DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 19 Tahun 2015

Nomor: 19
Tahun: 2015
Ditetapkan: 20 April 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang perubahan beberapa ketentuan mengenai tugas dan fungsi Kepala UPTD, Subbagian Tata Usaha, Seksi Tata Operasional, Seksi Akreditasi.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur ten tang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan; GUBERNURSUMATERASELATAN, DENGANRAl-IMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang PERUBAHANATASPERATURANGUBERNURSUMATERASELATAN NOMOR13 TAHUN2009 TENTANGURAIANTUGASDANFUNGSI UNIT PELAKSANATEKNIS DINAS(UPTD)01 LINGKUNGANDINASKESEHATAN PROVINSlSUMATERASELATAN TENTANG NOMOR19 TAHUN2015 PERATURANGUBERNURSUMATERASELATAN ·.. I I-tt-r- PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURANGUBERNUR SUMATERASELATANNOMOR 13 TAHUN2009 TENTANGURAlANTUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANATEKNIS OINAS (UPTD)OI LINGKUNGANOINAS KESEHATANPROVINSISUMATERASELATAN. MEMUTUSKAN;

3.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 10);
4.Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata KeIja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubemur Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2008 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Telrnis Dinas (UPTD) di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Nomor 17);
5.Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2009 ten tang Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009 Nomor 10 Seri D); Menetapkan Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai fungsi:

a.penyusunan rencana pelatihan kesehatan yang dananya bersumber dari APBN,APBD,swasta dan/atau masyarakat;
b.pengkoordinasian pelatihan bagi pegawai kesehatan dan masyarakat di bidang kesehatan;
c.pelaksanaan pembinaan pelatihan kesebatan di kabupaten/ kota;

Pasal 3

2.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: standarisasi, scrtifikasi, evaluasi pelatihan kesehatan, pelayanan informasi kediklatan kesehatan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, pemberdayaan masyarakat, pengembangan kurikulum, modul dan metode pelatihan di bidang kesehatan, menyelenggarakan akreditasi,kesehatan,manusia Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tuga.s melaksanakan pelatihan di bidang kesehatan bagi pegawai kesehatan dan masyarakat, pengembangan sumberdaya Pasal 2 Beberapa ketentuan Oalam Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan. (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009 Nomor 10 Seri 0) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal I Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

a.penyelenggaraan kegiatan pelaporan, surat menyurat, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan;
b.penyelenggaraan urusan rumah tangga, asrama, akomodasi, kebersihan dan ketertiban;

Pasal 5

4.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: surat menyurat, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, urusan rumah tangga, asrama/akomodasi, kebersihan dan ketertiban, merencanakan dan menyusun program kegiatan, serta mengelola sumber daya dan aset Bapelkes. mempunyai tugas memberikan pelayanan Usaha pelaporan, Subbagian Tata menyeJenggarakan Pasal 4
3.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: standarisasi dan sertifikasi pelatihan kesehatan;

h.pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi, pengembangan kurikulum, modul, metode pelatihan dan pelaporan pelatihan;
1. 1.pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang ketatausahaan; J. pengkoordinasian pemanfaatan sumber daya dan aset Bapelkes oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta darr/atau masyarakat; dan
k.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. akreditasi,
d.pengkoordinasian pengembangan daerah binaan;
e.peningkatan kualitas sumber daya rnanusia kesehatan;
f.pengkoordinasian pelaksanaan tugas operasional pelatihan, pemberian pelayanan administrasi dan penyediaan sarana pelatihan;
g.pengkoordinasian penyelenggaraan Seksi Akreditasi m.empunyai tugas menyelenggarakan akreditasi, standarisasi, sertifikasi pelatihan serta evaluasi pelatihan di bidang kesehatan. PasalS
1. 7.Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Untuk melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Seksi Tata Operasional mempunyai fungsi :
a.penyusunan rencana pelatihan kesehatan;
b.penyelenggaraan pelatihan, penyiapan alat bantu pelatihan, perpustakaan dan pelaporan pelatihan;
c.penyiapan laboratorium kelas dan laboratorium lapangan;
d.pelaksanaan pembinaan pelatihan kesehatan;
e.pelaksanaan peJayanan informasi pendidikan dan peJatihan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi;dan
f.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

6.Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Seksi Tata Operasional mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif di bidang penyelenggaraan pelatihan, mempersiapkan alat bantu, mempersiapkan laboratorium kelas dan laboratorium lapangan pelatihan di kabupaten/kota serta pelayanan kepustakaan.

Pasal 6

5.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

c.penyusunan perencanaan program peningkatan sumber daya manusia;
d.pelaksanaan fasilitasi pemanfaatan sumber daya dan aset Bapelkes yang digunakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan/ atau masyarakat; dan
e.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. r~-.---"ro-- BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2015 NOMOR 19,. H. MUKTI SULAIMAN Diundangkan di Palembang pada tanggal 20 v April 2015 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATt::ELATAN' Ditetapkan di Palembang pada tanggal 20, " April 2015 GUBERNUR SUMATERA SELATAN, orang mengetahuinya, . mernerintahkan Peraturan Gubemur ini dengan dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera tanggalpadaberlakuini mulaiPeraturan Gubernur diundangkan, Agar setiap pengundangan penempatannya Selatan. Pasal II Untuk melaksanakan tugas eebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Seksi Akreditasi mempunyai fungsi :
a.penyelenggaraan akreditasi institusi, akreditasi pelatihan, standarisasi, sertifikasi pelatihan kesehatan;
b.pelaksanaan pengendalian mutu Bapelkes;
c.pelaksanaan pembinaan akreditasi pe1atihan;
d.pelaksanaan evaluasi pelatihan; dan
e.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasa19
1. 8.Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : GUBERNUR SUMATERA SELATAN, dto H. ALEX NOERDIN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN, dto H. MUKTI SULAIMAN

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…