DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2018

Nomor: 2
Tahun: 2018
Ditetapkan: 9 Januari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain mengenai maksud, tujuan dan ruang lingkup Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus, penetapan wilayah operasi angkutan sewa khusus, Kebutuhan kendaraan (kuota) untuk angkutan sewa, Penetapan tarif angkutan sewa khusus, Perizinan Angkutan, Pengawasan angkutan sewa khusus, peran serta Masyarakat, dan sanksi administratif.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, kesetaraan, keterjangkauan, keteraturan, dan menampung per- 1';l;'.:nhml'¥,\n, ,,.&..'uuuhnn, -niUW}W\ka!:. A�J=. penyelenggaraan angkutan sewa khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur mengenai penyelenggaraan angkutan sewa khusus;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus;

l.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
1. 2.Undang-Undang Nomor 3 3 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);
2. 3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. 4.Undang-Undang - Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagairoana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Infonnasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. 5.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. 6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retiibusi Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5049);
6. 7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik. Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengeloiaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5199);
9. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
10. 11.Peran1ran Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
11. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
12. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
13. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara RepubJjk Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
14. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 793, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
15. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
16. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lemba.ran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122);
17. 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 206 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali iliubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dae.rah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. 19.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 108 Tahun 2017 tentang Penyelengga.raan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1474);
19. 20.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 14)
20. 21.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 5);
21. 22.Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan {Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14); MEMUTUSKAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan

1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
5.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
6.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Sumatera Selatan.
7.Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan.
8.Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan.
9.Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang laJu lintas jaJan.
10.Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.
11.Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang atau mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, Jintasan tetap, dan jenis kendaraan tetap serta berjadwal atau tidak berjadwal.
12.Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
13.Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
14.Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
15.Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek adalah angkutan yani; dilayani dengan mobil penumpang umum atau mobil bus umum dalam wilayah perkotaan dan/atau kawasan tertentu atau dari suatu tempat ke tempat lain, mempunyai asal dan tujuan tetapi tidak mempunyai asal lintasan dan waktu tetap.
16.Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum.
17.Pengguna Jasa adalah perseorangan a.tau badan huku.m yang menggunakan jasa perusahaan angkutan umum.
18.Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan.
19.Standar Pelayan:an Minimal adalah ukuran minimal pelayanan yang wajib dipenuhi oleh perusahaan angkutan umum dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa yang aman, selamat, nyaman, terjangkau, setara, dan teratur.
20.Mobil Penuropang adaJah kendaraan bennotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk paling banyak 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
21.Kawasan Perkotaan untuk Pela.ya.nan Angkutan adalah kesatuan wilayah terbangun dengan kegiatan utama bukan pertanian, memiliki kerapatan penduduk yang tinggi, fasilitas prasarana jaringan transportasi jalan, dan interaksi kegiatan antar kawasan yang menimbulkan mobilitas penduduk yang tinggi.
22.Angkutan Sewa Khusus merupakan pelayanan angkutan dari pintu ke pintu yang wilayah operasinya dalam kawasan aglomerasi perkotaan, disediakan dengan cara menyewa kendaraan dengan pengemudi, dan pemesanan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi. ' ' '
23.Aplikasi adalah serangkaian sistem perangkat lunak yang mengintegrasikan berbagai kemampuan komputer untuk mengerjakan suatu tugas yang menguntungkan pengguna.
24.Penyedia Aplikasi adalah badan usaha perseorangan atau persekutuan yang menyediakan Jayanan aplikasi angkutan sewa khusus menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi.
25.Penyelenggara Angkutan Sewa Khusus adaJah Perusahaan Angkutan Umum yang menyediakan angkutan dengan pelayanan dari pintu ke pintu yang wilayah operasinya dalarn kawasan aglomerasi perkotaan, disediakan dengan cara menyewa kendaraan dengan pengemudi, dan pemesanan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi.
26.Pemilik Angkutan Sewa Khusus adaJah pemilik kendaraan yang dioperasikan untuk angkutan sewa khusus menggunakan aplikasi bcrbasis teknologi informasi.
27.Pengemudi Angkutan Sewa Khusus adalah orang yang mengemudikan angkutan sewa khusus menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi dan memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) Umum sesuai golonga.n kendaraan.

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap a,spek keselamatan, keamanan, kenyamanan, kesetaraan, keterjangkauan, keteraturan, dan menampung perkembangan kebutuhan masyarakat dalam penyelenggaraan angkutan sewa khusus.
(2)Peraturan Gubernur ini bertujuan agar :
1. a.terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan pcnyelenggaraan angkutan sewa khusus di wilayah Provinsi; b, terwujudnya sisterri penyelenggaraan angkutan sewa khusus di wilayah Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. c.terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat pengguna jasa angkutan sewa khusus di wilayah Provinsi;
3. d.terwujudnya penyediaan fasilitas angkutan sewa khusus di wilayah Provinsi yang aman, nyaman, tertib, lancar, ramah lingkungan, serta berdayaguna dan berhasil guna bagi masyarakat.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi

a.penyelenggaraan ·angkutan sewa khusus;
b.penetapan wilayah operasi angkutan sewa khusus;
c.kebutuhan kendaraan (kuota);
d.tarif;
e.pengusahaan angkutan;
f.pengawasan angkutan sewa khusus; g . peran serta masyarakat;
h.sanksi administratif; dan
1. 1.standar pelayanan minimal.

BAB ILL

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS

Pasal 4

(1)Angkutan Sewa Khusus wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.wilayah operasi pelayanan berada di dalam kawasan aglomerasi perkotaan dan/atau wilayah operasi yang telah ditctapkan;
2. b.tidak terjadwal;
3. c.pelayanan dari pintu ke pintu;
4. d.tujuan perjalanan ditentukan oleh pengguna jasa;
5. e.tarif angkutan tertera pada aplikasi berbasis teknologi informasi; f . penentuan tarif dilakukan berdasarkan tarif batas atas dan tarif batas bawah berdasar usulan dari Gubernur yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. g.penggunaan kendaraan harus melalui pemesanan aplikasi atau perjanjian dan tidak menaikkan penumpang secara langsung di jalan;
7. h.pemesanan layanan hanya melalui aplikasi berbasis teknologi informasi;
8. i.wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan.
(2)Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan angkutan sewa khusus sebagaimana diroaksud pada ayat
(1), wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.menggunakan kendaraan mobil penumpang umum minimal 1.000 cc (seribu centimeter cubic);
2. b.kendaraan yang dipergunakan meliputi: 1 . mobil penumpang sedan yang memiliki 3 (tiga) ruang dan/atau mobil penumpang buk.111 sedan yang memiliki 2 (dua) ruang;
  1. 2.Usia maksimal kendaraan 5 (Ii.ma) tahun dari tahun pembuatan kendaraan/tahun perakitan.
3. c.menggunakan tanda namer kendaraan bermotor dengan wama dasar hitam tulisan putih dan berkode khusus sesuai penetapan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai domisili;
4. d.dilengkapi dengan tanda khusus berupa stiker yang ditempatkan di kaca depan kanan atas dan belakang yang sesuai dengan warna stiker wilayah operasi;
5. e.dilengkapi dokumen perjalanan yang sah, berupa surat tanda nomor kendaraan, kartu uji buku uji, kartu pengaw&san dan/atau dokumen lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
6. f.dilengkapi nomor pengaduan masyarakat di dalam kendaraan yang mudah terbaca oleh pengguna jasa;
7. g.tanda jati diri pengemudi ditempatkan pada dashboard kendaraan atau tertera pada aplikasi yang dikeluarkan oleh masing-masing penyelenggara angkutan sewa khusus.
(3)Bentuk, ukuran tanda khusus, dan kode khusus untuk angkutan sewa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf c dan huruf d, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENETAPAN WILAYAH OPERASJ

Pasal 5

(1)Pelayanan angkutan sewa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, merupakan pelayanan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam kawasan perkotaan.
(2)Wilayah operasi angkutan sewa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan mempertimbangkan
1. a.penetapan klasifikasi kawasan perkotaan;
2. b.perkiraan kebutuhan jasa angkutan sewa khusus;
3. c.perkembangan daerah kola atau perkotaan;
4. d.tersedianya prasaranajalan yang memadai.
(3)Klasifikasi Kawasan Perkocaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi keseluruhan wilayah kota, atau keseluruhan wilayah kabupaten, dan/atau gabungan dari keseluruhan beberapa wilayah kota dan kabupaten ke dalam wilayah aglomerasi perkotaan.
(4)Wilayah operasi angkutan sewa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
1. a.wilayah I
2. b.wilayah II
3. c.wilayah III
4. d.wilayah IV
5. e.wilayah V Kota Palembang, Kabupaten Ogan Ilir, dan Kabupaten Banyuasin; Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKl), Kota Prabumulih, Kabupaten Muara Enim, dan Kabupaten PALI; Kabupaten OKU, Kabupaten OKU Selatan, dan Kabupalen OKU Timur; Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Musi Rawas, Kota Lubuk dan Kabupaten Muratara; Linggau, Kabupaten Lahat, Kota Pagaralam, dan Kabupaten Empat Lawang.
(5)Pengoperasian angkutan sewa khusus di luar wilayah operasi wajib memjliki izin insidentil yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KEBUTUHAN KENDARAAN (KUOTA)

Pasal 6

l,l\ Kr.boJJ.Jh.An kendaraan (kuotal. untuk an�kutan sewa khusus paling se<;likit memuat:

a.perkiraan kebutuhan jasa angkutan sewa khusus;
b.kebutuhan kendaraan angkutan sewa khusus untuk melayani kebutuhan pengguna jasa;
c.adanya potensi bangkitan perjalanan.

(2)Kebutuhan kendaraan (kuota) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
(3)
1. a.wilayah I = 1.000 kendaraan; b . wilayah II = 200 kendaraan; C. wilayah III = 150 kendaraan;
2. d.wilayah IV = 200 kendaraan;
3. e.wilayah V = 150 kendaraan. Penyusunan kebutuhan kendaraan (kuota) angkutan sewa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit meliputi kegiatan:
4. a.penelitian potensi bangkitan perjalanan;
5. b.penentuan variabel yang berpengaruh terhadap bangkitan perjalanan;
6. c.penentuan model perhitungan bangkitan perjalanan.
(4)Kebutuhan jumlah kendaraan angkutan sewa khusus dapat dilakukan evaluasi berkala paling lama I (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu diperlukan. . . ' -I 0 -

BAB VI

TARIF

Pasal 7

( 1 ) Penelapan tarif angkutan sewa khusus dilakukan berdasarkan kesepakatan antara penggguna jasa dan penyedia jasa transportasi melalui aplikasi teknologi informasi dengan berpedoman pada tarif batas atas dan tarif batas bawah sesuai ketentuan peraturan pen.indang undangan;

(2)Tarif batas atas dan tarif batas bawah sebagaimna dimaksud pada ayat (1), untuk wilayah operasi angkutan sewa khusus di Provinsi berpedoman pada tarif batas atas dan tarif batas bawah yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan atas usulan dari Gubernur .

BAB VII

PENGUSAHAAN ANGKUTAN

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan angkutan scwa khusus wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan sewa orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam t:-ayek/izin penyelenggaraan angkutan sewa khusus sesuai ketentuan peraturan perunaang-unaangan.

Pasal 9

(1)Perusahaan angkutan sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), harus berbentuk badan hukum Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
(2)Sadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk :
1. a.badan usaha milik negara;
2. b.badan usaha milik daerah;
3. c.perseroan terbatas; dan/atau
4. d.koperasi.

Pasal 10

Untuk memperoleh izin sebagaimana. dimaksud dalam Pasal 8 ayat ( 1 ) perusahaan angkutan sewa khusus wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama badan hukum atau dapat atas nama perorangan untuk badan hukum berbentuk koperasi, serta memiliki salinan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) atau surat tanda bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; -I I -
b.memiliki/menguasai tempat penyimpanan kendaraan yang mampu menampung sesuai jumlah kendaraan yang dimiliki;
c.menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan (bengkel) yang dibuktikan dengan dokumen kepemilikan atau perjanjian kerjasama dengan pihak lain;
d.mempekerjakan pengemudi yang memiliki Surat Jzin Mengemudi (SIM) Umum sesuai golongan kendaraan.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…