rnateri/modul pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi dalam progrrun pelatihan yang diselenggaral{an oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Selatan.
(2)Program pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada jenis:
1. a.pelatihan teknis;
2. b.pelatihan fungsional;
3. c.pelatihan manajerial;
4. d.pelatihan dasar;
5. e.pelatihan kepemimpinan Pemerintah Daerah; dan
6. f.pelatihan lainnya sesuai ketentuan perundang undangan.
(3)Pemberian materi/modul pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Widyaiswara/Fasilitator/Penyuluh Anti Korupsi pada proses pendidikan dan pelatihan dalam kurikulum Anti Korupsi.

Pasal 8

(1)Pendidikan Anti Korupsi bagi Pegawai BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e dilaksanakan dengan pemberian materi modul Anti Korupsi dan kejahatan korporasi dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh BUMD.
(2)Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanal<:an pada jenis kegiatan:
1. a.program pengembangan pegawai BUMD;
2. b.seminar da:n lokakarya; dan
3. c.kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 9

(1)Pendidikan Anti Korupsi bagi Masyaral<:at sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f dilaksanakan dengan pemberian informasi, baik lisan maupun tertulis oleh Gubernur Sumatera Selatan, Sadan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Selatan, dan Inspektorat Wilayah Sumatera Selatan.
(2)Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan padajenis kegiatan:
1. a.kampanye Anti Korupsi;
2. b.sosialisasi saat penerimaan bantuan dan/ atau hibah; dan
3. c.pakta integritas bagi penerima bantuan dan/ atau hibah; dan kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

AKSI ANTI KORUPSI

Pasal 10

Aksi Anti Korupsi pada Satu8.11 Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dilaksanakan melalui:

a.penyampaian komitmen Anti Korupsi dalam setiap upacru·a yang dilaksanakan dengan cara membacakan naskah Anti Korupsi;
b.membangun dan mematuhi norma, peraturan, dan ketentuan sekolah;
c.pendirian kantin kejujuran sebagai laboratorium Pendidikan Anti Korupsi;
d.penerimaan peserta didik baru dan kegiatan kenaikan kelas yang bebas dari gratifikasi dan pungutan liar;
e.pelaksanaan penilaian dan ujian sekolah dengan integritas tinggi;
f.pelibatan komite sekolah dalam menyusun kebijakan dan rencana kegiatan dan anggaran sekolah;
g.pelaporan dan pertanggungjawaban dana Program Sekolah Gratis, Bantuan Operasional Sekolah, dan biaya operasional pendidikan lainnya melalui sistem aplikasi; dan
h.pengelolaan pengaduan masyarakat terkait pelayanan Pendidikan.

Pasal 11

(1)Aksi Anti Korupsi bagi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dilaksanakan melalui:
1. a.kampanye anti korupsi;
2. b.seminar dan lokakarya;
3. c.pembangunan zona integritas; dan
4. d.aksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kampanye Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan antara lain dalam bentuk: a . roadshow di setiap perangkat daerah/unit kerja;
1. b.bran.ding anti korupsi pada prasarana dan sarana perkantoran di lingkungan pemerintah provinsi; dan
2. c.penyuluhan Anti Korupsi.
(3)Pembangunan zona integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dalam bentuk:
1. a.pembentukan kader anti korupsi di setiap perangkat daerah/unit kerja; dan
2. b.pembentukan tim program pengendalian gratifikasi di setiap perangkat daerah/ unit kerja - 1 1 - (4 ) Untuk mendukung pembangunan zona integritas pada ayat ( 3 ) dilaksanakan melalui:
3. a.pendidikan penyuluh Anti Korupsi; dan
4. b.sertifikasi penyuluh Anti Korupsi.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pembangunan zona integritas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 3) diatur dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…