DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2021

Nomor: 2
Tahun: 2021
Ditetapkan: 28 Januari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok dalam peraturan ini adalah :Ketentuan Umum ,Kedudukan,Susunan Organisasi,Uraian tugas dan Fungsi,Kelompok jabatan fungsional,teta kerja ,Kepegawaian ,Ketentuan Peralihan,Ketentuan penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Susunan Organisasi, Uraian Togas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahutj 1945;
2.Undang-Undangl Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor l 1814); '
3.Undang-Undang Nomor Pemerintahan J Daerah 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara tentang Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republikj Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan :Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik:Indonesia Nomor 5679); l l I ' 2
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahi:\n atas Peratu.ran Pemerintah Nomor 18 ' Tahun 2016 tenthng Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
6.Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan d� Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatap (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tanun '2D'2D tentang Perubahan atas t'eraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3); MEMUTUSKAN Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSJ BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan. 3
4.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi adalah Badan Kesatuan Bangsk dan Politik Provinsi Sumatera Selatan.
5.Kepala Badan �dalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)Badan Kesatu 1 Bangsa dan Politik Provinsi merupakan unsur pemerinp-han umum yang menjadi kewenangan pemerintah pro+nsi di bidang kesatuan bangsa dan politik.
(2)Badan Kesatuarl. Bangsa dan Politik Provinsi dipimpin oleh ' seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris ! Daerah.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1)Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi, terdiri �ari : a . Kepala Badap;
1. b.Sekretariat, yang membawahi :
  1. 1.Subbagil:\11 Program dan Anggaran;
  2. 2.Subbagiin Keuangan; dan
  3. 3.Subbagi3in Umum dan Kepegawaian.
2. c.Bidang Ideo)ogi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, mezi:ibawahi
  1. 1.Subbida.rig Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
  2. 2.Subbida.ci.g Bela Negara dan Karakter Bangsa. f
3. d.Bidang Politik Dalam Negeri, membawahi :
  1. 1.SubbidJg Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi; dan I
  2. 2.Subbidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakiiln dan Partai Politik. I I I ! 4 Ke.J'-anane. Bidang u:u, Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisrsi Kemasyarakatan, membawahi :
  3. 1.Subbidlll)lg Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama; dan
  4. 2.Subbidang Organisasi Kemasyarakatan. f . Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, membawahi j :
  5. 1.Subbida.iig Kewaspadaan Dini dan Kerjasama I lntelijen; dan
  6. 2.Subbidamg Penanganan Konflik.
4. g.Kelompok JJbatan Fungsional.
(2)Bagan Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. I BAB IV uiJAN TUGAS DAN FUNGSI Untuk melaksanln

Pasal 5

tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di \vilayah provinsi; '
b.pelaksanaan kfbijakan di bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan politik dalam ! negeri pemeliharaan Jj:etahanan kebangsaan, penyelenggaraan dan kehidupan demokrasi, ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, 1dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakata� (ormas) serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi; ' J 5
c.pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi j pancasila dan politik dalam wawasan J I negeri kebangsaan, penyelenggaraan dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan kftahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerup.man antar suku dan intra suku, umat beragarna, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan,konflik sosial di wilayah provinsi;
d.pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang • ; pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan- politik dalam negeri dan kehidupan I demokrasi, pemq:liharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama ( ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organ1sas1 kemasyarakatan serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di i wilayah provinsi;,
e.pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah provinsi; f . pelaksanaan adriJ.inistrasi kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubemur.

Pasal 6

Sekretariat memp\.inyai tugas memberikan pelayanan I administratif di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat menyelenggarakan fungsi

a.pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik I Provinsi; i l j 6
b.pelaksanaan h*bungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badku Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi;
c.pelaksanaan pe1gelolaan keuangan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi;
d.pengelolaan perengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset 1 di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi; !
e.pengelolaan unisan aparatur sipil negara di lingkungan Badan Kesatua.rt Bangsa dan Politik Provinsi; dan
f.pelaksanaan �gsi lain yang diberikan pimpinan.

Pasal 8

(1)Subbagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta penyusunan laporan kinerja.
(2)Subbagian Keuangan mempunya.i tugas melakukan pengelolaan ke"\-langan, penatausahaan, akuntansi, serta verifikasi dan pembukuan.
(3)Subbagian Umpm dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, tata usaha pimpinan, kearsipan, hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan dan rumah tangga, aset serta pengelolaan kepegawaian.

Pasal 9

Bidang Ideologi, Wf'-wasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan I Bangsa dan Politik Provinsi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela, negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan. l 7

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter I Bangsa menyelenggarakan fungsi

a.penyusunan p11ogram kerja di bidang ideologi, wawasan l kebangsaan, b6la negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah Provinsi;
b.perumusan ke�ijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, b�la negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bliineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah Provihsi;
c.pelaksanaan k:ebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bliineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan l di wilayah Provinsi; I
d.pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan I di wilayah Provinsi; !
e.pelaksanaan mc;mitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebang�aan di wilayah Provinsi; dan f . pelaksanaan fur;igsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 11

(1)Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan program kerja, perumusan kebijakan, penyusunan pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, koordinasi, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi (ian wawasan kebangsaan.
(2)Subbidang Bela Negara dan Karakter Bangsa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja,, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang bela negara, pembauran, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa. ' I I i 8

Pasal 12

Bidang Politik, Dalam Negeri bertugas melaksanakan sebagian tugas Sadan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan , demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…