DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 18 Tahun 2024

Nomor: 18
Tahun: 2024
Ditetapkan: 23 September 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Tarif Layanan Pada Badan Layanan Umum Darah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-Api dan Kereta Api Indralaya Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-Api dan Kereta Api Indralaya Provinsi Sumatera Selatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. Diatur mengenai Ketentuan Umum; Objek dan Tarif Layanan; Tata Cara Pemungutan Tarif Layanan; Keringan, Pengurangan, Pembebasan, atau Penundaan Pembayaran Tarif Layanan; Perubahan Tarif; Evaluasi Tarif; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Tarif Layanan pada BLUD Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-Api dan Kereta Api Indralaya Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 ten tang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13.Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 14 Tahun 2016 Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3);
14.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 3)
15.Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2016 ten tang Susunan Organisasi, Uraian Togas dan Fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 72);
16.Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Uraian Togas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Di Lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 Nomor 16);
17.Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2021 ten tang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan U mum Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 28); MEMUTUSKAN: Menetapkan TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PELABUHAN PENYEBERANGAN TANJUNG API-API DAN KERETA API INDRALAYA DINAS PERHUBUNGAN PROVINS! SUMATERA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan.
5.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6.Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan.
7.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-Api dan Kereta Api lndralaya Provinsi Sumatera Selatan.
8.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-Api dan Kereta Api Indralaya Provinsi Sumatera Selatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
9.Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencan keuntungan dalam rangka kesejahteraan umum dan mencerdaskan bangsa. memajukan kehidupan
10.Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
11.Bendahara Penerima adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan BLUD.
12.Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan.
13.Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD, termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
14.Pelanggan adalah pengguna barang dan/atau jasa layanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyeberangan Tanjung Api-Api dan Indralaya Provinsi Sumatera Selatan. Pelabuhan Kereta Api
15.Invoice (Tagihan) adalah dokumen yang dikeluarkan oleh penjual barang atau jasa sebagai bukti terjadinya transaksi.

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi BLUD dalam melaksanakan pungutan Tarif Layanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2)Peraturan Gubernur ini bertujuan:
1. a.sebagai bentuk transparansi Tarif Layanan kepada masyarakat Pendapatan; dalam rangka mengoptimalisasi
2. b.menutup sebagian atau seluruh biaya per unit layanan atas barang/jasa yang telah diberikan BLUD kepada masyarakat;
3. c.meningkatkan pengembangan dan mutu pelayanan BLUD kepada masyarakat; dan
4. d.memperluas akses/keterjangkauan pelayanan publik bagi masyakarat.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.jenis dan Tarif Layanan;
b.tata cara pemungutan Tarif Layanan;
c.keringanan, pengurangan, pembebasan, atau penundaan pembayaraan Tarif Layanan;
d.perubahan tarif;
e.evaluasi tarif; dan
f.pembinaan dan pengawasan.

BAB II

OBJEK DAN TARIF LAYANAN

Pasal 4

(1)Objek layanan pada BLUD yang dikenakan Tarif Layanan, meliputi:
1. a.pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air, meliputi: 1) pelayanan dermaga; dan 2) pelayanan terminal penumpang kapal laut.
2. b.pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/ atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi: 1) retribusi sewa lahan untuk reklame; 2) penggunaan ruangan dan fasilitas gedung terminal pelabuhan bagi pelaku usaha; dan 3) pelayanan kamar mandi dan kamar kecil di terminal.
3. c.layanan jasa fasilitas sandar;
4. d.layanan pelabuhan; dan
5. e.layanan jasa timbang kendaraan.
(2)Prinsip dan sasaran penetapan besaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
1. a.meningkatkan mutu dan kualitas layanan guna menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan layanan;
2. b.pemeliharaan aset daerah dengan tidak hanya mengutamakan mencari keuntungan semata; dan
3. c.memperhatikan daya saing serta kemampuan ekonomi masyarakat.
(3)Penghitungan dalam penetapan besaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada biaya satuan (unit cost) dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan;
1. a.daya beli masyarakat;
2. b.asas keadilan dan kepatutan; dan
3. c.kompetisi yang sehat.
(4)Tarif Layanan yang diterima dari objek layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan hasil evaluasi tarif yang tercantum dalam peraturan daerah yang mengatur retribusi daerah.
(5)Ketentuan mengenai detail rincian objek dan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(6)Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan un tuk:
1. a.Dinas Perhubungan;
2. b.kegiatan kenegaraan; c . tugas pemerintahan tertentu;
3. d.kegiatan search and rescue, bencana alam, dan bantuan kemanusiaan;
4. e.kegiatan untuk kepentingan umum dan sosial yang tidak bersifat komersial; dan
5. f.kegiatan lain yang dianggap strategis oleh Gubernur.

Pasal 5

(1)Pendapatan yang berasal dari Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) merupakan Pendapatan BLUD.
(2)Pemanfaatan dari Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan UPTD sesuai dengan Rencana Bisnis Anggaran (RBA).
(3)Pendapatan atas objek layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b dicatat sebagai retribusi.

BAB III

TATA CARA PEMUNGUTAN TARIF LAYANAN

Pasal 6

(1)Pelanggan melakukan berdasarkan dipersamakan. invoice pembayaran Tarif (tagihan) / dokumen Layanan lain yang
(2)Pembayaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tunai atau non tunai.
(3)Pembayaran Tarif Layanan terhadap objek layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf d dilaksanakan sebelum layanan diterima.
(4)Khusus objek layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dan huruf e, pembayaran dilaksanakan setelah Layanan diterima.
(5)Pembayaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan ke Rekening Kas BLUD.
(6)Dalam hal pembayaran dilakukan secara non tunai, petugas pemungut wajib menyetorkan hasil penerimaan Tarif Layanan paling lama 1 x 24 jam sejak Tarif Layanan diterima.
(7)Dalam hal Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(6)diterima pada hari libur, maka penyetoran hasil penerimaan Tarif Layanan dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
(8)Tarif Layanan yang disetorkan ke Rekening Kas BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan setiap bulan kepada PPKD melalui Kepala Dinas.

BAB IV

KERINGANAN,PENGURANGAN,PEMBEBASAN,ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN TARIF LAYANAN

Pasal 7

( 1) Gubernur berdasarkan kewenangannya dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, atau penundaan atas pembayaran Tarif Layanan dengan memperhatikan kondisi Pelanggan dan kemampuan keuangan UPTD.

(2)Kondisi Pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar atau tingkat likuiditas Pelanggan.
(3)Gubernur dapat mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) kepada Kepala UPTD.
(4)Pendelegasian dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Pelanggan dapat mengajukan permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, atau penundaan atas pembayaran tarif layanan kepada Gubernur atau Kepala UPTD.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan/latar belakang yang jelas.
(3)Alasan/latar belakang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berupa kemampuan membayar atau tingkat likuiditas Pelanggan.
(4)Gubernur atau Kepala UPTD dapat menyetujui/menyetujui sebagian/menolak permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, atau penundaan atas pembayaran tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, atau penundaan atas pembayaran tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan oleh Kepala UPTD.

Pasal 9

Pemberian permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, atau penundaan atas pembayaran Tarif Layanan yang cliberikan oleh Gubernur atau Kepala UPTD sebagaimana climaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau Keputusan Kepala UPTD sesuai kewenangannya. BABV PERUBAHAN TARIF

Pasal 10

(1)Dalam hal kondisi tertentu atau mendesak terhadap Tarif Layanan dapat dilakukan perubahan dengan penetapannya dalam Keputusan Kepala UPTD.
(2)Perubahan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
1. a.perubahan jenis layanan dan/ a tau Tarif Layanan;
2. b.pencabutan jenis layanan clan Tarif Layanan; clan/ atau
3. c.penambahan jenis layanan dan Tarif Layanan baru.
(3)Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur paling lama 6 (enam) bulan sejak Keputusan Kepala UPTD ditetapkan.
(4)Dalam rangka penetapan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala UPTD melalui Kepala Dinas menyampaikan usulan rancangan Peraturan Gubernur dimaksud kepada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Keputusan Kepala UPTD ditetapkan.

BAB VI

EVALUASI TARIF

Pasal 11

( 1) Tarif Layanan BLUD dilakukan evaluasi paling lambat 3 (tiga) tahun sejak tanggal diberlakukan.

(2)Kepala UPTD menyampaikan hasil evaluasi Tarif Layanan BLUD kepada Gubernur dan dapat disertai usulan revisi atau perubahan tarif.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…